cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 2 (2014)" : 11 Documents clear
Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana Radjab, Syamsuddin
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1434

Abstract

Human Rights is an international private law that put the state as the parties; meaning that the state is obliged to comply with the legal subject of human rights law. As subjects of law, then any violation of human rights has always put the country as the culprit.  Violations  of  human  rights  occurred  when  the  state does not comply with the norms that bind, which is contained in the covenants and international conventions, in which the state has pledged to abide by the process of ratification. Basically, the human rights regime is the relationship between citizens and the State then continue to grow and become international human rights law after the Universal Declaration of 1948 that binds both parties through the base and the base charter agreement. While the criminal regime is a crime (act of crime) which put the individual as a subject of law, and perpetrators can be punished imprisonment. But not all types of crimes can be categorized as a crime of Human Rights, only the gross human rights violations the potential occurrence of crimes against human rights; the crime in question, namely: crimes against humanity, genocide, war crimes and the crime of aggression.
Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik) Abdullah, Dudung
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1509

Abstract

Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar   pendapat   dari   berbagai   pihak   mengenai   suatu masalah  untuk  kemudian  dipertimbangkan  dan  diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam,  musyawarah  adalah  suatu  amalan  yang  mulia  dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa mem- perhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakkal kepada  Tuhan  Yang  Maha  Mengetahui dan  Maha  Bijaksana. Lapangan atau obyek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Namun demikian, tidak semua persoalan dalam Islam bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah hanya dilaksanakan dalam masalah yang tidak disebutkan secara tegas pada nash Al-Quran dan Sunnah Rasul. Banyak  manfaat  yang  bisa  dipetik  dari  musyawarah,  namun yang paling penting adalah menghormati dan mentaati keputusan yang diambil atas dasar musyawarah, dengan harapan  bisa  meraih  kesuksesan  dengan  kemaslahatan bersama mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai kehidupan bangsa dan negara.
Analisis Kendala Internal Mahasiswa dalam Menulis Karya Ilmiah Rahmiati, Rahmiati
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1513

Abstract

This paper presents research on the analysis of internal hinderances students encounter in writing academic papers in higher education context. The aim is to canvass university student’s espoused conceptions of the internal hinderances and solutions regarding their difficulties in writing academic works. Data were generated from individual interviews and focus group discussions with 56 university  learners. Data were analyzed using inductive  and  deductive approaches. The findings indicate several key  findings  related  to  what  internal hinderaces students face in producing academic writing. Among the internal hinderances are issues related to laziness to write, lack of mood in writing, difficulties in findings topics or ideas to write, lack of self confidence in writing, and difficulties to start writing. This paper also reveals several strategic  internal solutions to overcome those internal hinderance  which include building internal motivation to write, changing thinking paradigm related to writing, and being creative in writing. Keywords: Writing, Academic Papers, Difficulties 
Kualifikasi Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam Mustafa, Zulhas’ari
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1433

Abstract

Maqashid al-syari’ah merupakan ranah kajian dalam usul fikih, fikih, dan filsafat hukum Islam. Kajiannya telah melampaui beberapa zaman sejak masa Islam klasik. Sejak diintrodusir oleh al-syathibiy, kajian maqashid al-syari’ah berkembang pesat dalam tradisi keilmuan Islam terutama dalam keilmuan hukum Islam. Akan tetapi, keberadaan teori tentang maqashid belum sepenuhnya seattled di kalangan ahli hukum Islam. Untuk itu, diperlukan  kajian  yang  mengeksplorasi  kualifikasi  teori maqashid al-syari’ah tersebut, baik dari aspek posisinya, differensisinya dengan istilah lain, kehujjahan, dan pola penalarannya.
Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan Erlina, Erlina
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1507

Abstract

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap   dari   bentuk   kejahatan   itu   sendiri. Kejahatan   kekerasan sesungguhnya   merupakan   salah   satu subspesies  dari  violence.  karakteristik dari  model  kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya agresivitas atau apa yang dinamakan   assaultive   conduct.   Gibbons   membedakan   dua macam assaultive conduct, yaitu, (1) Situational or sub-cultural in character; (2) Individualistic or phsychogenic in character. Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk  menganalisis  model  kejahatan  dengan  kekerasan  di Indonesia  adalah  teori  yang  dikembangkan  oleh  Hoefnagels. Hoefnagels dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa para ahli  kriminologi pada  umumnya  sering  bertumpu  pada  teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek stigma dan seriousness.
Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum dan Prospek Ius Constituendum) Ngah, Anisah Che; Rahman, Abdul
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1514

Abstract

Children’s rights are well-established through various international conventions. But, the international conventions do not well implemented in Indonesian law. Besides that, international convention is often interpreted differently in Indonesian law. To guarantee children’s rights, the government and society of Indonesia must be effort to implement international conventions already ratified correctly. 
Hubungan-hubungan Internasional di Masa Damai Khalik, Subehan
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1508

Abstract

Hubungan  Internasional  dalam  Islam  pada  hakekatnya  bertumpu pada perdamaian abadi, meskipun dalam praktek terjadi penggunaan kekuatan dalam skala tertentu. Bagi kaum muslimin, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional hanyalah   sebagai   alat   untuk   mempertahankan   diri   dari serangan musuh dan penyempurna dakwah Nabi kepada umatnya. Islam  tetap  menganut prinsip non agresi terhadap sejawat dan tetangga mereka selagi mereka masih memegang prinsip damai dan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Islam juga tidak melepaskan diri dari prinsip berdamai dengan Negara tetangga, meski pernyataan perang telah dikumandangkan.
Kejahatan Lingkungan Hidup Kahfi, Ashabul
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1437

Abstract

Keadaan kualitas lingkungan sangat terkait dengan keberadaan manusia beserta segala aktifitasnya. Sebab manusia dan perilakunyalah   yang   dapat mempengaruhi,   baik   alam   itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan maupun kesejahteraan makhluk lainnya.Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam posisi saling mempengaruhi, manusia terkadang menjadi aktor utama dari perubahan-perubahan (bencana) yang terjadi. Telah dimaklumi, berbagai media senantiasa mengangkat isu-isu (kasus-kasus) lingkungan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Perbuatan berupa “merusak” maupun “men- cemarkan”  terkonseptualisasi dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan secara umum, inilah yang selanjutnya dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan.
Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform Nurjannah, St
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1436

Abstract

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan induk program landreform di Indonesia. Landreform diartikan dengan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah, bukan hanya dalam  pengertian  politik  belaka  tapi  juga  pengertian  teknis. Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.Tujuan  dari  landreform  yang  diselenggarakan  di  Indonesiaadalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan  pembagian  hasil  yang  adil  pula,  melaksanakan  prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistim tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.
Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa Rahmatiah, Rahmatiah
AL-Daulah Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1510

Abstract

Para  calon  wakil  rakyat  hanya  merakyat  pada  saat  masa kampanye saja. Pendekatan yang biasanya dilakukan untuk mengambil hati rakyat, khususnya ketika menjelang pen- coblosan di bilik suara ialah “money politic”. Akan tetapi, para calon wakil rakyat tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam kasus tersebut. Masyarakat idealnya dapat berfikir lebih pintar dan logis dalam menyikapi fenomena tersebut. Karena pemilu merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih wakil rakyat secara langsung berdasarkan keputusan  ideal  dan  rasional  tanpa  intervensi  materi  atau money politik. 

Page 1 of 2 | Total Record : 11