cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015" : 8 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU Handayani, Febri
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh  karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.
DAMPAK KOMUNIKASI JEJARING SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN PERKAWINAN DALAM ISLAM Harlina, Yuni
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang sejak penemuan dan pengembangan Ilmu di bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat pengembangan yang mendukung perkembangan teknologi informasi; itu dimulai dari sistem komunikasi sampai komunikasi peralatan alat komunikasi langsung serta dua arah (interaktif). Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Dampak kemajuan teknologi kita bisa merasakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan teknologi komunikasi; telah memberikan kemudahan dan kesejahteraan hidup manusia dan juga untuk kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah telah memberikan kesenangan untuk manusia menjadi, salah satu kenikmatan adalah agama rahmat dan kenikmatan teknologi ilmu pengetahuan. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam.
PERGUMULAN POLITIK DAN HUKUM (PASANG SURUT PERJALANAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA) K, Hendri
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam untuk diaktualisasikan, sebaliknya semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam untuk diterapkan. Hal ini terbukti ketika umat Islam pernah kuat secara politik di Madinah yang saat itu Nabi Muhammad sebagai kepala negaranya. Berlanjut pada masa Khalifah ar Rasyidin sampai dinasti Umayyah dan Abbasyiah dimana hukum Islam menjadi Hukum Pemerintahan. Pada abad berikut kemelut politik yang melanda dunia Islam, termasuk kejatuhan banyak wilayah dunia Islam ke tangan penjajah asing (Barat) mengakibatkan mandeknya perkembangan ilmu hukum Islam. Di Indonesia kehadiran kolonial Belanda menjadi petaka bagi umat Islam, seiring dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Belanda dengan kekuatan militer dan kekuatan politiknya merongrong hukum Islam dan peradilan yang ada di nusantara dengan cara menciptakan politik hukum. Pada masa pemerintahan Soeharto posisi hukum Islam berjalan dengan gelombang pasang surut sejalan dengan harmonisasi hubungan antara Islam dan Negara.
HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Angrayni, Lysa
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, klasifikasi hukum dikenal beragam sesuai dengan bidang yang diatur, salah satu contohnya adalah hukum pidana. Hukum Pidana di Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nya sebagai salah satu sub sistem hukum nasional pada dasarnya merupakan aturan hukum yang diciptakan oleh manusia yang sudah tentu memiliki banyak kelemahan-kelemahan di dalam penerapannya atau proses penegakan hukum itu sendiri. Namun, hal ini berbeda dengan Hukum Pidana dalam perspektif Islam yang aturan-aturan hukumnya berasal dari ketentuan agama yang pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
TELAAH FIQH SIYASAH DAN PATOLOGI SOSIAL TERHADAP KONSEP ZERO KEMISKINAN DALAM LIMA PILAR PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR I, Ismardi
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghapusan kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan tugas utama dari pemerintah. Islam menginginkan terjadinya distribusi kekayaan yang merata dengan menegakkan dan menerapkan hukum zakat, memberdayakan baitul mal, kharaj (pajak tanah), ghanaim (harta rampasan perang), dan melarang riba. Kegiatan ini memainkan peran yang sangat penting dan efektif untuk menghapuskan kemiskinan dan kondisi sulit dalam masyarakat. Konsep zero kemiskinan ini khusus di Kabupaten Kampar, ada hal-hal yang mesti jadi perhatian agar program ini dapat diwujudkan dengan tidak terlalu lama, antara lain : pertama,  Pemerintah kabupaten Kampar hendaknya selalu mengevaluasi, karena fakta dilapangan didapati bahwa banyak diantara masyarakat yang telah dibina di balai pelatihan pertanian terpadu Kampar tidak memperoleh kesempatan untuk menikmati pinjaman modal yang telah dijanjikan Pemkab. Ini disebabkan karena dana tersebut bisa diperoleh melalui mekanisme pengajuan proposal yang disertai agunan, sedangkan mereka adalah masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan agunan. Kedua, Menciptakan hubungan dan komunikasi secara bijak dengan berbagai pihak.
EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A, Asril
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi atau keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat. Sedangkan keberadaan atau eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan, sejak latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Perumusan dan Penetapan serta Perjuangan agar Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang-undang Keluarga Islam di Pengadilan Agama.
POLA PERKAWINAN CLUB POLIGAMI GLOBAL IKHWAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU ) Naimullah, Syafrinaldi dan
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v15i1.3077

Abstract

Praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global, ternyata perkawinan poligaminya dilakukan dengan perkawinan tidak tercatat, alias perkawinan liar, tata cara pernikahan mereka dilakukan dengan dipimpin langsung oleh ketua mereka. alasan mereka melakukan pernikahan seperti ini sudah barang tentu untuk memudahkan mereka dalam tata cara pernikahanya, dilihat dari segi hukum Islam, praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global secara normative adalah sah dan legal, tetapi kalau dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek dari tujuan perkawinan itu sendiri, sudah barang tentu tidak tercapai apa yang menjadi tujuan perkawianan itu sendiri.
UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH Muhammad Zen, Hertina dan
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v15i1.3078

Abstract

Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kampar Timur sudah berjalan dengan baik dan ditinjau dari hukum islam sudah sesuai dengan sari’at islam, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi diantaranya konseling keluarga, majlis taklim, pelatihan bagi calon pengantin, dan pelatihan keluarga sakinah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8