cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 220 Documents
PERANAN PANTI ASUHAN DALAM PEMBENTUKAN MORAL ANAK (STUDI PADA YAYASAN PANTI ASUHAN BUSTANUL ISLAMIYAH, KECAMATAN PANAKUKKANG, KOTA MAKASSAR) SYAWAL, ARDI; SAILAN, MANAN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.865 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah (2) untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu terutama bagi jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Panti Asuhan Dalam Pembentukan Moral Anak.Penelitiani ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini menggunakan sampel populasi yaitu dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 dimana anak asuh yang berjumlah 80 orang dengan sampel 45 anak asuh  ditentukan berdasarkan batasan umur mulai dari umur 13 tahun ke atas dan 6 orang pengurus panti. Tekhnik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, angket dan dokumen. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah dalam pembentukan moral anak yaitu terdiri dari tiga aspek, aspek keagamaan misalnya melaksanakan sholat 5 waktu dengan persentase penerimaan anak sebanyak 100%, aspek sosial misalnya interaksi anak asuh di panti asuhan ataupun di masyarakat dengan persentase penerimaan anak yaitu 51,9% dan aspek individu misalnya permintaan maaf secara langsung jika melakukan kesalahan dengan persentase penerimaan anak sebanyak 55,6%, (2) faktor penghambat dan pendorong dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah (a)faktor penghambat yaitu keadaan anak asuh yang berbeda-beda, kurangnya perhatian anak asuh dan pengaruh lingkungan sekitar, (b) faktor pendukung dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah yakni motivsi anak, lingkungan masyarakat dan dukungan pembina/pengasuh.KATA KUNCI : PANTI ASUHAN,MORAL,ANAKABSTRACT: This study aimed (1) to determine parenting applied at the Orphanage Bustanul Islamiyah (2) to determine the factors inhibiting and motivating factor in the moral formation of children in the orphanage Bustanul Islamiyah. From the results of this study are expected to be useful for the repertoire of science, especially for education majors Pancasila and citizenship in providing a clear picture of the role of the Orphanage In Moral Formation child.Penelitiani This is a qualitative descriptive study. Samples of this study used a sample of the population is due to fewer than 100 in which foster children who are 80 people with the sample 45 foster children is determined by the age limits ranging from age 13 and older and 6 administrators parlors. Data collection techniques, namely, observation, interviews, questionnaires and documents. Data analysis technique used in this research is descriptive kualitatif.Hasil showed that (1) parenting that is applied at the Orphanage Bustanul Islamiyah in the moral formation of children and consists of three aspects, for example the religious aspect of praying five times the percentage of acceptance of children as much as 100 %, ie the social aspects of the interaction of foster children in orphanages or in community with acceptance percentage of children, 51.9% and individual aspects for example apology in person if you make a mistake with the percentage of acceptance of children as much as 55.6%, (2) inhibiting factors and driving in the moral formation of children in Orphanage Bustanul Islamiyah (a) inhibiting factors, namely the state of foster children are different, lack of attention to foster children and the influence of the surrounding environment, (b) a supporting factor in the moral formation of children Orphanage Bustanul Islamiyah that is the motivation of the child , the environmental community and the support of the builder / caregivers.KEYWORDS: ORPHANAGE, MORAL, CHILD
PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN GURU PKN DI SMP NEGERI 2 PATTALLASSANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA ISMAH, NUR AZATIL; AGUS, ANDI ACO
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.596 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kedisplinan guru Pkn di SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (2) Kendala-kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatan kedisiplinan guru PKn di SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi adalah seluruh guru PKn yang berjumlah 2 orang dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi karena jumlah objek yang dijadikan sampel adalah seluruh guru Pkn dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang telah melaksanakan peranannya sebagai supervisor (pengawas) dengan baik. Kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang telah melakukan pengawasan secara maksimal sehingga guru-guru bisa bersikap disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar, membuat perangkat pembelajaran kurikulum 2013, dan mengikuti upacara bendera. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu (1) mengecek absen guru, (2) kunjungan kelas, (3) melakukan pengukuran terhadap kedisiplinan guru. Kendala-kendala dalam meningkatkan kedisiplinan guru di SMP Negeri 2 Pattallassang yaitu tingkat kesadaran guru untuk bersikap disiplin tidak konsisten. Tetapi kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang juga telah mampu memberikan upaya-upaya atas kendala-kendala tersebut seperti memotivasi guru, memberikan penghargaan dan menggunakan teguran yang halus agar guru merasa tidak tertekan. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah harus tetap memberikan motivasi terhadap guru-guru dan pihak sekolah sebaiknya memfasilitasi rumah disekitar sekolah bagi guru yang memiliki tempat tinggal yang jauh. Kata kunci : Kedisiplinan Guru, Kepala Sekolah sebagai Supervisor,
ANALISIS PEMBERIAN REINFORCEMENT DALAM PEMBELAJARAN PKN DI SMA NEGERI 1 LAMURU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE AMIR, IHSAN; SUYITNO, IMAM
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.739 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1) Pelaksanaan penguatan (reinforcement) guru dalam proses pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Lamuru Kec. Lamuru Kab. Bone. 2)Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan penguatan (reinforcement) dalam proses pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Lamuru Kec. Lamuru Kab. Bone. 3) Apresiasi peserta didik terhadap pemberian penguatan (Reinforcemen) dalam proses pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Lamuru Kec. Lamuru Kab. Bone. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah seluruh guru Pkn Sma 1 Lamuru,  190 siswa kelas XI dan 207 siswa kelas X . Sedangkan sampelnya untuk siswa  adalah 10 % dari jumlah siswa kelas XI  yaitu 19 dan siswa kelas X yaitu 21, yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (simple random sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi.Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1)Pelaksanaan Penguata( Reinforcement )  dalam Proses Pembelajaran PKn guru menggunakan penguatan verbal dan nonverbal. Dimana penguatan verbal seperti memberikan pujian berupa kata – kata motivasi. Dan penguatan nonverbal itu lebih condong pada gerakan fisik seperti menganggukkan kepala dan menaikkan jempol kearah peserta didik.  2) Faktor Pendukung Pelaksanaan Penguatan ( Reinforcement ) dalam Proses Pembelajaran Pkn yaitu adanya rencana pembelajaran  yang memadai, adanya respon dari peserta didik dan kreativitas seorang guru dalam proses belajar mengajar. 3) Apresiasi peserta didik dalam pemberian penguatan atau reinforcement dalam proses pembelajaran oleh guru Pkn sudah cukup baik dikarenakan dalam pemberian penguatannya tersebut dapat menimbulkan motivasi belajar yang lebih giat terhadap para peserta didik.KATA KUNCI : Analisis, Reinforcement, Pembelajaran PKnABSTRACT : This study aims to determine: 1) Implementation of reinforcement (reinforcement) Civics teacher in the learning process in SMA Negeri 1 Lamuru district. Lamuru Kab. Bone. 2) Factors supporting the implementation of reinforcement (reinforcement) in civics learning process in SMA Negeri 1 Lamuru district. Lamuru Kab. Bone. 3) appreciation of learners towards reinforcement (Reinforcemen) in civics learning process in SMA Negeri 1 Lamuru district. Lamuru Kab. Bone. This research is a qualitative descriptive study, which population is around the Sma 1 Lamuru Civic Education teachers, 190 students of class XI and class X 207. While the sample for students is 10% of the number of students of class XI were 19 and students of class X is 21, which is taken by using simple random sampling (simple random sampling). Data was collected by using questionnaires, interviews, and documentation. While the analysis used data analysis techniques percentage, where the data is processed and presented in tabular form frekuensi.Berdasarkan results of the study showed that: 1) Implementation of Penguata (Reinforcement) in the Learning Process civics teacher uses verbal and nonverbal reinforcement. Where verbal reinforcement such as praise in the form of the word - the word motivation. And strengthening the nonverbal more inclined to physical movements like nodding his head and raised up towards learners. 2) Factors Supporting Implementation Strengthening (Reinforcement) in the Process of Learning Civic Education that is the lesson plans are adequate, the response from learners and a teacher creativity in the learning process. 3) Appreciation learners in reinforcement or reinforcement in the learning process by the Civic Education teacher is good enough because of the provision of such gains may give rise to the motivation to learn more aggressive towards the learners.KEYWORDS : Analysis, Reinforcement, Civic Education
PELAKSANAAN TATA CARA PENOLAKAN (DISMISSAL PROCEDURE) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR) -, ZURAHMAH; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.476 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus (Case Study Research), yang desainnya untuk mendeskripsikan secara kualitatif mengenai Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang dapat diterima dan satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang tidak dapat diterima pada tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (interview) dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang ada diolah secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam penetapan perkara pertanahan yang dapat diterima maupun perkara pertanahan yang tidak dapat diterima. 2) Hambatan-hambatan yang umumnya timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu a) Pada tahap pemeriksaan administratif oleh staf kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah pihak pengggugat belum siap ketika mengajukan gugatannya dalam hal ini berkenaan dengan lampiran-lampiran pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang harusnya dipenuhi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan. Dan b) Pada Tahap Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah ketika pihak penggugat dan pihak tergugat atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi pemanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan penjelasan/keterangan yang dapat meyakinkan ketua pengadilan dalam menetapkan suatu perkara pertanahan dapat diterima atau tidak dapat diterima.KATA KUNCI: Pelaksanaan Dismissal Procedure, Perkara Pertanahan
PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL BAGI PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR) RIDWAN, ROSNAH; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.874 KB)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan Lembaga Komisi Yudisial, dan mengetahui pemahaman Hakim tentang keberadaan Lembaga Komisi Yudisial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Makassar, 24 Hakim Tetap. Adapun sampel dalam penelitan ini 5 orang Hakim Tetap. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keberadaan Lembaga Komisi Yudisial dampak positifnya lebih besar pada kinerja hakim karena dengan itu hakim lebih berhati-hati dalam menjalankan profesionalismenya. (2) Lembaga Komisi Yudisial juga tidak lepas dari kesalahan karena dalam beberapa bentuk pengawasannya telah memasuki hak pengawasan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung.KATA KUNCI: Persepsi Hakim, Pengawasan Komisi Yudisial
TINJAUAN YURIDIS CONTRACT ADHESIE PADA PT. BRI (PERSERO) TBK UNIT CAKKE KABUPATEN ENREKANG DAHRUN, ALFIAN; AKBAL, MUHAMMAD
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.898 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelemahan dari contract adhesie yang digunakan pada pemberian kredit pada Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang dan juga untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur berdasarkan contract adhesie yang telah disepakati Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bank dan masyarakat yang menjadi debitor dan Penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu 4 orang dari pihak bank dan 5 orang dari masyarakat, dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Kelemahan Contract Adhesie pada Bank BRI menurut analisis hasil penelitian saya, yaitu : a) perjanjian telah dibuat secara sepihak dan dalam bentuk formulir, b) Surat Permohonan (Formulir dan klausul) dan Syarat-Sayarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk sulit dipahami apabila tidak ditelaah dengan baik. c) Setelah menyepakati perjanjian maka seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh bank akan secara otomatis mengikat debitur meskipun itu dikeluarkan secara sepihak oleh bank, d) Meskipun kredit telah jatuh tempo akan tetapi pihak bank masih menerima setiap pembayaran Semua pembayaran yang timbul dari pinjaman dan segala akibatnya atau dianggap perlu oleh bank untuk melaksanakan segalah haknya, semua menjadi beban atau ditanggung yang berhutang selain itu apabilah sewaktu-waktu debitur meninggal dunia maka yang menanggung hutang adalah ahli waris yang harus melunasi kredit yang telah diperjanjiakan (2) Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur dalam pemberian kredit usaha rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke masih belum memadai, jauh dari harapan karena realitas yang terjadi di masyarakat jauh dari Undang-Undang. meskipun perlindungan debitur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi apapun posisi debitur terhadap bank, ternyata tidak memosisikan debitur selalu dilindungi dalam contract adhesie perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan, itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan debitur.KATA KUNCI: Tinjauan yuridis, Contract Adhesie.
ANALISIS PEMBERIAN CUTI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PT. JAPFA COMFEED KOTA MAKASSAR ., NORMIANA; AKBAL, MUHAMMAD
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.468 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Implementasi pemberian cuti kepada pekerja perempuan di PT. JAPFA. (2) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, populasinya adalah semua pekerja perempuan di PT. Japfa  Comfeed Kota Makassar yang berjumlah 110 orang. Sedangkan sampelnya adalah 30% dari jumlah populasi yaitu 33 pekerja yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (random sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Perlindungan hak cuti pekerja perempuan di PT Japfa Makassar sudah terlaksana namun belum optimal, kerena  pekerja perempuan malu setiap bulan harus ke poliknik untuk mengambil surat keterangan bahwa pekerja perempuan merasa sakit. (2) Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh cuti adalah adanya sebagian karyawan atau pekerja yang belum memahami tentang tata cara atau prosedur permohonan cuti. (3) Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA Comfeed kota makassar dengan cara pihak perusahan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang hak pekerja perempuan setiap tahun dan pengetahuan tentang prosedurKATA KUNCI : Pekerja Perempuan,Hak Pekerja, Pemberian Waktu Cuti
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK DI KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR DAHLAN, DENNI; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.545 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penyebab perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013. (2) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013. Penelitian berlokasi  di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.  Jumlah sampel penelitian yaitu 4 orang warga Kelurahan Baraya. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobality sampling dan penentuan sampel dengan teknik snowbal sampling. Penelitian ini juga menggunakan informan penelitian sebagai pelengkap data yaitu anggota Kepolisian Sektor Bontoala, Lurah Baraya, ketua RW/RT/tokoh masyarakat Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo. Hasli penelitian menunjukkan bahwa perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, disebabkan oleh masalah pribadi yaitu ketersinggungan, kesalahpahaman, balas dendam. Selain itu peneliti juga menemukan fakta penting yang secara tidak langsung menyebabkan perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya yaitu faktor ekonomi, pendidkan, dan lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu dengan cara menanamkan norma hukum kepada warga Kelurahan Baraya supaya tidak terlibat perkelahian kelompok, aparat Kepolisian menempatkan anggota Brimob di Kelurahan Baraya ketika timbul gejala-gejala akan terjadi perkelahian kelompok antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo, kemudian setelah terjadi perkelahian kelompok warga yang menimbulkan korban aparat kepolisian melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap pelaku perkelahian kelompok. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya untuk  menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu melaksanakan pertemuan untuk melakukan upaya perdamaian yang dihadiri oleh  pemuka agama, tokoh masyarakat Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo serta  mempertemukan perwakilan masing-masing kelompok warga yang terlibat dalam perkelahian kelompok.KATA KUNCI: Tinjauan Kriminologis, Perkelahian Kelompok
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN DI KELURAHAN LOMPO RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU ., SAMSIDAR; MURSALIM, SURYANI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan (3) upaya yang dilakukan aparatur Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan di Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Penelitian ini adalah penelitian deskriftif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, Masing-masing 6 orang dari aparatur pemerintahan Kelurahan, 4 orang dari Kepala Lingkungan, 4 orang dari Ketua RT/RW, 2 orang dari Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sampel karna jumlah sampel sedikit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan belum terlaksana secara maksimal namun, berbagai kegiatan telah dilaksanakan meliputi Urusan Pemerintahan meliputi: a) Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan seperti pembuatan surat-surat keterangan  (pembuatan KTP, keterangan kematian, keterangan pindah penduduk, pembuatan kartu keluarga, keterangan domisili, keterangan tidak mampu), serta pengadaan Profil Kelurahan dan RENSTRA (Rencana Stategis Kelurahan) b) Pengaturan kehidupan masyarakat antara lain  MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan Pengkajian Data Lingkungan   2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan kelurahan adalah SDM (Sumber daya manusia) yang masih kurang, sarana dan prasarana kelurahan yang belum memadai, anggaran yang terbatas, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. 3) Upaya yang dilakukan aparatur pemerintah Kelurahan adalah mengikutkan aparatur pemerintah kelurahan dalam pelatihan-pelatihan baik ditingkat Kabupaten  sampai ditingkat Provinsi, melakukan gotong royong dan perbaikan secara bertahap dengan memakai dana dari masyarakat yang dikumpulkan oleh aparatur kelurahan, selalu mengkomunikasikan masalah anggaran dengan pemerintah daerah, dan melakukan sosialisasi di masyarakat dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.KATA KUNCI: Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
STUDI TENTANG TRADISI MAPPALILI PADA MASYARAKAT DESA CIRO-CIRO’E KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP ASRIANENSI, JULI; ., MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.642 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Nilai-nilai apa yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Mappalili sehingga dipertahankan sampai sekarang, (2) Bagaimana implikasi tradisi Mappalili pada masyarakat desa Ciro-Ciro’e Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan (3) Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi Mappalili yang terjadi di masyarakat Desa Ciro-Ciro’e Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang jumlah keseluruhannya adalah 17 orang yaitu sampel populasi. Dengan  menggunakan teknik sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Mappalili mengandung nilai-nilai sosial yaitu, solidaritas gotong royong, kebersamaan sosial dan ekonomi dimana mereka saling bersilaturahmi dan mengakrabkan sesama anggota masyarakat. Implikasi Tradisi mappalili dalam kehidupan masyarakat Ciro-ciro’e yaitu dapat menjalin kerja sama dengan baik antara masyarakat Ciro-ciro’e serta persaudaraan sehingga hubungan silaturahmi terjalin dengan baik dan Tradisi Mappalili dalam perubahan masyarakat Ciro-ciro’e yang sampai sekarang masih dilaksanakan, didalamnya juga sudah ada perubahan namun, pada dasarnya yang mengalami perubahan hanya beberapa hal , misalnya dulu menggunakan sapi atau kerbau tapi sekarang menggunakan dompeng ( traktor ) lalu minggala ( potong padi) sekarang menggunakan mobil panen yang membawa anggotanya.Kata Kunci : Tradisi Mappalili Pada Masyarakat Desa Ciro-Ciro’e Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

Page 1 of 22 | Total Record : 220