cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2019)" : 7 Documents clear
PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DISKURSUS HAM DALAM KARYA NAWAL SA’DAWI Kurniati, Kurniati
AL-Daulah Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.7984

Abstract

Domestic violence that commonly makes women as the victims is a violation of the human rights of women as worthy human beings. The human rights discourse found in Nawal Sa'dawi works has provided a framework of social criticism of the reality of domestic violence that takes refuge in justification in the name of religion. Human rights discourse that is contained in Nawal Sa'dawi's works should not be trapped in the literary texts but must be transformed in context both in domestic households in particular and in social environment in general.
DIAT DALAM PIDANA ISLAM (Antara Hukum Privat dan Publik) Hasan, Hamzah
AL-Daulah Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.8028

Abstract

Diat menjadi tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Di samping diat menajdi alternatif sulusi penyelesaian hukum secara cepat dan adil di luar peradilan (non litigasi) dalam sistem peradilan pidana Islam. Diat juga dipandang oleh ahli hukum barat sebagai sistem hukum yang mencampuradukkan antara hokum privat dan hukum publik. Menurut kelompok ini, diat dalam hukum pidana Islam sama persis prakteknya dalam hukum perdata yakni ganti rugi.            Praktik dalam hukum pidana Islam, diat itu tetap merupakan satu jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja  dan penganiayaan sengaja sebagai pidana pengganti, dan menjadi pidana pokok bagi kejahatan pembunuhan semi sengaja (al-qatl syibhul ‘amd) dan pembunuhan karena tersalah (al-khaṭa). Demikian juga pada penganiayaan tidak sengaja (al-Jarhul khatha’). Pidana seperti ini bermaksud agar pelaku tindak pidana tidak semena-mena bertindak yang dapat merugikan pihak lain. Proses diat tidak dapat dilakukan orang perorang antara korban atau keluarga korban dengan pelaku saja, tetapi harus dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil dan tidak manusiawi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Arifin, Ridwan; Putri, Wiki Oktama
AL-Daulah Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.7367

Abstract

Corruption is a disease outbreak for Indonesia and for the whole world. Corruption is the use of money which is usually carried out by certain parties. Corruption often occurs within the scope of the company as well as within the scope of government, this is because they feel less about what is obtained from their specified salary or income. Corruption is a criminal act or a criminal act, it is recorded in the Law and if there are perpetrators of corruption there will be sanctions equal to what he has done. At this time law enforcers are less assertive in facing serious problems such as corruption cases, they are lacking in handling one of the factors because there are so many corruption and because of the lazy of the enforcers in handling them, they prefer their shortcuts, namely by pura -pura doesn't know what really happened. At this time there are indeed many perpetrators of corruption, especially in the legislature. They should arrange finances to be donated to the community or to those who are more in need but not in practice, they instead tamper with the funds they should channel to the community. Law enforcers are lacking in handling corruption cases, especially in the legislature because they usually feel they are in a higher position and can play with money. It can be said that there is money with freedom. The solution to this is in the community, the community needs to help cases of corruption, especially in the legislature, and full awareness of individuals or law enforcers who are obliged to carry out their duties to eradicate all cases of corruption, especially those in Indonesia. Korupsi merupakah wabah penyakit bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Korupsi merupakan penylahgunaan uang yang biasah dilakukan oleh pihak-piak tertentu. Korupsi biasah terjadi dalamm ruang lingkup perusahaan maupun dalam ruang lingkup pemerintahan, hal ini dikarenakah mereka merasa kurang dengan apa yang diperoleh dari gaji atau pendapatan mereka yang sudah ditentukan. Korupsi merupakan suatu tindak pidana atau suatu tindakan kriminal, ia tercatat dala Undang-Undang dan apabila ada pelaku korupsi maka akan ada sanksi yang setara dengan apa yang sudah dilakukannya. Pada saat ini para penegak hukum kurang tegas dalam menghadapi masalah serius seperti kasus-kasus korupsi ini, mereka kurang dalam penanganannya salah satu faktornya karena sangat banyaknya para korupsi dan karena malasnya para penegak dalam menanganinya, mereka lebih memilih jalan pintasnya masing-masing yaitu  dengan pura-pura tidak tahu menahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat ini memang banyak sekali para pelaku korupsi terutama pada kalangan legislatif. Mereka seharusnya mengatur keuangan untuk dapat didanakan kepada para masyarakat atau kepada yang lebih membutuhkan namun tidak seperti itu pada prakteknya, mereka malah mengotak-atik dana yang seharusnya mereka salurkan pada masyarakat. Para penegak hukum pun kurang dalam menangani kasus korupsi terutama pada kalangan legislatif karena biasanya mereka merasa berada di posisi yang lebih atas dan mbisa bermain dengan uang. Bisa dikatakan ada uang ada kebebasan. Solusi untuk hal ini ada di masyarakat, masyarakat perlu dalam membantu kasus-kasus korupsi yang terutama pada badan legislatif, dan kesadaran penuh dari oknum atau para penegk hukum yang sudah sewajibny menjalankan tugasnya untuk memberantas seua kasus-kasus korupsi terutama yang ada di seluruh Indonesia ini.
THE EXISTENCE OF ISLAMIC LAW COMPILATION ARTICLE 183 IN SOLVING INHERITANCE ISSUE OF MUSLIM COMMUNITIES IN MAKASSAR Herawati, Andi
AL-Daulah Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.9323

Abstract

The Qur'an and hadith of the Prophet are the main sources of Islamic law. The two sources can be understood and practiced based on their textual and contextual aspects, as well as being developed in detail by mujtahid scholars by paying attention to space and time with the situations and conditions in which they ijtihad resulting in the Compilation of Islamic Law. One of the contents of Islamic Law Compilation is the rule about the transfer of inheritance property to his surviving heirs. With the existence of these rules, the practice of distributing inheritance to Muslim communities, especially in the city of Makassar, varies greatly. There are by way of grants, deliberation, approaches to Islamic inheritance law, and also by mediation initiated by religious courts.The finding shows that the Muslim community in Makassar City is more likely to apply Compilation of Islamic Law article 183 because the article is strengthened by QS Ali Imra>n/3: 159 and QS al-Shura>/42: 38, which emphasize the importance of deliberation to reach agreement. The agreement was reached well and peacefully based on the instructions in article 183 Islamic Law Compilation by deliberating with all heirs, describing all inheritance properties both location and area, explaining the part of each heirs based on inheritance rules, agreeing on the distribution method used, and making and signing up a statement of agreement and witnessed. So thus, harmony, peace, and benefit can be created among families in particular and among the community in general.
HISAB RUKYAT WAKTU SHALAT DALAM HUKUM ISLAM (Perhitungan secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat) Alimuddin, Alimuddin
AL-Daulah Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.7982

Abstract

Hukum Islam sebagai ketentuan yang mengatur nilai-nilai hukum perbuatan ummat manusia terutama para mukallaf yang sumber utamanya Al-Qur’an dan Hadis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.   Hukum Islam dalam menata kedua hubungan dimaksud, terdapat aturan atau ketentuan yang bersifat jelas dan terperinci yang mengandung tuntutan mengamalkan dengan penuh ketaatan, keikhlasan dengan mengharap ridha Allah Swt. Hal ini biasa disebut  “ibadah mahdah”. Di sisi lain, terdapat ruang yang bersifat pleksible memberikan kewenangan pada akal pikiran berijtihad untuk menemukan kejelasan hukum suatu persoalan yakni bidang muamalah.Istilah hisab dan rukyat, pada dasarnya adalah manhaj (metode) dan bukan syariah. Sebagai suatu metode, tentu dapat menjadi pilihan dalam penerapannya di mana suatu umat berada dengan kondisi masanya. Dalam sejarah perjalanan umat Islam khususnya di Indonesia, terdapat perbedaan pilihan penerapan metode ini. Ada yang menerapkan hisab secara murni (hisab hakiki ) seperti Persyarikatan Muhammadiyah pada semua bulan kamariyah, waktu shalat, arah kiblat hingga perhitungan gerhana dan ada yang memilih hisab dibuktikan dengan rukyat yakni Nahdatul Ulama dan  kementerian Agama Republik Indonesia atau imkanun rukyat, khususnya pada tiga bulan kamariyah yaitu . awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan Zulhijjah. Selain ketiga bulan tersebut, Nu dan Kemenag juga menggunakan hisab secara murni
A MODEL ISLAMIC CONSTITUTION DALAM PENGAWALAN KONSTITUSI INDONESIA sarip, sarip sarip
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.7835

Abstract

Ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi terus mengalami perubahan terutatan tentang lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum Nasional. Jauh sebelum reformasi, para pemikir negara Indonesia bersikeras untuk menambah kewenangan menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Proses sejarah malahirkan pembentukan dual yudiction lembaga yudikatif direalisasikan kedalam dua lembaga yudikatif yakni Supreme Court (MA) dan Contitutional Court (MK). Pengaruh para pendiri negara Indonesia menjadikan pembentukan lembaga yudikatif diwarnai berbagai pengaruh terutama dari negara-negara yang memiliki lembaga dalam menilai produk hukum yang dibuat oleh legislatif. Melalui teori Dual Yuridiction lembaga yudikatif sesua fakta ketatnegaraan Indonesia sangat menarik untuk mendapatkan perhatian. Teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan ketatanegaraan. Selain itu juga menggunakan penelitian yang meninjua dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Lembaga yudikatif memiliki peran berbeda dan mempunyai tujuan yang sama yakni menegakkan hukum nasional. Sejarah Ketatanegaran Indonesia pada dasarnya telah memainkan peranannya dalam perpolitikan di Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengaruh A Model Islamic Contitution pada amandemen. Hasilnya, Indonesia pada dasarnya bukan negara Islam melainkan negara yang mengadapsi beberapa ketentuan konstitusi Islam yang kemudian disesuaikan dengan ranah keIndonesiaan. Peran tersebut saat sekarang telah direalisasikan dalam sebuah lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai amanah UUD 1945 hasil amandement.
THE CONSTRUCTION OF POLITICAL SYMBOLICM OF INDIVIDUAL POLITICAL ACTION: CASE STUDY ANALYSIS IN THREE ISLAMIC BASED POLITICAL PARTIES IN GOWA DISTRICT Sastrawati, Nila
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.9434

Abstract

This paper is the research result that focuses on the construction of political symbols in encouraging individual political action in the United Development Party, the National Mandate Party, and the National Awakening Party in Gowa District. This research is a qualitative research, using the sociological phenomenology approach. The results shows that religious symbolism in the three Islamic-based political parties in Gowa encourage individual political actions in two ways, namely; objective and subjective realities of political parties, and objective and subjective realities of individuals towards their social environment

Page 1 of 1 | Total Record : 7