cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue " Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD" : 12 Documents clear
ISTINBAT JAMA‘I DAN PENERAPANNYA DALAM BAHSUL MASA’IL Aminuddin, Luthfi Hadi
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4700.151 KB)

Abstract

Di kalangan NU, Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama pada tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung adalah awal munculnya kesadaran formal akan pentingnya pengembangan pemikiran metodologis khususnya dalam rangka melakukan ijtihad untuk mengambil keputusan hukum. Munas Bandar Lampung memberikan “lampu hijau” untuk memecahkan masalah dengan bermadhhab secara manhaji, ketika terjadi kebuntuaan (mawquf) dalam penerapan mazhab qawli.  Yang dimaksud bermazhab secara manhaji adalah mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam. Tulisan ini akan mengkaji posisi istinbat jama‘i dalam bermazhab manhaji, pengertiannya, prosedur pelaksanaannya serta penerapannya dalam bahsul masail.  Dari kajian penulis dapat disimpulkan bahwa  istinbat jama‘i  merupakan salah satu metode dalam bermazhab secara manhaji dan dilaksanakan ketika bermazhab secara qawlimengalami kebuntuan.Adapun perangkat yang digunakan dalam istinbat jama‘iadalah al-qawa‘id al-usuliyah, baik dengan pendekatan al-qawa‘id al-lughawiyah(kaidah-kaidah kebahasaan) maupun al-turuq al-ma‘nawiyah, melalui penerapan qiyas, istihsan, istislah} dan sadd al-zara’i.Sedangkan penerapannya dalam bahs al-masa’il, berdasarkan penelaahan penulis, dari 456 hasil bahs al-masa’il al-diniyah al-waqi‘iyah, mulai Muktamar NU I di Surabaya tahun 1926 hingga Muktamar NU XXXII di Makassar tahun 2010, hanya delapan keputusan hukum yang ditetapkan dengan istinbat jama‘i.Sedangkan keputusan bahsul masail terhadap masalah-masalah yang bersifat tematik (masa’il al-diniyah al-mawdu‘iyah), hampir semuanya diputuskan dengan istinbat} jama‘i.
HUKUM EKONOMI SYARI’AH, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KAPITALISME GLOBAL (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam) Khasanah, Karimatul
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4914.132 KB)

Abstract

Ekonomi syari’ah sesungguhnya adalah ekonomi yang menggunakan hukum syariah (sebagai nilai dan instrumen) dalam praktek aktivitas perekonomiannya. Hukum ekonomi syari’ah yang dimaksudkan tersebut didasarkan pada maqa>sid al-syari>’ah yang dimaknai sebagai keadilanyang melahirkan kemaslahatan. Secara praksis, keadilantersebut mestinya bisa dikenali melalui Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).Sayangnya, beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) mempunyai Indeks Pembangunan Manusia yang kurang menggembirakan dibandingkan negara yang tidak menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) yang notabenenya adalah negara Barat (materialis-kapitalis). Rumusan teoritik dan praktek hukum ekonomi syariah dalam dunia perekonomian syariah tampaknya masih cenderung berkutat pada sisi formal-legal kurang menyentuh substansial-filosofis yang justru seharusnya diperjuangkan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia yang dihasilkannya pun cenderung kurang mencerminkan kata “Syari’ah” yang sakral dan bermakna mulia itu. Fenomena tersebut merekomendasikan bahwa hukum ekonomi syar’iah sangat urgen untuk di-revitaformasi-kan. Revitaformasi menghendaki revitalisasi dan reformasiatas hukum ekonomi syariah yang berlandaskan dan berorientasikan pada keadilan dan kemaslahatan. Keadilan dan kemaslahatan yang ditampilkan secara nyata dalam rupa Indek Pembangunan Manusia menjadi barometer seberapa kuat kualitas “Syari’ah” dalam suatu agenda pembangunan ekonomi manusia berbasis hukum Islam (maqasid as-syari’ah).
MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD: Telaah Kritis Kaidah “Al-‘Ibrah bi ‘Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab” Heriyanto, Heriyanto
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3014.837 KB)

Abstract

Fokus kajian ini paling tidak akan membahas problem historical approach dalam kajian hukum Islam, yang mana penulis lihat dari perspektif kaidah usul fikih “al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzi lā bi khusūs al-sabab”. Asumsinya, kaidah tersebut telah mendorong pemahaman keagamaan yang bersifat text oriented, sehingga pendekatan sejarah yang digagas oleh beberapa pemikir hukum Islam kontemporer belum juga menuai signifikansinya dalam kajian yang dilakukan. Bahkan pemberlakuan kaidah ini secara rigit akan menegasikan asbāb al-nuzūl dari kajian ilmu-ilmu al-Qur’an. Dalam kajian ini penulis menilai kaidah tersebut lebih dipahami sebagai dogma teologis dari pada sebagai langkah metodologis dalam kajian hukum Islam. Sehingga eksplorasi aspek historisitas wahyu menjadi terabaikan.
MEMBANGUN EPISTEMOLOGI FIKIH MEDIS MELALUI KONTEKSTUALISASI MAQASID AL-SYARI’AH Mustofa, Imam
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3885.779 KB)

Abstract

Perkembangan zaman dengan segala produknya membawa perubahan pada berbagai bidang. Perkembangan sains dan Penemuan teknologi telah berpengaruh pada dunia kedokteran. Hal ini tentunya membawa problem tersendiri bila dilihat dari perspektif fikih. Banyak tindakan medis atau jenis-jenis obat yang berkembang saat ini yang belum terjawab secara pasti mengenai status hukumnya dalam perspektif fikih. Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi pentingnya membangun epistemologi ijtihad dalam bidang fikih kesehatan di era global saat ini. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah kontekstualisasi maqasid  al-syari’ah yang dijadikan landasan, acuan, panduan, standar dan sekaligus batasan ijtihad dalam rangka menemukan jawaban problem hukum Islam dalam bidang kesehatan di era modern. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan data dari berbagai kitab atau buku-buku dan artikel yang terkait dengan kajian maqasid  al-syari’ah dari buku klasik sampai yang modern. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, dengan paradigma integratif, maqasid al-syari’ah dapat menjadi sebuah metode yang sangat fleksibel. Ia dapat diterapkan dengan menembus ruang dan zaman. Perangkat-perangkat kontekstualisasi melalui istihsan, fath al-zara’i’, ‘urf dan istishab menjadikan hukum Islam compatible dalam segala situasi, kondisi zaman, sosio-kultural masyarakat modern yang terus berkembang. Paradigma ini akan melahirkan fikih medis yang kontekstual di era modern.
HUKUM EKONOMI SYARI’AH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN INOVASI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH Handayani, Disfa Lidian
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3675.899 KB)

Abstract

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua esensi hukum yaitu syari’ah dan fikih.Syari’ah merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung oleh al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan fikihadalah aturan hukum yang secara keseluruhan merupakan hasil dari ijtihad ulama. Ijtihadsangat diperlukan pada saat ini sebagai cara menjawab berbagai permasalahan yang belum ada pada masa lalu. Ijtihad diperlukan pula dalam pengembangan inovasi instrumen keuangan syariah. Paper ini bertujuan menganalisis berbagai ijtihad di bidang instrumen keuangan syariah yang ada saat ini dan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi. Penetapan fatwa-fatwa tentang keharaman atau kebolehan instrumen keuangan yang merupakan ijtihad para fuqaha akan menjadi acuan dasar dalam membuat hukum positif di Indonesia.
IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL Basri, Rusdaya
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3152.889 KB)

Abstract

Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang ulama yang  sangat gigih memerangi taklid buta dan menyerukan kebebasan berfikir, namun tetap berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam dan aqidah para salaf. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, ijtihad harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Karena itu ia mengemukakan sebuah kaidah: Fi taghayyir al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azminah  wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-‘awa’id. Menurutnya, faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yaknial-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (keadaan), al-niyat (sebab niat-keinginan), dan al-awa’id (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga hukum Islam benar-benar dapat dihayati sebagai hukum yangrahmatan lil ‘alamin, dapat menjawab tantangan perubahan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian hukum Islam tetapcocok untuk segala zaman dan tempat (salih likulli zaman wa makan).
ANTARA SUNNAH DAN TRADISI (Khitan Muallaf Perempuan Baligh di Jayapura, Papua) Rahman, Hendra Yulia
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3937.753 KB)

Abstract

Masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya yang bergama Islam, memiliki kebiasaan mengkhitankan anak perempuannya dan memandang ini sebagai sunnah, hal ini juga dilakukan masyarakat di negara-negara lain yang memiliki penduduk pemeluk agama Islam. Pada umumnya masyarakat megkhitankan anak perempuannya, ketika masih bayi dan meyakininya sebagai bentuk kewajiban dari perintah agama. Badan kesehatan dunia World Health Organisation (WHO) melakukan pelarangan segala bentuk khitan pada perempuan, karena dianggap sebagai bentuk kekerasan pada perempuan dengan menyakiti dan merusak alat reproduksi perempuan. Khitan perempuan dianggap sebagai tradisi yang sudah lama ada tengah-tengah masyarakat baik yang muslim maupun yang non muslim, yang dalam pelaksanaannya lebih dimaksudkan sebagai upaya pengontrolan seksualitas perempuan. Muallaf perempuan baligh khususnya di wilayah kota Jayapura, Papua rata-rata melakukan khitan, yang menurut mereka merupakan bagian dari perintah agama. Bahwasanya khitan muallaf perempuan baligh di kota Jayapaura merupakan sebuah tradisi yang terus berlangsung, dan tradisi tersebut sejalan dengan sunnah.
KONSEP KHIYAR ‘AYB FIKIH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi) Holijah, Holijah
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3340.889 KB)

Abstract

Masyarakat konsumen Indonesia di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini,mengahadapi berbagai tantangan akibat dari dampak positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia secara global. Kemungkinan akan adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha akan selalu, upaya preventif dan represif mutlak dilakukan negara untuk melindungi konsumen yang secara umum lemah dibandingkan pelaku usaha. Islam, sesungguhnya sudah memberikan solusi bagi pihak yang melakukan transaksi ekonomi, jika kemudian ada resiko yang membahayakan dan merugikan yang mana dalam fikih muamalah dikenal istilah hak khiyar, dan untuk porduk cacat dikenal dengan istilah khiyar‘ayb.Hak khiyar‘ayb ini dengan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi mempunyai keselarasan, di mana intinya adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen akan resiko akibat dari produk barang yang diedarkan di pasaran.Relevansi hak khiyar‘ayb dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha ini, menunjukakan bahwa alternatif perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akan dapat melindungi konsumen terhadap produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha.
TRADISI BERPIKIR DALAM USUL FIKIH (Memetakan Porsi, Posisi dan Proporsi Akal Sebagai Nalar Berpikir dalam Hukum Islam) Wathani, Syamsul
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3666.905 KB)

Abstract

Artikel ini membahas akal sebagai sebuah nalar berfikir dalam tradisi usul fikih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kategoris-kritis, untuk melihat  dan memetakan porsi, posisi dan proporsi akal sebagai alat atau metode dalam melahirkan hukum Islam. Artikel ini diharapkan bisa memetakan dan menempatkan akal secara bijak dalam peran dan aktivitasnya sebagai perangkat dalam mengeluarkan hukum Islam. Meletakkan akal sebagai metode berfikir hukum Islam di tempatnya secara proporsional. Memberikan pandangan mengenai penggunakan akal sebagai sebuah concern dalam  tradisi kajian usul fikih. Serta  menghilangkan justifikasi negatif mengenai penggunaan akal dalam melahirkan hukum agama.
IDEALISASI PERLINDUNGAN ISTRI DALAM PENERAPAN HUKUM HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA Asni, Asni
Al-Manahij Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4282.374 KB)

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus harta bersama yang berlarut-larut penyelesainnya dan seringnya istri menjadi korban dalam penguasaan harta bersama oleh suami pasca perceraian. Kajian ini difokuskan pada perspektif perlindungan perempuan (istri) dalam institusi hukum harta bersama yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui penerapan di Pengadilan Agama. Kajian ini  didasarkan pada hasil penelitian di Pengadilan Agama Kendari melalui analisis putusan hakim terhadap kasus-kasus harta bersama selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Secara umum, putusan hakim Pengadilan Agama Kendari cukup memberikan perlindungan kepada istri melalui penerapan diktum hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Namun dalam penerapan aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan telaah secara mendalam oleh hakim sehingga kedudukan istri menjadi lebih terlindungi dengan mempertimbangkan posisi istri dalam situasi tertentu khususnya yang terkait dengan kemaslahatan anak. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap istri perlu didukung oleh semua kalangan terkait, termasuk pihak kuasa hukum dan si istri itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergitas seluruh sistem yang terkait dalam penegakan hukum yakni aparatur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat serta pembenahan maupun pengembangan dalam masing-masing sistem tersebut demi menuju penegakan hukum yang lebih baik ke depan.

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2015 2015


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue