cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Sriyanto, I.
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 1, No 1 (2003)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Istilah politik uang sering terdengar, terutama pada saat-saat dilaksanakannya suatu kegiatan yang bernuansa politis,  misalnya pada masa PEMILU. Istilah politik uang itu juga sering disebut-sebut dalam kegiatan pemilihan gubernur/kepala daerah, dalam pidato pertanggungjawaban gubernur di depan anggota DPRD, dan dalam kegiatan-kegiatan bernuansa politis lainnya. Sulitnya pembuktian mengenai praktik politik uang itu menyebabkan jarangnya kasus tersebut terjangkau oleh ketentuan hukum. Apabila kegiatan politik uang itu dapat disejajarkan dengan suatu tindak pidana khusus di luar KUHP, di mana beberapa asasnya dapat menyimpang dari asas-asas umum dalam teori ilmu hukum pidana. Salah satu asas yang menyimpang itu  telah dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji dalam disertasinya, yaitu mengenai  diterimanya ajaran  sifat melawan hukum materil positif. Melalui ajaran tersebut,  pembuktian mengenai telah terjadinya praktik politik uang kiranya akan menjadi lebih mudah.Key Words: Politik Uang, PEMILU, Tindak Pidana Korupsi 
Tinjauan Terhadap Asas Unconscionability Dan Penerapannya Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Di Indonesia Kurniadihardja, R.M. Taufiq
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 3, No 2 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak adalah salah satu bagian di bidang hukum yang sifatnya sangat spesifik dan peranannya dalam dunia kerja sangatlah penting. Salah satu peranan penting dari kontrak adalah pada bidang pertambangan, di mana saat ini ada dua permasalahan yang menimbulkan kontroversi secara nasional yaitu pada Joint Operating Agreement antara Pertamina dengan Exxonmobil untuk pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu serta kontrak karya dengan Freeport McMoran. Kontroversi yang merebak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi telah memasuki wilayah politis. Reaksi keras di berbagai lapisan masyarakat akhirnya timbul setelah Exxonmobil ditunjuk sebagai leader dalam pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu, bahkan ada salah satu partai politik berencana melayangkan gugatan kepada pemerintah apabila dari hasil pengkajian tim legal yang akan dibentuk oleh partai tersebut  ditemukan adanya “jebakan-jebakan hukum” dalam penandatanganan JOA tersebut. Ketidak-puasan masyarakat terhadap isi dan implementasi dari kedua kontrak dimaksud, yang dianggap kurang mencerminkan    rasa      keadilan     dan keseimbangan. Maka, disinilah diperlukan adanya tinjauan secara yuridis terhadap implementasi kontrak pada bidang pertambangan di Indonesia.Kata Kunci: Kontrak, Asas Keseimbangan, Pertambangan.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Marlina, Henny; Sherliana, Peggy
Lex Jurnalica (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2008)
Publisher : Lex Jurnalica (Journal of Law)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dari dunia program komputer mengalami perkembangan yang sangat cepat sejak pertama kali program komputer dikembangkan. Perkembangan tersebut di khawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi programmer, misalnya dalam hal pelanggaran hak cipta program komputer. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap program komputer di Indonesia, tindakan apa saja yang biasa dilakukan dalam pelanggaran hak cipta program komputer, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan adalah normatif yuridis. Kesimpulannya adalah bahwa program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, karena program komputer terdiri dari source code dan object code. Source code dan Object code inilah yang disebut sebagai karya sastra karena berisikan kode-kode, instruksi-instruksi berupa tulisan (Literary Works), sehingga terlihat ekspresi dari si pembuat program. Bentuk pelanggaran hak cipta program komputer yang sering terjadi adalah pemuatan ke Harddisk, Softlifting, Pemalsuan, dan Downloading Illegal, pelanggaran tersebut dapat juga terjadi apabila terdapat kesamaan source code. UU Hak Cipta memberikan perlindungan yang bersifat kualitatif yaitu lebih menekankan seberapa pentingkah bagian dari Source Code yang ditiru, sehingga apabila mengambil bagian yang menjadi ciri atau khas dari suatu ciptaan meskipun itu kurang dari 10%(sepuluh persen), maka dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Upaya hukum yang dilakukan atas pelanggaran hak cipta program komputer adalah orang yang hak-nya telah dilanggar dapat mengajukan ke pengadilan atau di luar pengadilan. Apabila melalui pengadilan maka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga dan juga dapat melaporkan ke Polisi untuk di proses secara pidana.  Kata Kunci: Program Komputer, Hak Cipta, Perlindungan Hukum
Perceraian Dan Akibatnya Yusra, Dhoni
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 2, No 3 (2005)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa waktu yang lalu, cukup marak di pemberitaan di beberapa media massa, tentang artis yang men-cerai-gugatkan suaminya. Adapun hasil dari upaya cerai-gugat tersebut adalah umumnya jatuhnya khulu’atau fasakh yang diputuskan oleh Hakim, meski adapula yang perkawinannya terselamatkan. Namun demikian angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian itu bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang Istri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang digunakan adalah cerai-gugat atau khulu’/ fasakh. Adapun dalam kesempatan ini, Penulis mencoba mengulas sedikit tentang Perceraian. Hal ini disebabkan karena pengaturan perceraian sepertinya gampang, namun dalam praktek ternyata cukup sulit.Key Words: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam, Perkawinan
Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan Baharudin, Erwan
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 4, No 3 (2007)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dampak positif dari pengiriman TKI ini yaitu mengurangi pengangguran, dan menghasilkan devisa yang banyak. Di tahun 2006 saja, jumlah devisa yang diterima oleh negara sebesar Rp. 60 trilliun. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, banyaknya permasalahan yang dialami TKI dimulai ketika mereka  masih menjadi calon TKI, ketika berada di negara tempat mereka kerja, dan ketika kembali ke Tanah Air. Permasalahan tersebut antara lain: penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ironisnya pelaku tindakan tidak menyenangkan tersebut bisa lolos dari jeratan hukum. Dengan demikian pemerintah RI harus lebih memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat merusak citra bangsa di mata Internasional. Negara jangan hanya mengedepankan business oriented saja, sebab tugas dan fungsi negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan. Sementara itu, undang-undang yang dibuat pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri masih kurang komprehensif, karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-Undang ini belum  menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI. Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), karena Indonesia merupakan negara yang ikut menandatangani semua konvensi tersebut. Kata Kunci: Devisa Negara, Penganiayaan, Perlindungan TKI, Citra Bangsa
Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak di Indonesia Purnamawanti, Puji; Zulkarnaen, Iskandar
Lex Jurnalica (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : Lex Jurnalica (Journal of Law)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan anak dalam bidang ketenagakerjaan, seperti di Indonesia semakin meningkat. Suatu segi yang sangat menonjol dalam bidang kesejahteraan anak pada umumya, maupun dalam hal perlindungan anak khususnya ialah masalah anak yang bekerja dibawah usia kerja yakni usia 10-14 tahun. Dalam masyarakat Indonesia banyak anak-anak yang terpaksa bekerja guna mendapat penghasilan atau dapat membantu penghasilan orang tuanya yang kurang mampu. Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang larangan atau pembatasan tenaga kerja anak dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ada dan dianggap cukup, namun dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan terutama karena alasan ekonomi. Apabila tenaga kerja anak dibiarkann terus berlangsung tanpa dibatasi pada jenis pekerjaan yang ringan dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta dengan kondisi kerja yang layak, maka akan mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan kepribadian anak tersebut. Untuk itu dalam kebijaksanaan perlindungan anak dalam bidang ketenagakerjaan perlu dipikirkan jalan keluarnya yaitu dengan membuka kemungkinan anak dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak berbahaya, bagi jiwa anak, moral, agama baik secara jasmani maupun rohaninya dengan memenuhi syarat-syarat yang ada pada perjanjian kerja yang berisi perlindungan hukum. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak karena alasan tertentu wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila dalam kenyataannya ternyata pengusaha melanggar UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk ( pasal 74 UU No.13 tahun 2003  tentang ketenagakerjaan ), maka bagi pengusaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi administratif. Dasar hukum yang memperkuat alasan tersebut terdapat pada pasal 183 jo pasal 190 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Key Words: Hukum Perlindungan Anak, Hukum Ketenagakerjaan 
Konsep Welfare State dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI) Susetio, Wasis
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 4, No 2 (2007)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan UUD 1945 sebelum diamandemen merupakan kombinasi rejim sosialis dan konservatif, di mana pemahaman ini dapat dilihat lebih jelas dalam bunyi Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Paham tersebut lebih menekankan peran Negara selaku penguasa, pemilik, sekaligus pengelola, sehingga kental sekali pengertian etatis yang oleh Esping-Andersen dikelompokkan pada rejim konservatif. Perubahan UUD 1945 kita telah mengikuti berbagai fenomena-fenomena global yang terjadi, termasuk konsep ketatanegaraan yang menerapkan model welfare state. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga turut memperjelas kedudukan tiga aktor utama pembentukan kebijakan (law makers) tersebut melalui berbagai putusan MKRI dalam perkara pengujian UU yang dilakukan di beberapa sektor yang terkait dengan masalah pencapaian cita-cita negara (staatsidee) kesejahteraan (welfare state).Kata Kunci: Welfare State,  Amandemen UUD 1945, Implementasi perundang-undangan.
Bank Tanah: Antara Cita-Cita Dan Utopia Mutia, Cut Lina
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 1, No 2 (2004)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya berfungsi sebagai faktor ekonomis, tetapi tanah juga berperan sebagai faktor produksi yang mendukung serta memungkinkan pemilik dan/atau pihak yang menguasai tanah tersebut melakukan segala hal yang berhasil-guna.Dalam kerangka tinjauan yang lebih luas lagi, kepemilikan atau penguasaan atas tanah juga berhubungan dengan peningkatan strata sosial seseorang dalam hubungannya dengan lalu-lintas kehidupan bermasyarakat. Kedudukan tanah akan terlihat jelas sangat penting apabila melihat kondisi geografis negara kita sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris, jelas tanah mempunyai kedudukan yang sangat fundamental. Melihat fungsi tanah yang begitu penting, maka diperlukan sebuah perangkat peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang tanah sehingga tidak terjadi kasus-kasus atau sengketa mengenai tanah.Key Words: Bank Tanah, Hukum Agraria
Yang “Terlepas” Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI:Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Palguna, I.D.G.
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 3, No 3 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia, memiliki tugas untuk mengawal agar ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar ditaati atau terjelma dalam praktik kehidupan bernegara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Sejarah pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama.  Saat itu beberapa negara Eropa bertekad menemukan cara untuk “memaksa” pembentuk undang (legislature) menaati konstitusi melalui jalan peradilan.  Inilah yang kemudian melahirkan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review). Di banyak negara juga diberikan kewenangan untuk memutus perkara-perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), yakni pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak atau kebebasan-kebebasan mendasar orang atau warga negara yang bersangkutan. Dalam sistem yang berlaku saat ini, jalan hukum yang tersedia bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak kons-titusionalnya melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi hanyalah mekanisme pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan kata lain, sistem yang berlaku saat ini seolah-olah mengasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara itu hanya terjadi karena pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang ternyata telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara.Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I, Pengaduan Konstitusional.
Perlindungan Folklor Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Hayati, Nur
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap karya cipta manusia yang diberikan oleh negara. Perlindungan ini diberikan karena dalam karya ciptanya tersebut, manusia telah memaksimalkan karya, cipta dan karsa yang ada padanya untuk menghasilkan suatu karya seni. Seni merupakan bagian nyata dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Manusia senantiasa menciptakan berbagai karya seni dengan berbagai bentuk. Sebagai suatu karya cipta manusia, beberapa hasilnya masih tetap terpelihara sampai sekarang. Banyak karya cipta tradisional yang sampai saat ini masih menarik untuk dinikmati. Untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta tradisional yang sampai saat ini masih ada, maka dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terdapat perlindungan terhadap Folklor sebagai salah satu karya cipta. Perlindungan yang diberikan terhadap Folklor, mencerminkan adanya pengakuan terhadap tradisi bangsa dan perlindungan terhadap asset bangsa dari bidang seni.Kata Kunci: Perlindungan, Folklor, Hak Cipta

Page 1 of 17 | Total Record : 163