cover
Filter by Year
Al-Adalah
ISSN : -     EISSN : -
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Articles
187
Articles
Death Penalty For Drugs Dealers and Traffickers From The Perspective of Islamic Law

Rachmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut, Jainah, Zainab Ompu

al-'adalah Vol 15, No 1 (2018): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This article examines the Islamic legal perspective on the application of capital punishment against drug dealers/traffickers. The aim is to find out whether these provisions are in accordance with the rules of Islamic law or not. This study uses a normative juridical approach which is carried out by examining legal norms or norms related to the object of discussion. This study finds out that Islamic law does not explicitly regulate drug crime, including determining sanctions for the dealers/traffickers. Islamic law only regulates the crime of liquor (khamer). Therefore, this criminal act can be included in the category of jarîmah ta’zîr which its legal sanctions are left to the authorities policy. Although this crime can be classified as a common crime, it is reasonable that the dealers/traffickers of the illicit goods are given severe punishment, even until sentenced to death, as this crime has a tremendously adverse effect not only for individuals but also for society and the nation as a whole. The sanction is in accordance with the principles of ushûl fiqh.

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)

Riyanto, Riyanto

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Wakaf, sebagai salah satu lembaga sosial dan ekonomi umat, memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong upaya peningkatan ekonomi umat. Sebagai suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan mayoritas muslim, Indonesia perlu menggali dan mengembangkan potensi lembaga keagamaan ini. Kombinasi antara perintah agama dan nilai-nilai sosial dapat menjadi sandaran ideologis yang kuat bagi pemerintah dalam mengatur pengelolaaan wakaf agar makin berkembang dan produktif. Penelitian ini menelaah bagaimana kedudukan hukum tanah wakaf di kabupaten sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat upaya optimalisasi pemberdayaan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-normatif dan dilaksanakan di beberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Demak. Studi ini mengungkap fakta bahwa lembaga wakaf di Kabupaten Demak belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak tanah-tanah wakaf di Kabupaten Demak tidak dikelola secara profesional dan kurang produktif. Untuk itu, ke depan dibutuhkan pembinaan profesionalitas para nazir agar lembaga wakaf dapat berkembang secara optimal dan inovatif sehingga kemakmuran masyarakat dapat terwujud secara merata.

Efektivitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Wonogiri)

Fauzi, M Latif

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini menelaah kebijakan Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sidang keliling yang dilaksanakan itu dalam memperluas akses kepada masyarakat pencari keadilan terutama kaum perempuan. Dengan menggunakan teori steps to justice yang dikembangkan oleh Rolax, peneliti mencoba mengamati praktik Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh PA Wonogiri di sekitar kecamatan Puwantoro dan Baturetno yang berjarak sekitar 40 Km jauhnya dari Kantor Pengadilan Agama Wonogiri. Studi ini menemukan bahwa, jika dilihat dari aspek prosedur formal, sidang keliling memang memiliki peran yang relatif penting dalam perluasan akses masyarakat, terutama kaum perempuan, terhadap keadilan. Perluasan akses ini lebih dimaknai sebagai upaya memberi bantuan kepada para pihak agar waktu, biaya, dan tenaga yang mereka keluarkan untuk menghadiri sidang lebih hemat dan efisien.

Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak

Nurjanah, Siti

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perlindungan anak telah menjadi isu penting dalam dunia modern. Untuk menjamin masa depan generasi penerus, anak harus memperoleh perlindungan dari segala macam bentuk gangguan, ancaman, kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Perlindungan itu tidak hanya dibebankan kepada para orang tua saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat, bangsa dan negara. Artikel ini mencoba menelaah sikap Islam terhadap isu perlindungan anak melalui penelusuran terhadap dalil-dalil syara. Khususnya al-Quran dan al-Hadith. Studi ini menyimpulkan bahwa Islam memiliki perspektif yang lebih komprehensif. dalam menjamin kepentingan anak. Jaminan perlindungan itu dimulai sejak mereka masih berupa janin hingga sesudah mereka tumbuh dewasa. Hal ini dapat difahami dari ketentuan syari’at yang melarang tindakan abortus dan memberikan keringanan bagi ibu hamil untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Selain dari itu, Islam juga memberikan hal hidup, hak untuk diaqiqahkan, hak mendapat nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan selama dua tahun, dan sebagainya.

Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Saifuddin, Saifuddin

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kendatipun mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam, namun hukum Islam tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Artikel ini menganalisis prospek masuknya hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tujuannya untuk menemukan format yang sesuai dengan karakter negara Indonesia dan tidak menyimpang dari landasan idiil negara yakni Pancasila. Penelitian ini menyimpulkan hanya ada sedikit cara untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia, tanpa mengubah tatanan kenegaraan, yakni (1): melalui amandemen UUD. Ketika ada amandemen konstitusi, hukum Islam bisa saja ditransformasikan menjadi hukum positif sejauh disepakati oleh badan legislatif melalui cara dan prosedur demokratis. Kedua melalui transformasi materi hukum. Cara ini dilaksanakan dengan mengubah hukum materiil yang semula berlandaskan kepada nilai-nilai sekuler menjadi produk hukum yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Ketiga: melalui otonomi daerah. seperti di Aceh, Banten, Madura, dan Gorontalo.

Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi

Rajafi, Ahmad

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Secara historis, aturan tentang hukum keluarga Islam telah ada dan dipraktekkan di Indonesia sejak awal kedatangan Islam di bumi Nusantara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fenomena penerapan fikih madzhab al-syâfi’iyyah secara massif di masa lampau. Setelah NKRI berdiri, pembaruan hukum keluarga Islam melalui lembaga politik dimulai sejak era orde lama hingga era reformasi. Gerakan pembaruan tersebut semakin menguat setelah CLD-KHI dikumandangkan untuk menjadikan KHI sebagai UU Perkawinan yang baru. Sayangnya, gerakan ini mendapat respon negatif dari beberapa ormas Islam sehingga rencana tersebut dibatalkan oleh Pemerintah. Meskipun demikian, pergumulan antara pemikiran Islam liberal dan fundamentalis-konservatif masih terus berlanjut hingga saat ini.

Menjadi Muslim di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multikultural

Tahir, Masnun

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Islam Indonesia adalah unik, pluralis dan multikulturalis sebagai Islam Nahdlatul Ulama, Islam Muhammadiyah, Islam Syiah, Islam Sunni dan banyak lagi yang memiliki konsekuensi beragam bagi para pengikutnya. Faktanya, keberagaman terus menghadapi tantangan. Tuduhan terhadap moderat dan multikulturalisme melalui kekerasan dilakukan oleh aktor individu, organisasi massa, dan institusi paling otoritatif yang seharusnya menjadi penjamin moderatisme agama dalam kerangka keindonesiaan. Pada level ekstrem, perlawanan dimanifestasikan dalam serangkaian tindakan intoleran seperti pengusiran. Tulisan ini bertujuan untuk mempresentasikan bagaimana strategi kehidupan dalam nuansa multikultural dari perspektif hukum Islam. Gagasan fikih yang peka terhadap multikulturalisme menjadi penting bagi umat Islam di Indonesia untuk memiliki keragaman perspektif dalam kehidupan sehari-hari.

Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf

Mu'allim, Amir

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Di dalam Fikih Islam, setiap kasus yang tidak secara tegas disebutkan ketentuan hukumnya oleh dalil secara otomatis masuk ke dalam ranah penafsiran hukum (ijtihad). Hal ini berlaku juga untuk kasus wakaf. Mengingat pelaksanaannya tidak secara detail dijelaskan dalam Aquran dan Hadits maka hal tersebut menjadi sangat terbuka bagi penafsiran yang fleksibel dan dinamis. Studi ini menelaah tentang praktik wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBSA), Semarang. Fokus persoalan pada penelitian ini adalah model ijtihad ekonomi yang dijadikan landasan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Penelitian ini menemukan bahwa fakta bahwa YBSA menjadikan seluruh aset yayasan sebagai aset wakaf meskipun sebenarnya seluruh aset yang ada merupakan hasil pengembangan dari modal wakaf (pada awalnya berupa sekolah-sekolah dasar kemudian berkembang hingga memiliki perguruan tinggi dan Rumah Sakit). Dalam kajian hukum Islam, menggabungkan modal dengan hasil pengembangan sebagaimana yang dilakukan oleh YBSA merupakan ijtihad baru dalam pengelolaan wakaf dan diistilahkan dengan ijtihad ekonomi.

Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih

Maulidi, Maulidi

al-'adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini membahas modernisasi fiqh dalam upaya merespon perubahan dan perkembangan masyarakat. Tujuannya untuk mencari solusi terhadap problematika hukum (islam), yang selama ini terkesan stagnan. Studi ini menemukan 3 faktor penyebab, yakni: pertama, hukum difahami sebagai single entity yang tidak terpaut dari entitas lainnya. Padahal realitasnya, hukum berkait erat dengan disiplin ilmu yang lain. Kedua, hukum difahami sebagai suatu yang bersifat final (untouchable), padahal hukum berjalan beriringan dengan perkembagan realitas. Ketiga, hukum selalu didasarkan pada tektualis normatif, padahal banyak kearifan lokal (local wisdom) yang juga mengusung nilai-nilai filosofis yang relevan dengan maqasid syariah (legal purpose). Asumsi yang keliru ini harus mulai didekonstruksi, jika tidak maka akan terjadi empty space dalam hukum (Islam). Sebagai solusinya, pendekatan integrative system harus mulai digalakkan melalui transformasi taqlid qauli menuju taqlid manhaji, dari paradigma leteralis menuju paradigma teleologis.

Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih.

maulidi, maulidi

al-adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.984 KB)

Abstract

Artikel ini membahas modernisasi fiqh dalam upaya merespon perubahan dan perkembangan masyarakat. Tujuannya untuk mencari solusi terhadap problematika hukum (islam), yang selama ini terkesan stagnan. Studi ini menemukan 3 faktor penyebab, yakni: pertama, hukum difahami sebagai single entity yang tidak terpaut dari entitas lainnya. Padahal realitasnya, hukum berkait erat dengan disiplin ilmu yang lain. Kedua, hukum difahami sebagai suatu yang bersifat final (untouchable), padahal hukum berjalan beriringan dengan perkembagan realitas. Ketiga, hukum selalu didasarkan pada tektualis normatif, padahal banyak kearifan lokal (local wisdom) yang juga mengusung nilai-nilai filosofis yang relevan dengan maqasid syariah (legal purpose). Asumsi yang keliru ini harus mulai didekonstruksi, jika tidak maka akan terjadi empty space dalam hukum (Islam). Sebagai solusinya, pendekatan integrative system harus mulai digalakkan melalui transformasi taqlid qauli menuju taqlid manhaji, dari paradigma leteralis menuju paradigma teleologis.