cover
Contact Name
Chandra
Contact Email
Chandra
Phone
-
Journal Mail Official
publisia.jopad@unmer.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Publisia: Jurnal Kebijakan Publik
ISSN : 25412515     EISSN : 25412035     DOI : -
Core Subject : Health, Social,
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, with registered numbers ISSN 2541-2515 (print) and 2541-2035 (online) is a multidisciplinary journal published by the Public Administration Department - Faculty of Social and Political Sciences, University of Merdeka Malang. The purpose of this publication is to discuss the conceptual or concepts and research results that have been achieved in the field of public administration and policy. The main focus of Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning.
Arjuna Subject : -
Articles 70 Documents
FENOMENA MODERNISASI DI INDONESIA: MEMBANGUN TRUST SOCIETY MELALUI KAPITAL SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM Wahyudi, Catur
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kapital sosial selain menjadi norma, juga menjadi kepercayaan sosial dan juga sebagai pertukaran menjadikan entitas masyarakat semakin  menguatkan kelompok masyarakat tersebut. Keberadaan sosial kapital dalam lingkungan masyarakat mampu membentuk entitas masyarakat tersebut menjadi lain dengan lingkungan lainnya. Modernisasi yang terus berkembang terus menjadi pendorong dalam pengikisan terhadap norma-norma yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Oleh sebab itu trust society yang telah terbentuk harus terjaga oleh satu struktur kapital sosial yang mapan. Islam memandangnya sebagai kondisi masyarakat madani. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene memeluk agama Islam, kapital sosial telah terbentuk dalam interaksi masyarakat. Zakah, infaq, dan sedekah yang dianjurkan oleh Islam menjadi rutinitas sosial serta rutinitas spritual bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kerukunan dan keguyuban masyarakat tekelompok dalam kelompok-kelompok yasinan maupun tahlilan, dan lain sebagainya.
GOOD GOVERNANCE: REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK, LENSA KAPTAL SOSIAL Sukardi, H.
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokratisasi yang berlangsung luas diberbagai negara dunia setelah berakhirnya perang dunia I, melahirkan negara-negara rejim demokratis. Seiring dengan itu tuntutan untuk menyusutkan peran negara dalam kehidupan berbangsa semakin meluas. Peran administrasi publik dalam konteks demikian secara imperatif mereposisikan dirinya  sebagai governance, yang semula menjadi instrumen negara menjadi  instrumen publik dalam konteks yang luas. Administrasi publik menjadi sarana utama untuk meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Sekalipun demikian, governance, sebagai sebuah pendekatan dalam administrasi publik juga mulai memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya  budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik adalah justru terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan  dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam proses reposisi administrasi publik menjadi sangat penting dan lebih substantif. Apalagi citra governance sebenarnya banyak mengandalkan energi sosial yang dibangun secara otonom, kolboratif dan genuinely dari masyarakat. Dalam konteks inilah pejabat publik juga perlu melakukan deformasi watak dan etikanya menuju apa yang disebut dalam paper ini sebagai "spiritual wisdom ethics". Bagaimana interaksi antara kapital sosial dan governance itu terjadi, bagaimana kapital sosial dibangun, apa peran governance dalam proses ini, dan bagaimana wacana ini akan menempati setingnya dimasa depan . Persoalan-persoalan inilah yang dianalisis dalam paper pendek ini.
KEBIJAKAN PERTANIAN YANG MEMARJINALKAN PETANI DAN MERUNTUHKAN KEDAULATAN PANGAN Dewi, Dyah Candra
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revolusi hijau yang didengungkan mampu memberikan dampak positif bagi industri pertanian global, dan bahkan mampu merubah wajah petanian dalam negeri seperti di Indonesia khususnya. Pergeseran paradigma petani dalam mengelola lahan-lahan pertanian sejak revolusi hijau, hingga saat ini belum mampu memberikan efek bagi kedaulatan pangan dalam negeri. Swasembada pangan yang menjadi ikon kebijakan para penguasa era orde baru juga belum mampu menahan gejolak pasar. Kran impor terus dibuka oleh pemerintah selaku pemegang kendali (otoritas tunggal) pangan. Oleh karena hal ini, kehidupan para petani semakin berada dalam pusara kekuatan pemburu rente, para pemain-pemain pasar yang menentukan harga dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, kehidupan para petani-petani lokal semakin terhimpit diantara kekuatan negara dengan kebijakan fiskalnya serta kekuatan pemodal dengan kekuatan jaringan bisnisnya. Petani tidak lagi memiliki posisi tawar bagi negara, dan petani cendrung termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan yang lebih memihak pasar.
KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; Independensi Kebijakan Pemerintah Diantara Korporasi dan Civil Society Dinata, Chandra
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi mampu untuk merubah mindshet satu negara untuk menganut sistem liberal dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan mengarah pada kepentingan korporasi dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi negara ”bergantung” dengan setumpuk hutang untuk percepatn pembangunan dinegara tersebut. Ketergantungan yang diciptakan mampu memberikan efek kejut bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya lebih berpihak pada kepentingan korporasi (pemilik modal). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh negara sangat sulit diimplemenasikan. Hal ini harus dikembalikan kepada jati diri bangsa secara kaffah sebagaimana dicita-citakan oleh founding father bangsa dengan jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.
KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI DI TENGAH GEMPURAN PRAKTEK KAPITALISME Novitasari, Ratna Dwi
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktek kapitalisme merambah pada segala aspek kehuidupan masyarakat global dan mampu menciderai keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Dalam industri kesehatan misalnya, kebijakan-kebijakan ke-farmasi-an yang diselenggarakan oleh negara mengarah pada kepentingan pasar. Kebutuhan-kebutuhan atas obat-obat berkualitas mengacu pada kepentingan pasar. Dengan demikian, “pasar” menjadi aktor utama dalam industri farmasi dalam negeri. Minimnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan negara kepada masyarakat semakin menguatkan asumsi bahwa negara sedang absen dalam melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kesehatan. Negara lebih menggantungkan diri kepada para pasar yang memainkan kualitas dan harga obat-obatan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang negara. Dengan demikian masyarakat miskin akan lebih dekat dengan segala sumber penyakit yang siap menyerang kapan dan dimana saja.
KESENJANGAN SOSIAL: KOLONIALISME PENDIDIKAN MENGIKIS TERWUJUDNYA WALFARE STATE Pramodia Ahsani, Retno Dewi
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakn hak dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, oleh sebab itu pendidikan menjadi indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan satu masyarakat di satu negara. Dewasa ini, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat membuka jurang pemisah yang dalam untuk msyarakat menjangkaunya. Tingginya biaya pendidikan membuktikan bahwa pendidikan telah dokomodifikasi oleh negara, dan negara selalu ”membuang muka” ketika masyarakat tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Atas kondisi komodifikasi pendidikan, maka masyarakat yang berada dalam kelompok yang kurang mampu tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas dikarenakan biaya yang tinggi. Atas kondisi ini, negara seharusnya hadir memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan murah dan berkualitas, sebagai bentuk implementasi amanh konstitusi.
MANAJEMEN KARIR PADA JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI Kuncara, Wahyu Tri
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agenda reformasi birokrasi yang diterapkan dilingkungan kementerian kehutanan Republik Indonesia memasuki babak baru dengan menggunakan metode restrukturisasi organisasi berbasis pada Personal Assesment Center (PAC) yang menjadi sumber dan pondasi bagi penempatan jenjang karir pegawai. Karir pegawai sangat ditentukan oleh kapasitas serta prfesionalisme pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsinya selaku aparatur negara. Dengan demikian, menggunakan model PAC mampu mendorong para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsinya tersebut.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MEWUJDUKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK PRATAMA, DIPA; DOMAI, TJAHJANULIN; -, RIYANTO
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 20, No 1 (2016): April 2016
Publisher : PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Street kids is one among many social issues in Indonesia. Central government already issued Act Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, so it needs to be known about the real condition implementation in the field by local government which is Malang City Government. One of Malang City program is Child Friendly City. Implementation of the child protection act expected to give contribution to Malang City program’s achievement. The purposes of this research are to knowing the implementation of child protection act in Malang City by Department of Social Affairs Malang City Government, and knowing the supporting factors and problems that the Department are facing. Type of research method used in this research is descriptive qualitative research. Research data obtained from documentation and unstructured interview with the Department of Social Affairs Malang City Government. Interviews were conducted with the Head of Department and staffs under that selected with purposive sampling based on the subject who understand the issues. Checking the validity of data was using peer debriefingandtriangulation.  Analysis data method was using Miles and Huberman qualitative model analysis. Result from the research shows that the child protection act already implemented in street kids countermeasures through the Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012 and Malang Regional Regulation Number 10 Year 2013 concerning street kids, homeless people, and beggar countermeasures. Supporting factors of the act implementation are (1) Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012, Local Regulation of Malang City Number 10 Year 2013, (2) Asset that owned by the Department of Social Affairs Malang City Government; Meanwhile the problems that the Department is facing are (1) limited human resources, (2) budgets, (3) and factors that came from street kids themselves.
BURUH ANAK:MAMPUKAH KEBIJAKAN NEGARA MELINDUNGI? APRIANI, FAJAR
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 20, No 1 (2016): April 2016
Publisher : PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of child labor in developing countries often have yet to be resolved, especially child labor in the informal sector. Children are the next generation of the nation, so that should get the fulfillment of their rights by the state and the family environment that feasible. Children have the right to acquire education, develop personality and potential, as well as protection from violence and discrimination. However, the strong patriarchal ideology, neoliberalism’s influence and the discrimination against the child in the field of education, particularly for girls, as well as the still weak state policy in protecting child labor, making this problem up to now has not been able to solve. The problem of poverty is often understood as the basis of the causes of child labor issues. But a more serious cause is in fact concerns the responsibility of the country’s top that does not satisfy the rights of the child, in particular in terms of education.
PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI HOME SHELTER “GRIYA BACA” KOTA MALANG SEBAGAI UPAYA MENUJU KOTA LAYAK ANAK SETIAWAN, ERFINANDUS G.; WAHYUDI, CATUR; JATMIKOWATI, SRI HARTINI
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 20, No 1 (2016): April 2016
Publisher : PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Home Shelter "Griya Baca" of the places for training street children and a non-profit organization. The function and purpose of home shelter “Griya Baca” is to accompany and steer of street children to find the identity, and facilitate the process to achieve his goals. Another function that becomes the institutional mission is to reduce the rate of growth of street children in Malang City. The activities of home shelter “Griya Baca” is coaching about spiritual values ​​and morality asbasis capital for changing of behavior patterns without any sense of presure.