cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA LUBIS, DIAN ASRIANI
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1580.16 KB) | DOI: 10.24014/hi.v13i2.18

Abstract

Pailit disebut juga iflas yang artinya kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya dari para krediturnya. Disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Penelitian ini bertujuan : (a) Untuk mengetahui secara jelas konsep Pailit menurut Ibnu Rusyd ; (b) Untuk mengetahui Kepailitan menurut Hukum Indonesia ; (c) Analisa perbandingan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) mengacu pada sumber primer yang berjudul “Bidayatul Mujtahid Jilid II” karangan Ibnu Rusyd di tambah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian, ditemukan persamaan dan perbedaan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Persamaannya pada orang yang berhak menyatakan pailit terhadap debitur adalah Hakim. Perbedaannya, menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit, kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam Hukum Kepailitan Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan debitur. Meskipun keuangan debitur solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih. Konsep tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain hukumnya mubah (boleh)
PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN DALAM MEMBANGUN SEMANGAT ENTREPRENEURSHIP SAPUTRI, DESI NOVIA
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1784.216 KB) | DOI: 10.24014/hi.v13i2.24

Abstract

Entrepreneurship merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menjadi sukses. Suatu masalah yang sangat besar yang dirasakan bangsa kita yaitu masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak melihat potensi apapun yang bisa dibuat jadi manfaat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan syariah dalam membangun semangat Entrepreneurship, dan bagaimana konsep Afzalur Rahman dalam membangun semangat Entrepreneurship. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu deskriptif analitik. Menurut Afzalur Rahman terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk semangat berwirausaha yaitu, personal atau kepribadian, motivasi diri dan lingkungan yang mendukung. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang ada pada diri Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Jika setiap bisnis yang dijalankan mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, maka akan memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena Entrepreneurship yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan Islam dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMÛD SYALTÛT DALAM KITAB AL FATÂWA Gani, Erman
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.104 KB)

Abstract

Syaltût adalah seorang tokoh Islam yang lahir di Profinsi Bahiroh. Ia dilahirkan dalam keluarga yang haus akan ilmu pengetahuan dan taat beragama, serta hormat pada ulama. Pada tahun 1906 ia masuk Ma’had Al Iskandariah setelah sebelumnya menghafal al Qurân di desanya. Kitab al Fatawa merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Syaltût tentang berbagai persoalan agama yang ditanyakan kepadanya. Didalamnya termuat pemikiran keagamaan yang sangat konflik. Kitab yang berhalamankan 461 ini, memuat permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan aqidah dan persoalan ghaib, ibadat, adat dan bid’ah, hukum keluarga (ahwâl al Syakhshiyyah) dan permasalahannya termasuk perkawinan antar agama, abortus, keluarga berencana, inseminasi buatan, benda dan permasalahannya, janin, koperasi, bunga tabungan pos, serifikasi bank, makelar dan lain-lain, masalah makanan dan minuman, perhiasan, minuman keras, obat bius, bumbu-bumbu yang mengandung lemak babi, mrokok, menyemir rambut, dan lain-lain, masalah sosial kemasyarakatan, semisal kemungkinan manusia sampai ke bulan, mimpi, komunisme, teori evolusi, adaptasi dan tradisi, naluriah dan lain-lain sebagainya.
STATUS NASAB ANAK DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG KELAHIRAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM) Harlina, Yuni
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.42 KB)

Abstract

Hubungan Darah ( nasab ) antara orang tua dan anak-anak adalah hubungan sipil yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lainnya . Posisi di bidang warisan , tidak bisa benar-benar baik sebagai atau halal ( Hirman ) dan menghambat sebagai benar-benar ( nuqshan ) . Berdasarkan dari melihat agama , moral anak saleh yang merasa terdorong untuk berdoa bagi keselamatan kedua orang tua di akhirat . Begitu pentingnya posisi seorang anak , sehingga umat Islam secara garis besar membagi anak-anak menjadi dua kategori , yaitu anak-anak dan anak-anak syary atau thabiy , tetapi itu tidak berarti bahwa Islam telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang lahir . Prinsip-prinsip Islam dengan tegas bahwa setiap anak yang lahir status alam , yang rentan terhadap Allah monoteisme . Anak-anak sebagai bagian dari anggota masyarakat juga memiliki legal standing yang perlu diklarifikasi dan menekankan terutama di negara bagian masyarakat sekarang yang semakin modern dan global
Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam sayuti, Hendri; alawi, muhammad
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7027.533 KB)

Abstract

Maraknya kasus Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Serta fasilitas dan sarana juga menjadi perhatian penulis dalam menelitinya karena jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru telah over crowding atau kelebihan kapasitas. Dalam prakteknya, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru mengalami banyak kendala terutama masalah kelebihan kapasitas. Belum maksimalnya sistem manajemen pembinaan serta sistem pengawasan dan penjagaan yang masih lemah, dan tidak adanya jaminan pekerjaan setelah narapidana bebas membuat keefektifan pembinaan tidak terkontrol dengan baik lagi dan berdampak kepada tingginya angka residivis. Dari berbagai masalah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena konsep dan prakteknya tidak berjalan dengan baik. Padahal, jika ditinjau dari hukum Islam konsepnya mempunyai tujuan yang sama antara Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dengan Hukum Islam yaitu lebih mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan
JAMAK DAN QADHA SHALAT BAGI PENGANTIN KAJIAN FIQH KONTEMPORER Arisman, Arisman
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.828 KB)

Abstract

Pada era modern nilai materialisme (madiyyah) lebih dominan dibandingkan spiritualisme (ruhiyyah), sehingga orang berpegang teguh pada agama seperti memegang bara api. Praktek nilai-nilai agama selalu ingin mengambil jalan termudah dan terlalu cepat dikondisikan sebagai masyaqqah. Kasus pada saat resepsi pernikahan (walimah al-`urs) menjadi bukti nyata bahwa setengah orang-orang besar yang terlibat didalamnya, termasuk pengantin, sering mengabaikan shalat bahkan meninggalkannya dengan alasan bahwa alasan untuk mendapatkan rukhshah sehingga mempluralkan atau make up sholat. Kondisi aktual di pengantin sibuk walimah al`urs tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang mengarah kepada masyaqqah.
PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Zuraidah, Zuraidah
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi pendapatan menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonom. Sistem ekonomi kapitalisme memandangan bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah.
SISTEM PINJAMAN MODAL USAHA PERKEBUNAN KELAPA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETANI KELAPA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) Sabariah, Sabariah
Hukum Islam Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.183 KB)

Abstract

Sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik modal dengan petani kelapa dilakukan perjanjian secara tidak tertulis berdasarkan unsur kepercayaan antara keduabelah pihak yaitu petani kelapa dengan pemilik modal. Perjanjian dan sistem yang dibuat tidak memberikan keuntungan kepada para petani kelapa melainkan para petani hanya bisa bertahan hidup, ini disebabkan karena adanya unsur penetapan harga dan keterikatan penjualan hasil panen para petani kelapa. Banyak hal-hal yang ditemukan ketidaksesuaian dengan Ekonomi Isalam yaitu adanya unsur keterikatan penjualan dan penetapan harga oleh pemilik modal yang memberikan pinjaman terhadap petani kelapa.
MENUNDA PERNIKAHAN BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM Bayali, Cip
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.846 KB)

Abstract

Banyaknya wanita karir yang menunda pernikahan demi mengejar karir yang diinginkan. Fokus penelitian ini di PT. Philips Batam. Diketahui bahwa faktor-faktor karyawati PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan, yaitu: mengejar karir, memenuhi keinginan orang tua, status sosial di masyarakat, Tidak ingin terikat atau ingin bebas, alasan persyaratan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, prioritas hidup melajang atau keinginan pribadi, budaya di masyarakat, Mudahnya mendapatkan pasangan hidup setelah bekerja. Di samping itu, karyawati PT. Philips Batam, ada beberapa akibat atau dampak baik positif dan negatif dari hidup melajang, yaitu: (a) Dampak Positif. Adapun dampak positif menurut mereka yaitu: fokus dalam mengejar karir, mudah mendapatkan pasangan hidup (suami) dan pacar. Sementara dampak atau akibat negatif dari melajang adalah banyaknya karyawati PT. Philips Batam menikah di usia tua, dan bahkan ada di usia 30 tahun ke atas demi karir yang diinginkan. Ketika dianalisis menurut perspektif hukum Islam dari dua permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dikategorikan bahwa sikap wanita karyawati PT. Philips Batam dalam menunda pernikahan demi mengejar secara umum bertentangan dengan hukum Islam. Karena wanita di dalam Islam berfungsi sebagai ibu rumah tangga (ummu wa robbatu al-bayyit).
ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI Darwis, Muhammad
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.305 KB) | DOI: 10.24014/hi.v14i1.991

Abstract

Pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adapun dalam hukum Islam istilah mawali dalam Al-Qur‟an menurut tinjauan hukum Islam istilah mawali sebagai ahli waris pengganti tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Quran

Page 1 of 12 | Total Record : 116