cover
Filter by Year
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
S2
Sinta Score
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Articles
288
Articles
KONFLIK PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA DAN UPAYA MENGATASINYA

Mulyadin, Raden Mohamad, Ariawan, Kuncoro, Iqbal, Mohamad

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.743 KB)

Abstract

Konflik pengelolaan sampah menarik untuk diteliti, karena permasalahan ini dapat menimbulkan biaya yang tinggi apabila tidak segera diselesaikan. Bantargebang sebagai proyek pemerintah dalam hal penanggulangan sampah di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi merupakan suatu proyek yang melibatkan masyarakat sekitarnya karena dapat berdampak positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui sejarah konflik pengelolaan sampah DKI Jakarta, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, menganalisis penyebab timbulnya konflik pengelolaan sampah DKI Jakarta, dan memberikan alternatif solusi penyelesaian konflik sampah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konflik pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta melibatkan para pihak, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi D DPRD DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya, dan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Faktor penyebab konflik antara lain pengelolaan TPA Bantargebang dinilai berbagai kalangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, adanya ketidakharmonisan dan ketidakmampuan pihak pengelola dalam mengolah sampah, serta belum berjalannya sistem pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF). Pengelolaan sampah perlu membangun teknologi sampah ramah lingkungan karena payung hukumnya sudah ada, seperti Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota.

ANALISIS PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yeny, Irma, Agustarini, Retno, Heryati, Yetti

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.004 KB)

Abstract

Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung pada pelibatan para pihak untuk ikut berperan dan bekerja aktif dalam upaya mencapai tujuan. Penelitian bertujuan mengungkapkan para pihak, peran dan hubungan antar para pihak dalam implementasi kerja sama pengembangan HHBK di Pasaman Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 14 pihak yang terindentifikasi memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dan lima pihak telah melakukan tanggungjawab dalam implementasi kerja sama, sementara sembilan pihak lainnya memiliki potensi menjalankan kerja sama namun tidak memiliki tugas dan fungsi terkait pengembangan HHBK. Para pihak tersebut diklasifikasikan kedalam pihak kunci, pihak utama dan pihak pendukung. Hubungan antar pihak bernilai positif yaitu tidak terdapat hubungan yang berpotensi konflik, namun masih ditemui pihak yang tidak saling berhubungan. Rendahnya jumlah pihak yang terlibat, menunjukkan masih lemahnya pemahaman para pihak yang mengakibatkan tidak efesiennya program pengembangan HHBK. Oleh karena itu pihak utama dan pendukung harus didorong melalui meningkatkan pemahaman dan efektivitas para pihak sehingga memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang mampu memberi dampak yang baik pada pencapaian tujuan kerja sama.

EVALUASI PEMBENTUKAN KANTOR PERIZINAN TERPADU DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Syahadat, Epi, Subarudi, Subarudi, Kurniawan, Andri Setiadi

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663 KB)

Abstract

Kebijakan pembentukan Kantor Perizinan Terpadu (KPT) bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel. Namun masyarakat khususnya pemohon izin masih menganggap pengurusan perizinan masih terlalu birokratis, waktu yang diperlukan lama, dan tingginya biaya pengurusannya. Tujuan kajian ini adalah untuk: (a) Mengidentifikasi kebijakan dan peraturan terkait dengan sistem perizinan IUIPHH, (b) Mengkaji substansi IUIPHH serta relevansinya, dan (c) Menyempurnakan proses perizinan IUIPHH pada KPT. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa peraturan perundangan tentang pengurusan IUIPHH berjumlah 14 unit yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Kebijakan pembentukan KPT dalam  pengurusan IUIPHH tidak efektif karena dalam pelaksanaannya masih mensyaratkan banyak dokumen yang harus diurus sebagai persyaratan tambahan. Misalnya persyaratan pengurusan dokumen AMDAL dan dokumen teknis lainnya memerlukan waktu 105 hari kerja proses penyelesaiannya, sementara dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 waktu perizinannya harus selesai dalam waktu tujuh hari kerja. Diperlukan  revisi Perpres Nomor 97 Tahun 2014 untuk penyempurnaan proses perizinan IUIPHH. Penyempurnaan juga dilakukan dengan mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang yang terbatas di level daerah

PEMETAAN PARA PIHAK DALAM PEMULIHAN KHDTK SAMBOJA

Rahayu, Subekti, Basuni, Sambas, Kartono, Agus Priyono, Hikmat, Agus

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.216 KB)

Abstract

Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Samboja, Kalimantan Timur dilakukan sejak tahun 1988. Para pihak dilibatkan dalam kegiatan dengan berbagai mekanisme. Namun, program tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah, karena keberhasilan program rehabilitasi hanya terjadi pada blok penelitian yang terletak di KHDTK Samboja. Informasi mengenai para pihak dan perannya dalam program pemulihan hutan perlu diketahui untuk perencanaan di masa yang akan datang agar program dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Wawancara dengan informan kunci berdasarkan snowball sampling di BPTKSDA Samboja dilakukan untuk mengidentifikasi para pihak dan memetakan pengaruh dan kepentingannya dalam program pemulihan hutan KHDTK Samboja. Sebanyak 11 pihak teridentifikasi sebagai pihak yang memungkinkan untuk dilibatkan dalam program pemulihan KHDTK Samboja dengan peran yang berbeda-beda, yaitu: BPTKSDA Samboja, UPTD Tahura Bukit Soeharto, Dinas Kehutanan, Universitas Mulawarman, dan Badan Litbang dan Inovasi LHK, sebagai pemain kunci; B2P2EHD dan LIPI sebagai pihak yang mampu memengaruhi pihak lain; masyarakat pengelola lahan di KHDTK Samboja dan perusahaan pemegang IUPHHTI sebagai pihak marjinal; masyarakat bukan pengelola lahan dan perusahaan pemegang izin tambang sebagai pihak pengganggu.

DINAMIKA HEGEMONI PENGUASAAN HUTAN DI INDONESIA

Budiono, Rahmat, Nugroho, Bramasto, Hardjanto, Hardjanto, Nurrochmat, Dodik Ridho

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.009 KB)

Abstract

Hegemoni bermakna sebagai kemenangan kelompok dominan terhadap kelompok lemah yang dikendalikan oleh mekanisme konsensus (persetujuan). Artikel ini berusaha memahami dinamika hubungan negara dan masyarakat dalam penguasaan sumber daya hutan dari masa zaman feodalisme hingga saat ini.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitik dengan memanfaatkan metode kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan pada masa kolonialisme negara lebih mengedepankan dominasi untuk mempertahankan domainnya terhadap hutan, yang berarti penggunaan aparatus koersif untuk penegakkan hegemoni. Di dalam prespektif Gramscian, domain hutan oleh negara yang ada saat ini tidak lepas dari pengaruh intelektual organik rimbawan Indonesia pada masa pembentukan hukum kehutanan dengan meneruskan ideologi Domainverklaring sebagai ideologi dominan. Program Perhutanan Sosial bukanlah bentuk kontra hegemoni (kemenangan) masyarakat atas hegemoni negara pada kawasan hutan yang telah berlangsung sejak masa kolonial, tetapi justru memperkuat hegemoni negara atas hutan. Untuk menghindari hegemoni negara atas hutan yang memicu kemelut kemanusiaan maka jalan keluar terletak dan terpulang pada kemampuan negara dalam menegakkan keadilan pengelolaan sumber daya hutan.

UPAYA MEMPERJUANGKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN KABUPATEN LEBAK, BANTEN

Desmiwati, Desmiwati, Surati, Surati

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.17 KB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 telah menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Namun dalam perjalanannya masih banyak permasalahan untuk mengembalikan hutan adat kepada pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015,  menganalisis proses lahirnya peraturan daerah tersebut dan menganalisis praktek sosio-kulturalnya. Penelitian dilakukan pada masyarakat adat Kasepuhan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.  Analisis data menggunakan wacana kritis model Norman Fairclough, dan analisis deskriptif dengan pengambilan data melalui dokumentasi, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan telah mengakomodir kebutuhan masyarakat adat Kasepuhan dalam rangka mempertahankan wilayahnya. Akan tetapi implementasi Perda ini masih menyisakan persoalan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ada beberapa wilayah yang masih tumpang tindih kawasannya antara masyarakat adat Kasepuhan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sehingga potensi konflik tetap ada dan masih terjadi gesekan di beberapa tempat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui bentuk kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi yang sinergis antar stakeholders untuk merealisasikan kelestarian kawasan hutan.

KEBERHASILAN SVLK DALAM MENDUKUNG PERBAIKAN TATA KELOLA KEHUTANAN

Miniarti, Yuli, Wardhana, Yuki M.A., Abdini, Chairil

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.215 KB)

Abstract

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu  (SVLK) adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi atas kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu. Tujuannya adalah untuk memutus rantai pasokan kayu ilegal dari hutan (forest management unit) hingga ke pasar, melalui jaminan legalitas kayu. Sejak SVLK diberlakukan pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK yang dapat mengukur efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan SVLK dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan. Metode analisis yang digunakan adalah evaluasi formal deskriptif. Wawancara dilakukan kepada 13 narasumber yang dari empat kelompok pemangku kepentingan, yaitu enam orang perwakilan dari enam asosiasi usaha hasil hutan kayu, lima orang perwakilan dari tiga instansi pemerintah, satu orang perwakilan dari LSM, dan satu orang dari akademisi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan SVLK mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dengan persentase perbaikan penegakan hukum sebesar 46%, akuntabilitas 45%, partisipasi 43%, transparansi 42%, dan koordinasi 31%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan SVLK cukup berhasil.

PERAN ILMUWAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN FISKAL HIJAU: STUDI KASUS PROVINSI JAMBI

Nurfatriani,S.Hut,M.Si, Fitri, Darusman, Dudung, Nurrochmat, Dodik Ridho, Yustika, Ahmad Erani, Salaka, Fentie

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.847 KB)

Abstract

Fungsi hutan sebagai penghasil jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) perlu dipertimbangkan dalam mekanisme transfer fiskal pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian perlu adanya pergeseran arah kebijakan fiskal di sektor kehutanan dari hanya berlandaskan pada penerimaan dari pemanfaatan kayu ke arah kebijakan fiskal hijau. Penyiapan kerangka kerja kebijakan fiskal hijau memerlukan serangkaian tahapan analisis yaitu instrumen kebijakan, analisis para pihak dan analisis peran ilmuwan dalam perumusan kebijakan fiskal hijau. Tujuan penilitian ini adalah untuk menganalisis peran dan pengaruh ilmuwan dalam penyusunan kebijakan fiskal hijau. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Provinsi Jambi. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi literatur. Peran ilmuwan dalam proses pembuatan kebijakan dianalisis menggunakan matriks klasifikasi scientist yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan berdasarkan tingkat independensi dan pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan posisi ilmuwan dalam pembuatan kebijakan fiskal hijau terbagi atas honest broker of policy alternative serta issue advocate.  Pengaruh para ilmuwan sebatas dalam perjalanan akademik saja yaitu ketika penyusunan naskah akademi.

ANALISIS PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM DESENTRALISASI KEHUTANAN

Handoyo, Handoyo, Kurniawan, Andri Setiadi

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.114 KB)

Abstract

Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi salah satu isu desentralisasi.  Kajian ini mencoba mengidentifikasi isu terkait desentralisasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur sekaligus mengukur sikap pemangku kepentingan di provinsi tersebut tentang keberadaan UPT. Hasil penelitian menunjukkan beberapa UPT seperti BKSDA, BTN, BPA, BPKH, dan Balai Diklat LHK masih dirasakan perannya oleh pemerintah daerah.  Sedangkan BPHP dan BPDASHL tidak diperlukan di daerah karena fungsi dan kewenangannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.  Demikian juga dengan BPTH dan Balai Litbang LHK yang oleh daerah dinilai kurang berperan.  Isu desentralisasi di Jawa Timur yang mengemuka adalah penempatan personil pejabat daerah yang tidak sesuai dengan kompetensi, pendanaan pembangunan kehutanan dari APBD yang sangat kecil, gencarnya tuntutan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan dan tumpang tindih kewenangan.  Sedangkan di Sulawesi Selatan adalah pelemahan kapasitas instansi kehutanan daerah, penyalahgunaan wewenang, tertundanya pemantapan kawasan, ego instansi vertikal dan koordinasi.  Sikap pemangku kepentingan di Jawa Timur terhadap keberadaan UPT dari pengukuran indikator Good Forest Governance (GFG) dan kapasitas organisasi adalah netral sedangkan di Sulawesi Selatan baik.

SINKRONISASI KEBIJAKAN DI BIDANG IZIN PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN

Syahadat, Epi, Subarudi, Subarudi, Kurniawan, Andri Setiadi

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.026 KB)

Abstract

Pengelolaan sistem perizinan khususnya izin pertambangan sangatlah kompleks karena keterkaitan hukum lintas sektor. Peraturan perundangan telah mengatur sedemikian rupa prosedur/mekanisme perizinan yang harus dilewati oleh pemohon izin yang ingin mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan izin usaha pertambangan (IUP), namun selalu terdapat gap antara peraturan dengan implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi kebijakan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, (b) menyinkronkan sistem perizinan pertambangan, dan (c) menyempurnakan sistem perizinan pertambangan. Kajian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan evalusi proses retrospektif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan IPPKH melibatkan 36 jenis peraturan yang terdiri dari 11 unit UU, 13 unit PP, sembilan unit Perpres, dan tiga unit PermenLHK. Proses IPPKH dinilai kurang efektif  karena melibatkan dua pintu kementerian, yaitu Kementerian ESDM untuk IUP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk IPPKH. Kedua izin tersebut dikelola melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang  masih bersifat administratif belaka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun /2014. Sinkronisasi kebijakan IPPKH sangat diperlukan untuk mengakomodir peraturan perundangan yang diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya.

Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN