cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2014)" : 11 Documents clear
METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Subarman, Munir
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8637.565 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.395

Abstract

Al-Syatibi (w. 790/1388) mengembangkan metode induksi untuk menafsirkan nas al-Qur’an berdasarkan prinsip maqasid al-syari’ah. Menurutnya, nas-nas al-Qur’an harus diteliti secara mendalam dengan mempelajari nas-nas zanni yang memiliki kandungan yang sama. Nas-nas tersebut dapat dikatakan memiliki kepastian (qat’i) jika dipahami secara kolektif. Pembuktian induksi yang diperkenalkan al-Sya>tibi berasal dari berbagai sumber, mulai dari al-Qur’an dan Sunnah hingga ijma’, qiyas dan bukti-bukti kontekstual (qara‘in al-ahwal) yang digabungkan untuk mengklasifikasi sebuah persoalan. Misalnya kepastian tentang wajibnya salat fardu tidak semata-mata ditunjukkan oleh ayat al-Qur’an, tetapi harus bersama-sama dengan sejumlah bukti lain yang saling berkolaborasi untuk mendukung pemahaman bahwa perintah dalam firman Allah tentang salat tersebut menunjukkan wajib, seperti adanya ayat-ayat lain yang memuat tentang pujian terhadap orang yang mengerjakan salat dan celaan terhadap orang yang meninggalkannya. Kebersamaan dalil-dalil inilah yang menghasilkan suatu kepastian bagi kita tentang wajibnya salat.
METODOLOGI IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER (Telaah atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi) -, Maulidi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9693.957 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.396

Abstract

Adagium “al-isla>m sa>lih li kulli zaman wa makan” mengindikasikan bahwa hukum (fikih) sebagai bagian dari syariat Islam harus memiliki relevansi sesuai tempus dan locus, sehingga tidak terjadi inefektifitas hukum di tengah kehidupan masyarakat. Untuk menjawab problematika fikih yang terus berjalan, diperlukan gagasan tajdid al-fiqh sekaligus tajdid usul fiqh sebagai metodologinya dengan berbagai pendekatan yang komprehensif dan integratif. Salah satu pelopor gagasan tersebut adalah Yusuf al-Qaradawi, intelektual muslim kontemporer asal Mesir.  Dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan beberapa hal: Pertama, metodologi ijtihad kontemporer Yusuf al-Qaradawi sebenarnya modifikasi dari metodologi ijtihad ulama sebelumnya, seperti al-Ghazali, al-Izz dan as-Syatibi, terutama dalam pembahasan maslahah dan maqasid al-syari’ah. Kedua, al-Qarad}awi melakukan modifikasi dan rumusan konseptual baru, seperti ijtihad intiqa’i/tarjihi, ijtihad insya’i/ibda’i, taqnin al-fiqh berbasis ijtihad jama’i. Ketiga, al-Qaradawi bermazhab moderat, mengintegrasikan antara nass (wahyu) dan waqi’ (realita) berbasis maslahah dan maqasid al-syari’ah.
IJTIHAD KONTEMPORER: HAJI DI TIGA BULAN (Upaya Menemukan Solusi atas Problematika Antrian Haji di Indonesia) -, Masyhud
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4750.894 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.400

Abstract

Waktu pelaksanaan ibadah haji atau miqat zamani selama ini hanya dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 bulan Zulhijjah,  sebagaimana yang  pernah  dilakukan  oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan berbagai problem, seperti perluasan tempat-tempat ibadah dan termasuk kuota haji. Cara untuk mengatasinya adalah ada keberanian untuk melakukan ijtihad yaitu menambah jumlah hari pelaksanaan haji dalam tiga bulan yaitu Syawall, Zulqa’dah dan Zulhijjah dengan berpedoman pada ayat “al-hajju asyhurun ma’lumat”. Karena itu keberanian untuk melakukan reaktualisasi  terhadap pesan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 197 dan 189 harus dilakukan, misalnya melalui pendekatan kajian usul fiqh dengan menggunakan makna mantuq–mafhum, ‘am–khas}; menggunakan kaidah al-maslahah dan kaidah fiqhiyyah, serta ‘illah hukum. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa hukum haji di tiga bulan adalah syah berdasarkan ijtihad tersebut. Manfaat haji di tiga bulan tentu  sangat  banyak antara lain: (1) menyalurkan secara tepat antrian haji yang mengalami stagnasi, karena dalam satu tahun dapat dilaksanakan tiga tahapan, (2) tidak membingungkan  para  calon jama’ah,  dan  (3)  Kementerian Agama diuntungkan dengan ringannya pengelolaan haji.
REKONSTRUKSI HAK IJBAR WALI (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah) Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.401

Abstract

Beberapa negara muslim dunia telah melakukan perubahan di bidang hukum keluarga, salah satunya adalah konsep hak ijbar wali dalam pernikahan. Hal ini disebabkan karena konsep hak ijbar wali yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama di masa lalu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Teori perubahan hukum dan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bisa menjadi solusi bagi problematika yang berkembang di negara-negara muslim dunia saat ini. Teori ini menjawab mengapa konsep wali dengan hak ijbar -nya berbeda antara negara muslim satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa setiap negara mempunyai latar belakang kultur, budaya, sosio-politik dan sosio-historis yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sebuah produk hukum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat argumentasi yang menyetarakan hak memilih calon mempelai antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ada hak ijbar dan intervensi wali di dalamnya. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial yang terjadi pada masyarakat.
Hadhanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak Supardi, Supardi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3331.418 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.2959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman fikih h}ad}a>nahdan tanggung jawab perlindungan anak dan menganalisis pengaruh pemahaman fikihhadanah terhadap tanggung jawab perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan padamasyarakat RT.02 RW.05 Sudimara Timur Ciledug Kota Tangerang Banten.Populasi berjumlah 94 rumah tangga yang terdiri dari ayah dan ibu. Sampelpenelitian 50 orang dengan rincian 25 orang berstatus ayah dan 25 orang bestatusibu. Instrumen pengumpul data pemahaman fikih hadanah menggunakan tes pilihanganda dengan lima pilihan, sedangkan tanggung jawab terhadap perlindungan anakmenggunakan angket skala Likert dengan lima pilihan. Hasil penelitianmenunjukkan adanya tingkat pemahaman fikih h}ad}anah dan tanggung jawabperlindungan anak yang tinggi dan memuaskan; dan terdapat pengaruh pemahamanfikih hadanah terhadap tanggung jawab perlindungan anak. Pengaruh pemahamanfikih hadanah terhadap perlindungan anak sebesar 36%. Tinggi rendahnya tanggungjawab terhadap perlindungan anak dipengaruhi oleh pemahaman fikih hadanah.Orangtua diharapkan menyadari pentingnya hadanah dan perlindungan anak agardapat mengembangkan bakat, minat, potensi dan kemampuan anak secara optimal.
Pemidanaan dalam Norma-Norma Hukum Jinayah Perspektif Hak Asasi Manusia Munajat, Makhrus
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2927.626 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3157

Abstract

Hukum pidana Islam selalu diperdebatkan dari segi nilai-nilainya dalam sendi kehidupan masyarakat. Hukum pidana Islam oleh sebagian pihak dikatakan sebagai produk hukum yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), terutama ketika berbicara tentang hukuman qisas bagi pembunuh, hukuman rajam bagi pezina, hukuman potong tangan bagi pencuri dan hukuman mati bagi murtad. Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam adalah ketinggalan zaman (out of date) dan tidak humanis. Kesan seperti itu muncul disebabkan karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara utuh. Kajian ini membahas aspek-aspek pemeliharaan HAM dalam hukum pidana Islam untuk meyakinkan bahwa hukum pidana Islam diterapkan dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan dengan menerapkan dua prinsip, yaitu pertama, hukum asal (al-ahkam al-asliyyah), yakni melarang siapa saja yang melanggar hak-hak asasi manusia; dan kedua, hukum pelengkap (al-ahkam al-mu?ayyidah), yakni memberikan sanksi bagi siapa yang melanggar HAM.
Pembatalan Hukuman Mati terhadap Terpidana Narkotika dalam Perspektif Fikih Jinayah Ali MD, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2968.616 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3158

Abstract

Kasus pembatalan hukuman mati atas terpidana Henky dan Hillary dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) menuai polemik karena jika tinjauan dari aspek keadilan sosial dipandang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat. Kajian ini berusaha melihat kasus tersebut dari sisi hukum Islam. Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan/ penyalah guna narkotika golongan I dan golongan II yang bukan untuk diri sendiri, misalnya produsen, dan pengedar, dibenarkan berdasarkan fikih jinayah (fiqh al-jinayah). Hukuman mati, yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial tersebut, lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jarimah al-ta?zir, bukan hudud, dan bukan pula qisas, karena tidak ada ketentuan secara qat?i (definitif dan pasti) dalam nas Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan vonis pembebasan terpidana narkotika dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup atau beberapa tahun dan denda ditinjau dari perspektif fiqh jinayah bisa dibenarkan karena sejalan dengan kriteria penerapan ta?zir  dan atas pertimbangan maslahat. Selain itu, ta?zir dengan bentuk eksekusi mati masih diperdebatkan (mukhtalaf fih).
Two Tier Mudarabah di Bank Syariah: Transformasi Fikih dalam Bisnis Dahlan, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3013.926 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3159

Abstract

Secara konseptual, two-tier mudarabah  merupakan praktik fikih dalam bisnis lembaga bank yang menjadi dasar pengembangan model sistem keuangan ekonomi Islam modern. Dalam two-tier mudarabah, mekanisme profit and loss sharing terintegrasi antara mudarabah pada pendanaan dengan mudarabah pada pembiayaan. Bank syariah diposisikan sebagai lembaga intermediari laksana manager investasi, walaupun bank juga terlibat dalam investasi langsung didasarkan pada penyertaan modal bank. Dalam praktik, two-tier mudarabah  kurang berjalan efektif pada pembiayaan yang sangat didominasi produk debt-financing. Hal tersebut menjadi kritik besar di kalangan pakar dan peminat bank syariah. Ironisnya, kritik tersebut menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh praktisi bank syariah yang disebabkan karena banyak faktor. Epistemologi bank syariah lebih mendahulukan shareholder value daripada stackholder value, serta kultur sosial yang belum siap dengan produk mudarabah secara total.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Desky, Harjoni
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2587.431 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3160

Abstract

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, sangat peduli terhadap pengelolaan lingkungan, karena itu Islam sangat menganjurkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum Islam dikaitkan juga dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Melalui metode deskriptif, artikel ini  akan menjelaskan urgensi pengelolaan lingkungan dari versi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui UU tersebut, hukum positif di Indonesia menerapkan tindakan pidana bagi penyalahgunaan dan perusakan lingkungan hidup. Demikian juga Islam mengharamkan orang berbuat kerusakan di bumi, dan para ulama menetapkan hukuman ta?zir untuk perusak lingkungan. Berdasarkan pendapat para ulama? ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penetapan pidana bagi perusak lingkungan dalam hukum positif sejalan dengan ketentuan ta?zir dalam hukum Islam.
Hukum Islam dan Gagasan Fikih Aqalliyāt: Problematika Muslim Minoritas Papua Barat Wekke, Ismail Suardi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4700.857 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3161

Abstract

Diskursus muslim minoritas di Amerika dan Eropa dalam kaitannya dengan kebutuhan hukumnya menjadi salah satu pembahasan mutakhir dalam wacana hukum Islam. Padahal, keberadaan minoritas muslim juga ada dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji fikih aqalliyat dalam kondisi Indonesia. Tujuan penelitian difokuskan kepada identifikasi problema hukum yang berlangsung di tengah-tengah muslim minoritas Papua Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang melingkupi muslim minoritas di Papua Barat, antara lain terkait dengan warisan, relasi sosial dengan komunitas lain, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Situasi ini berlangsung sebagai hasil interaksi antar umat beragama dengan lingkungannya. Adaptasi dan persaudaraan memberikan peluang untuk senantiasa membangun kesepahaman dan pengertian di antara mereka tanpa memandang perbedaan agama. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan perlunya penetapan hukum yang secara khusus melingkupi keberadaan muslim minoritas. Ada perhatian untuk melihat hubungan mereka dengan penganut agama lain, yang berbeda dengan fikih yang melingkari kepentingan umat Islam Indonesia dalam skala mayoritas.

Page 1 of 2 | Total Record : 11


Filter by Year

2014 2014


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue