cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
Search results for , issue " Vol 6, No 1 (2012)" : 24 Documents clear
Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qat{’i> Dalam Hukum Kewarisan Islam) -, Suhairi
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam masalah kewarisan, qat ’i - zanni mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  Qat’i al-dalalah nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Hanafi. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara’. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Normatively, heritage distribution should be based on what has been concretely stated in the holy Quran and al-Sunnah. Yet, it is commonlydistributed through mutual agreement. Therefore, it is interesting to digest the legal source of qat’i al-dalalah of heritage dsitribution together with its mutual agreement system of distribution. In term of qat’i - zanni, a man might have twice as much as a woman does. Nevertheless, the legal practice among Indonesians insists that a woman should have the same share as a man. For this, articles 182 and 183 of Islamic Legal Compilation of Indonesia are issued. According to some Islamic scholars, like Hanafi, the legal source of qat’i al-dalalah of heritage dsitribution might not be absolute, Muhammad Abu Zahrah also maintained that a man has the right to abort his right. Therefore, mutual agreement in heritage distribution is possible in term of syara’. When every one who has the right to the heritage distribution agrees on mutual agreement system, the distribution is legal.   Kata kunci: qat’i al-dalalah, zanni al-dalalah, kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, hak hamba
Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan Ham (Kajian Yuridis-Filosofis) -, Danial
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat perbedaan dan kesamaan antara konsep HAM Internasional dengan Islam, terutama berkaitan dengan sumber, sifat, dan orientasi. HAM Internasional bersumber pada akal, bersifat antroposentris, dan berorientasi duniawi. Semantara HAM dalam pandangan Islam bersumber dari Wahyu (Allah SWT), bersifat teo-antroposentris, dan berorientasi dunia-akhirat. Karenanya, yang pertama perwujudannya bertumpu semata-mata pada Negara (faktor pendorong eksternal), sedangkan yang kedua perwujudannya tidak hanya bersifat eksternal dan formal legalistik, melainkan bersumbu pada aspek internal manusia (batin/iman). Dalam praktiknya di lapangan bentuk hukuman cambuk dipandang efektif dalam melindungi HAM baik secara sosiologis, ekonomis, psikologis, bahkan teologis. Meskipun masih mengandung beberapa kelemahan yang potensial melanggar HAM, khususnya berkaitan dengan tindak pidana khalwat dan aspek hokum acaranya. Sementara bentuk hukuman rajam dipandang masih merupakan wilayah ijtihadiyyah yang sarat dengan perdebatan di kalangan para ulama sendiri. There are differences and similarities between the International Declaration of Human Rights and Islam, especially related to the source, characteristic, and orientation. International human rights based on people’s mind, anthropocentric, and worldy oriented. Whereas Islam views human rights as God-given, teo-anthropocentric, and wordly-hereafter oriented. Therefore, the first orientation of the International human rights is laid only on the external factor, the state, while Islam based mainly on human’s internal believe (faith). The whipping punishment seems effective on protecting human rights for some aspects although it still contains some weaknessnes which may breakthe human rights itself. Meanwhile, stoning still becomes controversy. Kata kunci: Qanun Jinayah, Cambuk, Rajam, Efektifitas, Perlindungan HAM
Kewajiban dan Hak Kepala Negara Dalam Perspektif Hukum Islam -, Masyhud
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang tiga hal, yaitu kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, fungsi kepala negara dan posisinya sebagai khalifah, serta hak dan kewajiban kepala negara. Hasilnya menunjukkan bahwa; pertama, dalam perspektif politik modern, kekuasaan dalam suatu negara membawa perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan modern yang ada. Salah satu diantaranya mengakibatkan pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, meskipun dalam prakteknya beberapa di antaranya saling berkombinasi. Kedua, pada sejarah Islamic Dustur, pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan bukanlah merupakan hal yang sangat penting, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah fungsi dan posisi sebagai imam atau khalifah yang dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintahan negara. Ketiga, kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum Islam yang berdasar pada al-Quran maupun al-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.This paper discusses: (1) the power of head of the state and head of government, (2) head of the state ‘s functions and its position as a priest or caliph, and (3) the obligation and the right of the head of state. It can be concluded that: (1) in modern politic perspective, the power has undergone some changes in line with the current democratic and modern state system, one of which occurs in the separation between the power of head of state and head of government, although it is combined in some practices. (2) in the history of Islamic Dustur, the separation between the powerof head of state and head of government is not important, but one which is really highlighted is the function and position as imam or caliph, as the supreme authority on governing thestate. (3) head of state has a clear obligation and right according to the norms of Islamic law, which is based on Al-Quraan and Al-Sunnah. Kata kunci: khalifah, rakyat, kewajiban, hak dan negara
Religious Freedom In Indonesia And Malaysia In The Constitutional Comparative Perspective: The Cases Of Judicial Review In Blasphemous Offences Maula, Bani Syarif
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dan apakah judicial review bisa menjadi mekanisme terbaik untuk melindungi hak konstitusional warganegara dari kedua negara tersebut. Makalah ini berkesimpulan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik konstitusi yang berbeda dalam hal ketentuan-ketentuan perlindungan kebebasan beragama. Namun demikian, judicial review di kedua negara tersebut bisa menjadi perlindungan bagi hak-hak agama minoritas, meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian, seperti dalam kasus judicial review undang-undang anti penodaan agama di Indonesia. Memang idealnya, judicial review merupakan cara yang paling efektif dalam menguji undang-undang yang merugikan kaum minoritas, dan juga judicial review seharusnya diletakkan sebagai faktor penting untuk melindungi hak asasi manusia. This paper will examine the entrenchment of religious freedom in the constitutions of two countries, Indonesia and Malaysia, and whether thejudicial review as one of the best mechanisms to protect constitutional rights of its citizens. It can be concluded that Indonesia and Malaysia have different characteristics of constitutional provisions on the protection of religious liberty. However in both countries the judicial review of executive actsand legislative power is very likely to be able to protect religious minority rights, except in anti-blasphemy law in Indonesia. Ideally, the judicial review serves as an important means of legal examination against tyranny of majority,and it should be put to be a substantial factor in protection of human rights.   Kata kunci: Kebebasan beragama, HAM, Konstitusi, Indonesia, Malaysia
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl) Muslihin, Imam Annas
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan Syari’ah memang selalu diperdebatkan oleh umat Islam dalam sepanjang sejarah mereka. Persoalan utamanya adalah apakah demokrasi dan HAM kompatibel dengan ajaran Islam ataukah tidak. Munculnya perdebatan tersebut karena melihat latar belakang bahwa demokrasi dan HAM muncul dari Barat, sedangkan agama berasal dari wahyu. Dengan demikian, apakah Islam dapat mendukung dan menyokong HAM merupakan tantangan paling penting yang dihadapi umat Islam saat ini. Sementara, tantangan lainnya adalah banyaknya muslim dan non-muslim di berbagai pelosok dunia saat ini meyakini bahwa HAM bertentangan dengan keyakinan Islam. Dalam artikel ini dengan mendialogkan antara demokrasi, HAM, dan Syari’ah melalui perspektif hermeneutika hukum Islam diharapkan dapat dirumuskan hubungan yang viable antara Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satunya.  The relation between democracy, human right s, and Syariah always disputed by Muslims along their history.The main problemis whether democracyand human rights compatible with Islamic teaching. Based on the background, democracy and human rights comes from Western countries while Islam comes from apocalypse. The biggest challenge for Muslimsn is whether Islam could support and contributes on the human rights. Meanwhile there are still many Muslims and non Muslims who believe that human rights is against Islamic belief. This paper discusses those three points through hermeunetics perspectiveof Islamic law. Kata kunci : demokrasi, Hak Asasi Manusia, hermeneutika, hukum Islam Hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan Syari’ah memang selalu diperdebatkan oleh umat Islam dalam sepanjang sejarah mereka. Persoalan utamanya adalah apakah demokrasi dan HAM kompatibel dengan ajaran Islam ataukah tidak. Munculnya perdebatan tersebut karena melihat latar belakang bahwa demokrasi dan HAM muncul dari Barat, sedangkan agama berasal dari wahyu. Dengan demikian, apakah Islam dapat mendukung dan menyokong HAM merupakan tantangan paling penting yang dihadapi umat Islam saat ini. Sementara, tantangan lainnya adalah banyaknya muslim dan non-muslim di berbagai pelosok dunia saat ini meyakini bahwa HAM bertentangan dengan keyakinan Islam. Dalam artikel ini dengan mendialogkan antara demokrasi, HAM, dan Syari’ah melalui perspektif hermeneutika hukum Islam diharapkan dapat dirumuskan hubungan yang viable antara Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satunya.
Hukum Islam Versus Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Mazhab Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum)
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Institusi hukum bekerja bukan untuk dirinya, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar di luar dirinya berupa terwujudnya keadilan di tengah masyarakat. Baik hukum Islam maupun positivisme Barat mempunyai pretensi sama menyangkut tujuan akhirnya untuk menata masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku. Percikan perbedaan tak dapat dielakkan ketika para Juris tidak sebangun dalam melihat pola hubungan antara hukum itu sendiri dengan manusia sebagai subjeknya. Menghadapkan manusia pada hukum bukan saja melahirkan pilihan teori-teori hukum yang rumit, tetapi sekaligus juga berimplikasi pada munculnya mazhab-mazhab pemikiran hukum yang sangat dinamis. Lahirnya positivisme-empiris dalam hukum Barat, serta munculnya sejumlah mazhab pemikiran dalam hukum Islam, seperti ahl al-ra’y dan ahl al-hadis, tidak bisa lepas dari persoalan dinamika hubungan manusia dengan hukum. Legal institutions not only work for themselves, but also for the social justice among society.Both Islamic law and Western positivism have the same pretensions concerning the final goal to organize the society based on the rules. The friction tends to happen when the jurists do not on the same view on watching the realtionship between the law itself and humans as the subjects. The human relationships with the law not only creates the choice of complicated law but also implicates the emergence of legal schools in Dynamic Islamic thingking. The birth of empirical positivism in Western law, as well as the emergence of a number of schools of thought in Islamic law, such as ahl al-ra’y and ahl al-hadits, can not be separated from the issues of  the relation between human and the law.   Kata Kunci: filsafat ilmu, normativisme, rasionalisme, positivisme, ibadah, mu’amalah.
Manhaj Fikih Islam Kultural (Eksplorasi, Kritik, dan Rekonstruksi) Huda, Miftahul
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun memancar dari sumber pokok yang sama, al-Quran dan Sunnah,  pemikiran hukum Islam (Fiqh) terus berkembang hingga kini menjadi varian-varian yang amat beragam. Di antara faktor penting yang mendorong keragaman tersebut adalah perbedaan perspektif tentang kemungkinan disertakannya   pertimbangan kontekstual dan masuknya elemen sosiokultur masyarakat dalam proses ijtihād. Bagi mereka yang menyetujuinya, elemen-elemen kultural dapat berperan dalam substansiasi, moderasi, seleksi, adaptasi dan instrumentalisasi konsep teoretik dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian suatu pekerjaan besar masih diperlukan untuk lebih mematangkan dan mengembangkan manhaj ini secara lebih komprehensif dan detail sekaligus merespons setiap keberatan dan kritik-kritik tajam yang dilontarkan oleh berbagai kalangan umat.  Upaya tersebut mencakup revitalisasi visi sosio-moralnya yang utama, pengembangan konsep metodologi yang lebih komprehensif dan detail sekaligus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan sains modern ke dalam bangunan pemikiran metodologisnya. Although it spouts from the same main sources, Al-Quran and Sunnah, theoritical concepts of Islamic law (Fiqh) are constantly growing into various kinds. Among many important factors that force the diversity is the different perspectives among Islamic scholars concerning contextual consideration and the act of accomodating sociocultural elements in  ijtihad(a try to find out solution) process. For those who approve it, such elements of cultural wisdom might play important roles in substantiation, moderation, selection, adaptation and instumentation of theoritical concepts and technical implementation of Islamic law in social life. Albeit, it still needs many efforts to develop and ripen such a method in more comprehesive and detail ways and also to respond to any objections and outspoken critics from the society. Such efforts also include revitalizing the moral and social vision, developing the methodology and integrating  modern sciences into the main frame of Islamic thinking.   Kata kunci: fikih, manhaj, kultur,  konteks
Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Lintas Agama Di Indonesia Sunaryo, Agus
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam diskursus keislaman, para ahli menganggap bahwa paradigma teologis inklusif adalah yang paling sesuai untuk diterapkan dalam konteks kehidupan beragama di abad modern. Prinsip mengakui keberadaan komunitas lain, mau “bertegur sapa” serta berusaha mencari titik temu sejalan dengan semangat yang dibangun oleh al-Qur’an. Artikel ini mencoba mengkaji paradigma tersebut serta melihat problematika fikih dalam kaitannya dengan relasi antara umat Islam dengan non muslim. Persoalan fikih menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa paradigma teologis seseorang cenderung berpengaruh terhadap cara pandang atau aktifitas berfikihnya. Persoalan teologis dan fikih yang dikaji dalam artikel ini bermuara pada pemikiran tokoh Nurcholish Madjid. Selain sebagai pengembang paradigma teologis-inklusif di Indonesia, pemikiran Nurcholish Madjid tentang perlunya melakukan pembacaan ulang fikih, nampaknya selalu menarik untuk dibahas dan sekaligus mengundang kontroversi. Apalagi ketika persoalan fikih tersebut harus melibatkan komunitas agama lain di dalamnya. In Islamic discourse, the scholarsbelieve that the paradigm of inclusive theology is the most appropriate methodto be applied in religious context in modern era. The principle of acknowledging other communities, willingness to greet them, and solution-finding are in accordance with the spirit of the holy Qur’an. This article tries to discuss the paradigm of inclusive theology and see the problems of Islamic legal especially about the relation between Muslims and non Muslims community. This issue becomes important to be discussed because the theological paradigm tends to influence one’s perspective and attitude toward fiqih. Both theology and fiqihcome fromNurcholisMadjid’sthough since his idea is always interesting and has arouse lotsof controversy, moreover when it involves other religious communities.   Kata kunci: Nurcholish Madjid, teologi inklusif, toleransi, fikih, non muslim
Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan Hajar, Imam Ibnu
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sudah sangat lama diterima oleh para ulama, bahwa seorang wanita, tidak dipebolehkan sendirian bepergian,  tanpa mahram, dengan dasar yang jelas yaitu hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks modern, pengamalan hadis ini sangat sulit. Harus ada terobosan dari perspektif hukum Islam untuk memberikan kesempatan bagi wanita Muslim untuk bergerak bebas, terutama untuk perjalanan agama wajib. Ahli hukum Islam harus memperkirakan bahwa suatu hari, sangat mungkin, seorang wanita muslimah akan melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Hal itu sejalan dengan prediksi Nabi dalam hadisnya bahwa kelak, pada suatu waktu tertentu, karena baiknya keamanan dalam perjalanan, akan terdapat seorang wanita Muslim yang pergi ke Mekkah dari wilayah yang sangat jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Pada akhirnya, artikel ini berusaha untuk mencari hukum baru dengan mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan sesuai dengan konteks.   It has been long accepted that Muslim jurists are on the opinion that a Muslim woman is not allowed to travel without mahram (close male relatives) based on a prophet tradition concerning the issue. This hadith is so authoritative that some musmilim jurists are on the opinion that even for performing obligatory h}ajj pilgrimage a Muslim woman must be accompanied by her mahram. In our modern context, observing this hadith is problematic. There should be a breakthrough from the perspective of Islamic jurisprudence to provide opportunities for Muslim women to move freely, especially for religiously obligatory travels. Muslim jurists should have predicted that one day a Muslim woman will travel from faraway place to perform h}ajj pilgrimage without her mahram. They must consider another prophet tradition saying that there will be a time when a Muslim woman would visit Mecca to perform hajj without her mahram. At the end this article is about combining and compromising the two prophet traditions based on the context. Kata kunci: safar, mahram, sanad, matan, dan ta’arud}
Political Backdrop Of Indonesian Marriage Law Of 1974 Munfarida, Elya
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan UU Perkawinan tahun 1974 oleh pemerintah didasari oleh beberapa pertimbangan politis, yaitu, pertama, untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan positivisme negara yang memberikan kedaulatan dan kekuasaan bagi negara sebagai sumber makna hukum dan sosial. Kedua, penegasan atas otoritas hukum ini dimotivasi oleh keinginan untuk membangun kesadaran dan identitas national yang mengatasi kekuatan-kekuatan disintegratif dari perbedaan afiliasi etnis, agama dan bahasa. Ketiga, perhatian untuk meningkatkan status hukum dan sosial perempuan Indonesia. Keempat, politik akomodasi Orde Baru yang dipengaruhi oleh pragmatisme politik untuk menurunkan ketegangan sosial dan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Muslim untuk melawan kekuatan militer yang mengancam kekuasaan Orde Baru. Pendeknya, UU Perkawinan tahun 1974 diharapkan dapat dijadikan alat untuk melakukan transformasi politik dan sosial menuju masyarakat sipil dan negara yang beradab.   The insistence of government to stipulate Indonesian marriage law was underlied by some political reasons, namely, first, creating legal system accorded to state positivism by which endowed a sovereignity of state as the source of legal and social meaning. Second,  the goverment’s assertation of law-making authority over the family was motivated partly by desire to forge an Indonesian national consciousness and civic identity to overcome the disintegrating force of local ethnic, religious and linguistic attachments. Third, a concern to improve the social and legal status of Indonesian women. Fourth, politics of accomodation of the New Order driven by political pragmatism to decrease social unrest and attain support from Muslim groups against military power that threatens its status quo. In result, marriage law of 1974 was expected to perform social and political transformation in Indonesia leading to either civil society and civilized state.   Kata kunci: Indonesian Marriage Law of 1974, state positivism, politics of accomodation, social and political transformation

Page 1 of 3 | Total Record : 24


Filter by Year

2012 2012


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue