Civil Law
ISSN : -     EISSN : -
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Articles
27
Articles
AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

IMAM, ANANDA MUHAMMAD

Civil Law Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki pengaturannya sendiri, termasuk pengaturan mengenai kewarisan, khususnya mengenai kewarisan ahli waris pengganti. Pengaturan hukum kewarisan mengenai ketentuan tentang ahli waris pengganti tersebut terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan yang diatur oleh masing-masing sistem hukum, khususnya antara hukum kewarisan KUHPerdata dengan hukum kewarisan KHI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI serta apa penyebab perbedaan pengaturan tentang ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan objek yang diteliti. Jenis bahan yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.Perbandingan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan ahli waris pengganti menurut KHI adalah sama-sama menggantikan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Terdapat perbedaan tentang ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI. Di dalam KUHPerdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya seandainya masih hidup, sedangkan dalam KHI bagian ahli waris pengganti tidak sama dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang di gantikannya. Penyebab perbedaan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI terdapat pada sumber hukumnya.Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Hukum Kewarisan KUHPerdata, Hukum Kewarisan KHI.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI (Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn)

DEWI, IRMA KUMALA

Civil Law Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun sah dalam perkawinan, apabila syarat dan rukun sah dalam perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, akibat hukum adanya pembatalan perkawinan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan,dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder,dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (Library Research).Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas suami, Tergugat I mengaku duda mati, sedangkan sebenarnya adalah bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang sah bertempat tinggal di Medan hal ini diketahui dari media cetak Harian Orbit serta Isteri Tergugat I telah dataang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan meminta agar pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini ialah bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadiya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dan terhadap kutipan akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum namun tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak yang dilahirkan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 2447/Pdt.G/2015/PA. Mdn  ialah bahwa hakim dalam memutus perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yaitu baik bukti tertulis maupun bukti saksi dimana  bahwa Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat II memberikan keterangan yang tidak benar  hal ini terbukti  telah memenuhi maksud dari pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, dengan dibatalkannya perkawinan ini maka perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Kata Kunci  :Pemalsuan,Pembatalan,Perkawinan

KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE DAN KEBERATAN TENTANG PUTUSAN ARBITRASE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar)

SOEHAIYA, NINTHA

Civil Law Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sengketa dalam perdata tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan adalah dengan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas tentang “Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan Tentang Putusan Arbitrase (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar). Dalam penulisan skripsi ini dibahas permasalahan tentang Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase dan Kekuatan Hukum terhadap Putusan Arbitrase . Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat desktriptif. Dilakukan dengan melakukan data sekunder, yang berkaitan dengan arbitrase dan putusan yang terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research). Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil Penelitian dalam Skripsi ini menunjukkan Proses pembatalan putusan Arbitrase dilakukan di Pengadilan Negeri tempat dimana wilayah hukum putusan Arbitrase memeriksa dan mengadili perkara arbitrase dan Kekuatan hukum terhadap putusan Arbitrase yang menurut Pasal 60 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 bersifat final dan mengikat, ternyata tidak bersifat absolut, karena masih dapat dibatalkan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Pembatalan Putusan.

KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISENSI EKSKLUSIF MEREK DAGANG (STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 02/Pdt.G/2013/PN.Bdg)

SEMBIRING, DEDEK MULYANTA

Civil Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui perjanjian lisensi. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan ingkar janji yang dikenal dengan wanprestasi terhadap isi dari perjanjian lisensi tersebut, yang bisa saja dilakukan oleh penerima lisensi, pemberi lisensi itu sendiri selaku pemilik dari suatu merek yang terdaftar maupun pihak ketiga yang menerima lisensi eksklusif. Dalam skripsi ini, Penulis mengangkat sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif dengan permasalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif tersebut, bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif tersebut dan apa yang menjadi akibat hukum dari putusan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan study kasus. Dimana Penulis meneliti bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan maupun mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, dan memeriksa kasus yang penulis angkat menjadi permasalah dalam penulisan skripsi ini dengan mengamati putusan dari sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis sepanjang penulisan skripsi yang mengangkat sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang didapati selama proses pemeriksaan perkara atau proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Selain dengan data-data atau bukti-bukti, Majelis Hakim juga menggunakan Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan sengketa tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Lahir nya putusan dari pertimbangan Majelis Hakim tentunya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, dimana para pihak wajib untuk tunduk terhadapt putusan tersebut.  Kata Kunci : Hak atas merek, Lisensi eksklusif, Wanprestasi

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN

RIFAI, ABDUL

Civil Law Vol 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.181 KB)

Abstract

Abstrak : Inspection system at the level of the Court, including the Commercial Court to condition the three judges who examine a bankruptcy case. Changes in the condition of Indonesian justice especially by issuing Law No.. 35 of 1999 on the Amendment of the Act No.. 14 Year 1970 on Basic Provisions of the Judicial Authority contributes dissent judges who examine cases including the case of a bankruptcy in the case verdict. Differences of opinion in deciding a case is called by the term "dissenting opinion". In this study the proposed formulation of the problem arises why the dissenting opinion in the case of bankruptcy and whether the conditions required in a bankruptcy court ruling that there is a dissenting opinion. Having done the research and data collection, it is known that the onset of a dissenting opinion in the case of bankruptcy in general is due to the independence of judges in deciding cases is limited by statutory provisions. While in particular the emergence of dissenting opinion in the case of bankruptcy is due to different backgrounds of judges who examined the bankruptcy case that is the career of judges and judges ad-hoc.Syarat-requisites required in a bankruptcy court ruling that there was a dissenting opinion dissenting opinion ruling the made in the form of an attachment that contains a statement of the judge expressly Member / chairman who made the dissenting opinion, that the decision is legally binding. The attachment is an integral part of the decision text. Justices dissenting opinion must still make the decision to sign and remain bound to the sound of the ruling dictum. In this study also suggested Chief executive decision makers especially in the law-making about arrangements regarding the emergence of dissenting opinions, especially in the case of bankruptcy should be a perfect set of conditions that must be met by the trial judge if there is a dissenting opinion.   Keywords: Dissenting Opinion, case, Bankruptcy

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG INFORMASI TEKNOLOGI (IT) ANTARA CV. DHYMAS COM DENGAN PT. GAPURA ANGKASA DALAM PELAKSANAANNYA

SASMITA HSB, DIAN

Civil Law Vol 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.095 KB)

Abstract

Abstrak : The existence of the goods/ services procurement appears as part of the development process which is included to the government’s working progress. The good procurement process of goods/ services will support the development of a country due to the right use of the government budget will support the development which is resulted the economic growth. But in practice, procurement contracts for goods/ services often have problem because it violatethe regulations. There are several bad cases of the goods/ services procurement which are found with the big financial usage. It will be resulted the state losses. Keyword: The Goods and Services Procurement, agreement

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM MEMBERIKAN SANTUNAN ASURANSI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat)

ROZY, FAHRUL

Civil Law Vol 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.616 KB)

Abstract

Abstrak : Transportation has a very broad role and importance for the economic development of the nation. Developments in science and technology especially in the field of traffic and transportation, it not only provides benefits and positive influence on the behavior of people´s lives, but it can also have negative impacts, such as the emergence of problems in areas such as traffic accidents. The government through the Law. 34 Year 1964 on Road Traffic Accident Fund provides insurance benefits for victims of traffic accidents, which in this implementation is left to the PT. Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect funds from the public through donations compulsory motor vehicle owners are performed each year, and thereafter is channeled back to the community through the insurance compensation to the victim or the victim´s heirs, which aim to reduce the burden of costs due to road traffic accidents, which given the amount of compensation has been set in the Regulation of the Minister of Finance Decree No. 36/PMK.010/2008 of Great Benefit and Contribution Compulsory Road Traffic Accident Fund. Keywords: Roles and Responsibilities, Road Traffic Accidents,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENGGUNAAN LAYANAN ELEKTRONIK BANKING (E-BANKING) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (RISET PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MELATI)

SYAH, IVAN

Civil Law Vol 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.872 KB)

Abstract

Abstract  : Banking is a financial institution that provides services to its users or clients. Development of science, information and technology, providing the ease of development of the banking system itself, with the development of systems and services in order to facilitate and pamper its customers. With regard to flexibility, efficiency, and practicality. Thus was born a new method in the development of services in banking for customers, where the system is called electronic banking, or ordinary with the term e-banking which allows customers service users can make use of it, wherever and whenever, it is not limited by time with the service. As in the making of this thesis uses interviews and questionnaires and the method or approach to the type of normative legal research and field research, where research is conducted in the research done by examining library materials relating to this issue and conduct field research at Bank Rakyat Indonesia Research Field Unit as the place authors, the issues raised by the authors is how the legal protection for the use of electronic banking services are used by customers, and the responsibilities given by the bank in case of losses in the bank´s customers for their negligence. So through this paper is expected to be useful for the protection of the general public so that customers become more secure. In the development that occurs does not eliminate the possibility of cracks commonly used to make profits themselves by parties who are not responsible. And in the end the bank as a provider of e-banking is also trying to provide the best service, remedy efforts to protect its customers. However, in case of loss due to the bank or the efforts of others, the legal options available to customers are: 1. Through the efforts of peace or a complaint to the bank, and 2. Through mediation or the courts as a last resort to do by the customer if the effort pesuasif on the first attempt felt failed. Keyword  : Bank, Customer, Elektronic Banking

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN DENGAN WADAH TENAGA KERJA LUAR HUBUNGAN KERJA (TK-LHK) BINAAN KANTOR PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN

BASTANTA, MEHAGA

Civil Law Vol 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.645 KB)

Abstract

ABSTRAK : Regulation of Labor and Transmigration Minister of Republic of Indonesia Number : Per-/24/Men/VI/2006 concerning the implementation program of Social Security for Labor outside job relation tells that social security program can do directly by each labor or coordinated by agent. Based on these condition, PT. Jamsostek (Persero) Branch of Medan  makes a mutual agreement between PT. Jamsostek (Persero) and agent based by the purpose of title this writing. Writer concludes that the implementation of mutual agreement between TK-LHK and PT. Jamsostek (Persero) branch of Medan has implemented effectively. This was indicated by implementation of mutual agreement in which of 80 registered agents from May 2007 until October 2012, and just only 10 agents had been non active; dispute forms of mutual agreement or wanprestation  by agents such as embezzlement of premium and not having goodwill of this mutual agreement; so forms of solution which are implemented by PT. Jamsostek (Persero) Branch of Medan are mutual deliberation and could be continued to the public court if both of parties are not agreement and do not extend the mutual agreement; mutual agreement could be ended by on the due date, by force majeure and both of parties agree to terminate the mutual agreement. Keywords : Mutual Agreement, TK-LHK, Jamsostek, Agent

KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINANA FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

ARIEF, MUHAMMAD

Civil Law Vol 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.329 KB)

Abstract

Abstrak : Fiduciary Creditor receiver position is as a Preferred Lender. This right is not clear because of the bankruptcy or liquidation of the Borrower Lender Fiduciary. Preferred Creditors (Secured Creditors) in Bankruptcy Creditors usually called Separatists. Creditor Beneficiary Creditor Fiduciary Separatists very concerned as it may execute their rights as to avoid bankruptcy. Regulations in the field of Law and Bankruptcy Fiduciary current was less provide legal protection against creditors Recipient Fiduciary. Method of approach used in this thesis is legal. Based on the research results penulisn is in Article 56 of Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy states that the rights of creditors separatist execution as referred to in Article 56 Paragraph (1) of the Bankruptcy Act is suspended for a period not exceeding 90 (ninety) days from the date of declaration putuisan bankruptcy. If the verification meeting beralrut-soluble and future insolvency be delayed beyond a period of 90 (ninety) days after the decision of bankruptcy, creditor´s rights can begin to implement the separatists to become involved pending execution. This poses a risk to the creditors of the insured fiduciary considering the goods as collateral in the form of movable property is no longer on debitors Keywords: The debtor, creditor, fiduciary, Bankruptcy