cover
Filter by Year
AL-Daulah
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Articles
159
Articles
​
PENGAJARAN ILMU HUKUM DALAM KELAS MODEL/ KREASI PEMBELAJARAN MENGHUBUNGKAN TEORI DENGAN INFO-INFO PERISTIWA HUKUM “PIDANA” DARI MEDIA CETAK (Analisis Studi Kepuasan)

Hamsir, Hamsir

AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Media cetak sebagai sumber info fenomena-fenomena hukum yang terjadi di masyarakat menjadi sangat penting dalam pengembangan pengajaran ilmu hukum pidana di dalam kelas-kelas perkuliahan ilmu hukum. Bentuk/model pembelajaran tersebut yang ditemukan pada perkuliahan ilmu hukum dan ketatanegaraan Islam berdampak pada antusiasme mahasiswa dalam proses perkuliahan. Di samping itu, membentuk dan membangun pengetahuan akan interkoneksi keilmuan antara ilmu hukum pidana, kriminologi dan sosiologi hukum bagi mahasiswa.

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR NO 15 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODEREN

Asmah, Asmah

AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kota Makassar adalah kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang tiap tahun mengalami perkembangan dari segi urbanisasi, mengingat Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.Dengan jumlah penduduk yang semakin padat dan meningkat sehingga berpengaruh kepada kebutuhan dari tingkat ekonomi yang semakin kompleks. Selain itu, ritel moderen memberikan kontribusi positif yang juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Hal ini disebabkan pasar tradisional yang umumnya merupakan usaha kecil mengalami kemunduran akibat keberadaan ritel moderen yang secara perlahan tapi pasti mengancam kelangsungan pasar tradisional. Melalui Perda No 15 Tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar moderen dapat memberikan pengaturan bagi kedua pasar tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar adalah dengan mendata dan memberikan informasi terhadap keberadaan dan jam operasional pasar moderen, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan semua pihak dalam mengaplikasi peraturan tersebut karena pengaturan zona belum diatur secara jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yang terkait peraturan perundang-undangan dan jurnal yang telah dipublikasi serta turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara responden. Hasil yang ditemukan bahwa Perda No 15 Tahun 2009 belum berjalan efektif karena belum mengatur zona terkait. Masalah zona antara pasar moderen dan pasar moderen yang lain dan jarak antara pasar moderen dengan pasar tradisional serta belum mengatur jam operasi pasar moderen yang menyebabkan tingginya ekspansi pasar moderen di Kota Makassar.

PENEGAKAN HUKUM PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

Sinilele, Ashar

AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Dari berbagai bentuk penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan di perairan Teluk Bone, yang paling menonjol adalah penggunaan bom ikan, yaitu dengan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan tindakan ilegal sehingga membuat aparat penegak hukum, utamanya pihak kepolisian, harus bertindak tegas dengan memburu dan menangkap pelaku pemboman ikan. Untuk mengurangi penangkapan ikan secara ilegal di perairan Teluk Bone, pihak kepolisian melaksanakan patroli secara terus menerus. Namun, upaya memberantas perilaku pemboman ikan terkendala pada terbatasnya personil kepolisian, serta sarana dan prasarana kepolisian.

SEJARAH KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI-KONSTITUSI INDONESIA (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)

Wijaya, Abdi

AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Secara historis, perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah melewati berbagai fase di dalam konstitusi. Secara faktual perkembangan tersebut merupakan sebuah perjuangan panjang dalam pergumulan hukum di Indonesia. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadis memiliki sumber otentik yang berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Adaptasi hukum Islam ke dalam hukum kenegaraan secara historis berimplikasi pada dinamika sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

KOMUNITAS YANG GAGAL MERAIH KESUKSESAN II: Tafsir Analisis tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna ‘ala allahi Al-Kaziba

Abdullah, Dudung

AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Al-Qur’an dalam berbagai ayatnya yang memaparkan komunitas yang bisa meraih kesuksesan atau keberuntungan (al-falah), namun disisi lain terdapat pula komunitas yang gagal meraih kesuksesan. Hal ini nampak dengan redaksi jelas “La yuflihu” tidak (mungkin) sukses atau beruntung. Komunitas tersebut antara lain, yang berbuat dosa (al-mujrimun), orang yang berdusta kepada Allah (allazina yaftaruna ‘ala Allahi al-Kaziba).

SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci

Kurniati, Kurniati

AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara telah mengilhami argumen politik Antonio Gramsci. Gramsci telah berkontribusi dalam pemikiran tentang reorientasi hegemoni negara yang diilhami oleh Marxisme dengan menambahkan pemikiran tentang kerangka politik. Hegemoni dan demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis yang dapat menjadi konsensus aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di mana negara, dengan menggunakan otoritasnya dalam hegemoni, memfasilitasi masyarakat dalam hal mengenai penyetaraan hak.

DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR

Marilang, Marilang

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1008.938 KB)

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Kenyataan tersebut menuai tanggapan dan kritik dari banyak kalangan, utamanya para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak yang juga disertai dengan alasan-alasan logis. Alasan-alasan yang menolak dan yang menerima, tentu disertai alasan masingmasing dari segi manfaat dan mudharatnya. Pertimbanganpertimbangan hukum pemberian dispensasi perkawinan itulah yang akan dijadikan fokus kajian penulis dengan pendekatan sosiologi hukum, terkhusus hukum progressif

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN YANG TERPINGGIRKAN

Salim, Munir

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.217 KB)

Abstract

Saat ini, penguatan hukum dan pemerintahan menjadi fokus utama beberapa organisasi internasional, begitupun pemerintahan dan organisasi di tingkat nasional. Reformasi dengan pendekatan â??keadilan dan pemberdayaan hukumâ?ť dihaapkan dapat mendukung masyarakat miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dalam upaya mereka untuk mencari dan memperoleh keadilan dalam kehidupan mereka.

STUDI KRITIS TERHADAP RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM BERMUAMALAH

Umar, Subehan Khalik

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1211.255 KB)

Abstract

Muamalah lewat media online merupakan salah cara bersosialisasi umat Islam Indonesia. Media sosial menjadi perantara antar manusia menjalin komunikasi. Muamalah dengan memanfaatkan dunia online memberi manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan potensi umat, seperti dalam dunia pendidikan, perdagangan dan sektor jasa. Namun, disisi lain memberi gambaran yang suram terhadap pemanfaatan dunia online dalam sektor perdagangan dan jasa. Ada banyak kasus penyalahgunaan media online untuk kebutuhan pelacuran, pornografi, serta penipuan, sehingga mengharuskan Lembaga MUI turun tangan mengantisipasi masalah ini dengan bahasa agama. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan respon terhadap penggunaan dunia online untuk kebutuhan media sosial pada fatwa no 24 tahun 2017. Isi fatwa ini kontras mengarah kepada penggunaan media sosial secara bijak agar lepas dari hoax, bulying, fitnah, gibah dan namimah. Pada aspek lain, MUI melupakan penggunaan dunia online untuk kebutuhan perdagangan dalam ecommerce. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah respon MUI terhadap kebutuhan umat dalam berinteraksi di dunia online, perlu kiranya MUI menyiapkan desk online yang segera memberi respon atas persoalan umat yang berkembang agar fatwa MUI semakin mengakar di tengah umat serta terhindar dari radikalisme beragama. 

DISKURSUS PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD 1945

Kanang, Abdul Rahman

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1150.912 KB)

Abstract

Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan yang luas bagi presiden untuk melaksakan tugas-tugas eksekutifnya. Kekuasaan tersebut tidak dapat dibatasi atau dikurangi tanpa alasan yang bersifat konstitusional. Namun demikian, kekuasaan yang besar tersebut juga tidak dapat digunakan secara semena-mena untuk kepentingan pribadinya. Dua batasan konstitusional yang dapat dijadikan landasan serta dapat dijadikan alasan untuk membatasi kekuasaan eksekutif presiden antara lain adalah batasan hak prerogatif.