cover
Filter by Year
Al-Adalah
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Articles
108
Articles
THE INDONESIAN ISLAM: LAW AND THE IDEOLOGICAL PERSPECTIVE.

Syukur, Iskandar, Yurni Ahmad, Noor Sulastry

al-adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: The Indonesian Islam: Law and the Ideological Perspective. This article is aimed at exploring the development of Islam in Indonesia with particular references to the ideological perspective and its impact on Islamic law. At the beginning of the twentieth century, there were two ideologies in Indonesian Muslims. The first ideology believes that the consistence with traditions is very important while the other believes that Islamic teachings are able to change according to time and place. Although having difference in orientation, both ideologies devoted themselves to social, religious and political activities. In political sphere, however, both ideologies, were faced with secular nationalist ideology. Such a competition ended with a failure that made Indonesian Muslims receding into the background. After realizing of the failure in politics, both ideologies turn their orientation to cultural Islam. Through this orientation, peaceful and mutual understanding between Muslims and state began to grow. Subsequently, the government, especially New Order regime, identified itself with the religious activities and opened a chance to promote Islamic values. It was from such a relationship that the Islamic law gradually developed in Indonesia. Abstrak: Islam Indonesia: Perspektif Ideologis dan Hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap perkembangan Islam di Indonesia dengan titik berat pada aspek ideologis dan pengaruhnya pada hukum Islam. Seperti dimaklumi, sejak awal abad ke-dua puluh, ada dua bentuk ideologi yang hidup di kalangan umat Islam Indonesia; Ideologi pertama percaya bahwa konsistensi dengan tradisi sangatlah penting sementara ideologi yang lain percaya bahwa ajaran Islam dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Meski berbeda orientasi, kedua ideologi tersebut sebenarnya sama-sama memiliki kepedulian terhadap dunia politik. Di dunia politik, kedua ideologi itu, dengan karakternya masing-masing, kemudian berhadapan dengan ideologi nasionalis sekuler. Kompetisi itu yang kemudian berujung kepada kegagalan dan membuat perkembangan umat Islam di Indonesia surut ke belakang. Setelah gagal dalam bidang politik, kedua ideologi tersebut mengubah orientasi mereka menjadi Islam kultural. Melalui orientasi ini, sikap saling memahami mulai terbangun antara antara umat Islam dan pemerintah. Bahkan, pada tahapan berikutnya, pemerintah, khususnya rezim Orde Baru, mengidentifikasikan dirinya dengan kegiatan keagamaan dan memberikan kesempatan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Lewat hubungan yang demikian itulah hukum Islam di Indonesia secara berangsur-angsur berkembang.

Hakikat Penolakan Imam Syâfi’î Terhadap Istihsân dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam

maimun, maimun

al-adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abtract: Essencial Rejection Shafi’i istihsân and its Relevance Against Islamic Family Law Reform. Rejection and cancellation Shafi against istihsân as a proposition of law in totality, both at the level of theoretical concepts-normative and applicative-implementable on legal cases. Hanafi fiqh scholars accusations against Shafi’i on a number of practice ijtihad, it was not proven true, and not one single subject matter Shafi’i establish legal provisions based istihsân problem. If rejection Shafi’i against istihsân associated with ideas and movements of Islamic family law reform in this modern era, seems to have loosened even relevanced with time and age condition that the substance of the reform movement can be realized. Had istihsân not be an alternative baselines and the determination of the legal settlement, then Islam is often said to be righteous shâlih li kulli zamân wa makân just a mere jargon. Hakikat Penolakan Imam Syâfi’î Terhadap Istihsân dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Penolakan dan pembatalan Syâfi’î terhadap istihsân sebagai dalil penetapan hukum secara totalitas, baik dalam tataran konsep teoritis-normatif maupun aplikatif-implementatif terhadap kasus-kasus hukum. Tuduhan ulama ushûl Hanâfî terhadap Syâfi’î mengenai sejumlah praktik ijtihadnya, ternyata tidak terbukti kebenarannya, dan tidak ditemukan satu pokok bahasan pun Syâfi’î menetapkan ketetapan hukum suatu masalah berdasarkan istihsân. Apabila penolakan Syâfi’î terhadap istihsân dikaitkan dengan gagasan dan gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di era modern ini, tampaknya perlu dilonggarkan bahkan direlevansikan dengan kondisi waktu dan zaman agar substansi gerakan pembaruan dapat diwujudkan. Sekiranya istihsân tidak dijadikan alternatif acuan dasar penyelesaian dan penetapan hukum, maka Islam yang sering dikatakan sebagai shâlih li kulli zamân wa makân hanyalah jargon belaka.

PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NAIM

Abdillah, Junaidi

al-adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: Renewel Public Law Sharia: Perspectives Abdillah Ahmed al-Na’im. Abdullah Ahmed al-Na’im is a thinker and innovator in the field of Islamic law which is quite controversial, and has been a hit historical sharia construction is already well established. Based on the theory of inverse nasakh opposed to the construction of the science of usul al-fiqh traditional. al-Na’im public view that sharia law is no longer functional, hence it requires reconstruction methodology. Legal socio-political realities of Sudan seem to have much influence al-Na’im to choose the path of secularism related public application of sharia law. In reforming public law Sharia, al-Na’im start criticizing epistemology historical sharia: sources, methods and applications, ie with inverted nasakh theory initiated to revive passages deleted by the theory of traditional manuscripts. Abstrak: Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed al-Na’im. Abdullah Ahmed al-Na’îm merupakan seorang pemikir dan pembaru dalam bidang hukum Islam yang cukup kontroversial, dan telah mendobrak konstruksi syariah historis yang terlanjur mapan. Berbasis pada teori nasakh terbalik yang berlawanan dengan konstruksi ilmu ushûl al-fiqh tradisional. al-Na’îm memandang bahwa hukum publik syariah tidak lagi fungsional, karenanya ia membutuhkan rekonstruksi metodologi. Realitas sosio politik-hukum Sudan tampaknya telah banyak mempengaruhi al-Na’îm untuk memilih jalan sekularisme terkait aplikasi hukum publik syariah. Dalam melakukan pembaruan hukum publik syariah, al-Na’îm memulai mengkritik epistemologi syariah historis: sumber, metode dan aplikasinya, yakni dengan menggagas teori nasakh terbalik untuk membangkitkan kembali ayat-ayat yang terhapus oleh teori nasakh tradisional.

POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI KELURAHAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG)

Abror, Khoirul

al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: Polygamy and Its Relevance to Household Harmony (A Case in the Rajabasa Village, Bandar Lampung). This article covers the issue of polygamy in domestic life - ranging from a polygamous husband grounds to the consequences of polygamy in household life.. This type of research is a case study located in the neighborhood of Rajabasa village, Bandar Lampung. The study reveals several facts, among others: First. The principal reason behind the husband’s polygamous tendency is generally related to biological desire, coupled with the assumption that they are able to support more than one wife. Second, the case of polygamy is likely to cause negative impact in the household, in the form of disharmony either between the husband and the first wife, or between the first wife and the second wife. In addition, polygamy is also likely to cause negative impact among children, in which attentions to children is neglected and displaced. Abstrak: Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. Artikel ini mengulas masalah poligami dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari alasan suami berpoligami hingga dampak yang timbul akibat terjadinya poligami. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan lokasi penelitian di lingkungan Kelurahan Rajabasa, Kotamadya Bandar Lampung. Hasil penelitian mengungkap beberapa fakta antara lain: Pertama, alasan pokok yang melatarbelakangi suami melakukan poligami umumnya bermuara pada keinginan biologis, ditambah dengan anggapan bahwa mereka mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri. Kedua, kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar.

Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research.

Supriyadi, Supriyadi

al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: Bad Debt Settlement Design in Murâbahah Financing of BMT Bina Ummah Sejahtera with Approace of Socio Legal Research. This article evaluates the operations of Islamic financing in BMT Bina Ummah Sejahtera, particularly in dealing with bad credit problems. This study concludes that the credit crunch occurring in the BMT is caused by both internal and external factors. The Internal factors relates to a number of falacies, such as: (1) The inaccuracy of employees in providing financing by not doing BI Checking to know the track record of a prospective customer. (2) Weak supervision of the management; (3) Not all financing agreement follow the procedure applicable by law; (4) contract agreements offered were not in favor of the BMT. External factors include; (1) Member bad character, (2) member experience bad luck such as bankruptcy or Household problems. Hence, it is advisable that oversight and enforcement are strictly performed by the government upon the Islamic financial institutions, assuring them to apply existing regulation. By doing so the Islamic finance institution can be expected to be a solution for the national economic development.Abstrak: Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research. Artikel ini mengevaluasi operasional pembiayaan syariah di BMT Bina Ummat Sejahtera khususnya dalam menangani masalah kredit macet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kredit macet yang terjadi di BMT tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkait dengan: ketidaktelitian dari karyawan dalam memberikan pembiayaan, tidak dilakukannya BI Checking untuk mengetahui rekam jejak calon nasabah. Lemahnya pengawasan dari pimpinan, tidak semua perjanjian pembiayaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, akad perjanjian yang ditawarkan tidak menguntungkan pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal meliputi: iktikad buruk anggota, anggota mengalami musibah misalnya pailit atau mengalami problem rumah tangga. Untuk itu, disarankan adanya pengawasan dan penertiban secara ketat oleh pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah agar mentati peraturan perundangan yang berlaku sehingga pembiayaan syariah dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak).

Hakim, Muhammad Lutfi

al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: Pre-Marriage Training: The Concept and Its Implementation (Comparative Study between BP4 KUA and GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak). This study compared the practices of pre-married Training conducted in KUA and in the GKKB Congregation in the Eastern District of Pontianak. This study is a field research using descriptive-comparative analysis. The goal is to see the similarities and the differences between the two practices that can be utilized for further study. The study finds out that the pre-marital courses, either that was conducted at KUA—known as Suscatin—or that was carried out in the GKKB Church—termed as Pre-Marriage Consultation—are not different in principle. The difference is only on technical matters. The two institutions, in fact, have similar goal of encouraging, preparing, dan guiding the prospective husband and wife to be able to establish harmonious household.Abstrak: Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Penelitian ini membandingkan praktik pemberian bimbingan bagi pasangan yang akan menikah yang dilaksanakan di KUA dengan yang dilaksanakan di lingkungan gereja. Studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara kedua lembaga tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum antara Kursus pra-nikah di KUA Kecamatan Pontianak Timur—yang dikenal dengan istilah Suscatin, dengan yang dilaksanakan di GKKB Jemaat Pontianak—dikenal dengan istilah Konseling Pra-Nikah—tidak memiliki perbedaan yang prinsip. Perbedaannya yang ada hanya pada hal-hal yang bersifat teknis. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberi arahan, gambaran persiapan, bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami-istri untuk dapat membina rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah.

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam.

Anatami, Darwis

al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak: Legal Protection of Outsourcing Labor in Indonesia Employment Act Number 13/2003 and Islamic Law. This article compares the concept of outsourcing labor protection of or as stipulated in Employment Act Number 13/2003 to the Islamic law. The goal is to find similarities and differences in both legal systems which can be used as a source in refining the existing legal rules. The analysis used here is descriptive qualitative comparative, describing the issue of labor protection both in the positive law and Islamic law. In Islam, the outsourcing mode of employment is similar to syirkah ‘abdan and ijârah. On account that the outsourcing it self contains two agreements/contracts, first, the contract between the provider of employment and the using company and second between the company providing employment with the workers. The Islamic law shows positive attitudes towards the outsourcing employment relations to the extend that both parties fulfill all the rights and obligations among themselves.Abstrak: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. Artikel ini membandingkan konsep perlindungan tenaga kerja outsourcing atau alih daya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan perlakuan dari kedua sistem hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam menyempurnakan aturan hukum yang telah ada. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif komparatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing atau alih daya dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Outsourcing diqiyaskan ke dalam dua konsep dalam Islam, yaitu syirkah ‘abdan dan ijârah. Karena dalam outsourcing sendiri memang terdapat dua perjanjian/akad, yaitu antara perusahaan penyedia pekerjaan dengan perusahaan penyedia/penyalur jasa tenaga kerja dan antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan karyawan/pekerjanya sendiri. Sikap Islam terhadap outsourcing (OS) pada prinsipnya menerima sepanjang hak dan kewajiban kedua belah pihak, dalam hal ini buruh dan majikan, dipenuhi secara baik..

Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam.

Sakirman, Sakirman

al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: The Convergence of Inheritance in Islamic Law. This article examines the legal position of Islamic inheritance law in Indonesia, especially from the aspect of implementation and factors hindering the implementation of the legal system in the Muslim community. As this study finds out, there are two main reasons why the Islamic Inheritance Law can not be implemented in Indonesia: (1) Indonesian Muslims are still bound to Customary inheritance law, either in forms of individual inheritance system (patrilineal, matrilineal or bilateral), collective inheritance syatem (inheritance is not distrubuted but is managed collectively), or Majorat inheritance system where the oldest son master the entire inheritance. (2) The Muslims have not fully grasped the concept of fairness and equality in Islamic law, especially when it pertains to the portion of sons and daughters which follows 2: 1 ratio.Abstrak: Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam. Artikel ini mengkaji posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia terutama dari aspek implementasi dan faktor-faktor apa saja yang menghalangi penerapan sistem hukum tersebut di kalangan masyarakat Muslim. Berdasarkan hasil kajian diperoleh fakta bahwa Hukum Kewarisan Islam belum dapat terlaksana di Indonesia karena masyarakat masih dipengaruh oleh hukum kewarisan adat, baik mengikuti sistem kewarisan individual-patrilinial, matrilinial atau bilateral-kewarisan kolektif-harta warisan tidak dibagi tetapi dikelola bersama-, maupun sistem kewarisan majorat di mana anak tua menguasai seluruh harta warisan. Selain dari kuatnya pengaruh tradisi/hukum adat, hambatan lain adalah umat Islam belum sepenuhnya memahami konsep keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris Islam, khususnya ketika berkaitan dengan porsi anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti perbandingan 2: 1.

Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).

Permatasari, Ermanita

al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: Analysing the Protection of Children Sexual Exploitation Victim from Yuridical-Normative and Psychological Perspectives: A Case in the Police Resort of East Lampung Region. This study analyzes the handling of cases of children sexual exploitation in the Police Resort of East Lampung Region. Child sexual exploitation is a type of sexual abuse in which children are sexually exploited for money, power or status. The cases of exploitation of children, known as CSEC, are .increasingly prevalent lately and pose a concern from many parties. This is because the CSEC problem is not only a legal issue, but also involves other aspects, religion, psychology, sociology and Medic. This study finds out that the handling of cases of CSEC in the Police Resort East Lampung Region have been running optimally, starting from the registration of the complaint process, examination of the victim, guarding the anonymity of victims, relief, until the process of rehabilitation. The pattern of handling of such cases is realy in accordance with the principles of Islamic law.Abstrak: Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur). Penelitian ini menganalisis penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Kasus eksploitasi terhadap anak, yang dikenal dengan sebutan CSEC, akhir-akhir ini kian marak dan menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Hal ini dikarenakan masalah CSEC tidak hanya merupakan isu hukum, tetapi juga involves other aspects, such as religion, Psychology, sociology and Medis. Penelitian ini menemukan bahwa penanganan kasus CSEC di Polres Lampung Timur telah berjalan secara optimal mulai dari tahap penerimaan pengaduan, pemeriksaan korban, penjagaan kerahasiaan identitas korban, pemberian bantuan, hingga proses rehabilitasi korban. Pola penanganan kasus yang demikian bukan saja sesuai dengan Standard Operating Procedures tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

A.P, Sofyan, Suleman, Zulkarnain

al-adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract: Existency of the Elements of Traditional Law in Indonesia Islamic Law Compilation (KHI). This paper reviews the accommodative attitude of the Indonesia Islamic Law Compilation (KHI) towards customary law. Such a positive attitude is indicated by the provisions concerning joint property and mutual inherit between adopted child and the adoptive parents through the institution of wasiyat wajibah. (compulsory wish). Both provisions adopted from customary law is purely the result of ijtihad (legal initiative) of Indonesia Muslim scholars because the issues are not found in Islamic Jurisprudence. The Indonesian cleric’s innovative creations, aside of being a manifestation of the dynamic and creative characteristics of Islamic law, are also becoming an identity of Islamic Archipelago (Islam Nusantara) in the field of law. Viewed from this aspect, KHI Indonesia may be named as the Indonesian Muslim Jurisprudence (Fikih Indonesia).Abstrak: Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Tulisan ini mengulas sikap akomodatif KHI terhadap hukum adat tersebut yang ditunjukkan oleh ketentuan tentang harta bersama dan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat melalui institusi wasiat wajibah. Kedua ketentuan hukum yang diadopsi dari hukum adat ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia, karena persoalan keduanya tidak ditemukan dalam fikih. Kreasi inovatif ulama Indonesia ini, selain merupakan bentuk manifestasi dari karakteristik hukum Islam yang bersifat dinamis dan kreatif, juga merupakan identitas Islam Nusantara dalam bidang hukum. Dilihat dari aspek ini, KHI Indonesia, dalam bahasa Undang-Undang, dapat disebut sebagai Fikih Indonesia karena selain berwatak kepribadian Indonesia juga mengadopsi hukum adat yang hidup dalam tradisi lokal.