cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2013)" : 24 Documents clear
Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah Di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI) -, Marwadi
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, khususnya Ramadhan dan Syawal sampai sekarang masih terjadi. Hal ini disebabkan karena penganut metode hisab yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Persis dengan penganut rukyat yang direpresentasikan oleh NU belum bersatu. Untuk menyatukan metode penentuan awal bulan tersebut, Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal: tinggi bulan minimal 2o, beda azimuth bulan-matahari minimal 3o, dan umur bulan saat matahari terbenam minimal 8 jam pasca ijtimak. Dari beberapa penelitian, hasil rukyat hilal dengan kriteria Kementerian Agama masih lemah validitasnya dari aspek astronomis. Perbaikan kriteria visibilitas hilal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak-Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) dengan kriteria tinggi minimum 3,60o untuk beda azimuth bulan–matahari 7,53o, hingga maksimum 9,38o untuk beda azimuth bulan–matahari 0o. Kriteria visibilitas hilal ini mempunyai peluang besar untuk menyatukan kalender Hijriyah karena ormas besar seperti NU dan Persis sudah menggunakan kriteria visibilitas hilal. Jika Muhammadiyah mau merubah kriteria hisabnya dari hisab wujudul hilal ke hisab dengan kriteria visibilitas hilal, penyatuan kalender Hijriyah dapat terwujud. Kata kunci: metode, visibilitas hilal, hisab-rukyat, LP2IF-RHI, kalender Hijriyah  The difference of determination method of first date of months on Hijra calendar in Indonesia, especially Ramadhan and Syawal, still occurs until today. This problem is caused by unagreement between the follower of hisab method represented by Muhammadiyah and Persis and the rukyat follower represented by NU. To unite decisive method of early Hijra calendar, Indonesian Ministry of Religious Affairs produces crescent visibility criterion: moon height ≥ 2o, sun-moon azimuth ≥ 3o, and crescent age ≥ 8 hours after conjuntion. From any research, crescent observation with Indonesian Ministry of Religious Affairs criterion has a weakness on validity from astronomical analysis. The betterment of crescent visibility criterion is done by The Institute for Study and Development of Astronomical Science Rukyatul Hilal Indonesian (LP2IF-RHI). Its crescent visibility criterion is for moon height 3,6o with sun-moon azimuth 7,53o and for moon height 9,38o with sun-moon azimuth 0o. This criterion has big opportunity to unify the first date of Hijra calendar program if Muhammadiyah prepare to change its criterion from hisab wujudul hilal to hisab with crescent visibility criterion like that of NU and Persis.  Keywords : method, crescent visibility, hisab-rukyat, LP2IF-RHI, Hijri calendar
Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Penggunaan Hadis Da’if Dalam Istinbat Hukum Idris, Abdul Fatah
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis tentang konsep hadis da’if dan konsep tentang pengamalan hadis da’if. Kebanyakan para ulama mengkonsepsikan hadis da’if; “setiap hadis yang tidak terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam hadis sahih ataupun unsur-unsur dalam hadis hasan”.Sedangkan dalam konsep pengamalan hadis da’if, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Pertama menolak pendapat tidak mengamalkan hadis da’if secara tegas. Kedua boleh mengamalkan hadis da’if jika tidak ada hadis sahih dan hasan; dan ketiga membolehkan beramal dengan hadis da’if pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Sementara pandangan Ibnu Qayyim berbeda dengan ulama hadis lainnya.Konsep beliau dalam pemikiran hadis da’if sebagai dasar pengambilan dalil hukum, adalah hadis yang tidak batil dan tidak munkar serta perawinya tidak tertuduh dusta. Dan apabila tidak terdapat hadis sahih dan tidak terdapat pula qawl sahabat, boleh mengamalkan dengan hadis da’if, karena pengambilan dalil hukum dari hadis d}a’if lebih utama dari pada qiyas.   Kata kunci:  Ibnu Qayyim, ijtihad, hadis da’if, klasifikasi hadis da’if, pengamalan hadis da’if.  The study tries to analyze the theoretical concepts and practical concepts of hadis da’if (weak hadith). Most scholars conceptualize hadis da’if as "a hadis that fails to reach the elementsin the hadis sahih (sound hadith) or elementsin the hadis h}asan (good hadith)." While in thepractice of hadis da’if, the scholars have different opinions concerning its validity. The first opinion strongly rejects the implementation of hadith daif. The second opinionallows the implementationin case hadis sahih or hadis hasan is unavailable. The third opinion allows the implementation of hadis da’if. Oncertain cases, specified conditions areapplicable. Mean while, Ibn Qayyim has different view from other scholars of hadith. His concept about hadis sahih as a method of taking legal argumentation is a hadith that is neither batil nor munkar and the narrator does not contradict a reliable person. Heallows the implementation of hadis da’if in the absence of neither hadis sahih nor qowl sahaba (the sayings of some companions). He adds that the method of taking legal argumentation from hadis da’if is better than that from qiyas (analogical reasoning). Keywords :   Ibnu Qayyim, ijtihad, hadis da’if, classification of hadis da’if, implementation of hadis da’if.
Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam Sodiqin, Ali
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang hukum Islam, baik yang normatif maupun yang empiris belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Hukum Islam, dalam realitasnya memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka teoritik dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur’an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Ruang lingkup kajiannya mencakup dua hal, yaitu penetapan hukum dalam al-Qur’an dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum-hukum dalam al-Qur’an secara historis diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya. Hal ini mengindikasikan adanya proses adopsi, adaptasi dan integrasi antara wahyu al-Qur’an dengan kebiasaan atau tradisi lokal Arab pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pemetaan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian pendekatan antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dalam hukum modern.Kata kunci: hukum Islam, usul fiqh, antropologi hukum, dialektika, budaya lokal  Research in Islamic law, in normative as well as in empiric perspective, has not make use of social humanity sciences yet. In reality, Islamic law has historical and anthropological dimension since it was revealed. For this reason, utilizing theories of history and anthropology can support in analyzing Islamic law research. Its theoretical frame work can be constructed by integrating theories in Ulum al-Qur’an, usul al-fiqh, with theories in history, sociology, and anthropology. The scope of this research covers two things; determining Islamic law in the Qoran and acculturating of Islamic law with local culture. Historically, revealing the law of the Qoran was conducted gradually. There was reciprocal relationship between Qoran and Arab culture in determining of law through adoption, adaptation, and integration process. From this way, it is important to map the Islamic law contains; which one is the universal values and which one is the local ones, to make sure which aspect of Islamic law that can be adapted and be changed in modern time, and which one that cannot be. Thus, anthropology of Islamic law has contributions to make clear Islamic law adaptability to modern law. Keywords: Islamic law, usul fiqh, anthropology of law, dialectic, local culture
Asas Konsensualisme Dan Asas Formalisme Dalam Akad Di Bank Syariah Dahlan, Ahmad
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank syariah selama ini dikenal sebagai representasi dari kegiatan transaksi Islam di lembaga keuangan. Akan tetapi disebabkan karena kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kepentingan bisnis yang sangat kompleks, maka bank syariah dihadapkan pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas konsensualisme (yang berlandasakan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme (bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas konsesualisme yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada Fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada formalisme. Kata kunci: bank syariah, akad, asas konsensualisme, asas formalisme   Islamic bank is known as a representation of Islamic transactions in the financial institutions. However, because the economic activity is very close to the complexity of business interests, Islamic banks are faced with two choices between ideals and profitability. One of the important proportions in seeing the ideals of Islamic banks is in the aspect of contract principles that are developed. Some of the principles that exist in Islamic economics generally refer to two principles, i.e. whether Islamic banks are based on the principle consensualism (which is based on the provisions of fiqh) or the principle of formalism (as a part of the positive law-based institutions). Of the several approaches in the formation of the contract in Islamic banks, it appears that the principles of Islamic law based on the principle of consensualism took effect on the DSN fatwa, although the DSN also issued a fatwa based on the formalism. On the other hand, when the contract has been entered in the banking world as an institution, which is an agency of bilateral economic activity between institutions and agencies, the contract principles of Islamic banks are based on the formalism. Keywords:  syariah banking, contract, principle of consensualism, principle of formalism
Reformulasi Zakat Dan Pola Pribumisasi Hukum Islam Melalui Komunikasi Inter-Cultural -, Alfalisyado
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum dalam perspektif Islam adalah media dialog antara kebenaran dengan kenyataan. Namun demikian, hukum ini dirasa belum efektif dalam peranannya, sehingga perlu adanya intermediary yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sinilah penulis menawarkan konsep intermediary berupa zakat dengan pendekatan budaya. Namun, bisakah Islam dengan zakat sebagai salah satu instrumennya dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam? Bagaimana interaksi yang akan terjadi ketika penghayatan sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia sudah sangat erat tertanam? Tulisan ini mengupas tentang pentingnya reformulasi pemahaman zakat dengan pendekatan budaya yang terpola dalam konsep ‘pribumisasi Islam’. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ada pemahaman bahwa struktur sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan unincidental dengan kesadaran mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Landasan ini diperlukan sebagai upaya untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya zakat produktif. Karena itu, tidak terlalu berlebihan jika pemahaman tentang zakat harus diafiliasikan dengan paradigma tentang kebudayaan agar terbentuk masyarakat yang sadar akan zakat serta pengelolaannya secara produktif. Kata kunci: reformulasi zakat, pola pribumisasi, hukum Islam, komunikasi kultural The law in Islamic perspective is a medium of dialogue between truth and reality. However, this is still not effective in its role, so it needs for an intermediary supported by all people. From this I offer the concept of intermediary in the form of zakat with a cultural approach. But, can Islam with zakat as one of its instruments bring about social change that continues to the awareness of Islamic law? How is the interaction that will occur when the appreciation of the social system and culture in Indonesia is very deeply inveterated? This paper explores the importance of zakat to the reformulation of understanding with cultural approach that is depected in the concept of indigenization of Islam. To answer these questions, it should be understood that the social structure of society is basically formed on an unincidental agreement with deep social consciousness that is underlain by sublime values and harmonious purposes. The foundation is necessary in order to understand the importance of productive zakat. Therefore, it is not exaggerated if the understanding of zakat must be affiliated with a cultural paradigm in order to form society that is aware to zakat, along with its productive management.   Keywords:    zakat reformulation, indigenization pattern, Islamic Law, cultural communication
Menggagas Konsep Fikih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia ‘Ulum, Bahrul
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari tahun 2000 sampai 2010, Indonesia selalu menempati sepuluh besar negara terkorup di dunia. Realitas ini sungguh sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia.  Predikat sebagai salah satu negara terkorup ini tentunya akan mencitrakan bahwa umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan korupsi. Mengapa norma-norma agama seolah tidak berdaya mengekang pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi? Artikel ini membahas konsep fikih anti korupsi sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sangat penting sebagai upaya pemberantasan korupsi yang saat ini terkesan lamban. Sebagai usaha pemberantasan korupsi, sosialisasi fikih anti korupsi dapat efektif memberikan efek jera bagi praktek korupsi. Diharapkan dari sistem hukum Islam dapat diadopsi ke dalam hukum nasional dalam melawan praktek korupsi dengan menjadikan norma-norma Islam tersosialisasi dengan baik bagi masyarakat Islam Indonesia. Fikih atau hukum Islam sesungguhnya telah banyak membahas konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi adalah kejahatan multi kompleks. Walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan maliyah (harta benda), tetapi korupsi mempunyai karakter spesifik, yaitu melibatkan seseorang yang berkuasa. Kata kunci: korupsi, tindak pidana, harta, fikih, ta’zir From 2000 until 2010, Indonesia has always been the big 10 of the most corrupt countries in the world. This reality is very irony remembering Indonesia is a country with the largest Muslim populations in the world. This case will create an image that there are many Muslims doing corruption in Indonesia. So, why do the religious norms seem not capable to prevent corruption? This article discusses the concept of Fikih of Anti-Corruption as an alternative to fight against corruption. This is very important seeing that the effort to fight against corruption seems to be very slow. As an effort to fight against corruption, the socialization of the Anti-Corruption Fikih seems to be effective to lessen the practice of corruption. It is hoped that this Islamic system of law can be adopted into national law against corruption and its normative values should be well-socialized among Muslim people in Indonesia. In fact, fikih or Islamic law elaborates many crimes against property. However, a corruption case is more complicated. Although it seems related to property crimes, corruption has a specific characteristic, in which it involves someone who holds the power. Keywords: corruption, crimes, wealth, fiqh, ta’zir
Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Khi Dalam Perspektif MaqāsId Al-Syari’Ah Sarmadi, Akhmad Sukris
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Pasal 185 tentang hukum ahli waris pengganti telah terjadi polemik di kalangan ahli hukum. Dasar berbedanya pendapat mereka adalah pada asumsi bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat lagi dilakukan penambahan hukum baru. Istilah ahli waris pengganti sudah dikenal lama melalui BW meski berbeda rincian dengan maksud yang ada pada KHI. Keadaan ini pula menyebabkan banyak kalangan ahli hukum di Indonesia menyamakan persoalan ahli waris pengganti di KHI dengan BW, meskipun sebenarnya berbeda. Tulisan ini berupaya membuktikan bagaimana aturan ahli waris pengganti dalam KHI dapat diterima melalui kajian teori objektif hukum (maqāsid al-syari’ah). Berdasarkan kajian maqāsid al-syari’ah, ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam karena memenuhi unsur normatif dengan dasar nass sarih yang bertujuan kemaslahatan, baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI ini tidak melanggar ketentuan al-Quran yang bersifat ijbari.   Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, hukum waris, ahli waris pengganti, tujuan hukum, maqāsid al-syari’ah Abstract Since the applying of Compilation of Islamic Law in Indonesia, especially about substitution heir in Section 185, there is a polemic among law experts. The basis of the disagrement is that Islamic inheritance law could not be change or added with a new rule. The term of substitute heir has been long known from BW (the Dutch Civil Law), even though it is different from that in KHI. However, this has made many experts in Indonesia treat the term in BW the same as that in KHI. This article tries to prove how the concept of substitute heirs in KHI can be in accordance with Islamic law through studying the theory of law objectives (maqāsid al-syari’ah). Based on this maqās}id al-syari’ah study, the substitute heirs can be accepted their existence in Islamic law, because the concept has fulfilled the element of normativity based on distinct religious texts (nass sarih) that have good purposes philosophically, sociologically and juridically. Therefore, the rule of substitute heir in KHI does not contravene God’s precepts in the Quran, which are coercive.   Keywords: Compilation of Islamic law, inheritance law, substitute heir, law objectives, maqāsid al-syari’ah
Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia Kushidayati, Lina
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara waris memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adat yang berlaku di masyarakat tentang tata cara serta bagian masing-masing pihak dalam kewarisan. Artikel ini membahas seputar apa dan bagaimana hak opsi dalam sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia. Bermula dari sistem politik yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk membatasi berlakunya hukum Islam. Kebijakan penerapan hukum Islam, termasuk waris, boleh dilakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum adat. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih hukum apa yang akan diterapkan. Kebebasan untuk memilih hukum dalam bidang waris diteruskan oleh pemerintah Indonesia setelah Proklamasi kemerdekaan dan semakin dilegalkan dengan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Meski klausul hak opsi hukum waris tersebut telah dihapus dengan adanya UU No. 3/2006 (perubahan atas UU No. 7/1989), namun secara implisit hak opsi masih diakui keberadaannya karena penghapusan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.   Kata kunci: hak opsi, hukum waris, peradilan agama, hukum Islam, kompetensi hukum. Inheritance has a crucial meaning in Indonesian society. It is proved with customs that prevail in the society that determine procedures of inheritance allotment among heirs. This article discusses about how and what is “option rights” in inheritance law for Muslims in Indonesia. It began when the Dutch colonial government’s policy curtailed the application of Islamic law in Indonesia, including inheritance law. It might be applied as long as it was not in conflict with customary laws. Muslim people were given the freedom to choose what law would be applied. The freedom to choose the inheritance laws was followed by the government of Indonesia after the proclamation of independence and then legalized by Act no. 7/1989 on Religious Courts. Although the clause of “law option rights” on inheritance in the Act was annulled by the Act no. 3/2006 (amendments to Act no. 7/1989), but it is still implicitly recognized because the annulment is not mentioned explicitly in the Act. Keywords: Option rights, inheritance law, Islamic Court, Islamic law, Legal competence
Positifisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Gender Nafisah, Durotun
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pembaharuan hukum yang telah berhasil diwujudkan oleh KHI adalah unifikasi hukum. Sedangkan substansi KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia, serta belum meningkatkan status dan kedudukan perempuan. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik ini masih bias yang bukan saja tidak meningkatkan status perempuan tetapi sangat potensial menimbulkan ketidakadilan gender, seperti tercermin dalam pembakuan kewajiban suami isteri dan meneguhkan pola relasi serta kedudukan suami isteri yang tidak setara. Ketentuan ini menyebabkan ketidakadilan gender pada isteri, yang  termanifestasi ke dalam lima bentuk yaitu stereotyping, marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan berbasis gender. Ketidakadilan gender tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu konfigurasi politik yang belum sensitif gender dan penyusunannya dipengaruhi oleh budaya patriarkhis. Sedangkan penyebab internalnya adalah para penyusun KHI belum responsif gender dan minimnya keterlibatan perempuan serta penyusunannya hanya mengacu pada kitab-kitab fikih tanpa melibatkan para ahli di luar Islamic studies dan penelitian empiris. Model penyusunan KHI tersebut juga  menyebabkan KHI belum menyesuaikan perubahan zaman dan dinamika kehidupan suami isteri di Indonesia.   Kata kunci:  hukum keluarga Islam, KHI, positivisasi hukum, gender, keadilan.   Abstract In the context law development, KHI managed to realize the unification of law. However, the substance is out of date. Substantially, the rights and obligations of husband and wife in KHI has not managed to adapt times and the dynamics of Indonesian society. Gender bias in KHI reflected and confirmed the pattern of conjugal relations and the status of husband and wife are not equivalent. This leads to gender inequality to wife in forms of stereotyping, marginalization, subordination, double burden and gender-based violence. Gender inequalities are caused by external factors: political configuration, which has not been sensitive to gender equality, and legal drafting influenced by patriarchal culture. While the internal factors are the KHI drafter is not responsive to gender, womens lack of involvement in the drafting, as well as its formulation refers only to the books of fiqh without involving outside experts in Islamic studies and empirical research. The model has also led to the preparation of KHI not adjustment to the changing times and the dynamics of conjugal life in Indonesia. Keywords: Islamic family law, Compilation fo Islamic law, positive law, gender issue, justice.
Pribumisasi Hukum Islam Dalam Pesantren Hastriana, Anna Zakiyah
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan  Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali  dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman. Kata kunci:  pribumisasi Islam, hukum Islam, tradisi lokal, adat, tradisi pesantren Indigenization of Islam is the concept pointing out that Islam actually has its own distinctions that are different from Arabian cultures where Islam first emerged. To accomplish this concept, all elements of Arabian culture are gradually eliminated and then reformulate the elements of Indonesian indigenous cultures. This is the meaning of Islam in relation to tradition. Then, what if the relation between Islam and tradition is put into the realm of law? And do religious institutions especially Islamic schools (pesantrens) also experience enculturation? This paper examines how pesantrens assess social customs and traditions as something that is not contrary to Islamic law, even pesantrens perpetuate the tradition on the ground that it is part of indigenization of Islam in the lives of local people. This practice is maintained because pesantrens discern that the transcendent nature of religious law should be connected with wisdoms of local cultures in order that dynamics and harmony could occur when laws face time changes. Keywords:  indigenization of Islam, Islamic law, local tradition, adat, pesantren tradition

Page 1 of 3 | Total Record : 24


Filter by Year

2013 2013


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue