cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013" : 9 Documents clear
MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMÛD SYALTÛT DALAM KITAB AL FATÂWA Gani, Erman
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syaltût adalah seorang tokoh Islam yang lahir di Profinsi Bahiroh. Ia dilahirkan dalam keluarga yang haus akan ilmu pengetahuan dan taat beragama, serta hormat pada ulama. Pada tahun 1906 ia masuk Ma’had Al Iskandariah setelah sebelumnya menghafal al Qurân di desanya. Kitab al Fatawa merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Syaltût tentang berbagai persoalan agama yang ditanyakan kepadanya. Didalamnya termuat pemikiran keagamaan yang sangat konflik. Kitab yang berhalamankan 461 ini, memuat permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan aqidah dan persoalan ghaib, ibadat, adat dan bid’ah, hukum keluarga (ahwâl al Syakhshiyyah) dan permasalahannya termasuk perkawinan antar agama, abortus, keluarga berencana, inseminasi buatan, benda dan permasalahannya, janin, koperasi, bunga tabungan pos, serifikasi bank, makelar dan lain-lain, masalah makanan dan minuman, perhiasan, minuman keras, obat bius, bumbu-bumbu yang mengandung lemak babi, mrokok, menyemir rambut, dan lain-lain, masalah sosial kemasyarakatan, semisal kemungkinan manusia sampai ke bulan, mimpi, komunisme, teori evolusi, adaptasi dan tradisi, naluriah dan lain-lain sebagainya.
Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam sayuti, Hendri; alawi, muhammad
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya kasus Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Serta fasilitas dan sarana juga menjadi perhatian penulis dalam menelitinya karena jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru telah over crowding atau kelebihan kapasitas. Dalam prakteknya, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru mengalami banyak kendala terutama masalah kelebihan kapasitas. Belum maksimalnya sistem manajemen pembinaan serta sistem pengawasan dan penjagaan yang masih lemah, dan tidak adanya jaminan pekerjaan setelah narapidana bebas membuat keefektifan pembinaan tidak terkontrol dengan baik lagi dan berdampak kepada tingginya angka residivis. Dari berbagai masalah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena konsep dan prakteknya tidak berjalan dengan baik. Padahal, jika ditinjau dari hukum Islam konsepnya mempunyai tujuan yang sama antara Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dengan Hukum Islam yaitu lebih mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan
MENUNDA PERNIKAHAN BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM Bayali, Cip
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya wanita karir yang menunda pernikahan demi mengejar karir yang diinginkan. Fokus penelitian ini di PT. Philips Batam. Diketahui bahwa faktor-faktor karyawati PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan, yaitu: mengejar karir, memenuhi keinginan orang tua, status sosial di masyarakat, Tidak ingin terikat atau ingin bebas, alasan persyaratan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, prioritas hidup melajang atau keinginan pribadi, budaya di masyarakat, Mudahnya mendapatkan pasangan hidup setelah bekerja. Di samping itu, karyawati PT. Philips Batam, ada beberapa akibat atau dampak baik positif dan negatif dari hidup melajang, yaitu: (a) Dampak Positif. Adapun dampak positif menurut mereka yaitu: fokus dalam mengejar karir, mudah mendapatkan pasangan hidup (suami) dan pacar. Sementara dampak atau akibat negatif dari melajang adalah banyaknya karyawati PT. Philips Batam menikah di usia tua, dan bahkan ada di usia 30 tahun ke atas demi karir yang diinginkan. Ketika dianalisis menurut perspektif hukum Islam dari dua permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dikategorikan bahwa sikap wanita karyawati PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan demi mengejar secara umum bertentangan dengan hukum Islam. Karena wanita di dalam Islam berfungsi sebagai ibu rumah tangga (ummu wa robbatu al-bayyit).
KONSTRIBUSI PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Indrajaya, Darmawan Tia
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaharuan hukum Islam di India antara lain dipengaruhi oleh dinamika masyarakat Eropa dan pemahaman terhadap al-quran dan al-Hadits sebagai sumber etika mampu menangkap perkembangan zaman. Kemampuan al-quran dalam memberikan solusi untuk masalah yang berkembang dan kompleks terletak pada kemampuan orang Islam dalam memahami konten khususnya hukum. Begitu juga dengan hadits pemahaman yang bersifat situasional. Menurutnya perubahan mekanisme ijtihad harus dilakukan yaitu kewenangan ijtihad yang selama ini berada pada orang-orang tertentu atau bersifat individual untuk ijtihad kolektif. Ini pandangan kritik baik dari muslim lingkaran sendiri serta diasumsikan barat orentalis itu mengadopsi dari konsep imam di agama katolik
IDAH DALAM PANDANGAN DAN KONSEP AL-QURAN Nurwahid, Muhammad
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara etimologl Idah berarti untuk menghitung menghitung atau perhitungan karena dalam periode itu wanita yang Idah menungg untuk memiliki waktu. Definisi Idah yang sesak dan sederhana antara lain adalah masa tunggu lewat seorang perempuan. Al-Shan‟aniy memberitahu definisi agak lebih lengkap yang sebuah nama untuk sebuah periode yang seorang wanita menunggu dalam periode kesempatan untuk menikah kembali karena meninggal adalah suami atau bercerai dengan suaminya. Idah ini dapat dengan menunggu kelahiran anak terkandung melalui ‟quru atau menunggu bulan perhitungan. Pada saat ini istri jangan diaktifkan untuk menikah atau menawarkan diri untuk orang lain untuk menikahi. Ini Idah telah dikenal sejak masa jahiliyah. Setelah kedatangan Islam Idah tetap untuk mengakui sebagai salah satu pembelajaran dari syari‟at karena mengandung banyak manfaat.
ZAKAT PROFESI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM UNTUK PEMBERDAYAAN UMMAT hertina, Hertina
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ajaran Islam bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial pada masyarakat adalah zakat. Zakat membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa. Para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya “al-Fiqh „Ala Mazahib al-Arba‟ah” mengatakan “Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut”. Akan tetapi pada masa sekarang, profesi yang dapat menghasilkan kekayaan semakin berkembang. Oleh karena itu, cakupan harta yang wajib dizakati harus diperluas pada beberapa bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa permulaan Islam, profesi tersebut antara lain, dokter, notaris, bankir, psikolog, dan sebagainya. Kewajiban harta zakat yang diperluas ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267
PROBLEMATIKA BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM Handayani, Febri
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspek yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang hukum Islam yang belakangan muncul misalnya cloning, bayi tabung, dan lain-lain. Persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, bursa efek, dan lain-lain. program bayi tabung adalah upaya untuk menangani problem-problem fisik yang dihadapi para wanita. Para ilmuwan berusaha untuk meniru sebagian dari proses penciptaan manusia oleh Allah swt. Mereka menciptakan tabung-tabung dengan suhu dan tingkat kelembapan tertentu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menyerupai kondisi yang ada dalam rahim wanita.
EFEKTIFITAS PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Sayuti, Hendri
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya kasus Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Serta fasilitas dan sarana juga menjadi perhatian penulis dalam menelitinya karena jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru telah over crowding atau kelebihan kapasitas. Dalam prakteknya, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru mengalami banyak kendala terutama masalah kelebihan kapasitas. Belum maksimalnya sistem manajemen pembinaan serta sistem pengawasan dan penjagaan yang masih lemah, dan tidak adanya jaminan pekerjaan setelah narapidana bebas membuat keefektifan pembinaan tidak terkontrol dengan baik lagi dan berdampak kepada tingginya angka residivis. Dari berbagai masalah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena konsep dan prakteknya tidak berjalan dengan baik. Padahal, jika ditinjau dari hukum Islam konsepnya mempunyai tujuan yang sama antara Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dengan Hukum Islam yaitu lebih mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan.E
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH Syarifudin, Syarifudin
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran Lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melului persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan "jembatan penghubung" antara etika dan undang-undang (legal formal). Sehingga, fiqh merupakan "panduan" (secara etis) di satu sisi dan "peraturan" (secara normatif) untuk keselamatan kosmos pada sisi yang lain. Dalam konteks inilah revitalisasi ushûl al-fiqh sebagai perangkat metodologis bagi fiqh dirasa sangat penting. Salah satu agenda revitalisasi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dengan menempatkan mashlahah sebagai landasan syariat (maqâshid al-syarîah). Proyek revitalisasi ushûl al-fiqh yang dimaksud di sini adalah sebagai proses atau upaya memvitalkan (menjadikan vital) kembali ushûl al-fiqh untuk memproyeksikan bangunan fiqh yang mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan. Jadi, berangkat dari upaya revitalisasi ini, penulis mencoba untuk mengkonstruk konsep fiqh yang peduli, sensitif dan sadar lingkungan. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul yang berbunyi; درؤ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Page 1 of 1 | Total Record : 9