Published by
ISSN : -     EISSN : -
Articles
40
Articles
E-Government: Studi Pendahuluan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sragen

Darmawan, Ikhsan ( Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia E-mail: ikhsan_darmawan@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.821 KB)

Abstract

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pertama, Kabupaten Sragen sampai tahun 2008 telah meraih sejumlah penghargaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Kabupaten Sragen termasuk salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan jaringan egovernment sampai ke tingkat desa. Paper ini merupakan studi pendahuluan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sragen dengan menggunakan e-government. Pembahasan paper ditekankan pada substansi, implementasi, dampak, dan faktor pendukung keberhasilan dari kebijakan e-government di Kabupaten Sragen. Kata Kunci: E-government, Local Government, Sragen

Dukungan E-government dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah : Kasus Best Pratice dari Sejumlah Daerah di Indonesia

Junaidi, Junaidi ( Jurusan Ilmu administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Jl. Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir E-mail: Junaidiakas@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.89 KB)

Abstract

Pemerintah daerah telah banyak melakukan berbagai upaya peningkatkan kualitas pelayanan publik selama otonomi daerah berlangung. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e-government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Dari Pengamatan selama ini, Beberapa daerah menunjukkan kinerja pengembangan e-governmentnyacukup baik, namun beberapa daerah lain baru memahami penerapan e-government hanyalah sebatas membangun website. Bahkan website yang ada pun jauh dari kesan informatif. Tulisan ini mencoba mendiskripsikan dua aspek. Pertama, Potret dari beberapa Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang dianggap berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-government. Pemda tersebut antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen dan Kota Yogyakarta. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pengembangan e-government dalam mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah dan upaya kedepannya. Belajar dari beberapa pemda yang telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatn TI, ada 4 faktor dominan yang menjadi pendukung keberhasilannya yaitu Adanya political will Kepala Daerah, adanya blue print atau master plan pengembangan e-government, Manajemen perubahan dan adanya Partisipasi Masyarakat. Kata Kunci: e-government, kualitas pelayanan publik, otonomi daerah, best pratice

Best Practice Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Suwatin, Suwatin ( Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan – Lembaga Administrasi Negara E-mail: suwatin.miharti@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.459 KB)

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang semakin global seiring dengan berjalannya proses globalisasi di segala bidang kehidupan. Malangnya, permasalahan kemiskinan ini semakin parah dialami oleh negara berkembang (World Bank Report, 2008) di mana Indonesia termasuk di dalamnya.Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia baik nasional maupun daerah telah melakukan berbagai upaya dengan berbagai pendekatan.Namun demikian tidak sedikit yang mengalami ketidak-optimalan hasil capaian sementara itu dari sekian banyaknya kegagalan terdapat beberapa praktek yang dapat dijadikan percontohan (best practice), utamanya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Terkait dengan kenyataan tersebut, paper ini mengulas beberapa best practice pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan issue kemiskinan yang saat ini berkembang. Best practice dideskripsikan mulai pendekatan yang digunakan, upaya-upaya yang dilakukan, hingga tingkat keberhasilannya di daerah tersebut. Kata Kunci: Best Practice, Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Daerah

Analisis Penulusuran Anggaran APBD Provinsi Banten di Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia

Maulana, Delly ( Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik, Universitas Serang Raya Serang, Banten E-mail: dellymaulana@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.795 KB)

Abstract

Saat ini kenaikan pencapaian target pembangunan sumber daya manusia Provinsi Banten tidak terlalu signifikan. Hal terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten pada tahun 2010 hanya mencapai 70,06. Dan jika dibandingkan dengan standar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional pada tahun 2010, yakni sekitar 71,76 maka IPM Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan Standar IPM nasional tersebut. Kondisi tersebut jelas dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya ketersediaan anggaran serta pemanfaatan anggaran yang bersumber dari APBD. Apakah masih di dominasi oleh belanja aparatur atau belanja publiknya. Metode analisis yang dilakukan oleh penulis adalah menulusuri penyerapan dan pemanfaatan anggaran, serta mencoba untuk mengevaluasi dampak dari program-program yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat di Provinsi Banten. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa penyerapan realisasi anggaran agenda pembangunan SDM masyarakat Banten secara keseluruhan mencapai 95,7 persen dari target anggaran. Dalam rangka memaksimalkan peran anggaran dalam merealisasikan agenda pembangunan SDM masyarakat di Provinsi Banten maka yang harus perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : Pertama, Pemerintah Daerah dan DPRD harus berkomitmen untuk meningkatkan anggaran melalui APBD dalam rangka percepatan pembangunan SDM masyarakat Banten; Kedua, SKPD-SKPD yang berkaitan dengan leading sector pembangunan SDM masyarakat harus menekankan kebijakan peningkatan SDM masyarakat di Kabupaten-Kabupaten yang masih di bawah standar IPM Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Kata Kunci : Kinerja, Anggaran, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kebijakan Populis Pemerintah Kabupaten Bantul

Wibawa, Samodra ( Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Bulaksumur Jogja 55281 E-mail: samodra03@yahoo.com, ahmadjuary@gmail.com ) , Juwari, Ahmad ( Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Bulaksumur Jogja 55281 E-mail: samodra03@yahoo.com, ahmadjuary@gmail.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.167 KB)

Abstract

Makalah ini menguraikan dan menjelaskan kebijakan Pemkab Bantul tahun 2003-2010 yang menguntungkan rakyat kecil (pro poor). Sebelumnya diuraikan apa itu millenium development goals (MDG), yang merupakan konteks dari kebijakan Pemkab Bantul. Apa saja kebijakan-kebijakannya, bagaimana diimplementasikan, apa hasil dan dampaknya bagi rakyat (masyarakat menengah ke bawah)? Apakah manfaat itu memang sebegitu besar, sehingga masyarakat Bantul memilih Idham Samawi sebagai bupati untuk periode ke-dua dan bahkan kemudian memilih isterinya untuk jabatan tersebut pada periode sesudahnya? Selain itu makalah ini juga menyoroti beberapa kelemahan bupati, seperti “penyunatan” dana gempa yang diaku sebagai kearifan lokal. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap “diskresi” semacam ini? Kata-kata kunci: Kebijakan pro rakyat, kesejahteraan, pilkada, diskresi

Pembangunan Desa Berbasis Komunitas (Kasus Di Propinsi Banten)

Sjafari, Agus ( Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pakupatan-Serang, Banten E-mail: agusjafari@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.27 KB)

Abstract

Indonesia as an archipelagic country is a rich country with enormous natural resources, whether land resourcesand marine resources are very abundant. Geographic location and wealth of resources that should be developedfor the welfare of the community. Seeing such objective conditions, it´s time when the development process inIndonesia is more focused on an agricultural-based development that emphasizes the empowerment of rural communities. The concept of development which has been more focused on the development of urban areas isextremely degraded. This is caused by rapid population growth. Attention to rural development which focuses onthe process of renewal of natural resources becomes a necessity that can not be circumvented. Resources in the village is actually very large, but because there is no partiality of government to invest in rural villages finally getting left behind. In the end the massive urbanization of the villagers to urban areas. Therefore it is logical ifthere is a reorientation of an agrarian-based development that can memberdayaan villagers. Banten Province as one of the new province in Indonesia is an area that needs to get priority-based agricultural development. Theobjective of Banten has an area of three-quarters of its territory located in rural areas. Thus, in an objectiveregion has a very big agricultural potential which is currently completely untapped. Thus one of the strategies of development that needs to be done to optimize the potential of agrarian owned Banten Province through the construction of model villages with community-based society. Rural community development model can beassessed in terms of economic and social empowerment of the community in Banten Province. Keywords: rural development, community

Manajemen Sinergitas untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Wahyuningsih, Rutiana Dwi ( Jurusan Ilmu administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta E-mail: rutiana.uns@gmail.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.108 KB)

Abstract

Artikel ini menyajikan inovasi pemerintah kota Surakarta dalam membangun sinergitas antara pilar pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Prinsip yang dipakai adalah (1) product management, menghasilkan produk yang unggul, dan kompetitif; (2) branding management, mengelola hasil/produk kota yang mencerminnkan karakter kota; (3) dan customer management, membuat orang ingin kembali ke kota Surakarta untuk membelanjakan uangnya . Inovasi cara berpikir untuk pengembangan kota adalah (1) From top down to partnership/participatory, menekankan partisipasi stakeholder dibandingkan perintah dari pemerintah saja; (2) From bureaucratic style to entrepreneurial mindset, menekankan pola berpikir kreatif diantara para SKPD dan pro aktif mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat; (3) From procedural attitude to end-result oriented, Perubahan dari cara berpikir yang lambat dan berbelit, kepada pola pikir yang responsif terhadap peluang dan berorientasi pada kemanfaatan yang diterima masyarakat, (4) From partial handling to integrative solution, Perubahan dari cara berpikir yang sektoral, parsial, kepada pemikiran yang komprehensif, sinergis. Hal yang dibangun adalah bagaimana memberikan kenyamanan pada orang datang kekota Surakarta, mulai dari pelayanan publiknya, transportasi, penginapan, kuliner, dan keramahan masyarakatnya. Konsep lokal yang diyakini untuk mengelola kota adalah “saiyeg saekopraja”, yaitu bersama-sama mengelola Kota, bukan hanya dari Walikota atau pemerintah, tetapi kota ini adalah milik bersama rakyat Surakarta Kata Kunci: governance, sinergi, ekonomi kerakyatan

Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali

Hidayat, Dayat ( Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I – Lembaga Administrasi Negara Jl. Kiarapayung KM 4.7, Jatinangor, Sumedang E-mail: kang_dayat@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.243 KB)

Abstract

Model pemberdayaan yang diperkenalkan oleh Pemerintah (Pusat) telah banyak digulirkan melalui berbagai kebijakan, terutama melalui program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang dilakukan pemerintah pasca krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Sebagaimana hasil evaluasi dan pengamatan berbagai kalangan termasuk lembaga-lembaga penelitian baik nasional maupun internasional, disinyalir bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut belum efektif, selain kurang mengena pada sasaran, mekanisme pemberdayaan yang dilakukanpun ternyata dituduh kurang tepat. Makalah ini berupaya menghasilkan rumusan konsep model hipotesis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah. Kegiatan penelitian ini dilakukan di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Badung (Provinsi Bali). Berdasarkan temuan empirik sebagaimana dipaparkan terdahulu, dari keseluruhan program pemberdayaan yang diluncurkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, terdapat program yang berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat, namun di sisi lain terdapat pula program pemberdayaan yang tidak berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat. Secara hipotetik dapat dikatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan di samping ditentukan oleh dimensi struktural masyarakat dan kultural masyarakat, juga ditentukan oleh manajemen pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini, pola manajemen pemberdayaan yang lebih menekankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat nampak lebih berhasil membangkitkan partisipasi ketimbang yang diintroduksikan secara top down Kata Kunci: governance, sinergi, ekonomi kerakyatan

Pelayanan Gratis Untuk Masyarakat Miskin di Kota Tangerang

Wibawa, Samodra, Harprayudi, Aryo Dwi

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.592 KB)

Abstract

Makalah ini membahas kebijakan Pemkot Tangerang dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang pro poor berupa Kartu Multiguna. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit. Namun dalam pelaksanaannya seringkali warga miskin masih dipungut iuran dan tidak memperoleh kamar rumah sakit. Kebijakan pro poor yang lain adalah program 1000 Posyandu, di mana di setiap RW disediakan satu-dua posyandu lengkap dengan fasilitas operasionalnya. Pemegang Kartu Multiguna juga dapat bersekolah secara gratis. Dalam hal ini Pemkot membangun sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan kualitas guru pengajar. Hasilnya tingkat kelulusan anak sekolah mencapai hampir 100%. Untuk lebih memperbaiki pelayanan di kedua bidang ini, penulis merekomendasikan perlunya inspeksi rutin, disediakannya kamar tersendiri bagi warga miskin di setiap rumah sakit dan perlunya Pemkot lebih responsif terhadap rerhadap laporan yang mereka terima. Kata-kata kunci: pelayanan masyarakat, inovasi, pro poor, kesehatan, rumah sakit, posyandu, pendidikan

Complain Management sebagai Wujud Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah

Arenawati, Arenawati ( Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pakupatan-Serang, Banten E-mail: arenawatip@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.182 KB)

Abstract

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Otonomi Daerah dengan azas desentralisasi yang dianutnya bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam tugasnya sebagai penyedia pelayanan penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan azas pelayanan, seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban. Namun pada kenyataannya penyelenggara pelayanan publik seringkali mengabaikan azas-azas tersebut. Banyak masyarakat yang harus kecewa atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Penyelenggara pelayanan publik di daerah telah memberi kesempatan masyarakat untuk memberi saran lewat kotak pos, atau telepon interaktif sekedar hanya untuk dikatakan bahwa mereka aspiratif. Sebagian besar penyelenggara pelayanan tidak memanfaatkan komplain yang disampaikan untuk dikelola sebagai masukan penting guna perbaikan organisasi. Mengelola komplain bagi penyelenggara pelayanan publik di daerah adalah sangat penting di era otonomi daerah , karena salah satu prinsip otonomi daerah adalah otonomi yang bertanggungjawab, dimana wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Agar komplain dapat memperbaiki kinerja organisasi, maka beberapa hal perlu dilakukan diantaranya : merubah pandangan dan budaya organisas terhadap komplain, melakukan tindakan melalui pendekatan mekanistis dan pendekatan organis, menerapkan manajemen komplain dari Wensminster Social Service Department. Kata Kunci : Akuntabilitas, Complaint Management, Pelayanan Publik