cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 24069515     EISSN : 2528441X     DOI : -
Core Subject : Education,
Journal NATAPRAJA is published by the Public Administration Department, Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University. This journal presents research results and articles on Public Administration and Public Policy that are open to multi and interdisciplinary approaches. Natapraja is published the articles of the results of research, both theoretical and empirical, to be published in this journal.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA Dewi, Utami; Rahayu, Sugi
NATAPRAJA Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan pelayanan publik yang diterapkan kepada masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel. Penelitian ini sangat penting dan menarik mengingat minimnya perhatian pemerintah dalam memenuhi hak kaum difabel, padahal dalam UU no 25 tahun 2009 telah jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara tak terkecuali kaum difabel untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan tanpa pandang bulu. Di Yogyakarta sendiri, sudah ada kebijakan yang mengatur kelompok rentan dan termarjinalkan ini yaitu Perda No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas . Selama ini, masyarakat berkebutuhan tersebut sangat sulit mendapatkan pelayanan yang setara dengan masyarakat “normal” atau bukan penyandang cacat.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang valid dan reliable. Data dalam studi ini didapatkan melalui wawancara kepada dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati kelompok difabel yaitu SABDA Jogja. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada dinas-dinas terkait dan media massa serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal. Teknik analisis data menggunakan metode trianggulasi, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi dilakukan melalui tiga cara, triangulasi sumber data, triangulasi antar peneliti (peer review) dan triangulasi teori.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya memberikan pelayanan publik yang ramah difabel. Dinas Pendidikan telah meluncurkan program pendidikan inklusi untuk memberikan kesempatan bagi kaum difabel dalam mendapatkan pendidikan yang setara dan tanpa pembedaan dengan non difabel. Selain itu keberadaan Blind Corner di Arpusda menunjukkan upaya Pemerintah Kota dalam menyetarakan kelompok berkebutuhan khusus ini. Dalam bidang kesehatan, terdapat Jamkesmas khusus difabel, meskipun dalam praktiknya belum banyak digunakan oleh kelompok masyarakat ini. Dalam bidang sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kera dan Transmigrasi telah memberikan serangkaian bantuan dan pendampingan modal per bulan bagi keluarga penyandang difabel serta berusaha menyalurkan mereka pada lapangan kerja yang membutuhkan. Keberadaan Transjogja dan kendaraan khusus difabel merupakan wujud upaya menyamakan kaum difabel dengan masyarakat yang tidak mengalami kekurangan fisik. Namun demikian, program-program penyediaan pelayanan yang ramah difabel tersebut belum optimal karena program kurang berjalan atau disalahgunakan dengan kegiatan lain. Kendala sumber daya manusia, anggaran dan stigma atau pandangan masyarakat terhadap kelompok difabel menjadikan implementasi pelayanan publik yang adil menjadi kurang efektif.Kata kunci: pelayanan publik, difabel, Kota Yogyakarta
KONTEKS POLITIS ADMINISTRATIF DALAM REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH Ma’arif, Syamsul
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public service is area where government and large society meet one another. Unfortunatelly, public service in Indonesia is still contaminated by various practices of corruption. Based on the such objective condition, war against corruption should be done not only by using repressive approach like law enforcement. This action, however, needs to be supported by preventive approach through public service reforms. By conducting public service reforms, government attempts to make social welfare of the people become higher by delivering acces of resources alocation (politics, social, and economics) as wide as possible for the people. Thus, the issue of public service reforms should be positioned as part of common efford to solve problems of justice, redistribution, and choice of development model. Public service reforms finally must be understood not just administratve affair, but also political affair.Key word: public service, corruption, reforms
KONTEKS POLITIS ADMINISTRATIF DALAM REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH Ma’arif, Syamsul
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public service is area where government and large society meet one another. Unfortunatelly, public service in Indonesia is still contaminated by various practices of corruption. Based on the such objective condition, war against corruption should be done not only by using repressive approach like law enforcement. This action, however, needs to be supported by preventive approach through public service reforms. By conducting public service reforms, government attempts to make social welfare of the people become higher by delivering acces of resources alocation (politics, social, and economics) as wide as possible for the people. Thus, the issue of public service reforms should be positioned as part of common efford to solve problems of justice, redistribution, and choice of development model. Public service reforms finally must be understood not just administratve affair, but also political affair.Key word: public service, corruption, reforms
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bantul Ahdiyana, Marita
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research studies about implementation of Jamkesmas program in Bantul Regency to know how reality of implementation and problems surfaced in its implementation. This qualitative research results is that process of target group establishment has followed the procedure even though in the field it is constrained by not updated data. Bantul Regency has done social security (Jamkesos), childbirth security (Jampersal), life saving and the use of SKM. In mechanism how to get service from PPK, significant constrain is not found because of clear SOP. Mechanism and process of PPK claim verification has been done in accordance with provision even though it is often late. In the aspect of organization implementers’ capability, they are reliable because they have been through training. Coordination between program implementers and 11 hospitals in Bantul is done once in every two months. Meanwhile, infrastructure which supports implementation is adequate even though there is no specific fund. The outcome of the policy, in term of financial holding, is transparent and accountable even though it is still constrained by late claim payment. Improvement of the poor people’s access to health services is also caused by the presence of other programs beside Jamkesmas. Keywords: implementation, Jamkesmas, and health service provider (PPK)
PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA Rahayu, Sugi; Dewi, Utami
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze public policy and service implemented to people with disability. This research is important and interesting because of lack of government’s attention in fulfilling the rights of people with disability.This qualitative descriptive research shows that Yogyakarta City Government has made serious effort to give friendly public service to people with disability. Education Office has launched inclusive education program to give them opportunity to access equal and indiscriminative education. Furthermore, the presence of Blind Corner in Arpusda shows City Government’s effort to equalize them. In term of health, there is Jamkesmas special for people with disability, even though in its practice it is still rarely used by the group. In term of social, Social, Labor, and Transmigration Office has given some aids and capital mentoring every month to families with disability and employed them. The presence of Transjogja and special vehicle for them is effort to equalize them in society. However, programs to make friendly service have not been optimum because of the obstacles in its implementation. Human resource barrier, budget and people’s stigma toward people with disability make fair public service implementation is less effective. Keywords: public service, disability, Yogyakarta City.
PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA Rahayu, Sugi; Dewi, Utami
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze public policy and service implemented to people with disability. This research is important and interesting because of lack of government’s attention in fulfilling the rights of people with disability.This qualitative descriptive research shows that Yogyakarta City Government has made serious effort to give friendly public service to people with disability. Education Office has launched inclusive education program to give them opportunity to access equal and indiscriminative education. Furthermore, the presence of Blind Corner in Arpusda shows City Government’s effort to equalize them. In term of health, there is Jamkesmas special for people with disability, even though in its practice it is still rarely used by the group. In term of social, Social, Labor, and Transmigration Office has given some aids and capital mentoring every month to families with disability and employed them. The presence of Transjogja and special vehicle for them is effort to equalize them in society. However, programs to make friendly service have not been optimum because of the obstacles in its implementation. Human resource barrier, budget and people’s stigma toward people with disability make fair public service implementation is less effective. Keywords: public service, disability, Yogyakarta City.
ADVOKASI PERKUMPULAN NARASITA DALAM MEMPERJUANGKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 Yanuardi, Yanuardi
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to understand advocacy of NARASITA organization in striving woman representation in legislative election. This research uses descriptive qualitative research method. Research result shows that advocacy done by NARASITA in legislative election is more focused on efforts to improve quality and quantity of women in Parliament in order to achieve bigger goals in social transformation. Advocacy done is recruitment of potential women to sit on legislative, strengthening capacity, network and campaign. But action done is not yet paying attention on men’s involvement and institutionalizing issues to become political party’s regeneration agenda. Barriers faced by NARASITA in advocating is expensive political fund while potential cadre has limited financial capital, rooted patriarchal culture in political party and society, and too few staff numbers, only 8 people while advocacy area is broad. Kata Kunci : Advocacy, Women Representative, Legislative Election
”Rent Seeking Behaviour” dalam Relasi birokrasi dan Dunia Bisnis
NATAPRAJA 2011: Proceeding Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Private sector is one of the important element in the economic system driven by mar­ ket mechanism. It means that development process needs the entrepreneur group which is characterized as competitive and independent. However in Indonesia, this faction never grew yet since Indonesia took independence. What happened in Indonesia is the rise of group named “ client entrepreneur “ ( client businessmen) which  their existence is highly dependent on the “patronage” and protection given by the state. While economic globaliza­ tion which recently wide spreads over the world demands governments to reduce their in­ volvement in many economic activity in order to increase the role of private sector. This last phenomenon happened since too large involvement of government bureaucracies have resulted failure and un-efficiency. That’s why numerous countries, including to Indonesia, conducted economic reforms to open the greater room to market mechanism.   Keywords : businessmen, bureaucracy, economics
Service Performance Indicator Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta Febriyan Eprilianto, Deby
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and explain the improvement of the quality of public services through the optimization of transportation policies in Lempuyangan Railway Station Yogyakarta. This study is a descriptive qualitative research and taking place in PT KAI Yogyakarta Region VI Operations and in station Lempuyangan. The results of this study concluded that: (1) improving the quality of public services through the optimization of transport policies in station Lempuyangan Yogyakartathat is based on the Minister of Transportation Regulation Number 09 year 2011 on Minimum Service Standards (MSS) for public transportation by train has been implemented optimally by implementing Service Performance Indicator (SPI) program, which consists of eleven indicators namely : (a) SPI Information, (b) SPI Cleanliness and Health, (c) SPI Ticket Service, (d) SPI Security, (e) SPI staff and Officers, (f) SPI Waiting Room, (g) SPI Public Facilities, (H) SPI Peron, (i) SPI parking, (j) SPI Lighting, and (k) SPI Toilet, and (2) the application of SPM and SPI optimally made Lempuyangan station got third winner in the best station award in 2013.Keywords: Quality Improvement Services, Transportation Policy
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen Tri Anomsari, Endah
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : NATAPRAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This qualitative descriptive research aims to understand citizen participation in Community Based Forest Management (PHBM) case study in Karanggayam, Kebumen. Participation media consists of Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Communication Forum, Non-governmental organization, and others. Citizen participation in planning process is scarce in grass root level. Communication Forum is the media in which PHBM stakeholders can have deliberative dialogue but the forum is not implemented as expected. Meanwhile, people participate in PHBM implementation as they charge responsibility to manage and maintain forest safety. They also support the program by providing labors and cooperating with Perhutani such as making communal farm and making land rent contract. Citizen participation also includes sharing profit and benefits of PHBM. The obstacles of participation is ineffective stakeholders‟ dialogue, dependent civil society, and Perhutani‟s domination over other stakeholders.Keywords: citizen participation, PHBM

Page 1 of 3 | Total Record : 22