cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-Adalah
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 188 Documents
URGENSI QAW‘ID AL-FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM Hilal, Syamsul
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Urgency of the Fiqh Law in the Development of Islamic Economy. The course of Islamic fiqh has always discussed the concept and science of economics. For example, in order to help Muslims learn certain course about Islamic economy law, it is nececessary to initially understand the fiqh law so that it will be easier to understand the contemporary economic laws that do not have sharia nash both in Alquran and hadith. Moreover, the fiqh law also facilitates Muslim to comprehend the progressing furû‘iyah issues in a short time and convenient way by using a concise phrase in the form of fiqh law including fiqh in transaction, wealth assets, banking and arbitration.Keywords: fiqh, transaction, mal, arbitrationAbstrak: Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Khazanah fikih Islam selalu membahas topik-topik tentang konsep dan ilmu ekonomi. Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema tentang hukum ekonomi Islam, maka mempelajari kaidah fiqhiyyah merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharîh (dalil pasti) dalam Alquran maupun hadis. Selain itu, kaidah fiqhiyyah juga mempermudah kita menguasai permasalahan furû’iyah (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah fiqhiyyah, baik kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘aqad (transaksi), mâl (aset kekayaan), perbankan, dan arbitrase.Kata Kunci: fiqhiyah, transaksi, mâl, arbitrase.
MENGGAGAS PENGEMBANGAN AKUNTANSI SYARI’AH (PENDEKATAN INTEGRATIF-INTERKONEKTIF) Musthofa, Ujang Hanief
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Menggagas Pengembangan Akuntansi Syari’ah Pendekatan Integratif-Interkonektif. Kaum Muslim terpaksa harus memilih salah satu dari ilmu sekuler dan ilmu agama. Di Indonesia hal ini dapat dilihat dari pembagian institusi pendidikan: madrasah dan sekolah. Fakta lainnya adalah penderitaan Muslim di Indonesia akibat penjajahan kolonial yang merupakan pembawa ilmu-ilmu sekuler tersebut, semakin memperkuat stigma pandangan kelompok muslim tertentu terhadap ilmu sekuler. Melalui islamisasi ilmu sekuler, Muslim berusaha mengembangkan ilmu keislaman. Salah satu dari ilmu tersebut adalah akuntansi, yang diharapkan dapat didekonstruksi dan bermetamorfosis menjadi Akuntansi Syariah. Dengan menggunakan pendekatan integratif-interkonektif, akuntansi syariah diharapkan dapat merefleksikan secara integratif nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspeknya.Kata Kunci:ilmu sekuler, integratif-interkonektif, akuntansi syariah.
KRIMINALISASI POLIGAMI DAN NIKAH SIRI Irfan, M. Nurul
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak:Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa pelaku jenis perkawinan nikah siri, poligami dan perkawinan mut’ah atau kawin kontrak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Menikah yang nota bene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut’ah. Selain itu suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.Kata kunci: kriminalisiasi, poligami, nikah siri
MADZHAB RASIONALIS LITERALIS: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN IBN HAZM Bahruddin, Moh.
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Mazhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm.Figur (Personality) Ibn Hazm sebagai tokoh dan pembela mazhab literalis adalah hal yang menarik untuk dicermati. Dalam mengkaji dan memahami persoalan yang berhubungan dengan syarak, Ibn Hazm selalu berpedoman pada nas Alquran dan atau Sunah dengan menggunakan pola pendekatan literal. Namun Ibn Hazm juga tidak mengesampingkan peranan akal, sebab menurutnya akal merupakan asas fundamental untuk memperoleh dan memahami setiap ilmu. Menurutnya peranan akal hanya boleh digunakan sebatas untuk memahami pengertian literal yang telah dibuat oleh Allah atau Rasul-Nya. Pendekatan demikianlah yang ditempuh oleh Ibn Hazm dalam seluruh kajian keislamannya, baik dalam bidang teologi, politik maupun bidang lainnya, termasuk dalam ushul fikih.Kata Kunci:Ibn Hazm, zhâhiriyyah, literalis
FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ATAS ASPEK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Hidayah, Nur
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Fatwas of National Sharia Council on Aspects in Islamic Laws about Sharia Banking in Indonesia. The role of National Sharia Council (DSN) is to conduct Indonesia Ulama Board (MUI) duties in accelerating the economy of society (ummat). The council also has to explore, investigate and formulate values and principles of Islamic Laws (Sharia) that serve as guidance for Islamic finance transactions. Likewise, the council also holds the task to control the implementation. The guidance is framed in the form of fatwas. From law aspect, the fatwa binds all financial institutions that employ sharia principles as the basic and standard for their operational procedures. This study examines the fatwas of National Sharia Council about Sharia banking.Keywords: NSC fatwa, banking, sharia.Abstrak: Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Suatu Kajian atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia. Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini juga bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari’ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Pedoman inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa. Dari segi kekuatan hukum, fatwa ini bersifat mengikat bagi seluruh lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah sebagai landasan dan standar operasionalnya. Tulisan ini akan menguji fatwa-fatwa DSN tentang perbankan syariah.Kata Kunci: fatwa DSN, perbankan, syariah.
DISKURSUS IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA Nasruddin, Nasruddin; Romli, Dewani
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia. Diperbolehkannya mengambil zakat pada wajib pajak merupakan kemaslahatan, yaitu guna membiayai pelbagai pengeluaran pemerintah, jika tidak maka akan timbul kemadaratan. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan, melainkan karena kewajiban seorang Muslim yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan, dengan pengeluaran seperti gaji para tentara, pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Sangatlah positif apabila komponen wajib zakat dan wajib pajak dapat berjalan seiring serta sinergi dalam rangka upaya meningkatkan solidaritas sosial kehidupan berbangsa dan beragama di bumi Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi sebagai salah satu daya tuju, baik bagi zakat maupun pajak.Kata kunci:zakat, pajak, sosio-ekonomi
IJTIHAD AL-SYAUKÂNÎ DALAM TAFSÎR FATHAL-QADÎR: TELAAH ATAS AYAT-AYAT POLIGAMI Maryono, Muhammad
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Ijtihad al-Syaukânî Dalam Tafsir FathAl-Qadîr: Telaah atas Ayat-ayat Poligami. AlSyaukânî lebih memilih larangan menikah lebih dari empat. Pendapatnya tersebut didasarkan pada sunnah bukan berdasarkan dalil Alquran. Alasan atas pendapatnya bahwa karena surat al-Nisa[4] ayat 3 itu secara tekstual masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah penafsiran ayat tersebut untuk menyatakan jumlah bilangan dua istri, tiga istri, empat istri atau justeru penafsirannya dijumlahkan semua sehingga menjadi sembilan orang istri. Terlebih hal tersebut terjadi di masa jahiliyah dan kedatangan Islam dimana agama Islam secara periodik ingin membatasi kondisi tersebut. Al-Syaukânî membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Misalnya adil dalam hubungan biologis, nafkah, dan cinta kasih.Kata Kunci: al-Syaukânî, ijtihâd, Tafsir Fathal-Qadîr, poligami
REFORMULASI MASHLAHAH AL-MURSALAH AL-SYÂTHÎBÎ DALAM UPAYA IJTIHAD KONTEMPORER Purnomo, M.Siddiq
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî dalam Upaya Ijtihad Kontemporer. Posisi hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sebab hukum merupakan alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini sesuai dengan syariat yang bertujuan memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan kekinian dengan kompleksitasnya semakin tinggi seperti masalah diskriminasi gender, poligami, diskriminasi nonmuslim, diskriminasi sebagai saksi, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan problematika kemodernan perlu diselesaikan. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan teori Mashlahah alMursalah yang kemudian dikembangkan untuk reformulasi ijtihad kontemporer.Kata Kunci: mashlahah al-mursalah, ijtihad kontemporer, istishlâhi
ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Asuransi atau al-Ta’minmerupakan upaya antisipasi untuk mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan. Islampun telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Seiring dengan perkembangan institusi keuangan lainnya yang masih melakukan praktek yang tidak sejalan prinsip syariah, dalam asuransi juga masih terdapat inovasi baru yang dalam perkembangannya semakin tidak bisa lepas dari Maysir, Gharar danRiba. Asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia termasuk umat Muslim, karenanya sangatlah penting untuk mengetahui keputusan para ulama mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.Kata Kunci: asuransi, tabâdulî, takâfuli
HISTORISITAS WAKAF DALAM DIMENSI SOSIAL EKONOMI Putra, Irhamsyah
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Historisitas Wakaf dalam Dimensi Sosial Ekonomi. Di Indonesia wakaf lebih menyentuh kepentingan peribadatan daripada memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu melihat peran wakaf dalam kerangka filantropi keadilan sosial. Ada tiga hal mendasar bagi perwujudan filantropi keadilan sosial; Pertama, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat. Kebutuhan dasar meliputi segala kebutuhan esensial manusia seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya; Kedua, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat; Ketiga, melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang tidak adil dalam masyarakat.Kata Kunci: wakaf, ekonomi, sosial

Page 1 of 19 | Total Record : 188