cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 171 Documents
KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH Marilang, Marilang M
AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.128 KB) | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7549

Abstract

Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung norma hukum “Anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan bahwa norma hukum dalam pasal ini melanggar konstitusi karena menimbulkan ketidakadilan sosial (diskriminasi)terhadap anak luar nikah dibandingkan dengan anak sah. Kemudian, melalui putusan tersebut, MK mengganti dengan norma hukum baru bahwa “Anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki hubungan darah”. Secara yuridis normatif, putusan MK tersebut memberikan landasan jaminan keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah seperti juga anak sah dalam bentuk pemenuhan hak-hak keperdataannya oleh ayah biologisnya sekalipun dalam batas-batas tertentu. Namun ketika hendak dikontekstualkan, ternyata putusan MK tersebut menghadapi permasalahan-permasalahan mendasar yang membutuhkan pencermatan secara akademik, terutama:1. Sejauh manakah keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Dalam bentuk keadilan sosial bagaimanakah terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan MK? 3. Bagaimanakah putusan MK memberikan jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan dalam mewujudkan keadilan soaial terhadap anak luar nikah? Beberapa permasalahan ini akan diteliti dan dikaji melalui metode penelitian pustaka dengan pendekatan filsafat keadilan sosial. Kajian terhadap masalah tersebut ditemukan bahwa: 1. Keadilan yang dimaksud putusan MK adalah keseimbangan distribusi hak-hak keperdataan antara anak sah dengan anak luar nikah oleh ayahnya; 2. Bentuk keadilan dimaksud putusan MK adalah meliputi hak-hak keperdataan yang terbatas bagi anak luar nikah dibandingkan dengan anak sah; 3. Putusan MK belum memberikan jaminan perlindungan terhadap perwujudan hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
PENERAPAN SYARIAT ISLAM Azman, Azman
AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.722 KB) | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7243

Abstract

Kelompok Islam fundamentalis (seringkali) dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas beragam peristiwa berdarah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bermacam istilah ditawarkan oleh para pemikir, baik non-Muslim maupun Muslim, untuk (sekedar) memberikan deskripsi paling sempurna tentang kelompok ini. Misalnya, kelompok radikalisme (Islam revolusinoner), Islamist, dan Neo-fundamentalisme. Sebenarnya, beragam terma itu bersumsum-tulang karena digunakan secara bergantian dalam literatur gerakan Islam kontemporer, Barat mengkondisikannya sebagai radikalisme dan terorisme. Di negara-negara Timur Tengah, gerakan radikalisme Islam telah berakar urat dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Munculnya gerakan Islam fundamentalismerupakan suatu gejala riil dari apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam. Revitalisasi Islam didukung oleh sejumlah peristiwa-peristiwa dan perubahan- perubahan yang mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Islam. Manifestasi yang paling dramatis dan spektakuler dari kemunculan gerakan kebangkitan ini adalah peristiwa revolusi Islam Iran pada 1979. Gerakan Islam fundamentalis berusaha merefleksikan satu pandangan bahwa Islam merupakan agama holitik yang meliputi berbagai aspek termasuk di bidang politik. Dalam konteks ini, fundamentalisme Islam berkeyakinan bahwa agama dan politik sebagai suatu kondisi keniscayaan sebagaimana terefleksi dalam dalil yang menyatakan bahwa, al-Islam Di- nun wa Dawlah, Islam is Religion and State.
SOMBAYYA RI GOWA: Studi atas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa Sastrawati, Nila
AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.213 KB) | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7339

Abstract

Studi ini bermaksud untuk mengungkap strategi negara (pemerintah) dalam mendelegitimasi kekuasaan tradisional di Kabupaten Gowa. Di samping itu, studi ini akan melacak secara historis bagaimana keabsahan kekuasaan dapat diakui secara kultural yang kemudian akan disandingkan dengan aspek legitimasi dari negara. Bagaimana keduanya ketika dipertemukan akan menjadi poin tersendiri untuk dieksplanasi agar dapat membongkar sejauhmana pengaruh Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (Perda LAD) dapat berpengaruh pada level bawah. Lahirnya Perda LAD di Kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisonal untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta adalah hal yang berbeda setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.
KONSTITUSIONALITAS PERSETUJUAN DPR DALAM PENGANGKATAN KAPOLRI OLEH PRESIDEN (Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial) Kanang, Abdul Rahman
AL-Daulah Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.08 KB) | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7245

Abstract

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam sistem presidensial, lembaga eksekutif lebih kuat dalam menjalankan pemerintahan. Kelebihan sistem ini adalah lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan kekuasaan eksekutif sebagai bagian yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya yang cukup besar dan merupakan kekuasaan prerogatif eksekutif yang besar tanpa persetujuan dari yang lembaga lain untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan khusus semata-mata jika ia menganggap dirinya layak untuk melakukan, dengan atau tanpa rekomendasi dari lembaga lain. Dalam mengangkat Kepala Kepolisian, hak prerogatif Presiden dibatasi oleh persyaratan adanya persetujuan DPR sebagai bentuk checks and balances antar lembaga negara. Ini adalah bentuk pengawasan dari DPR sebagai refresentasi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan berdasarkan Konstitusi 1945. Secara konstitusional dalam gagasan Presiden sebagai kepala negara, kepolisian adalah alat negara, sehingga posisinya sebagai bawahan Presiden. Melihat kelebihan dan kekurangan sistem presidensial, terutama dalam hal penunjukan pemimpin aparatur negara, maka diperlukan pengaturan konstitusi untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan sistem tersebut agar penggunaan hak prerogatif tidak disalahgunakan oleh Presiden.
Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Rahman, Abdul
AL-Daulah Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.777 KB) | DOI: 10.24252/ad.v5i1.1450

Abstract

Raids motorcycle gang lately has become popular by security forces incooperation with other relevant institutions, because they feel frustrated and worried by the increasing criminal acts committed by motorcycle gang by various modes crimes. The perpetrators are generally aged 14 to 21 years. Various parties should be able to know clearly and accurately about the factors that cause child a felony. Need to look for what the background so that the children are likely to engage in criminal acts. If causality is known, must be followed up with efforts to find a way out right so as to counteract the occurrence of crimes committed by children.
Kategori Tindak Pidana Hudud dalam Pidana Islam Hamzah, Hamzah
AL-Daulah Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1373.151 KB) | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1502

Abstract

Hudud dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Aturan atau hukum itu hanya bisa bermakna dan dirasakan manfaatnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur’an memberikan isyarat mengenai penerapan Hudud ini, misalnya dalam QS al-Talaq/65: 1, disebutkan bahwa orang yang melanggar atau tidak menerapkan Hudud dianggap menzalimi dirinya sendiri. Pada dasarnya semua aturan yang ditetapkan  untuk dipahami dan dilaksanakan. Dijelaskan dalam QS  al-Baqarah/2: 230. Hukum-hukum yang antara lain larangan-larangan yang diperingatkan oleh Allah kepada manusia, di dalamnya terdapat bahaya besar bagi manusia dan seluruh agama melarangnya. Akan tetapi para penguasa barat berupaya keras agar kaum muslimin tidak menerapkan syari’ah agamanya dan bersedia menerima undang-undang yang membolehkan kekejian atau mempertahankan undang-undang yang tidak memperlakukan sanksi yang berat terhadap kekejian atau pelanggaran. Bahkan harus diakui beberapa negara muslim sendiri menolak memberlakukan sanksi hukum syari’ah dengan  alasan  hal itu akan menimbulkan fitnah atau melindungi  masyarakat  dari  pengaruh  kaum  fundamentalis. Yang termasuk dalam kategori Hudud itu; Zina, Qadzaf, Minuman Keras, Pencurian, Hirabah dan al-Bughah serta murtad.
Pesona Tafsir MawḌu‘Ī Penetrasi dalam Membahas dan Menjawab Realita Abdullah, Dudung
AL-Daulah Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1152.376 KB) | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1522

Abstract

Tafsir Mawḍu‘ī atau Tafsir Tematik adalah pembahasan ayat Al- Qur’an yang berangkat dari suatu tema. Tema tersebut bisa diambil dari Al-Qur’an sebagai topik inti kajian atau bisa juga dari realita kehidupan yang akan dibedah oleh mata pisau dalil dan argumen Al-Qur’an. Di sinilah penetrasi atau terobosan metode tafsir yang satu ini dalam menghadapi multi persoalan
AKUTANSI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Tuasikal, Hadi
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.185 KB) | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4876

Abstract

Penelitian akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada yang bersifat preventif, bersifat detektif dan ada yang bersifat represif. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasive melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigasi.
Naik Haji Dengan Uang Kredit Djalaluddin, Mawardi
AL-Daulah Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i1.1440

Abstract

Kemampuan dalam harta (finansial) merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang berniat melaksanakan ibadah haji. Walaupun secara primordial, haji hanyalah sebentuk ritual simbol pengabdian hamba kepada Tuhannya. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, seseorang yang telah berhaji memiliki prestise tersendiri yang disimbolkan dengan penambahan gelar “haji” di depan namanya. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk mendaftar haji meskipun dengan dana kredit. Mengenai hal tersebut, ada dua pendapat para ulama tentang haji kredit ini, yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan. Masing-masing dari  kedua  pendapat  ini  mempunyai  dasar  yang  dijadikan  alasan dalam mengistinbathkan hukum tersebut.
Fikih Jihad Hizbut Tahrir Indonesia Azman, Azman
AL-Daulah Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.675 KB) | DOI: 10.24252/ad.v4i2.1489

Abstract

For Hizb ut-Tahrir Indonesia kifayah legal jihad is a religious obligation. Jihad is the attack against an enemy that does not implement Islamic Sharia. So when the enemy attacked  then becomes fard ayn (on every Muslim). Jihad is an absolute obligation, not limited by nothing and no disaratkan with nothing, jihad is an offensive war to elevate the word of Allah. Offensive war must be done to spread Islam and spreading propaganda even though the unbelievers are not attacking Muslims.

Page 1 of 18 | Total Record : 171