cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013" : 9 Documents clear
KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA LUBIS, DIAN ASRIANI
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.18

Abstract

Pailit disebut juga iflas yang artinya kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya dari para krediturnya. Disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Penelitian ini bertujuan : (a) Untuk mengetahui secara jelas konsep Pailit menurut Ibnu Rusyd ; (b) Untuk mengetahui Kepailitan menurut Hukum Indonesia ; (c) Analisa perbandingan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) mengacu pada sumber primer yang berjudul “Bidayatul Mujtahid Jilid II” karangan Ibnu Rusyd di tambah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian, ditemukan persamaan dan perbedaan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Persamaannya pada orang yang berhak menyatakan pailit terhadap debitur adalah Hakim. Perbedaannya, menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit, kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam Hukum Kepailitan Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan debitur. Meskipun keuangan debitur solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih. Konsep tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain hukumnya mubah (boleh)
PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN DALAM MEMBANGUN SEMANGAT ENTREPRENEURSHIP SAPUTRI, DESI NOVIA
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.24

Abstract

Entrepreneurship merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menjadi sukses. Suatu masalah yang sangat besar yang dirasakan bangsa kita yaitu masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak melihat potensi apapun yang bisa dibuat jadi manfaat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan syariah dalam membangun semangat Entrepreneurship, dan bagaimana konsep Afzalur Rahman dalam membangun semangat Entrepreneurship. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu deskriptif analitik. Menurut Afzalur Rahman terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk semangat berwirausaha yaitu, personal atau kepribadian, motivasi diri dan lingkungan yang mendukung. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang ada pada diri Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Jika setiap bisnis yang dijalankan mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, maka akan memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena Entrepreneurship yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan Islam dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Zuraidah, Zuraidah
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi pendapatan menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonom. Sistem ekonomi kapitalisme memandangan bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah.
IMPLEMENTASI KONSEP ETIKA DALAM KONSUMSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Fatahillah, Ikhawan Aulia
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.978

Abstract

Hukum Islam mengajar tentang konsumsi, ini dapat menjadi pelajaran bagi manusia dalam praktek pada konsumsi. Hal ini tidak hanya berbicara tentang apa makanan diperbolehkan ("Halal") atau terlarang ("Haram") tetapi lebih dari tujuan konsumsi, etika dan moralitas. Jadi, tulisan ini akan fokus pada prinsip Syariah pada konsumsi. Hal ini sangat penting bagi semua Muslim untuk menerapkan sampai mereka tidak konsumsi sesuatu tanpa memperhatikan aturan Islam.
PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DAN INPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA Nurfaizal, Nurfaizal
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.979

Abstract

Dalam bermuamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Namun kesan yang ditimbulkan dari undang-undang perbankan lebih banyak mengatur dan memproteksi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara posisi nasabah tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek. Prinsip muamalah sesungguhnya terlimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, namun tidaklah berarti diimplementasikan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah, atau legislator tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam draf undang-undang perbankan. Adanya prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam undang-undang perbankan, itu lebih karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijujung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan.
KONTRIBUSI OBJEK WISATA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Daryanti, Daryanti
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.982

Abstract

Objek wisata air terjun Guruh Gemurai merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten kuantan singingi, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan kontribusi objek wisata serta faktor-faktor apa yang perlu dilakukan pemerintah setempat untuk pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun permasalahannya yaitu: (a) Bagaimana prospek pendapatan anggaran daerah dari objek wisata air terjun Guruh Gemurai; (b) apa faktor-faktor yang diperlukan untuk pengembangan kabupaten kuantan Singingi. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, dan teknik dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan angket. Metode dalam menganalisa data adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa melalui retribusi yang diberikan oleh objek wisata air terjun Guruh Gemurai pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya semakin meningkat, Rata-rata pertahun perkembangan retribusi daerah dan retribusi air terjun Guruh Gemurai mulai dari tahun 2007-2009 sebesar 1,35%. Dengan adanya distribusi dari air terjun Guruh Gemurai maka Kabupaten Kuntan Singingi dapat menaikkan taraf hidup masyarakatnya yang masih berada dibawah garis kemiskinan dan melakukan pemerataan pendapatan secara menyeluruh.
PRICE INTERVENTION TERHADAP KESETARAAN HARGA (THAMAN AL-MITHL) PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM Syahpawi, Syahpawi
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.970

Abstract

Konsep keadilan harga (thaman al-mithl) dalam perspektif Barat sangat berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang keadilan harga ditentukan oleh dua faktor: berdasarkan hukum tabi‟i dan hukum syari‟i. Hukum tabi‟i harga sesuai dengan penawaran dan permintaan sedangkan hukum syari‟i harga diperlu pengawasan dari pemerintah sebagai pengontrol harga di pasaran jika terjadi kezaliman. Sedangkan perspektif Barat hanya bertitik tolak pada kesepatakan para pihak dalam penentuan harga
EKONOMI ISLAM SARANA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT MADANI Nurnasrina, Nurnasrina
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.983

Abstract

Ekonomi Islam merupakan sarana dalam mewujudkan ekonomi masyarakat madani. Kegagalan sistem konvensional membuat terjadi penyimpangan dari nilai sosial dan nilai normatif moral masyarakat sehingga sistem itu dianggap gagal dalam membentuk sarana ekonomi masyarakat. Untuk itu instrumen ekonomi syari’ah merupakan salah satu alternatif dalam pembentukan ekonomi masyarakat madani melalaui instrumen baitul maal, lembaga zakat, lembaga wakaf, sedekah dan sebagainya.
PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Zuraidah, Zuraidah
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.971

Abstract

Distribusi pendapatan menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonom. Sistem ekonomi kapitalisme memandangan bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah.

Page 1 of 1 | Total Record : 9