cover
Filter by Year
Wacana Hukum
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Articles
101
Articles
PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENCAPAI KETERTIBAN UMUM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)

M.S., Nuruzzaman

Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.835 KB)

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adatdalam mencapai ketertiban umum, sebagai salah satu opsi pemecahan masalah pelanggaranketertiban umum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Di samping hukumpidana yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga memiliki peradilan untuk mengadilipelanggar ketertiban umum. Peradilan yang dimiliki hukum adat lebih bersifat kekeluargaan,berupa musyawarah untuk tercapainya mufakat, sanksi yang tepat untuk pelanggar ketertibanumum tersebut.Apabila hukum pidana di Indonesia hanya melakukan sistem peradilan saja maka hukumadat mempunyai sistem yang lebih kompleks. Sistem pencegahan, perundingan, peradilan,dan pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat pada hukum adatmempunyai tingkat keefektifan yang lebih baik daripada hukum pidana yang hanya melakukanperadilan. Hukum adat dalam satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia berbedabeda.Penerapan pencegahan sampai pemberian sanksi pun berbeda-beda, tergantung darimasyarakat yang menerapkannya.Kata kunci: hukum adat, ketertiban umum, hukum pidana

PEMILU DALAM MEMBENTUK PARTAI DAN KADER POLITIK BERKARAKTER POSITIF

Hermawan, Ian Aji

Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.213 KB)

Abstract

Buruknya proses pengaderan dalam sebuah partai melahirkan kader-kader yangpragmatis serta oportunis, yang mana kader-kader tersebut kurang mampu membaca kebutuhandan keinginan masyarakat. Para kader lebih sibuk untuk memenangkan dirinya dalam suatupertarungan politik, yaitu pemilu, dibandingkan memahami persoalan masyarakat yangsesungguhnya. Maka, tidak heran menjelang pemilu banyak bermunculan kader partai politik,baik kader partai murni maupun kader karbitan (kader yang baru muncul karena ada pemilu).Konflik-konflik yang terjadi di internal partai politik sering kali disebabkan oleh senioritasotoriter pimpinan, artinya partai tersebut lebih mengutamakan kader yang lebih dahulu aktifyang boleh berkiprah tanpa melihat kompetensi. Kader yang baru masuk atau baru sebentarberproses di partai politik tidak diizinkan untuk berkiprah. Namun, ada pula partai politik yangmenggunakan cara instan untuk mendapatkan kader, yakni orang yang dianggap memilikimodal atau materi lebih dapat langsung menduduki posisi strategis dalam sebuah partai politik.Perkembangan politik di Indonesia mengalami fase kemunduran, yang mana sekaranguntuk memenangkan dalam sebuah pemilihan umum seorang kader yang dicalonkan oleh partaipolitik dalam berkampanye lebih sering menggunakan politik identitas, yakni berkampanyedengan cara menyerang lawan politiknya dengan menggunakan isu SARA. Menurut Lukmantoro(2008: 2), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingankepentingandari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas ataukarakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.Kata kunci: pengaderan, konsistensi, filosofi, ambigu, pragmatis

KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA

Febri Rendragraha P., Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P.

Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.45 KB)

Abstract

-

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA

Wibowo, Danang Ari

Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.108 KB)

Abstract

Kota Surakarta memiliki banyak sekali benda atau bangunan peninggalan bersejarah danpurbakala. Keberadaan cagar budaya di Kota Surakarta masih sangat rawan dari kerusakan,kehilangan, dan mungkin sampai kemusnahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktoralam atau dapat juga dari perbuatan manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif dan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitudengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang berkaitan dengan cagar budayadi Kota Surakarta. Hasil penelitian ini ialah bahwa sejarah cagar budaya di Indonesia sejakzaman Belanda dengan adanya Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931, selanjutnya zamanOrde Baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar danpada era Reformasi ini sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum cagar budaya di Kota Surakarta ialah denganadanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar dan disempurnakan denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah KotaSurakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Penegakan hukum bagipelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya, yaitu berupa hukuman penjara sesuai denganpasal-pasal yang dilanggarnya.Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan, benda cagar budaya, Surakarta

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN

Ratnawati, Theresia Endang

Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.726 KB)

Abstract

Abstrak: Fraudulent acts have caused many casualties bank customers. therefore necessary lawsto protect customer responsive acting in good faith. With the issuance of Law No.8/2010, the bank actually had a legal basis to delay the transaction. Transaction delayis an act of financial services providers to not carry out transactions on their owninitiative, or upon order of the investigator, the prosecutor and the judge's order. ByLaw No. 8/2010, the bank can delay the transaction and refund the remaining funds tocustomers who become victims of fraud to protect consumers acting in good faith.Key words: transfer of funds, bank.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

-, Supriyanta -

Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.943 KB)

Abstract

Abstract: Education should be able to transform the moral values, education also serves to'social engineering in order to build an effective social capital. Internalization thevalues of religion and anti-corruption more specifically, be able to contribute to themental and moral development of a clean and honest. Moreover anti-corruptioneducation should not just stop at the level of education but should strive to be amovement that involves various elements of society.Keywords:anti-corruption education

PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

-, Maryanto -

Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.542 KB)

Abstract

Abstract: The principles of legal certainty very dominating in the law enforcement inIndonesia. The principle of legal certainty that comes from century XVII/XVIIIin Europe is a great idea from tangible in writing, made by competentauthorities. The term of analytical jurisprudence indicates that the law shoulbe removed from the study of metaphysics. Doctrine analytical jurisprudenceannnot be implemented just after about two centuries introduction by theoriginators. It is doe to changes and development of society so rapidly. Forthose in law enforcement must look spirit and the time made law. Don’t justlook at the text but the context of the law with the purpose of the law.Key word: law enforcement, Analytical Jurisprudence,religion models of reinforcement.

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

Kusumo, Bambang Ali

Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.271 KB)

Abstract

Abstract:Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but moreoriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on thesubstance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence ofthis decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on theadjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO

Samadi, Wibowo Murti, Suryanto, Edy -

Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.417 KB)

Abstract

Abstract: BPN is an institution that is authorized to perform the duties of government land,among others implement acceleration land registration. Based on GovernmentRegulation No. 24/1997 concerning PRONA (national programe) policies, namelyproviding land registration services and legal certainty as to realize the achievement ofchess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly,it will provide legal certainty, that the rule of law: land rights holders; lay of the land;acreage and others. Completeness and actual information on every subject in the landregistration law, it will be easier to take legal actions against the parcel of land that hasbeen registered.Key words: national programe, acceleration of land registration.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK

Widiastuti, Tri Wahyu

Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.01 KB)

Abstract

Abstract:Law enforcement to juvenile delinquency, need looking children with all distinctivenesscharacteristic although child was maturation but situation or environment caninfluence his behaviour. So we must different appreciation and sanction treatment tochild and mature. The goal of law enforcement are defence (protection) to childrenwith concern to the best children, in order to the best future for children.Key word: Law enforcement, juvenile delinquency.