cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
YUSTISIA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 442 Documents
KONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEILPADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Sulistiowati, Sulistiowati; Antoni, Veri
YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting dan penerapan piercing the corporate veildalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan Terbatas. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Selain itu, dilakukan juga studi untuk membandingkan penggunaan piercing the corporate veildi berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, arti penting pengaturan piercing the corporate veildalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas adalah karena: (1) untuk memberikan kepastian hukum; (2) keberadaan piercing the corporate veil di undang-undang akan berimplikasi pada sanksi yang tegas sehingga efek jera dapat tercapai; (3) untuk menekan biaya litigasi; (4) untuk memotivasi penerapan piercing the corporate veil. kedua, prinsip piercing the corporate veildi dalam perundang-undangan di bidang p.T di perluas dari kUHdsampai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.
PROSPEK HUKUM ADAT LAUT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH Sulaiman, Sulaiman
YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

dalam masyarakat masih ditemukan adanya hukum adat laut yang menjadi komponen penting dalam pengelolaan perikanan. Keberadaan hukum adat diakui di Indonesia. penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana mekanisme hukum adat laut dalam kaitannya dengan prospek bagi pengelolaan perikanan di pidie Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah dengan menggabungkan penelitian normatif dan penelitian empiris, dengan maksud menjelaskan hukum yang mengatur hukum adat yang berpengaruh bagi pengelolaan perikanan. penelitian ini menemukan, meskipun diakui dalam ketentuan perundang-undangan, pelakanaan hukum adat dalam manajemen perikanan harus dilakukan melalu mekanisme pengelolaan bersama melibatkan berbagai pihak. Masyarakat adat tidak dapat melaksanakannya secara mandiri. hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan pemerintah dalam mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, salah satunya dengan melaksanakan hukum adat laut. Optimalisasi fungsi pemerintah akan membawa dampak positif tidak hanya bagi hukum adat laut, melainkan juga perlindungan potensi perikanan.
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN KURANG MAMPU Suraji, Suraji; Pranoto, Pranoto
YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  ketidakberdayaan  konsumen  dalam  menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  informan,  maupun  data  sekunder  yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen dan brosur-brosur dari LP2K. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan konsumen tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Pertama, ketika berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah : (1) karena posisi BUMN lebih kuat dibandingkan dengan konsumen, (2) BUMN dan Perusda selalu berkelit untuk memberi ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, (3) pelaku usaha hanya diwakili oleh stafnya sehingga tidak berani memutus secara langsung, (4) pelaku usaha selalu mengulur waktu bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi, (5) pelaku usaha biasanya hanya sanggup memperbaiki, menyambung atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai perjanjian. Kedua, ketika berhadapan dengan pelaku usaha swasta : (1) pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin, (2) pelaku usaha berdalih bahwa aturan yang dibuatnya itulah yang harus dipatuhi. Upaya pemberdayaan konsumen dapat ditempuh melalui dua sisi, Pertama, dari diri konsumen : (1) perlunya peningkatan komunikasi hukum konsumen, (2) peningkatan pemahaman hukum secara umum, (3) pemahaman Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua, pengaruh pihak luar : (1) penyuluhan hukum, (2) acara dengar pendapat (talkshow), (3) surat pembaca, (4) pendidikan konsumen, (5) seminar hukum perlindungan konsumen, dan (6) siaran pers.
POLITIK HUKUM DALAM MENATA REKAM MEDIS SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH SAKIT, DOKTER DAN PASIEN Retnowati, Anny
YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan hukum terhadap rekam medis berdasarkan politik  hukum  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.” Politik hukum tersebut diharmonisasikan dengan paradigma baru dalam penanganan masalah kesehatan yang dicanangkan pada ICPDKairo 1994, lalu kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti UUPK, UUK, UURS dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rumah sakit,  !"#$%& (&)*+$(&,("-&#$%. +&"!(/+"&01"1,& -,&*+*#$,&)$,$-+0%(& (&)$-2((&"$*$0#(&yang melibatkan ketiga pihak tersebut.
KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KEPERAWATAN DEPENDEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK Fakih, Muhammad
YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga keperawatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan tindakan medik. Tindakan medik yangdilakukan oleh dokter di rumah sakit, dalam literatur hukum kesehatan sering disebut sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi terapeutik adalah dokter dan pasien. Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang difungsikan sebagai pembantu dokter dalam transaksi tersebut kedudukannya bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian. Tenaga keperawatan dalam konteks ini berkedudukan sebagai peserta dalam perjanjian bukan sebagai “contractan”. Dengan demikian tenaga keperawatan tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi. Kedudukan tenaga keperawatan dalam membantu dokter melakukan transaksi terapeutik, dalam literatur hukum medik lebih dikenal sebagai menjalankan fungsi dependent.
URGENSI KEARIFAN LOKAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Marpaung, Lintje Anna
YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beberapa pulau. Sehingga disebut dengan Nusantara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh negara lain, salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dengan memiliki keanekaragaman etnis, suku budaya/ adat istiadat yang mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilestarikan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi sebagai alat untuk membangun karakter bangsa dan merupakan modal sebagai Kearifan lokal yang sangat dibanggakan oleh masing-masing daerah melalui Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Nusantara sepanjang masih diakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila.Masyarakat  Hukum Adat  (  MAHUDAT)  beserta  adat  istiadat/budaya  tradisionalnya  hingga  saat  ini masih diakui keberadaannya (living law) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 B jo Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Permendagri No 39 Tahun 2007, untuk itu perlu diimplementasikan dan digunakan sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Pemberdayaan  Tokoh  Adat  dan  Kekerabatannya  untuk  dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,  yang dibuat sebagai kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan daerah. Sehingga dengan demikian merupakan salah satu cara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah melalui Otonomi daerah dapat tercapai Good government
POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA Budiyono, Budiyono
YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama walaupun bukan negara agama. Agama dapat hidup dan berkembang dengan jaminan dan perlindungan negara, sedangkan para pemeluk agama berhak melaksanakan  dan  mengembangkan  agama  sesuai  dengan  kepercayaannya.  Prinsip  kebebasan beragama dan berkepercayaan itu merupakan pengakuandan jaminan serta perlindungan bahwa setiap orang  bebas  dan  merdeka  menganut  agama  dan  kepercayaan  yang  diyakininya. Tujuan  penelitian ini  adalah  bagaimana  politik  hukum  negara  Indonesia dalam  menjamin  kebebasan  beragama  dan berkerpercayaan berdasarkan UUD 1945.
PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM Respationo, HM. Soerya; Hamzah, M. Guntur
YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan  hukum  tidak  bekerja  dalam  ruang  yang  hampa  sosial.  Penegakan  hukum  senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat (external dynamics) dan dinamika dalam hukum itu sendiri (internal dynamics ) oleh karena itu, putusan hakim hendaknya merefleksikan kedua dinamika itu dengan cara  mengkonstatir  hubungan  antara  fakta,  norma,  moral,  dan  doktrin  hukum  dalam  pertimbangan putusan hakim –baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama—sangat terkait atau korelatif satu sama lain.Pola putusan hakim, termasuk penegakan hukumnya yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe  rasionalitas  hukum  formal.  Ke  depan  –dalam  rangka  “good  court  governance” pengembanan hukum praktis hendaknya diarahkan ke tipe rasionalis refleksif, minimal diupayakan mengggeser hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refkleksif.
PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN) Budyatmojo, Winarno
YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak  pidana  illegal  logging/penebangan  liar  menunjukan  adanya  suatu  rangkaian  kegiatan  yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secar illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebanganyang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu  sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki  !"!#$%&!!%"()*+%)!,*%-**-./+*0!"*%&!/!%1!/,%&.#( !!/%!1(%*)).,!)%-!/%&!/!%1!/,%&.#( !!/%!1(%legal. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas  illegal loggingyaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap  illegal loggingdan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas illegal logging. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan illegal logging. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.
GAGASAN PENGATURAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SETELAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 Yuslim, Yuslim
YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gagasan penaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah terhadap kabupaten/ kota setelah perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  bertujuan  menjawab  2(dua)  problem  hukum,  yakni  :   (1) Bagaimana pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah setelah perubahan UUD 1945, dan (2) Bagaimana gagasan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah. Untuk menemukan jawaban pertanyaan yang muncul dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam Pasal 38 UU No. 32/2004 tidak memiliki validasi yang tegas dalam UUD 1945.Kewenangan gubernur tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, sementara asas dekonsentrasi tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.Selain tidak memiliki validasi konsitusi, pengaturan kewenangan gubernur dalam UU No. 32/2004 tidak jelas konsepnya karena satu sisi kewenangan tersebut berupa atribusi, pada bagian lain berupa delegasi dan bahkan dalam praktek berupa mandat.Menurut sudut pandang sistem negara kesatuan (unitary state) kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah langsung setelah perubahan UUD 1945 haruslah berupa delegasi kewenangan.Jadi tidak ditegaskan (dirinci) langsung dalam UU mengenai pemerintahan daerah (atribusi). Presiden yang akan melimpahkan kewenangan tersebut nantinya dalam Peraturan Pemerintah. Pelimpahan kewenangan kepada gubernur tersebut ruanglingkupnya haruslah mencakup urusan pemerintahan umum di provinsi jadi tidak dibatasi pada urusan tertentu saja.Selain itu dalam menjalankan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah perlu organ tertentu yang membatu gubernur dalam menjalankan kewenangannya dan merupakan organ pemerintah

Page 2 of 45 | Total Record : 442