cover
Filter by Year

Analysis
AL-Daulah
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Articles
153
Articles
DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR

Marilang, Marilang

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1008.938 KB)

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Kenyataan tersebut menuai tanggapan dan kritik dari banyak kalangan, utamanya para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak yang juga disertai dengan alasan-alasan logis. Alasan-alasan yang menolak dan yang menerima, tentu disertai alasan masingmasing dari segi manfaat dan mudharatnya. Pertimbanganpertimbangan hukum pemberian dispensasi perkawinan itulah yang akan dijadikan fokus kajian penulis dengan pendekatan sosiologi hukum, terkhusus hukum progressif

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN YANG TERPINGGIRKAN

Salim, Munir

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.217 KB)

Abstract

Saat ini, penguatan hukum dan pemerintahan menjadi fokus utama beberapa organisasi internasional, begitupun pemerintahan dan organisasi di tingkat nasional. Reformasi dengan pendekatan “keadilan dan pemberdayaan hukum” dihaapkan dapat mendukung masyarakat miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dalam upaya mereka untuk mencari dan memperoleh keadilan dalam kehidupan mereka.

STUDI KRITIS TERHADAP RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM BERMUAMALAH

Umar, Subehan Khalik

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1211.255 KB)

Abstract

Muamalah lewat media online merupakan salah cara bersosialisasi umat Islam Indonesia. Media sosial menjadi perantara antar manusia menjalin komunikasi. Muamalah dengan memanfaatkan dunia online memberi manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan potensi umat, seperti dalam dunia pendidikan, perdagangan dan sektor jasa. Namun, disisi lain memberi gambaran yang suram terhadap pemanfaatan dunia online dalam sektor perdagangan dan jasa. Ada banyak kasus penyalahgunaan media online untuk kebutuhan pelacuran, pornografi, serta penipuan, sehingga mengharuskan Lembaga MUI turun tangan mengantisipasi masalah ini dengan bahasa agama. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan respon terhadap penggunaan dunia online untuk kebutuhan media sosial pada fatwa no 24 tahun 2017. Isi fatwa ini kontras mengarah kepada penggunaan media sosial secara bijak agar lepas dari hoax, bulying, fitnah, gibah dan namimah. Pada aspek lain, MUI melupakan penggunaan dunia online untuk kebutuhan perdagangan dalam ecommerce. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah respon MUI terhadap kebutuhan umat dalam berinteraksi di dunia online, perlu kiranya MUI menyiapkan desk online yang segera memberi respon atas persoalan umat yang berkembang agar fatwa MUI semakin mengakar di tengah umat serta terhindar dari radikalisme beragama. 

DISKURSUS PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD 1945

Kanang, Abdul Rahman

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1150.912 KB)

Abstract

Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan yang luas bagi presiden untuk melaksakan tugas-tugas eksekutifnya. Kekuasaan tersebut tidak dapat dibatasi atau dikurangi tanpa alasan yang bersifat konstitusional. Namun demikian, kekuasaan yang besar tersebut juga tidak dapat digunakan secara semena-mena untuk kepentingan pribadinya. Dua batasan konstitusional yang dapat dijadikan landasan serta dapat dijadikan alasan untuk membatasi kekuasaan eksekutif presiden antara lain adalah batasan hak prerogatif.

PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA MASA KODIFIKASI DAN IMAM-IMAM MUJTAHID

Mapuna, Hadi Daeng

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1212.115 KB)

Abstract

Hukum Islam yang tumbuh dan berkembang pada tiap-tiap periode memiliki ciri khas tersendiri. Berdasarkan ciri khas tersebut ulama menyusun periodesasi Hukum Islam. Di samping itu, ada pula yang mendasarkan pembagian itu dengan menyamakan pertumbuhan manusia. Mereka membagi pertumbuhan Hukum Islam sebagaimana pertumbuhan umur manusia, yakni mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya memasuki masa tua. Artikel ini akan mengemukakan pembentukan dan perkembangan Hukum Islam pada salah satu periode yang telah pernah dilalui, yaitu periode kodifikasi dan imam-imam mujathid.

PERKAWINAN BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA

Jamil, Jamil

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1232.315 KB)

Abstract

Untuk membuktikan terjadi atau tidaknya, ada atau tidaknya perkawinan bawah tangan, dapat dibuktikan dengan bukti lain jika suami atau isteri tidak mempunyai akta nikah. Ini adalah kaidah hukum yang disebut kaidah hukum yurisprudensi, yaitu kaidah hukum yang lahir dari putusan hakim di pengadilan, sesuai dengan fungsinya sebagai jude made law, yang posisinya sederajat dengan kaidah hukum lainnya. Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan pernah terjadi atau ada bagi pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan bawah tangan, dapat dilakukan melalui Kartu Keluarga saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah tangan menurut hukum nasional Indonesia merupakan perkawinan yang dibenarkan atau legal.

KOMUNITAS YANG GAGAL MERAIH KESUKSESAN (Tafsir Analisis tentang Term al-Sāhirūn, al-ẓālimūn dan al-Kāfirūn)

Abdullah, Dudung

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1632.374 KB)

Abstract

Al-Qur’an dalam berbagai ayatnya yang memaparkan komunitas yang bisa meraih kesuksesan atau keberuntungan (al-falah), namun disisi lain terdapat pula komunitas yang gagal meraih kesuksesan. Hal ini nampak dengan redaksi jelas “La yuflihu” tidak (mungkin) sukses atau beruntung. Komunitas tersebut antara lain, tukang sihir (al-Sāhirūn), orang zalim (al-ẓālimūn), dan orang kafir (al-Kāfirūn).

PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR

Sinilele, Ashar

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1009.224 KB)

Abstract

Pihak perusahaan dan pihak pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terkadang terjadi perselisihan hak dan kepentingan. Umumnya terjadi pemutusan hubungan kerja yang didalamnya terdapat pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan. Secara yuridis formal para pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang bernuansa kesewenang-wenangan, melainkan harus ditindak lanjuti melalui penerapan atau penegakan hukum (law enforcement). Penyelesaian konflik yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 di Kota Makassar harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengurangi terjadinya konflik. Terjadinya konflik perselisihan hubungan kerja di kota Makassar disebabkan faktor dependen yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK.

HIRĀBAH (BEGAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Kota Makassar

Roni, Roni

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1634.127 KB)

Abstract

Begal saat ini semakin membuat masyarakat Kota Makassar tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, karena selalu merasa terancam dengan aksi jalanan dari para pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kategorisasi dan bentuk begal di kota Makassar ditinjau dari perspektif Hukum Islam serta solusi Islam bagi masalah kejahatan ini. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis normatif, dan yuridis. Ada dua kategori kejahatan begal yang paling sering terjadi di kota Makassar, yaitu pembegalan dengan perampasan tanpa pembunuhan dan pembegalan dengan penghadangan jalan tanpa perampasan atau pembunuhan. Solusi Islam bagi masalah begal adalah solusi pencegahan (preventif) berupa ajarannya yang mencakup akidah, ibadah, akhlak dan amar ma’ruf nahyi munkar, serta  solusi hukum (represif) dengan adanya had hirābah bagi pelaku begal. Berdasarkan perspektif hukum Islam, untuk kategori pertama yaitu pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, pelaku diancam dengan had yaitu dipotong tangan kanan pelaku begal dengan kakinya sebelah kiri. Adapun untuk kategori yang ke dua yaitu pembegalan dengan penghadangan dan mengacau atau menakut-nakuti jalan tanpa perampasan atau pembunuhan, pelaku diancam dengan had dibuang dari negeri tempat kediamannya ke negeri Islam lain atau penjara. Syarat-syarat dijatuhkannya had ini pada para pelaku begal di kota Makassar telah terpenuhi.

GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Azman, Azman

AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1422.511 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia, dimana Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia meliputi profil pendiri Hizbut Tahrir Indonesia, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia, sejarah Hizbut Tahrir Indonesia, serta bagaimana pemahaman keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme, sehingga berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut dengan Khilafah.