cover
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum" : 7 Documents clear
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Irpan, YB.
Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2023

Abstract

-
PENGUATAN PERAN LEMBAGA SOCIAL DEVELOPMENT CENTER FOR CHILD (SDC) DALAM PENGENTASAN KASUS SEXUAL CRIME TERHADAP ANAK JALANAN Setiyawan, Wahyu Beny Mukti
Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2028

Abstract

Menjadi bangsa yang beradab merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasiladan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dewasaini bangsa Indonesia bisa dikatakan sedang mengalami krisis moralitas. Hal ini terbukti darimaraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat. Ironisnya, korban dari kejahatanseksual adalah anak-anak. Mereka yang menjadi korban kejahatan seksual rata-rata adalahanak jalanan. Bahkan hampir seluruh anak jalanan perempuan pernah mengalami pelecehanseksual dan pemerkosaan. Negara melalui Kementerian Sosial selanjutnya telah membentuksuatu lembaga sosial yang khusus menaungi permasalahan anak jalanan. Lembaga ini adalahSocial Development Center for Child (SDC). SDC memiliki peran dalam menangani kasus anakjalanan. Sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata CaraPerlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korbanadalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibatpelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mentaldari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun”.Kata kunci: Social Development Center for Child (SDC), sexual crime, anak jalanan
KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Pawitri, Rosiani Niti
Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kedudukan danperlindungan terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalahpenelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer danbahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogismedengan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang polispada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian, di Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang polis mempunyaikedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya ketika perusahaan asuransi dipailitkanatau sebagai kreditur preferen. Sementara itu, perlindungan pemegang polis pada perusahaanasuransi yang pailit diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransisyariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.Kata kunci: asuransi, pemegang polis, pailit
PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENCAPAI KETERTIBAN UMUM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA INDONESIA) M.S., Nuruzzaman
Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2026

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adatdalam mencapai ketertiban umum, sebagai salah satu opsi pemecahan masalah pelanggaranketertiban umum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Di samping hukumpidana yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga memiliki peradilan untuk mengadilipelanggar ketertiban umum. Peradilan yang dimiliki hukum adat lebih bersifat kekeluargaan,berupa musyawarah untuk tercapainya mufakat, sanksi yang tepat untuk pelanggar ketertibanumum tersebut.Apabila hukum pidana di Indonesia hanya melakukan sistem peradilan saja maka hukumadat mempunyai sistem yang lebih kompleks. Sistem pencegahan, perundingan, peradilan,dan pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat pada hukum adatmempunyai tingkat keefektifan yang lebih baik daripada hukum pidana yang hanya melakukanperadilan. Hukum adat dalam satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia berbedabeda.Penerapan pencegahan sampai pemberian sanksi pun berbeda-beda, tergantung darimasyarakat yang menerapkannya.Kata kunci: hukum adat, ketertiban umum, hukum pidana
PEMILU DALAM MEMBENTUK PARTAI DAN KADER POLITIK BERKARAKTER POSITIF Hermawan, Ian Aji
Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2025

Abstract

Buruknya proses pengaderan dalam sebuah partai melahirkan kader-kader yangpragmatis serta oportunis, yang mana kader-kader tersebut kurang mampu membaca kebutuhandan keinginan masyarakat. Para kader lebih sibuk untuk memenangkan dirinya dalam suatupertarungan politik, yaitu pemilu, dibandingkan memahami persoalan masyarakat yangsesungguhnya. Maka, tidak heran menjelang pemilu banyak bermunculan kader partai politik,baik kader partai murni maupun kader karbitan (kader yang baru muncul karena ada pemilu).Konflik-konflik yang terjadi di internal partai politik sering kali disebabkan oleh senioritasotoriter pimpinan, artinya partai tersebut lebih mengutamakan kader yang lebih dahulu aktifyang boleh berkiprah tanpa melihat kompetensi. Kader yang baru masuk atau baru sebentarberproses di partai politik tidak diizinkan untuk berkiprah. Namun, ada pula partai politik yangmenggunakan cara instan untuk mendapatkan kader, yakni orang yang dianggap memilikimodal atau materi lebih dapat langsung menduduki posisi strategis dalam sebuah partai politik.Perkembangan politik di Indonesia mengalami fase kemunduran, yang mana sekaranguntuk memenangkan dalam sebuah pemilihan umum seorang kader yang dicalonkan oleh partaipolitik dalam berkampanye lebih sering menggunakan politik identitas, yakni berkampanyedengan cara menyerang lawan politiknya dengan menggunakan isu SARA. Menurut Lukmantoro(2008: 2), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingankepentingandari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas ataukarakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.Kata kunci: pengaderan, konsistensi, filosofi, ambigu, pragmatis
KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA Febri Rendragraha P., Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P.
Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2029

Abstract

-
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA Wibowo, Danang Ari
Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2024

Abstract

Kota Surakarta memiliki banyak sekali benda atau bangunan peninggalan bersejarah danpurbakala. Keberadaan cagar budaya di Kota Surakarta masih sangat rawan dari kerusakan,kehilangan, dan mungkin sampai kemusnahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktoralam atau dapat juga dari perbuatan manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif dan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitudengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang berkaitan dengan cagar budayadi Kota Surakarta. Hasil penelitian ini ialah bahwa sejarah cagar budaya di Indonesia sejakzaman Belanda dengan adanya Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931, selanjutnya zamanOrde Baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar danpada era Reformasi ini sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum cagar budaya di Kota Surakarta ialah denganadanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar dan disempurnakan denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah KotaSurakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Penegakan hukum bagipelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya, yaitu berupa hukuman penjara sesuai denganpasal-pasal yang dilanggarnya.Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan, benda cagar budaya, Surakarta

Page 1 of 1 | Total Record : 7