VERSTEK
ISSN : -     EISSN : -
Jurnal Hukum Acara Fakultas Hukum UNS
Articles
135
Articles
KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DIRANAH HUKUM ACARA PIDANA

Prameswari, Samirah, Nitralia, Samirah, Samirah

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti petunjuk pada peradilan diranah hukum acara pidana karena sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Kekuranghati-hatian mempergunakannya dalam suatu perkara, mengakibatkan putusan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Di dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindakpidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Melalui hal tersebut, maka perlu kiranya diketahui kedudukan alat bukti petunjuk dalam peradilan di ranah hukum acara pidana sehingga tujuan pendeskripsian dari tulisan ini tercapaiJenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Pada intinya penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder kemudian ditarik kesimpulan.Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan kesimpulan yaitu, Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP. Kata kunci: pembuktian, alat bukti, alat bukti petunjuk ABSTRACTThis research is to determine how the position of the evidence in judicial instruction of criminal law procedure because it is often difficult to implement. Inadvertent use it in a case, the decision can lead to multiple interpretations discretion. In the KUHAP Article 188 states that hint evidence is manual actions, events or circumstances which have good correspondence between the one with the other and with the criminal act itself indicates that a crime has occurred and who was responsible, and instructions can be obtained from the information witnesses, letters and testimony of the defendant. Through this, it is essential to know the position of hint evidence in judicial instructions in the realm of criminal procedural law so that the description of the purpose of this paper is achieved.This type of research is used by the author in compiling this research is the study of doctrinal law. At the core doctrinal legal research is research done by researching reference material or secondary legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials then be deduced.Based on the results of the discussion, the conclusion is generated, instructions Evidence is an act, event or circumstance since the correspondence between the one with the other and with the criminal act itself indicates that a crime has occurred and who was responsible. In Article 188 Paragraph (2) KUHAP, hint evidence instructions can be obtained from witness testimony, letters, and statements of the defendant. Hint of evidence in general, only be necessary if other evidence is not sufficient minimum threshold of proof laid down in Article 183 KUHAP

ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA PENIPUAN

Nindita P,, Avianty, Augustine, Caroline

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakPenulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah dasar argumentasi hakim membebaskan terdakwa dalam tindak pidana penipuan. Permasalahan hukum dalam perkara ini merupakan sengketa utang piutang antara Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, M.S. kepada saksi Asrarul Hak, yaitu para terdakwa tidak dapat menepati janji dalam penyelesaian hutang hutangnya.Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif serta bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum dalam penulisan ini termasuk Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.SLMN dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh karena tidak didukung oleh keyakinan hakim bukan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, yang berarti para terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. AbstractIn this research, the researcher here investigates some problems namely the basis of judge argumentation in giving freedom to a defendant for a deception criminal act. Legal issues in this case are disputed debts between the defendant I MurhadiArdhityo and the defedant II Ir. Rumintarto, M.S. to the witness AsrarulHak, that the defendant can not keep their promises in the settlement of debts.In this research, the researcher here applied prescriptive law research which is completed by primer law materials and secondary law. Then, in collecting the law materials related to the law issues in this research, the researcher here collected some verdicts court including the verdict court number: 155/Pid. B/2011/PN.SLMN), and collected some law materials. Moreover, thedeductive syllogism with mayor premise and minor premise was used by the researcher here as the data analysis technique. The result of this result of this research shows that the defedants mistake can not be considered that it has been preverent enough tht nevertheless the enough verivication is useless here because is not supported by the judge trust. This is not because of the unfulfilled element of each article which violeted by the defedants. This means the defedants do not do action as stated in eacharticle of criminal law which demanded by the public prosecutor.

ANALISIS PEMBUKTIAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN BERBENTUK SUBSIDARITAS SEBAGAI DASAR MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS

Kusuma, Sarah Amadea, Fathiyah, Farrah

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract This reseach aims to examine the issue about the conformity of judge’s evidenciary against the subsidiarity indictment is in compliance with the provisions of the Code of Criminal Procedure particularly concerning to Verdict of Indramayu District Court number 387/Pid.Sus/2010/Pn.Im.This Legal writing is included in a kind of normative legal research which are prescriptive. The approach used is case approach with legal materials which include source material primary law and secondary law materials, further legal materials collection techniques that comply with the approach of the case is to collect court rulings regarding the legal issues and also did a study with legal materials collection of the document. In addition, the analysis is done using the technique of syllogism deduction by analyzing based on the major premise and minor premise.The result of this research showed that Judges’ Evidenciary is based on 3 stages, After through all the stages the Judges according to Verdict of Indramayu District Court number 387/Pid.Sus/2010/Pn.Im. impose acquital. Thus, the stages that the Judges done have met Evidenciary principle that is Negatief Wettelijk Stelsel.  AbstrakPenulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu mengenai kesesuaian pembuktian hakim terhadap dakwaan subsidaritas dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im.Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang meliputibahanhukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnyateknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasusadalah dengan mengumpulkan putusan-putusanpengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayordan premis minor.Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuktian hakim di lakukan berdasarkan 3 tahapan hukum. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut Majelis Hakim memutus bebas sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im. Sehingga, sudah memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif.

KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA

Louise E,, Amastassia, Zolecha, Citra Amira

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini,desakan terhadap hukum untuk ikut masuk ke dalam ranah teknologi digital juga semakin kuat. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan. Penyadapan untuk proses penegakan hukum harus memiliki aturan yang jelas. Kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. KUHAP telah memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu. Ketentuan mengenai kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. Telah terdapat aturan mengenai penggunaan alat bukti digital berupa informasi elektronik khususnya penyadapan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan-perundangan yang mengaturketentuan Hukum Acara Pidana diluar KUHAP AbstractAlong with the development of information technology and telecommunications today, urging against the law to go into the realm of digital technology is also getting stronger. Including the policy regarding wiretapping law, which will be used as evidence in the investigation in order. Tapping to the law enforcement process should have clear rules. Position and strength of wiretapping in the investigation process in proving a criminal case in the legislation is not contrary to law. Criminal Procedure Code has provided exceptions to the law in the event of certain criminal laws. Provisions regarding the position and strength of the results Tapping on the process of investigation in proving a criminal case in the legislation is not contrary to law. There have rules regarding the use of digital evidence in the form of electronic information in the wiretapping laws in Indonesia, particularly the laws and regulations governing the provision of the KUHAP.

ANALISIS YURIDIS KETERANGAN AHLI PERBANKAN SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA UANG PALSU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 166/Pid.B/2011/PN.Mu)

Hapsari, Nindra Wahyu, Amanda, Ghea Clara

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstractThis study aimed to find out the compatibility of banking expert’s information in hearing counterfeit money case and to find out the judge’s rationale in hearing and deciding the counterfeit money case in Mamuju District Court’s Verdict Number: 166/Pid.B/2011/PN.Mu.This study was a normative law research that prescriptive in nature concerning the compatibility of banking expert’s information in hearing counterfeit money case. Technique of collecting law material used was document study to collect law material by means of reading legislation, official document and literature relevant to the problems studied by the writer. The technique of analyzing law material used was deductive syllogism departing from major premise proposition ad then minor premise, from both of which a conclusion was then drawn.The result of research showed that the banking expert’s information in hearing the counterfeit money case in Mamuju District Court’s Verdict Number: 166/Pid.B/2011/PN.Mu had been consistent with KUHAP (Code of Criminal Procedure). The judge made the banking expert’s information the rationale in hearing and deciding the counterfeit money case in Mamuju District Court’s Verdict Number: 166/Pid.B/2011/PN.Mu AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/PN.Mu.Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai kesesuaian keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara silogisme deduktif yangberpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa keterangan ahli perbankan dalam pemeriksaan perkara uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.Mu telah sesuai dengan KUHAP yaitu Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 10 KUHAP, Pasal 179 KUHAP, dan Pasal 184 ayar (1) KUHAP. Hakim menjadikan keterangan ahli perbankan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 166/Pid.B/2011/PN.Mu.

Pembuktian Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari (Studi Kasus Putusan Nomor : 86/Pid.B/2011/PN.Mkw)

Hapsari, Andini Fitri, Hadiningrum, Galuh, Kristiyadi, Kristiyadi

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah suatu Pembuktian Dakwaan oleh penuntut umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaan dengan ketidakhadiran saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan beberapa alat bukti diantaranya adalah Visum et Repertum yang dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan sebagai acuan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah.AbstractThis study aimed to determine how the indictment verification by the public prosecutor with the victim’s testimony did not attending the abuse case trial, the case study on Manokwari District Court decision No.: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.Based on the study results can be concluded that the indictment verification by the public prosecutor with the victim’s testimony did not attending in the Manokwari District Court Decision No. 86/Pid.B/2011/PN.Mkw to strengthen the indictment verification in the witnesses absence, the public prosecutor has presented2 (two) witnesses and several items of evidence which are Visum et Repertum that can be used as guidance and can be used as a reference by the Judge to gain confidence that the abuse actually occurred and the defendant was found guilty.

IMPLIKASI PENGGUNAAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM TERKAIT DENGAN PENGAJUAN KASASI

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKPenulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan beban pembuktian terbalik oleh hakim Pengadilan Negeri Luwuk sebagai alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama menimbulkan kebakaran dalam Putusan Nomor: 949 K/Pid/2011.Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan baik dariperaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan literatur yang berhubungan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan beban pembuktian terbalik oleh hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang merupakan tindak pidana umumtidak tepat penerapannya karena pembuktian terbalik hanya digunakan dalam tindak pidana tertentu. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas sebagai implikasi penggunaan beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara. ABSTRACTThis journal writing aimed to find out application of reversal burden of proof by the Luwuk District Court’s Judge as a reason for submission of cassation verdict against free on investigation at case together causing fire in deciding case in Decision Number: 949 K/Pid/2011.This study was a normative law research. The law material source employed encompassed primary and secondary law material. Technique of collecting law materials used as library study either from legislation, official documents, and relevant literature sources. The analysis on law material used was syllogism analysis technique used deductive pattern think.The result of this study showed that application of reversal burden of proof by the Luwuk District Court’s Judge on investigations at case together causing fire not just its application because reversal burden of proof is used only in specific criminal acts. So it can be used as a reason to submission of cassation to the Supreme Court againts the verdict free as the implication of application of reversal burden of proof in investigations case.

PROSES PROSEDURAL PEMERIKSAAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

AL AKBAR, SADAM

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses prosedural pemeriksaan anak di bawah umur sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkotika apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum.Undang-undang yang dimaksudialah Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang digunakansebagai acuan dari perkembangan sistem perundang-undangan dimasa depan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen baik berupa buku-buku, dokumen dan arsip yang tersedia dilokasi penelitian serta pengumpulan data melalui cyber media.Teknis analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode deduksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses prosedural pemeriksaan anak dibawah umur sebagai terdakwa berbeda dengan pemeriksaan pada umumnya. Perbedaan ini menjadikan terdakwa anak diperlakukan secara khusus dalam proses penyidikan sampai dengan dalam proses persidangan. Terdakwa anak tersebut melakukan pengedaran narkotika golongan I secara illegal.Saat ini tindak pidana narkotika merupakan kejahatan extra ordinary crime. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terletak pada jangka waktu dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut anak, diversi ini menjadi hal yang wajib digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut tentang Anak. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jauh lebih baik dalam hal perlindungan terhadap Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.AbstractThis study aimed to find out the procedure of examination process for children under the age as a defendent in criminal act of narcotics have as according applicable to the legislation or not The law meant is Act No. 3 of 1997 on the Juvenile Court and Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System for Children are used as a reference for the development of the system of law in the future.This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature. The type of dataincluded primary and secondary law materials. Technique of collecting legal sources used was library study/document study on literature, legislation, document, and cyber media. Technique of analyzing law material used by the writer was syllogism deduction.The research results show that the procedural process examination of children under the age as defendants different from the examination in general. This difference makes the accused child is treated specially in the investigation until the court proceedings.The child defendent did illegal trafficking of class I narcotics. Currently, narcotics is a extra ordinary crime. A comparison between Act No. 3 of 1997 on the the Juvenile Court with Act No. 11 of 2012 contained in the time period of the investigation until the examination in the trial court and the presence of diversion on Act No. 11 Year 2012. Overall Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System for Children are much better in terms of protection against Children compared with Act No. 3 of 1997 on the Juvenile Court.

TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENGABAIAN MENGENAI HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN TERDAKWA OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA NARKOTIKA

Jiwanti, Natalia Dian, Christina, Julian Agie

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Implikasi Yuridis serta upaya hukum penuntut umum terhadap pengabaian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan study kasus. Sumber penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa dasar alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan perkara narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2089k/Pid.Sus/ 2011 yang didasarkan atas pengabaian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dibenarkan dalam Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah permasalahan adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materiilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ABSTRACTThis study aimed to find out the juridical implication and the public prosecutor’s legal attempt against the judge’s inattentiveness to the provision of Article 197 clause (1) letter f of KUHAP in sentencing the narcotic case. This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature. The data source included primary and secondary law materials.Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the rationale of appeal-to-supreme court by the Public Prosecutor against narcotic case verdict in Supreme Court’s Verdict Number: 2089k/Pid.Sus/2011 based on the inattentiveness to provision of Article 197 clause (1) letter f of KUHAP justified in Article 253 of Code of Criminal Procedure (KUHAP) governing the rationale of appeal to Supreme Court that could be conducted by the Public Prosecutor justified by the law was the law misapplication, either procedural or material, the way the court trialed and sentenced the case was not consistent with the way stipulated in the legislation, and the court surpassed its authority margin.

ALASAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA BERDASARKAN KEALPAAN HAKIM DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK

Adiastari, Cindy, Prahani, Yustiandar, Yulianti, Sri Wahyuningsih

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakBerdasarkan hasil penelitian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 141K/Pid.Sus/2007 tentang Perkara Pencabulan Anakdapat disimpulkanbahwaalasan pengajuan kasasi oleh terdakwa berdasarkan kealpaan hakim dalam perkara pencabulan anak adalah Terdakwa keberatan atas putusan yang telah dijatuhi Pengadilan Tinggi, dan menganggap bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah mengakuidan menyesal atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung,dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.AbstractBased on the research study on Supreme Court’s verdict number 141K/Pid.Sus/2007 about Child Sexual Abuse Crime it could be concluded that the defendant’s legal rationale in appealing to Supreme Court based on the Judges’s inattentiveness in child sexual abuse that the defendant was objected by the Supreme Court’s decision and had misapplied law for paying less attention to points alleviating the defendant’s misconduct, that the defendant had admitted and regretted his misconduct. Before making decision, the judges must pay attention to the existence consideration. The conditions of Supreme Court appealing grant was confirmed in Article 254, it should cancel the court’s verdict filed for appealing and in this case the provision of Article 255 prevailed.