cover
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 24, No 2 (2018)" : 7 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Arbani, Tri Suhendra
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2716

Abstract

AbstractBased on analysis in this research, shows that: First, The Mechanism of Filling the Deputy Head of Region is done in the perspective of Government Regulation Number 49 of 2008 regarding the third amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Election, Approval, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region, Second, The direct impact to the community due to the absence of a deputy head of the region can be seen from the heavy workload of regional heads in managing local governments that have many problems where it can not be resolved without the help of a representative, so that many services and development will be disrupted.AbstrakHasil penelitian ini adalah pertama, mekanisme pengisian wakil kepala daerah di lakukan dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kedua, Adapun dampak secara langsung bagi masyarakat akibat ketiadaan seorang wakil kepala daerah dapat dilihat dari beratnya beban kerja kepala daerah dalam mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil, sehingga akan banyak pelayanan dan pembangunan yang akan terganggu.
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Aminah, Siti
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2715

Abstract

AbstractThe mechanism for removing The Head of local goverment from the Office based on Article 83 Subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on local Government begins with the status of a head of local goverment being charged with criminal offense, followed by temporary removal from his/her office based on a register at a Court. It is also found that the officer in charge of removing a Head of local goverment is the President for an offending Governor and a Minister for an offending Regent or Mayor, without the need for a consultation with the local House of Representatives. Meanwhile, the legal consequences of a removal of a Head of local goverment  that the offender’s rights and responsibilities are assumed by Vice Head of local goverment, until a legally binding verdict on the matter has been issued by the Court. Whenever a Head of local goverment being indicted is not removed from his/her office, then the President or the Minister concerned may be charged of unlawful conduct that cause legal uncertainties within the bureaucracy of the regional government involved. AbstrakMekanisme pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diawali dengan adanya status seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, selanjutnya proses dilakukan pemberhentian sementara Kepala Daerah harus berdasarkan register perkara di Pengadilan dan yang berwenang untuk memberhentikan Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa ialah Presiden untuk gubernur, dan Menteri untuk Bupati atau Walikota tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konsekuensi hukum diberhentikannya Kepala Daerah yang berstatus terdakwa ialah tugas, dan wewenang Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun apabila Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidak diberhentikan dari jabatannya maka Presiden dan Menteri dapat dianggap tidak patuh terhadap perintah undang-undang dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah tersebut.
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SKEMA KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DI BIDANG PERUSAKAN HUTAN Alfiananda, Rizka Fakhry
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2719

Abstract

AbstractAct No. 18 year 2013 on the Prevention and Eradication of forest Destruction was legitimated on August 6 2013 as a governmental effort to cover of the weakness of the regulation, particularly related to the prevention and overcome organized forest destruction. Nevertheless, the regulation that combines both of penal policy and non-penal policy within the framework of the criminal policy is apparently getting some record even when the Act was still as a draft. besides assessed cannot resolve the core of the problem of crime. The Act became a new threat to the existence of indigenous peoples who live inside and around forests. The principle of legality as representation of positivistic paradigm transformed in the formulation of clauses in the Act, lead into the excesses of the existence of indigenous peoples who live in the forest. AbstrakDisahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tanggal 6 Agustus 2013 merupakan sebuah bentuk usaha dari pemerintah untuk menutup beberapa kelemahan aturan khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi perusakan hutan terorganisasi. Meskipun demikian, undang-undang yang mengkombinasikan antara sarana kebijakan hukum pidana (penal policy) dan sarana kebijakan di luar hukum pidana (non penal policy) dalam sebuah kerangka kebijakan kriminal (criminal policy) tersebut ternyata mendapatkan beberapa catatan bahkan saat undang-undang tersebut masih berbentuk rancangan. Selain dinilai tidak menyasar jantung masalah kejahatan, undang-undang tersebut justru menjadi sebuah ancaman baru bagi keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Asas legalitas yang merupakan representasi dari paradigma positivistik dan terjelma di dalam rumusan pasal dalam undang-undang tersebut membawa ekses bagi keberadaan masyarakat hukum adat yang selama ini hidup di sekitar kawasan hutan.
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH toro, Iswan
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2714

Abstract

AbstractThe journey of the Regional Representative Council (DPD) in the constitution is considered to still not compensate for the dynamics of proliferation of legislation. The reason is that the function of the DPD with the DPR in the field of legislation has been tugging and there has been intense competition in the formation of legislation, on the one hand the existence of the DPR as an institution holding a legislative function born earlier is considered to dominate the formation of legislation. On the other hand, the existence of the DPD as a new institution that is also given a legislative function, its authority is considered to be too small when compared to the authority of the DPR in the process of establishing legislation. Even the DPD is considered to add to the problem of over regulation in Indonesian legislation. Borrowing the term Richard Susskind mentions that hyper regulations or obesity are legal and over regulation. This situation led to the implementation of the DPD's legislative function not being optimal because it tends to be half-hearted. In other words, the existence of the DPD as the holder of legislative power is still under the shadow of the DPR, so it has not been taken into account in the process of establishing legislation in Indonesia, even though it has been corrected by the Constitutional Court through Decision of the Constitutional Court Number 92/PUU-X/2012 and Decision Constitutional Court Number 15/ PUU-XIII/2015, but the decision was ignored.AbstrakPerjalanan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam ketatanegaraan dianggap masih belum mengimbangi dinamika proliferasi legislasi. Penyebabnya adalah fungsi DPD dengan DPR di bidang legislasi mengalami tarik ulur dan terjadi persaingan ketat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di satu sisi keberadaan DPR sebagai lembaga pemegang fungsi legislasi yang lahir lebih dahulu dianggap mendominasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sisi lain, keberadaan DPD sebagai lembaga baru yang juga diberi fungsi legislasi, kewenangannya dianggap masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan kewenangan DPR dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan DPD dianggap akan menambah permasalahan over regulasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meminjam istilah Richard Susskind menyebutkan bahwa hyper regulations atau obesitas hukum dan over rugulation. Keadaan tersebut menyebabkan pelaksanaan fungsi legislasi DPD tidak optimal karena cendrung setengah hati. Dengan kata lain, keberadaan DPD sebagai pemegang kekuasaan legislasi masih di bawah bayang-bayang DPR, sehingga belum diperhitungkan dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia, walaupun sudah diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUXIII/2015, namun putusan tersebut tidak dihiraukan.
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Pangestika, Elza Qorina
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2718

Abstract

AbstractThe purpose of this writing is to find suitability of breast-feeding rights regulated in Act No. 13 of 2003 on Labour with the philosophy of woman’s reproductive rights. This writing is a writing normative laws. This writing is done by means of literature study to obtain secondary data in the field of law. From the result of study it can be concluded that first, in general provisions concerning of breast-feeding rights in Act No. 13 of 2003 on Labour was already conformed the philosophy of woman’s reproductive rights. Second, in specifically provisions concerning of breast-feeding rights in Article 83 of Act No. 13 of 2003 on Labour still has not been entirely conformed with the philosophy of woman’s reproductive rights, because it has not guaranteed full rights to female workers who breastfeed their babies.AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesesuaian antara hak menyusui yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan nilai-nilai hak reproduksi perempuan. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang bersifat normatif. Penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, secara umum ketentuan mengenai hak menyusui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan nilai-nilai hak reproduksi perempuan. Kedua, secara khusus ketentuan mengenai hak menyusui dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai hak reproduksi perempuan, karena belum memberikan jaminan hak sepenuhnya pada pekerja perempuan yang menyusui bayinya.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2713

Abstract

AbstractIn the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively then verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm or MPR provisions, and gezetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated with the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of Nation and State. The Constitutional Court as the constitution gatekeeper institution returns the position of the Pancasila as the state foundation through the Decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XI/2012. The decision is part of the implementation of the authority of the Constitutional Court which has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation as stipulated in Article 24C paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to being a guardian of democracy ) The Constitutional Court is also the Protector of the state's foundation and legal source.AbstrakDalam sistem peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan norma dasar (staatsfundamental), yang berturut turut kemudian verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm atau ketetapan MPR, serta gezetznorm atau Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya, Pancasila disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga gawang konstitusi mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012. Putusan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain sebagai lembaga negara pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi juga sebagai Pelindung dasar negara dan sumber hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 di, Arben
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2717

Abstract

AbstractThis research has purposes of knowing the interpretation of the supplementary worker rights definition after Constitutional Court Decision Number 67/PUU/XI/2013. This research has also purposes of knowing the preventive legal protection of the supplementary worker rights after the Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013. The results of this research are, firstly, the supplementary rights of worker are classified into: (a) normative, meaning that the supplementary rights which are provided and regulated by acts, such as severance payment, gratuity and compensative payment. (b) non-normative rights, meaning other rights are provided and regulated by the parties in accordance with the agreement in the employment agreement or collective labor agreement. Secondly, there are already legal protection of supplementary non-salary rights in Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013 but they are not completely protective because the supplementary rights of the worker are not included in separatist creditor payment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, penafsiran definisi hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013. Penelitian ini juga untuk mengetahui, perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak-hak lainnya pekerja/buruh dibagi menjadi: (a). bersifat normatif, adalah hak-hak lain yang diberikan dan diatur oleh Undangundang, misalnya uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan (b). Hak hak lainnya yang tidak bersifat normatif, berarti diberikan dan diatur oleh para pihak menurut kesepakatan baik dalam Perjanjian Kerja (PK) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kedua, perlindungan hukum hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Nomor 67/PUU-XI/2013 sudah ada namun tidak sepenuhnya terlindungi, dikarenakan hak-hak non upah pekerja/buruh dikecualikan pembayarannya oleh kreditur Separatis.

Page 1 of 1 | Total Record : 7