cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH" : 12 Documents clear
KEPASTIAN EPISTEMOLOGIS HUKUM ISLAM: Kritik al-Syatibi terhadap Konsep Qat’i-Zanni Rofii, Ahmad
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2168.517 KB)

Abstract

Sebagai salah satu tema penting dalam ushul fiqh, qat’i-zanni menyentuh dimensi radikal dan fundamental dari pengetahuan akan hukum Islam. Hal-hal yang pasti dalam agama selama ini telah dirumuskan atas dasar konsep ini. Tulisan ini mendemonstrasikan kritik salah seorang teoritisi utama hukum Islam, Abu Ishaq al-Syatibi, terhadap konsepsi ortodoksi qat’i-zanni. Dengan menerima faktor ihtimalat ’asyrah dan infirad dalam setiap dalil tekstual, al-Syatibi meragukan eksistensi qat’i versi ulama ushul. Penerimaan terhadap faktor-faktor tersebut tidak menjadikannya skeptis terhadap kepastian hukum Islam. Dalam tulisan ini ditunjukkan bagaimana al-Syatibi menganalisis secara kritis tiga kategori kepastian epistemik dalam hukum Islam, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir ma’nawi, dan istiqra` ma’nawi. Dari ketiga kategori tersebut, al-Syatibi menerima dan menyokong dua kategori terakhir. Bahkan, ia secara ekstensif menunjukkan istiqra` ma’nawi sebagai sebagai jalan keluar atas problem epistemologis tersebut. Penggunaan bentuk kepastian terakhir ini menunjukkan keunikan tawaran epistemologis al-Syatibi dalam sejarah teori hukum Islam.
MENGGAGAS KONSEP FIKIH ANTI KORUPSI: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2512.605 KB)

Abstract

Dari tahun 2000 sampai 2010, Indonesia selalu menempati sepuluh besar negara terkorup di dunia. Realitas ini sungguh sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia.  Predikat sebagai salah satu negara terkorup ini tentunya akan mencitrakan bahwa umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan korupsi. Mengapa norma-norma agama seolah tidak berdaya mengekang pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi? Artikel ini membahas konsep fikih anti korupsi sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sangat penting sebagai upaya pemberantasan korupsi yang saat ini terkesan lamban. Sebagai usaha pemberantasan korupsi, sosialisasi fikih anti korupsi dapat efektif memberikan efek jera bagi praktek korupsi. Diharapkan dari sistem hukum Islam dapat diadopsi ke dalam hukum nasional dalam melawan praktek korupsi dengan menjadikan norma-norma Islam tersosialisasi dengan baik bagi masyarakat Islam Indonesia. Fikih atau hukum Islam sesungguhnya telah banyak membahas konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi adalah kejahatan multi kompleks. Walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan maliyah (harta benda), tetapi korupsi mempunyai karakter spesifik, yaitu melibatkan seseorang yang berkuasa.
PEMBARUAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL DAN PELUANGNYA TERHADAP PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH DI INDONESIA (Studi Pemikiran LP2IF-RHI) Marwadi, Marwadi
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3331.274 KB)

Abstract

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, khususnya Ramadhan dan Syawal sampai sekarang masih terjadi. Hal ini disebabkan karena penganut metode hisab yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Persis dengan penganut rukyat yang direpresentasikan oleh NU belum bersatu. Untuk menyatukan metode penentuan awal bulan tersebut, Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal: tinggi bulan minimal 2o, beda azimuth bulan-matahari minimal 3o, dan umur bulan saat matahari terbenam minimal 8 jam pasca ijtimak. Dari beberapa penelitian, hasil rukyat hilal dengan kriteria Kementerian Agama masih lemah validitasnya dari aspek astronomis. Perbaikan kriteria visibilitas hilal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak-Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) dengan kriteria tinggi minimum 3,60o untuk beda azimuth bulan–matahari 7,53o, hingga maksimum 9,38o untuk beda azimuth bulan–matahari 0o. Kriteria visibilitas hilal ini mempunyai peluang besar untuk menyatukan kalender Hijriyah karena ormas besar seperti NU dan Persis sudah menggunakan kriteria visibilitas hilal. Jika Muhammadiyah mau merubah kriteria hisabnya dari hisab wujudul hilal ke hisab dengan kriteria visibilitas hilal, penyatuan kalender Hijriyah dapat terwujud.
PRIBUMISASI HUKUM ISLAM DALAM PESANTREN Hastriana, Anna Zakiyah
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2178.21 KB)

Abstract

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan  Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali  dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman.
REFORMULASI ZAKAT DAN POLA PRIBUMISASI HUKUM ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTER-CULTURAL Alfalisyado, Alfalisyado
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2555.5 KB)

Abstract

Hukum dalam perspektif Islam adalah media dialog antara kebenaran dengan kenyataan. Namun demikian, hukum ini dirasa belum efektif dalam peranannya, sehingga perlu adanya intermediary yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sinilah penulis menawarkan konsep intermediary berupa zakat dengan pendekatan budaya. Namun, bisakah Islam dengan zakat sebagai salah satu instrumennya dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam? Bagaimana interaksi yang akan terjadi ketika penghayatan sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia sudah sangat erat tertanam?Tulisan ini mengupas tentang pentingnya reformulasi pemahaman zakat dengan pendekatan budaya yang terpola dalam konsep ‘pribumisasi Islam’. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ada pemahaman bahwa struktur sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan unincidental dengan kesadaran mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Landasan ini diperlukan sebagai upaya untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya zakat produktif. Karena itu, tidak terlalu berlebihan jika pemahaman tentang zakat harus diafiliasikan dengan paradigma tentang kebudayaan agar terbentuk masyarakat yang sadar akan zakat serta pengelolaannya secara produktif.
POSITIFISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER Nafisah, Durotun
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2772.13 KB)

Abstract

Tujuan pembaharuan hukum yang telah berhasil diwujudkan oleh KHI adalah unifikasi hukum. Sedangkan substansi KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia, serta belum meningkatkan status dan kedudukan perempuan. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik ini masih bias yang bukan saja tidak meningkatkan status perempuan tetapi sangat potensial menimbulkan ketidakadilan gender, seperti tercermin dalam pembakuan kewajiban suami isteri dan meneguhkan pola relasi serta kedudukan suami isteri yang tidak setara. Ketentuan ini menyebabkan ketidakadilan gender pada isteri, yang  termanifestasi ke dalam lima bentuk yaitu stereotyping, marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan berbasis gender. Ketidakadilan gender tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu konfigurasi politik yang belum sensitif gender dan penyusunannya dipengaruhi oleh budaya patriarkhis. Sedangkan penyebab internalnya adalah para penyusun KHI belum responsif gender dan minimnya keterlibatan perempuan serta penyusunannya hanya mengacu pada kitab-kitab fikih tanpa melibatkan para ahli di luar Islamic studies dan penelitian empiris. Model penyusunan KHI tersebut juga  menyebabkan KHI belum menyesuaikan perubahan zaman dan dinamika kehidupan suami isteri di Indonesia.
ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS FORMALISME DALAM AKAD DI BANK SYARIAH Dahlan, Ahmad
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2711.993 KB)

Abstract

Bank syariah selama ini dikenal sebagai representasi dari kegiatan transaksi Islam di lembaga keuangan. Akan tetapi disebabkan karena kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kepentingan bisnis yang sangat kompleks, maka bank syariah dihadapkan pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas konsensualisme (yang berlandasakan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme (bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas konsesualisme yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada Fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada formalisme.
HAK OPSI DAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA Kushidayati, Lina
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2163.457 KB)

Abstract

Perkara waris memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adat yang berlaku di masyarakat tentang tata cara serta bagian masing-masing pihak dalam kewarisan. Artikel ini membahas seputar apa dan bagaimana hak opsi dalam sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia. Bermula dari sistem politik yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk membatasi berlakunya hukum Islam. Kebijakan penerapan hukum Islam, termasuk waris, boleh dilakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum adat. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih hukum apa yang akan diterapkan. Kebebasan untuk memilih hukum dalam bidang waris diteruskan oleh pemerintah Indonesia setelah Proklamasi kemerdekaan dan semakin dilegalkan dengan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Meski klausul hak opsi hukum waris tersebut telah dihapus dengan adanya UU No. 3/2006 (perubahan atas UU No. 7/1989), namun secara implisit hak opsi masih diakui keberadaannya karena penghapusan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.
ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM ISLAM Sodiqin, Ali
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2382.429 KB)

Abstract

Penelitian tentang hukum Islam, baik yang normatif maupun yang empiris belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Hukum Islam, dalam realitasnya memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka teoritik dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur’an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Ruang lingkup kajiannya mencakup dua hal, yaitu penetapan hukum dalam al-Qur’an dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum-hukum dalam al-Qur’an secara historis diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya. Hal ini mengindikasikan adanya proses adopsi, adaptasi dan integrasi antara wahyu al-Qur’an dengan kebiasaan atau tradisi lokal Arab pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pemetaan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian pendekatan antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dalam hukum modern.
GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Rokhmad, Abu
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4721.162 KB)

Abstract

Kenyataan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat mewujudkan harapan masyarakat. Cara berhukum yang baru itu—oleh penggagasnya, yakni Satjipto Rahardjo—disebut dengan hukum progresif. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana kontruksi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo? Kedua, bagaimana pemikiran hukum progresif ditinjau dari teori maslahah? Hukum progresif adalah ikhtiar ilmiah yang mengkritik cara berhukum lama (legal-positivistik) yang menyebabkan hukum di Indonesia tidak mampu membahagiakan para pencari keadilan. Konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang  menganut paradigma holistik dan konstruktif. Asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penegakan hukum administratif dan mendorong terjadinya rule breaking (terobosan hukum). Gagasan hukum progresif menjadikan maslahah sebagai jantung atau inti dari hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2013 2013


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue