Ilmu Administrasi Publik
ISSN : 20866364     EISSN : 25497499
Jurnal ini akan tetap diterbitkan dua kali dalam setahun yang akan menghadirkan tulisan ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik. Jurnal ini adalah media publikasi untuk menyalurkan karya ilmiah para dosen, teoritisi dan praktisi di bidang administrasi publik, serta pemerhati administrasi publik.
Articles 94 Documents
Implementasi Keputusan Stratejik (Suatu Studi di Universitas Negeri Makassar)

Kahar, Fakhri

Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.977 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeksripsikan implementasi keputusan stratejik, mendiskripsikan ketercapaian sasaran implementasi setiap keputusan stratejik, dan  mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi keputusan stratejik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pelaksanaannya adalah survei. Lokus penelitian yaitu Universitas Negeri Makassar. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu rektor dan pembantu rektor, dekan fakultas, ketua lembaga, anggota senat, dan kepala biro. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara,  dokumentasi, dan angket. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan implementasi keputusan stratejik terpilih yakni peraturan akademik dan rencana strategik belum optimal.

Kontigensi Perilaku Birokrasi Pemda: Reviu Hasil Penelitian Disertasi Almarhum Dr. Kadjatmiko, M.Soc.Sc.

Dharma, Surya, Patar, Simatupang

Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.586 KB)

Abstract

Each organization, include the organization of kabupaten and kota governments in Indonesia unavoidably needs bureaucracy. The behaviour of bureaucracy is not independent, but attributable to and affected by other factors. The result of the research is the behaviour of the bureaucracy of governments in kabupatens and kotas was marked with the strengthening of the characteristics of professional bureaucratic behaviour in the form of being open, adaptive and appreciative; form of activities that are based on formal and informal relation; nature of common activities bound by shared vision and mission of providing public services, etc. The existing local government’s leadership, organizational structure and learning organization are perceived as the main driver in building trust among colleagues that leads to organizational change. Therefore, these factors does have significant effect on bureaucracy.

Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo

Aneta, Asna

Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.344 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan  focus group discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan 

Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

., Nursalam

Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.332 KB)

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sering mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti kelangkaan pangan, gagal panen, dan busung lapar. Sementara itu, pada sisi lain luas panen yang dioptimalkan baru mencapai  45 persen dari potensi luas panen tanaman pangan lokal yang mencapai 210.000 ha., belum lagi dikaitkan dengan potensi lahan yang cukup memadai. Kesenjangan dalam peningkatan produksi tanaman pangan lokal salah satu determinannya adalah persoalan implementasi kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang berasal dari media massa yaitu Pos Kupang dan Kompas. Penelitian ini menggunakan model model teori Jones (1994), yang memiliki tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi. Keseluruhan dimensinya dianggap relevan dengan kondisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman lokal belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan yang besar antara produksi dengan potensi tanaman pangan lokal. Beberapa masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah kurangnya pelibatan para implementor pada tataran operasional, masalah koordinasi pelaksanaan antar unit yang terkait; dan masalah klasik yaitu anggaran yang memadai untuk program peningkatan produksi tanaman pangan lokal.Kata Kunci: Implementasi, Pangan Lokal, dan Ketahanan Pangan

Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar)

Hanrahmawan, Fitroh

Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.059 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar. Fokus penelitian ini adalah manajemen pelatihan pada BLKI Makassar dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui: 1) perencanaan program pelatihan pada BLKI Makassar; (ii) pengembangan program pelatihan pada BLKI Makassar; 2) pelaksanaan pelatihan pada BLKI Makassar; 3) evaluasi pelatihan pada BLKI Makassar; dan 4) revitalisasi manajemen pelatihan pada BLKI Makassar dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: wawancara partisipan dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Program Pelatihan pada BLKI Makassar yang berfokus pada identifikasi kebutuhan pelatihan telah dilaksanakan sesuai alokasi dana proyek yang tersedia. 2) Pengembangan Program Pelatihan pada BLKI Makassar yang berfokus pada kerjasama pelatihan secara internal masih terjadi dikotomi jurusan serta ego sektoral dan kerjasama eksternal dengan perusahaan kurang berkembang bahkan kerjasama program pemagangan berjenjang belum ada lagi. 3) Pelaksanaan Program Pelatihan pada BLKI Makassar berfokus pada pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (CBT) belum sepenuhnya dilaksanakan. 4) Evaluasi Pelatihan pada BLKI Makassar menunjukkan bahwa penilaian pelayanan pelatihan telah dilakukan namun hasilnya sebatas menjadi bahan koreksi dan perbaikan bagi manajemen. 5) Dukungan revitalisasi manajemen pelatihan pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar, menunjukkan bahwa BLKI Makassar sangat mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar.

Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur

., Rifdan

Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.557 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah, menganalisis wujud implementasi kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta menganalisis implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah adalah adanya sumber daya alam yang potensial, penanaman modal (investasi), infrastruktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar dan dukungan publik (masyarakat). Wujud implementasi kebijakan di bidang politik meliputi pembangunan berbagai struktur dan infrastruktur politik, adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berpolitik dan berorganisasi, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta terwujudnya stabilitas politik. Di bidang ekonomi meliputi percepatan pembangunan struktur dan infrastruktur ekonomi, pengelolaan potensi sumber daya alam dan peningkatan lapangan kerja, pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto serta Pendapatan Asli Daerah. Di bidang sosial budaya meliputi pembinaan kerukunan hidup antar warga masyarakat, berkurangnya kesenjangan sosial budaya, peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan penataan wilayah dan pemberdayaan kelompok masyarakat ter.pencil, pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai masalah. Implementasi kebijakan pemekaran daerah mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur, karena; terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat, adanya kemudahan memperoleh pelayanan publik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terwujudnya integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pemekaran daerah.

Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana

Akib, Haedar

Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.974 KB)

Abstract

Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation.   Kata Kunci: Apa, Mengapa dan Implementasi Kebijakan, Berbasis Pengetahuan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 5 MAKASSAR

., Alyas

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.807 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.873

Abstract

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan tiga alur yaitu reduksi data (transkrip data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja melalui program kegiatan PIK KRR SMAN 5 Makassar telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, akan tetapi belum optimal dan (2) dampak implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja sangat positif ditunjukkan dengan adanya pengetahuan atau pemahaman siswa mengenai kesehatan reproduksi cukup baik dan adanya sikap serta perilaku positif mengenai kesehatan reproduksi remaja yang menyangkut Triad KRR yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA bagi siswa di SMAN 5 Makassar. Proposisi mayor penelitian ini adalah jika implementasi kebijakan didukung dengan komunikasi, disposisi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan administrasi, maka arah sasaran implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja dapat tercapai yaitu meningkatnya pengetahuan atau pemahaman, sikap, dan perilaku kesehatan reproduksi remaja, yang pada akhirnya menghindari seks bebas, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan NAPZA.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan Repreduksi Remaja.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sailan, Manan

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.384 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.869

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kota Bau-Bau, 2) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya fisik sekolah, 3) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya proses pembelajaran; dan 4) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan survai, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di SD Kota Bau-Bau dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah membuat kebijakan ternyata cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan "top-down" daripada pendekatan "bottom-up". 2) penerimaan dana dari APBN untuk biaya fisik sekolah dalam tiga tahun terakhir rata-rata meningkat dan peningkatan itu masih kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 3) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya proses pembelajaran dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran. 4) penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru dalam tiga tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DP, Muchlis

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.811 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v2i1.874

Abstract

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi demi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Capaian Kinerja Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dasar pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas layanan serta mutu pendidikan dasar. Penelitian ini mengunakan paradigma deskriptif kuasi kualitatif dengan pendekatan Evaluasi Formatif, tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, quesioner, observasi dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) telah berada di atas rata-rata nasional. Pada aspek kualitas layanan pendidikan menunjukkan bahwa, fasilitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan tenaga termasuk kualifikasi dan standar kompetensi guru relatif belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Pada aspek peningkatan mutu dengan indikator Ujian Nasional (UN), menunjukkan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Strategi dan program percepatan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar, dapat dilakukan melalui model-model pengembangan pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, penggabungan sekolah, Sekolah Dasar Satu Atap, Sekolah Inklusi, SMP Terbuka dan Kelas Layanan Khusus. Untuk mencapai target dan standar tersebut diperlukan peningkatan kompetensi stakeholder pendidikan, membangun akses komunikasi yang efektif untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara effektif. Implikasi kebijakan tersebut berdampak kepada penataan sistem penganggaran pendidikan, peningkatan kompetensi SDM pendidikan dan penataan struktur kelembagaan pendidikan di Kota Makassar.Kata Kunci: Desentralisasi, Kebijakan Pendidikan

Page 1 of 10 | Total Record : 94