e-JLAN
ISSN : -     EISSN : -
E-Journal of Laboratorium Administrasi Negara.
Articles
40
Articles
DINAMIKA POLITIK LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH

Ismanto, Ignatius ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang, Banten E-mail: ign.ismanto@uph.edu )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.095 KB)

Abstract

Desentralisasi politik telah membawa dampak yang menarik bagi perubahan dan dinamika politik di daerah. Pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi subyek intervensi pemerintah pusat. Bahkan, Kepala daerah dan DPR-D kini dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses pemilu yang lebih demokratis. Kebijakan desentralisasi yang berkembang di tengah liberalisasi politik telah memungkinkan proses rekruitmen politik di daerah yang semakin terbuka bagi partisipasi masyarakat. Liberalisasi politik telah menempatkan partai politik memainkan peran sentral dalam proses rekruitmen politik di daerah. Ironisnya, desentralisasi politik justru diikuti oleh menguatnya.sistem kepartaian yang sentralistik, yang hanya membuka peluang bagi intervensi elitelit politik nasional di daerah. Bahkan, desentralisasi politik tidak didukung oleh kapasitas politik lokal yang kuat. Partai yang memainkan peran strategis dalam memperkuat demokrasi justru telah gagal dalam membawakan aspirasi konstituen, sebagaimana tercermin dari maraknya fenomena praktek-praktek korupsi politik di daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuka peluang bagi calon independen merupakan alternatif dalam mendukung pendalaman demokrasi. Namun, pilkada perorangan itu akan efektif bila ditopang oleh restrukturisasi sistem pemilu legislatif yang lebih responsif kepada konstituen. Bahkan, pelembagaan partai lokal dapat menjadi alternatif bagi penguatas kapasitas politik lokal. Kata Kunci: desentralisasi politik dan politik lokal.

Aplikasi Prinsip-Prinsip RIA dalam Formulasi Peraturan Daerah

Wicaksana, Kristian Widya

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.762 KB)

Abstract

One of the implementations of good governance can reflected in the capability of Pemda in producing good regulations. In public administration science, such capability is often referred to as good regulatory governance. This means that people as taxpayers deserve quality service from local government, one of them is through local regulation that benefits the people. It is because of this that we need to idetify some effective guidelines that could direct local government in issuing regulations. One of the guidelines is called Regulation Impact Assessment (RIA). RIA is a policy evaluation tool that would systematically assess the positive and negative influence of a particular policy being curently proposed (Asian Development Bank, 2003). RIA has several principles, among others are Principle of Neutrality in Competition, Principle of Effective Minimum Regulatory Needs, Principle of Participation and Transparancy, and Principle of Budget-Interest Effectiveness. Key words: Governance, Regulation and Democracy

Otonomi Daerah Dan Perda-Perda Bias Agama

Silaen, Victor ( Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UPH Tangerang, Banten E-mail: victorsilaen@gmail.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.137 KB)

Abstract

Perubahan politik pasca-Soeharto yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi politik ditandai dengan maraknya peraturan daerah (perda) bias agama di sejumlah daerah. Di satu sisi, kemunculan perda-perda tersebut merupakan ekses dari kebijakan Otonomi Daerah, sementara di sisi lain merupakan dampak dari demokratisasi yang bergulir deras di berbagai aras dan aspek kehidupan. Dari perspektif hukum, perda-perda tersebut sangat perlu dikritisi karena sebagian substansinya cenderung bertentangan dengan perundangan dan peraturan di atasnya. Sementara dari perspektif politik, substansi perda-perda tersebut juga dinilai banyak yang melanggar hak asasi manusia, dan karena itu juga merupakan antitesis dari perkembangan politik Indonesia yang semakin modernis. Berdasarkan itu maka diragukan jika kebijakan Otonomi Daerah di sejumlah daerah yang ditandai dengan maraknya perda bias agama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kata Kunci: otonomi daerah, peraturan daerah, bias agama.

Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Implementasi CSR

Firdaus, Muhamad Azis ( Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. KH Soleh Iskandar KM 2 Kota Bogor E-mail: muhamadazisfirdaus@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.197 KB)

Abstract

Konsep Corporate Social Responsibilty (CSR) masih dianggap sebagai bagian kegiatan sosial untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar, hal ini menyebabkan perusahaan yang beroperasi hanya di daerah tertentu saja merasa tidak memiliki keharusan dalam melakukan kegiatan CSR. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola daerahnya untuk kepentingan masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah daerah juga memiliki Keterbatasan yang hal ini dapat menyebabkan pembangunan pada beberapa sektor tertunda atau perkembangannya lambat. Otoritas daerah melalui kebijakan publiknya dapat mengarahkan pembangunan daerah dengan melibatkan sektor swasta (Private) untuk kesejahteraan masyarakat (Public Private Partnership/PPP). Salah satu kemitraan yang dapat dilakukan adalah kemitraan dalam membangun SDM di daerah. Melalui otoritas yang dimilikinya, pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan swasta untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di daerah (terutama masyarakat asli daerah tersebut), sehingga kebutuhan SDM di daerah dapat tersedia secara berkesinambungan, dengan keahlian yang memang dibutuhkan oleh private sector atau oleh pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung dapat menekan laju urbanisasi atau migrasi penduduk. Beberapa kondisi yang perlu di perhatikan dalam kemitraan ini, diantaranya adalah kondisi yang saling menguntungkan, data-data demografi dan lainnya yang up to date, serta rencana pembangunan yang disosialisasikan secara baik kepada sektor swasta. Dengan diketahuinya rencana pembangunan tersebut, maka dapat diketahui rencana kebutuhan SDM serta kualifikasi dan spesifikasinya, yang hal ini dapat disupply oleh sektor swasta, melalui kegiatan atau program-program CSR. Sehingga Program CSR yang dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan SDM di daerah yang bersangkutan. Kata Kunci: csr, pemerintah, swasta, kemitraan dan sumber daya manusia.

Dari Birokratis Menjadi ”Biro Jasa”: Contoh Kota Jerman

Wibawa, Samodra ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Jogja 55281 E-mail: samodra03@yahoo.com, samodra@ugm.ac.id )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.56 KB)

Abstract

Jerman bukanlah negara pioneer dalam hal pembaharuan atau reformasi birokrasi. Penyebabnya barangkali adalah: negeri ini lebih makmur, sistem hukumnya lebih kompleks, dan ideologinya lebih sosialis/kekeluargaan dibandingkan para negara pembaharu Anglo Saxon. Namun pemerintah kota-kota Jerman pada awal 1990-an mulai melakukan perombakan sistem birokrasinya menuju “biro jasa”, lebih ramah kepada “konsumen” dan meninggalkan wajah buruknya sebagai suatu “sistem ketidakbertanggungjawaban yang terorganisir”. Mengapa mereka melakukannya? Bagaimana ini semua dilakukan? Kepada siapa mereka belajar? Bagaimana belajarnya? Bagaimana memulai perombakan itu? Apa hasilnya? Apa saja kekuarangan atau kelemahannya? Makalah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk dijadikan bahan pembanding dan pelajaran bagi para bupati dan walikota di Indonesia pada khususnya serta gubernur, menteri dan presiden pada umumnya dalam menyempurnakan birokrasi mereka. Kata kunci: reformasi birokrasi, Jerman, biro jasa, sosialis.

Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bengkulu, (Penguatan Ekonomi Lokal Wilayah Pesisir)

Djamil, Masyhudzulhak ( Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor E-mail: masydk@gmail.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.972 KB)

Abstract

Otonomi daerah pada hakikatnya adalah sebagai suatu upaya Pemerintah Pusat mempercepat laju pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat yang berada didaerah. Namun realitasnya laju pembangunan didaerah masih banyak terdapat kendala dan permasalahan diantaranya belum mampunya Pemerintah daerah menterjemahkan secara optimal isi dan hakikat dari Otonomi daerah. Di Provinsi Bengkulu usaha mikro,kecil di wilayah pesisir berjumlah 3.471, dari 8.592 usaha mikro dan kecil. Dalam mengerakan perekonomi daerah UMK sangat signifikan mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Jumlah yang cukup besar tersebut, suatu kelompok yang strategis dalam menentukan laju pembangunan ekonomi. Dan terbukti Usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) telah mampu bertahan terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997/1998. Cukup besarnya jumalah UMK dan kuatnya daya tahan dalam menghadapi krisi ekonomi moneter, sudah saatnya Pemerintah Daerah memberdayakannya dengan cara mengalang kerjasama, memberikan peluang yang lebih besar dalam pertumbuhaan usahanya. Potensi UMK (usaha mikro dan Kecil) di Provinsi Bengkulu dapat menjadi basis ekonomi daerah yang memberikan kontribusi terhadap sumbangan ekonomi wilayah atau PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan dalam pengelolaan Usha Mikro,Kecil yaitu; efektifitas pengaturan dan efisiensi pemanfaatannya, yang tetap mempertimbangkan daya dukung wilayah pesisir. Kata Kunci: Otonomi, Ekonomi Lokal, Wilayah Pesisir.

Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Di Provinsi Banten

Anzar, Dahnil ( Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM.4 Serang, Banten E-mail: dahnilanzar@yahoo.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.597 KB)

Abstract

Political Actor has significant role for made parties financial statement and created accountability, based that understanding, these research used phenomenological method and observed political parties financial statement. Political parties in Banten made a financial statement as a reason for avoided from penalty, not as effort for creating transparency and accountability. The financial statement did not describes a real activities of political parties, many transaction not recorded in financial statement, it according to evidences found by auditor. Kata Kunci: partai politik, transparansi, akuntabilitas, laporan keuangan

Urgensi Public Service Motivation Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima

Syamsir, Syamsir ( Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Hamka, Air Tawar Padang E-mail: syamsirsaili@yahoo.com ) , Embi, Muhamad Ali ( Fakulti Kerajaan, Undang-undang, dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia Kampus UUM, Sintok, Kedah-Darul Aman E-mail: ali@uum.edu.my )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.909 KB)

Abstract

Pada hakikatnya PNS adalah orang-orang pilihan dan pengemban tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada semua warga negara. Namun dalam kenyataannya banyak indikasi bahwa sebahagian besar PNS tidak mampu memberikan pelayanan yang prima tersebut kepada warga negara secara optimal. Diasumsikan bahwa hal ini antara lain erat kaitannya dengan motivasi yang rendah/buruk untuk memberikan pelayanan publik pada saat mereka direkrut dan diseleksi menjadi PNS bahkan setelah menjadi PNS. Makalah ini mencoba untuk mendiskusikan persoalan ini berdasarkan perspektif teori Public Service Motivation dalam konteks PNS di Indonesia dan memberikan alternatif untuk mengatasi masalah “penyakit” PNS tersebut di atas dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima di kalangan PNS pada masa yang akan datang. Uraian dalam makalah ini dibuat berdasarkan studi literature dan analisis berbagai hasil kajian para peneliti pada berbagai instansi pemerintah di Barat. Public Service Motivation (PSM) sering didefinisikan sebagai kecenderungan seorang individu dalam merespons motiv yang biasanya terdapat dan menjadi ciri khas lembaga dan organisasi publik. Teori PSM bisa memainkan peranan penting, secara teori dan praktis, dalam manajemen pelayanan publik. Teori ini mengesankan bahwa pekerjaan publik seharusnya dipandang sebagai pemenuhan panggilan jiwa dan tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan semata-mata. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Motivasi Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan Prima

Kajian Best Practice Inovasi Pemerintah Kabupaten Garut : Menikah Dan Menanam Pohon

Soehartono, Octa ( Lembaga Administrasi Negara E-mail: octasoehartono@yahoo.co.id, fitria.rizky@gmail.com ) , Fitria, Rizky ( Lembaga Administrasi Negara E-mail: octasoehartono@yahoo.co.id, fitria.rizky@gmail.com )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.943 KB)

Abstract

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah baik dalam tataran Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini sangat penting untuk diimplementasikan dimana salah satu agenda tersebut adalah penerapan Otonomi Daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu strategi untuk menghadapi era baru dengan menghasilkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, konsisten, terintegrasi, dan responsive secara berkesinambungan. Maka diperlukan Pemerintah Daerah yang dapat menghasilkan kebijakan dan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah masalah kependudukan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup penduduk yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam bahasan kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi masalah berupa adanya tekanan penduduk yang sangat tinggi terhadap lahan kritisnya. Hal ini menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten dengan lahan kritis terluas di Propinsi Jawa Barat yaitu 89.917 Ha. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga menghadapi masalah tingginya angka perkawinan dan perceraian dimana dalam kurun waktu setahun terdapat 27 ribu pasangan yang menikah. Ini tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Karena itulah, Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan berupa kewajiban menanam pohon bagi warganya yang menikah dan bercerai. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemulihan lahan kritis sekaligus mengontrol tingkat pernikahan dan perceraian di wilayah Kabupaten Garut. Kata kunci: Reformasi birokrasi, otonomi daerah, lahan kritis, pernikahan dan perceraian

Pengaruh Budaya Kerja Etnik terhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat)

Frinaldi, Aldri ( Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Hamka, Air Tawar Padang E-mail: alfrinaldi@gmail.com ) , Embi, Muhamad Ali ( College of Law, Government, and International Studies, Universiti Utara Malaysia Kampus UUM, Sintok, Kedah-Darul Aman E-mail: ali@uum.edu.my )

e-JLAN Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
Publisher : e-JLAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121 KB)

Abstract

Keberanian dan Kearifan salah satu bentuk budaya kerja yang dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima di daerah. Keberanian diartikan dorongan yang kuat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memikul resiko dampak pengambilan keputusan dalam berbagai situasi, sedangkan kearifan mengacu pada kebijaksanaan dalam bertindak dengan pertimbangan matang untuk kepentingan umum. Penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh budaya kerja etnik terhadap budaya kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam pelayanan publik yang prima. Temuan penelitian menunjukkan kecenderungan masih kuat pengaruh budaya etnik terhadap PNS di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga berpengaruh kepada keberanian dan kearifan dalam pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan upaya perubahan budaya kerja PNS pada organisasi pemerintah daerah, yang dapat dilakukan dengan perpaduan budaya kerja yang ditetapkan Pemerintah, budaya kerja etnik positif dan budaya kerja berdasarkan ajaran agama guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima. Kata Kunci: budaya kerja, budaya kerja etnik, pegawai negeri sipil, perpaduan budaya kerja.