cover
Filter by Year
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
ISSN : -     EISSN : -
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan diterbitkan sejak 1994 dan sejak tahun 2006 terbit dengan frekuensi 4 kali setahun. Redaksi menerima naskah ilmiah tentang hasil-hasil penelitian, survei, dan tinjauan pustaka yang erat hubungannya dengan bidang sistem dan kebijakan kesehatan. Jurnal ini telah terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Articles
593
Articles
ANALISIS KETERLAMBATAN PENGAJUAN KLAIM KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PADA RUMKITAL Dr. MINTOHARDJO, DKI JAKARTA

sophia, sophia ( Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ) , Darmawan, Ede Surya ( Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Ketua Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 3 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Rumkital Dr. Mintohardjo adalah rumah sakit tipe B milik TNI Angkatan Laut yang memberikan pelayanan kesehatan kepada personel TNI Angkatan Laut, keluarganya dan masyarakat. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Rumkital Dr. Mintohardjo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bahwa pengajuan klaim pada tanggal 10 bulan berikutnya. BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Klaim dilaksanakan 2 sampai 3 kali untuk 1 bulan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan klaim. Jenis penelitian adalah deskriptif, yang dilakukan pada tahun 2016 dengan data sekunder dari dokumen 430 kasus pengajuan klaim tahun 2015. Untuk mendukung analisis dilakukan wawancara kepada informan yang dipilih secara purposif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan dari 430 kasus pengajuan klaim yang terlambat terbanyak 133 (30,9%) pada kasus soft tissue tumor, diikuti kecelakaan lalu lintas 101 (23,5%) dan impacted teeth 57 (13,3 %) atau termasuk kelompok kasus bedah dan gigi, yang dianggap sebagai kasus baru di Rumah Sakit. Keterlambatan pengajuan klaim tersebut karena belum ada kesepakatan atau persamaan persepsi antara BPJS Center Rumah Sakit, sehingga masih diperlukan dukungan surat berupa surat edaran dari BPJS Center terhadap kasus-kasus baru. Dokumen pengajuan klaim terhadap kasus-kasus baru di Rumah Sakit diperlukan persamaan persepsi yang dimulai dari verifikator BPJS Center, verifikator Rumah Sakit, dilanjutkan kepada BPJS Center dan Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan klaim kasus baru. Saran: Diperlukan pedoman terhadap pengajuan klaim kasus baru, sehingga tidak mengganggu administrasi Rumah Sakit.ABSTRACTDr. Mintohardjo Navy Hospital is a type B hospital owned by the Navy that provides health services to Navy personnels, their families and communities. Based on the Cooperation Agreement between the Dr. Mintohardjo Navy Hospital and the Social Scheme Administering Bureau (BPJS) Health that claims submission is at the 10th of the following month. The BPJS of Health has to pay to Health Facilities not later than 15 (fifteen) days after receive of complete document claims. Claims are conducted 2 to 3 times for one month of service. This study aims to analyze factors that influence delay of claims. It was a descriptive study, carried out in 2016 with secondary data among of 430 documents of claims submitted in 2015. To support the analysis interviews were done to selected informants selected purposively. The collected data were analyzed descriptively. Results showed that among 430 cases of claims that were delay, among 133 (30.9%) on soft tissue tumor cases, followed by traffic accidents 101 (23.5%) and impacted teeth 57 (13.3%) or including surgical and dental cases, which are considered as new case in the Hospital. The delay in filing the claim because there is no agreement or the same of perception between the BPJS Center and the Hospital, so it still needs support letter in the form of circular from BPJS Center for the new cases. Documents claims for new cases in the hospital require perceptions from verificator of the BPJS Center, verificator of the Hospital, to get the BPJS Center and the Hospital recommendations for new claims submission. It suggests that there should be guideline for new cases claim submission, so that does not interfere the hospital administrative affair.

PERILAKU PENCARIAN PENGOBATAN ODHA DAN TERAPI ARV DI KALANGAN PECANDU NARKOBA SUNTIK

Handayani, Sri ( Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Balitbangkes )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 3 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

People living with the HIV/AIDS (PLWH) in Indonesia is increasing every year. Injecting drug users (IDUs) is one of groups who contribute the HIV/AIDS cases in Indonesia. IDU group is at risk of double transmission through needles and risk sexual activities. Yet, still a lot of them do not have antiretroviral therapy. The study aimed to elaborate health seeking behaviour among IDUs with HIV/AIDS in relation to have the antiretroviral therapy. It is a qualitative study. Data were collected mainly by indepth interview. The data were analyzed descriptively. Informants are people living with HIV/ AIDS among injecting drug user group in Surabaya and Jakarta Cities. Results show that a lot of IDUs have not ARV therapy yet. The causes are knowledge on side effects of the ARV therapy is not right, low self-efficacy among the PLWH with IDUs are mostly they still face addiction problems, their perception that they are still healthy, and difficulty   to follow procedure of theARV therapy. Those who take the ARV therapy are who have had perception that the therapy is advantages and believe could follow the therapy. It concludes that the awareness among the PLWH with IDU to have the AVR therapy is low. Health seeking behavior of the PLWH with IDU are influenced by the perception on severity of the diseases, the perception on advantages and difficulties on the therapy, and also the PLWH with IDU beliefs on the success of the therapy. To increase the PLWH with IDU, it needs to enhance information and to educate the PLWH with IDU on the ARV therapy. ABSTRAK Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun salah satunya adalah kelompok pecandu narkoba suntik (penasun). Kelompok penasun memiliki risiko penularan ganda melalui jarum suntik dan hubungan seks berisiko. Namun ODHA dari kelompok penasun masih banyak yang belum mengikuti terapi Antiretroviral (ARV). Studi ini bertujuan mengkaji gambaran perilaku pencarian pengobatan pada ODHA di kelompok penasun dan keikutsertaan dalam terapi ARV. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data terutama dengan wawancara mendalam. Analisis data secara deskriptif. Informan adalah kelompok ODHA penasun di Kota Surabaya dan Jakarta. Hasil penelitian ini adalah ODHA penasun, banyak yang belum mengikuti terapi ARV. Penyebabnya adalah pengetahuan yang tidak tepat mengenai efek samping terapi ARV, kurangnya self-efficacy ODHA penasun terutama yang masih adiksi, persepsi bahwa mereka masih sehat sehingga belum membutuhkan terapi ARV, serta prosedur terapi ARV yang berbelit. Mereka yang mengikuti terapi ARV adalah yang sudah memiliki persepsi bahwa terapi ARV benar-benar bermanfaat dan yakin dapat mengikuti terapi ini. Kesimpulan penelitian ini adalah kesadaran ODHA penasun mengikuti terapi ARV masih rendah. Perilaku pencarian pengobatan ODHA penasun dalam mengikuti terapi ARV dipengaruhi oleh persepsi keparahan penyakit, persepsi terhadap manfaat dan hambatan terapi ARV serta keyakinan ODHA penasun terhadap keberhasilan terapi. Untuk meningkatkan jumlah ODHA penasun yang mengikuti terapi ARV, perlu peningkatan pemberian informasi dan edukasi terhadap ODHA penasun untuk mengubah persepsi ODHA penasun terhadap terapi ARV. 

FAKTOR DETERMINAN DEPRESI POSTPARTUM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nasri, Zulpatin, Wibowo, Arief ( Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya ) , Ghozali, Endang Warsiki ( RSUD Dr. Soetomo Surabaya Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 3 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perbaikan kesehatan ibu dan bayi menjadi prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Perbaikan tersebut diarahkan kepada kesehatan fisik dan psikologis. Masalah psikologis ibu postpartum di antaranya kejadian depresi postpartum. Depresi postpartum merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan ibu secara tidak langsung. Depresi postpartum atau depresi postnatal adalah gangguan kejiwaan utama yang terjadi pada wanita setelah 4 minggu postpartum. Penelitian ini bertujuan menentukan determinan kejadian depresi postpartum di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian adalah observasional dengan desain potong lintang. Penelitian dilakukan mulai Juni sampai Agustus 2016 menggunakan dua kuesioner yaitu kuesioner Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) meliputi 10 pertanyaan dan kuesioner tentang karakteristik responden. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ibu yang mengalami depresi postpartum berusia 20–35 tahun, berpendidikan dasar, tidak bekerja, multipara, berpenghasilan di bawah UMR dan memiliki pengetahuan kurang tentang depresi tersebut. Dukungan keluarga berpengaruh terhadap kejadian depresi postpartum di Kabupaten Lombok timur (p = 0,000). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin rendah risiko untuk terjadinya depresi postpartum, dan sebaliknya sehingga pelayanan kesehatan perlu deteksi dini atau skrining kepada semua ibu melahirkan.ABSTRACTImproved mothers and babies health is a health development priority in Indonesia. The improvement is for the Physical and psychological health. The Psychologic problem of postpartum mother is as postpartum depression is one of factors that contribute to postpartum or postnatal depression is a major psychiatric disorder that occurs in women after 4 weeks postpartum. This study aimed to determine determinant factor of postpartum depression in East Lombok, West Nusa Tenggara. It was an observational study with a cross sectional design. Data collection were done by two questionnaires Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), which contains 10 questions and a questionnaire on characteristics of respondents. Results showed the majority of mothers who get depression postpartum are 20–35 years old, elementary school educated, non-employment, multipara, income below Regional Minimum Wages and have low knowledge on the depression. Family support was associated to postpartum depression in East Lombok District (p = 0.000), it shows that the higher support of family, the lower risk of postpartum depression and conversely.

PERBEDAAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN USIA DINI DAN PERNIKAHAN USIA IDEAL DI KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR TAHUN 2016

Kristanti, Dwi ( Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember ) , Ningtyas, Farida Wahyu ( Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember ) , Rohmawati, Ninna ( Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 3 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The status of food security is frequently used as an indicator of the level of community welfare. One of the factors affecting food security is population growth. One cause of high population growth is by lower ages of the first marriage (early marriage). Women who are married early will have longer exposure time to be risk for pregnancies. Early marriage under 20 years of age has a dependence on parents to meet the economy needs because the work has not been settled and unstable psychiatric of wives because they have to be pregnant and nurture children in conditions that are not ready and have lack of understanding on child care patterns. If the income is low while number of household members are so many to be fulfilled the food needs, so the distribution of nutritious foods are not optimal. This study aims to determine differences in household food security between early marriage and ideal age in Songgon Sub-district of Banyuwangi District. It was an analytic research with a cross sectional design. Data collection was based on data of married couples in 2010–2014 from KUA Songgon Sub-district. Data collection was by structured interview using questionnaires, and household food record sheets. Data were analyzed by chi square test. Results showed that there was no difference in household food security at early marriage and ideal age in Songgon Sub-district of Banyuwangi District. Based on the results , it is known that there is no difference between household food security at early marriage and ideal age marriage in Songgon Sub-district of Banyuwangi Regency, both in the availability of staple food, stability of food availability, food access, and food utilization. The Government of Banyuwangi District and its related parties should make road improvements promptly and facilitate household access to food sources. ABSTRAK Status ketahanan pangan sering dipakai sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu pertumbuhan penduduk. Tingginya pertumbuhan penduduk salah satunya disebabkan oleh rendahnya usia pernikahan pertama (pernikahan usia dini). Pada perempuan yang menikah dini akan mempunyai waktu paparan lebih panjang terhadap risiko untuk hamil. Pernikahan usia dini di bawah 20 tahun memiliki ketergantungan kepada orang tua untuk mencukupi kebutuhan ekonomi karena belum mapan pekerjaannya dan tidak stabilnya kejiwaan istri karena harus hamil dan mengasuh anak dalam kondisi yang belum siap serta kurang memiliki pemahaman terhadap pola asuh anak. Apabila pendapatan yang dimiliki rendah sedangkan jumlah anggota rumah tangga banyak yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya, maka distribusi zat gizi tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan ketahanan pangan rumah tangga antara pernikahan usia dini dan usia ideal di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Desain penelitian merupakan penelitian analitik dengan menggunakan rancangan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan basis data pasangan yang menikah pada tahun 2010–2014 dari KUA Kecamatan Songgon. Pengumpulan data dengan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner, dan lembar pencatatan makanan rumah tangga (household food record).Analisis menggunakan chi square test dengan bantuan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ketahanan pangan rumah tangga pada pernikahan usia dini dan usia ideal di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara ketahanan pangan rumah tangga pada pernikahan usia dini dan pernikahan usia ideal di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, baik pada ketersediaan pangan pokok, stabilitas ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta pihak yang terkait disarankan agar segera melakukan perbaikan jalan dan mempermudah akses rumah tangga terhadap sumber pangan. 

DESAIN ALAT BANTU PENUNJANG LAPORAN SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPONS TINGKAT PUSKESMAS KOTA SURABAYA

Finazis, Rekha ( Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya ) , Syahrul, Fariani ( Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 3 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Early Warning Alert and Response System (EWARS) is a system which has capability to early detect on infectious outbreaks disease threat. In Fact, EWARS report does not run properly, so it is too late to be treated by the local medical instance. EWARS data of East Java on 6th week in 2017 shows that the completeness and accuracy of reports still does not run optimal. Surabaya only has 35% of EWARS on-time report; it is way from target of 80%. Meanwhile, Surabaya has 37% of completeness of EWARS report on that week. Objective study for modelling design tools report supporting EWARS in public health center (PUSKESMAS) level of Surabaya. Research was using descriptive plan to aim for describing and designing supporting tools for EWARS in public health center (PUSKESMAS) level of Surabaya. Data collection was done by deeply interviewing to the person in charge of EWARS of Surabaya health office and person in charge of EWARS at Puskesmas level by purposive sampling. Result by the interview, we acquired information in regard to output of planning of supporting tools for EWARS report. Meanwhile, we also conducted the identification process to produce expected information. Then, we also conducted the identification of input component in planning the supporting tools. The supporting tools for EWARS report in puskesmas level will produce EWARS report per day. The supporting tool was made by computerizes-based. So it can minimize miscalculation. In use, it provides tally column to help the process of data recording of EWARS per day. Conclusion The research produces alternative solution in EWARS report at Puskesmas level, which is the planning of supporting tools will produce information of EWARS per day. It needs to standardize form of EWARS recording and reporting data at Puskesmas level. ABSTRAK Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) merupakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman KLB penyakit menular. Fakta di lapangan, pelaporan SKDR tidak berjalan dengan semestinya, sehingga KLB terlambat diketahui oleh instansi kesehatan yang berwenang. Data SKDR di Provinsi Jawa Timur pada minggu ke-6 tahun 2017 menunjukkan bahwa kelengkapan dan ketepatan laporan SKDR masih belum optimal. Kota Surabaya hanya 35% laporan SKDR yang tepat waktu, sangat jauh dari target sebesar 80% laporan tepat waktu. Selain itu Kota Surabaya hanya memiliki 37% dalam kelengkapan laporan SKDR pada minggu tersebut. Tujuan penelitian untuk merancang model desain alat bantu penunjang laporan sistem kewaspadaan dini dan respons di tingkat puskesmas Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menyusun desain alat bantu penunjang laporan sistem kewaspadaan dini dan respons di tingkat puskesmas Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada penanggung jawab sistem kewaspadaan dini dan respons di Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan staf penanggung jawab sistem kewaspadaan dini dan respons di puskesmas secara purposive sampling. Hasil dari hasil wawancara mendalam dengan penanggung jawab SKDR didapatkan informasi terkait output yang ingin dihasilkan dari perancangan alat bantu penunjang laporan SKDR. Selain itu, juga dilakukan identifikasi proses yang perlu dilakukan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Kemudian juga dilakukan identifikasi pada komponen input dalam merencanakan rancangan alat bantu tersebut. Alat bantu penunjang laporan sistem kewaspadaan dini dan respons tingkat puskesmas akan menghasilkan informasi data SKDR per hari. Alat bantu tersebut dibuat secara komputerisasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan perhitungan. Dalam pengisiannya, disediakan kolom Tally untuk mempermudah dalam proses pencatatan data SKDR per hari. Penelitian ini menghasilkan solusi alternatif dalam pelaporan SKDR di tingkat puskesmas, di mana rancangan desain alat bantu penunjang laporan SKDR akan menghasilkan informasi data SKDR per hari. Perlu dilakukan standarisasi form pencatatan dan pelaporan data SKDR di tingkat puskesmas.  

Faktor Orang Tua dan Status Imunisasi DPT Anak 12-36 Bulan di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

Izza, Nailul ( Center of Research and Development for Humaniora and Health Management, NIHRD, Ministry of Health the Republic of Indonesia ) , Lestari, Dewi ( Center of Research and Development for Humaniora and Health Management, NIHRD, Ministry of Health the Republic of Indonesia ) , Tumaji, Tumaji ( Center of Research and Development for Humaniora and Health Management, NIHRD, Ministry of Health the Republic of Indonesia )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Immunization gives a great contribution in improving the Human Development Index related to the life expectancy, because it can avoid undesirable death. The preventive efforts to reducediseases isImmunization.One of them is Diphtheria Tetanus Pertussis.The coverage of rural UCI in Sampang in 2012 was 64.52 percent, which was below the target. The objective of this study was to identify factors that influence the people's willingness to do Diphtheria Pertussis Tetanus immunization in Sampang, East Java Province.The study was cross-sectionalsurvey.The population were parents who have children aged 12-36 months, with a total sample of 66 respondents in the sub district of Ketapang and Sokobanah. Factors that affect positivelythe behavior of the respondent willingness to immunize DPT were knowledge, attitude and support the family.Low knowledge,poor attitude of communities and lack of family support influenced the behavior of community to contribute immunize DPT for their children.A good knowledge is not enough to increase the readiness to do the immunization, but still need the motivation of the family.ABSTRAKImunisasi memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index. Upaya preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat beberapa penyakit dapat dicegah dengan imunisasi.Salah satunya adalah imunisasi Difteri Pertusis Tetanus (DPT). Cakupan imunisasi Desa/Kelurahan (UCI) di Kabupaten Sampang pada tahun 2012 hanya 64,52% yang berada dibawah target, dan terdapat kasus difteri sebanyak 38 kasus.Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk diimunisasi Difteri Pertusis Tetanus di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini metode yang digunakan adalah  observasional dengan desain cross sectional. Responden dalam penelitian ini adalah orangtua yang mempunyai anak umur 12–36 bulan di Kecamatan Ketapang dan Sokobanah. Data akan dianalisis secara bivariat dan multivariat. Analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga terhadap imunisasi berpengaruh positifterhadap perilaku kesediaan responden untuk mengimunisasi DPT. Faktor yang paling berpengaruh negatif terhadap kesediaan responden untuk mengimunisasi DPT adalah sikap yang kurang baik. Perlu pemberian motivasi pada responden baik dari lingkungan keluarga sendiri maupun dari petugas kesehatan agar bersedia  memberi imunisasi pada anak Balita mereka, dan memberikan penyuluhan melalui PKK, serta mendorong ibu untuk berperan aktif. 

Fenomena “Sidang Umur” terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara

Letari, Weny ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI Jalan Indrapura No. 17 Surabaya ) , Fitrianti, Yunita ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI Jalan Indrapura No. 17 Surabaya )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

There were five infant mortality cases and two malnutrition babies occured in Sidengok Village, Pejawaran Subdistrict, Banjarnegara District year 2013. The main factor of the cases was low birth weight (LBW) as of the early marriages. The women in Sidengok used toget married at the average under 20 years, and even some of them married under 16 years. It was legally allowed because of “age session in court” as marital dispensation. The type of study was a qualitative method with an observation participation. The study aimed to identify social and cultural factors of LBW and infant mortality in Sidengok village. It revealed that the "age session in court" in Sidengok village, is a way to legalize marital status for the underage couple, causing LBW which is one of underlying factors of infant mortalities. On the other hand,‘the age session in court’ such as marital dispensation is legally allowed and regulated in marriage law, which might have an impact on women's reproductive health. It concludes that the occurrence of "age session in court" in Sidengok village has been a common event which was legally supported by marriage laws. It recommends to decrease LBW rate and infant mortality rate, it needs an amendment of marriage law, in particular, a minimum age to get married. AbstrakTerdapat 5 kematian bayi dan dua bayi gizi buruk di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dalam tahun 2013. Penyebab utama kematian dan gizi buruk tersebut adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Perkawinan usia dini menjadi salah satu penyebab terjadinya BBLR. Di Desa Sidengok perempuan rata-rata menikah kurang dari 20 tahun, bahkan ada yang belum mencapai usia 16 tahun dengan sidang umur. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor sosial budaya “sidang umur” sebagai salah satu penyebab  BBLR dan kematian bayi. Jenis penelitian kualitatif dengan metode observasi partisipasi. Terdapat sidang umur di Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara bagi  yang   belum   cukup   usia   perkawinan   agar   bisa melangsungkan perkawinan. Sidang umur merupakan celah hukum, salah satu syarat yang bersifat formalitas agar diperbolehkan menikah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Celah hukum ini berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan dimana difasilitasi dan dilaksanakan oleh pengadilan agama dan instansi pemerintah terkait. “Sidang umur” merupakan salah satu faktor banyaknya pernikahan dini yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya BBLR dan selanjutnya kematian bayi. Fenomena “Sidang umur” yang marak di Desa Sidengok merupakan salah satu faktor budaya masyarakat yang diakui oleh undang-undang. Hal ini karena undang-undang perkawinan memiliki celah untuk pengajuan dispensasi nikah untuk calon pasangan yang masih di bawah umur. Disarankan Revisi Undang-Undang perkawinan dalam batasan usia minimal menikah dan diperbolehkannya menikah pada usia dini dengan jalan “sidang umur” sangat diperlukan. Rambu-rambu hukum tertentu terkait kesehatan reproduksi perempuan sangat dibutuhkan agar lahir generasi yang sehat, tidak BBLR dan penyebab kematian bayi setiap tahunnya.

Pengembangan Modul Pelatihan dan Naskah Sawer Tentang HIV/AIDS Melalui Pelatihan Juru Sawer (Studi di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat)

Ruhmawati, Tati ( Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes Bandung Jalan Babakan Loa No. 10 A Gunungbatu Cimindi Cimahi, Jawa Barat ) , Irmawartini, Irmawartini ( Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung ) , Karmini, Mimin ( Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung ) , Paramita, Astridya ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The low level of knowledge and attitudes of men and women married about HIV/AIDS is a risk factor for the transmission of the disease. Sawer ceremony in Sundanese traditional marriage can be a medium of education to insert health messages are packaged in the form of advice or advice for wedding couples and guests who attended the marriage. The study was conducted in the district of Subang, West Java Kalijati June to August 2016. The aim of the research training modules and models of text/poem Sawer about HIV/AIDS through training on the prevention, transmission, detection, and prevention. The study included intervention study utilizing sawer culture. The number of interpreters who joined the training sawer six people, total population. Messages about HIV/AIDS is inserted into the script "Sawer", delivered interpreter sawer the bridal couple and the entire law men and married women who were present at the ceremony Sawer marriage. The data collection was done by interviewing, using a structured questionnaire. The results showed that after training, interpreter Sawer has a very good knowledge of the category of the way of prevention, transmission, detection, and prevention of HIV/AIDS. Outcomes research in the form of training modules and poem/text sawer. The manuscript/poem Sawer training results can be disseminated to other sawer interpreter, so it can be used on any sawer wedding ceremonies. ABSTRAKRendahnya tingkat pengetahuan dan sikap laki-laki dan perempuan menikah tentang penyakit HIV/AIDS menjadi faktor risiko untuk tertularnya penyakit tersebut. Upacara sawer dalam perkawinan adat sunda bisa menjadi media edukasi untuk menyisipkan pesan-pesan kesehatan yang dikemas dalam bentuk nasihat atau petuah bagi pasangan pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara perkawinan tersebut. Penelitian dilakukan di kecamatan Kalijati Subang Jawa Barat pada bulan Juni sampai Agustus 2016. Tujuan riset diperoleh modul pelatihan dan model naskah/syair sawer tentang HIV/AIDS melalui pelatihan tentang cara pencegahan, penularan, deteksi, dan penanggulangan.  Jenis riset termasuk riset intervensi dengan memanfaatkan budaya sawer. Jumlah juru sawer yang ikut pelatihan enam orang, total populasi. Pesan tentang HIV/AIDS disisipkan ke dalam naskah “sawer”, yang disampaikan juru sawer pada pasangan  pengantin dan seluruh undangan laki-laki dan perempuan menikah yang hadir pada upacara adat sawer perkawinan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil riset menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, juru sawer memiliki kategori pengetahuan yang sangat baik mengenai cara pencegahan, penularan, deteksi, dan penanggulangan HIV/AIDS. Luaran riset berupa modul pelatihan dan syair/naskah sawer. Naskah/syair sawer hasil pelatihan dapat disosialisasikan kepada juru sawer lainnya, sehingga dapat digunakan pada setiap upacara adat sawer pernikahan.  

Pengaruh Status Kesehatan Ibu terhadap Derajat Preeklampsia/Eklampsia di Kabupaten Gresik

Fatmawati, Lilis ( Program Magister Ilmu Kesehatam Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya ) , Sulistyono, Agus ( RSU Dr. Soetomo Surabaya Bagian Obstetri dan Ginekologi KFM ) , Notobroto, Hari Basuki ( Departemen Biostatistika dan Kependudukan FKM Unair Surabaya )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Preeclampsia/eclampsia is one of the main causes of death in women, and the disease is unique in that it only occurs in pregnant women. The disease is known as "theoretical disease" because many theories explaining the causes of preeclampsia/eclampsia. Several risk factors have been identified to increase the risk preeclampsia/eclampsia. The incident of preeclampsia/eclampsia at Ibnu Sina District Public Hospital of Gresik increased in 2013 to 2015. The study aimed to determine the influence of maternal health to the degree of preeclampsia/eclampsia in Gresik. It was an analytical survey with a cross sectional design. Subjects consisted of 190 women with preeclampsia/ eclampsia and the number of samples taken was as many as 77 mothers, using simple random sampling. The variables were age, history of preeclampsia/eclampsia, descent, hypertension, and parity. Analysis of data was carried out using ordinal logistic regression. Data were obtained from interviews, medical records, and Maternal and Child Health (MCH) books. The influences a studies that there is significant descent (p=0,027), hypertension (p=0.001), and parity (p=0.000). The incidence of preeclampsia/eclampsia is affected by the descent, hypertension and parity. It suggests that the risk factors should be concerned by health professionals and mothers during pregnancy counseling.ABSTRAKPreeklampsia/eklampsia merupakan salah satu penyebab kematian utama pada ibu, disamping perdarahan dan infeksi. Preeklampsia/eklampsia adalah penyakit yang unik karena hanya terjadi pada wanita hamil. Preeklampsia/eklampsia dikenal sebagai “disease of theories” karena banyak teori yang menjelaskan tentang penyebab preeklampsia/eklampsia dan sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Beberapa faktor risiko telah teridentifikasi dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklampsai/eklampsia. Kejadiannya meningkat dari 2013-2015 di RSUD Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh status kesehatan ibu terhadap derajat preeklampsia/eklampsia di Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan desain cross sectional. Subjek penelitian adalah ibu preeklampsia/eklampsia yang berjumlah 190 orang dan besar sampel 77 orang terdiri 11 ibu eklampsia, 22 ibu preeklampsia ringan, dan 44 ibu preeklampsia berat, menggunakan simple random sampling. Variabel independen dalam penelitian adalah status kesehatan ibu yang terdiri dari usia, riwayat preeklampsia/eklampsia, keturunan, hipertensi, dan paritas. Analisis data menggunakan uji regresi ordinal. Data didapatkan dari hasil wawancara dan data rekam medik. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan (α<0,05) yaitu keturunan P/E (p=0,027), hipertensi (p=0,001), paritas (p=0,000). Kejadian preeklampsia/eklampsia dipengaruhi oleh keturuan, hipertensi, dan paritas nulipara. Faktor risiko ini diharapkan menjadi perhatian khusus bagi tenaga kesehatan dan ibu dalam konseling kehamilan

Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Karlina, Karlina, Laksmiarti, Turniani ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI Jalan Indrapura No. 17 Surabaya ) , Kusnali, Asep ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI Jalan Indrapura No. 17 Surabaya )

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The Special Allocation Fund (DAK) by the Government for special health activities is aimed improving access and quality health services equally, one of which is to support the program of improving maternal health and reducing child mortality. Since 2011, more than 50% of districts in South Kalimantan Province receive DAK with an increasing number each year. However, the increase in the amount of DAK disbursed is not yet optimal if it is seen from the ranking of Community Health Development Index (IPKM) of all districts / cities in South Kalimantan Province which decreased at the national level. Based on these problems it is necessary to know the implementation of DAK utilization in the implementation of health development in South Kalimantan Province. The methods of data collection in the form of legislation and other literature in the form of books, scientific journals and other literary data. Empirical data were obtained by confirmation of data and interviews at South Kalimantan Provincial Health Office. The results, DAK allocation in Tapin and Banjar districts both increased at the end of 2015. Unlike the DAK allocation in districtTapin which consistently increases, the allocation of DAK district Banjar tends to be inconsistent. If linked with IPKM in the national level both districts are both experiencing a decrease in rankings, however a considerable decline is experienced by district Banjar. The increase of budget and the addition of the allocation in every year has not changed the development of public health in district Banjar. Recommendations from the results of the study, utilization of DAK funds to date are still limited as an addition to the assets of the region, have not been used as a support health programs, for example for promotive and preventive. The proposed recommendations for DAK funds can be used for the improvement of public health programsAbstrakDana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan Pemerintah untuk kegiatan khusus bidang kesehatan ditujukan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, salah satunya untuk menunjang program peningkatan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian anak. Sejak tahun 2011, lebih dari 50% kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan menerima DAK dengan jumlah yang meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah DAK yang digelontorkan tersebut belum optimal jika dilihat dari ranking Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menurun di tingkat nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu untuk diketahui implementasi pemanfaatan DAK dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Studi ini merupakan kajian. Metode pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya berupa buku, jurnal ilmiah dan data kepustakaan lainnya. Data empiris diperoleh dengan konfirmasi data dan wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Alokasi DAK di Kabupaten Tapin dan Banjar sama-sama mengalami peningkatan di akhir tahun 2015. Berbeda dengan alokasi DAK di Kabupaten Tapin yang konsisten kenaikannya, alokasi DAK Kabupaten Banjar cenderung tidak konsisten. Jika dihubungkan dengan IPKM dalam tingkat nasional kedua kabupaten tersebut sama-sama mengalami penurunan ranking namun, penurunan yang cukup jauh dialami oleh Kabupaten Banjar. Peningkatan anggaran dan penambahan aloksi pada setiap tahun ternyata belum merubah pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar. Rekomendasi dari hasil kajian, pemanfaatan dana DAK sampai saat ini masih terbatas sebagai penambah aset daerah, belum dimanfaatkan sebagai penunjang program kesehatan, misalnya untuk promotif dan preventif. Rekomendasi yang diusulkan agar dana DAK dapat digunakan untuk peningkatan program upaya kesehatan masyarakat