cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue " Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM" : 12 Documents clear
TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari’at Islam di Aceh) Fahmi, Chairul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2568.804 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.596

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penerapan syari’at Islam di Aceh, di mana pada umumnya lebih banyak ditonjolkan simbolik dari pada subtansi. Sementara, tujuan utama dari penerapan syari’at Islam sering tidak teraktualisasikan. Khususnya ketika substansi tersebut dituangkan dalam ketentuan perundangan-undangan (qanun) tentang penerapan syari’at Islam. Sehingga nilai hukum Islam dalam penerapannya menjadi sangat sempat. Lebih jauh, kepentingan politik diantara para pengambil kebijakan dalam membuat qanun tersebut juga sangat kompleks. Penelitian ini akan mengkaji suatu perspektif yang berbeda dalam proses pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Sementara penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, di mana akan berfokus pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum Islam dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti halnya mewujudkan tujuan dari filosofi syari’at dibandingkan dengan penerapan syari’at yang berperspektif fikih semata.
WUJUD KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM Pongoliu, Hamid
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3812.965 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.597

Abstract

Wujud keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada keadilan distribusi porsi kumulatif, keadilan porsi dalam rumus kewarisan berimbang dan korelasi keadilan kewarisan Islam dalam kesetaraan gender. Keadilan yang pertama bersifat Ijbar, bilateral dan individual. Ijbar terlihat pada pewarisan yang menganut ketentuan Allah, bukan pada kehendak pewaris atau permintaan ahli waris dan didistribusikan tanpa membedakan ahli waris. Pertimbangan dalam keadilan bilateral berasal dari garis pria dan wanita. Keadilan individu adalah ketika warisan didistribusikan secara individu didasarkan pada al-Quran dan hadis. Formula berimbang dalam keadilan distrubusi porsi ada pada keseimbangan hak dan kewajiban pada kedua pihak ahli waris. Sedangkan korelasi keadilan dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan gender terlihat pada keseimbangan hak dan kewajiban antara ahli waris pria dan wanita sebagai wujud keadilan gender .
SYARI’AT ISLAM: POLEMIK PANJANG HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA Aziz, Abdul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3892.609 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.598

Abstract

Fenomena syari’at Islam sebagaimana topik dari studi ini pada dasarnya membahas persoalan hubungan antara Islam dan negara yang sampai saat ini oleh sebagian kalangan masih dianggap dilematis. Sejak berakhirnya kolonialisme di dunia muslim, sistem politik negara bangsa dipandang sebagai kebutuhan paling tepat dan mendasar yang dapat membentuk masyarakat ke dalam sebuah integrasi yang menyeluruh. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang dianggap sebagai negara muslim terbesar pasca kolonial. Mengingat pula dalam masyarakat muslim Indonesia sendiri polarisasi begitu nyata yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis/kesukuan dan mazhab. Sistem politik negara bangsa tersebut meniscayakan adanya sebuah pemisahan antara otoritas agama di satu sisi dan otoritas politik di sisi lain. Maka kemudian berkembang menjadi sebuah dilema dan sekaligus tantangan yang terus saja dialami oleh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh kalangan Islam politik dan khususnya gerakan Islam -yang memahami Islam secara integral sebagai agama dan politik- untuk meyatukan antara kedua otoritas ini.
TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Muwahid, Muwahid
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3275.571 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.599

Abstract

Tulisan ini menguraikan tentang transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sebagai hukum yang diyakini, berlaku dan berkembang di masyarakat tentunya hukum Islam harus diberlakukan secara nasional di negara kesatuan Republik Indonesia. Satu cara untuk menerapkan secara nasional dengan mentransformasikan nilai hukum Islam ke peraturan perundang-undangan nasional, baik dalam hukum perdata maupun perdata. Transformasi hukum Islam telah dilakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syari’ah dan undang-undang tentang asuransi syariah. Transformasi hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan terhadap hukum pidana karena masih terdapat pertentangan di kalangan ahli hukum. Hal ini baru dapat diwujudkan dalam rancangan undang-undang seperti misalnya tentnag perzinahan yang telah mengacu pada hukum Islam walaupun dalam pemidanaan masih mengadopsi hukum barat.
TIPOLOGI PEMBERLAKUAN HUKUM PERDATA ISLAM DI NANGROE ACEH DARUSSALAM M, Sirajuddin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3365.733 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.600

Abstract

Tulisan ini bermaksud mengkaji pemberlakuan hukum perdata Islam di Provinsi NAD yang sudah berjalan semenjak masa Kesultanan Aceh hingga masa kini. Pemberlakuan hukum perdata Islam itu memiliki landasan hukum yang lebih kuat pada masa reformasi yang didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006 dan aturan hukum lainnya, sehingga hal itu dapat menjadi sebuah contoh yang baik bagi pemberlakuan hukum perdata Islam di wilayah lainnya. Sebab, pemberlakuan hukumnya telah mendukung terhadap pengembangan hubungan simbiotik antara hukum perdata Islam dan negara, sehingga penelitian ini dapat membantah gagasan Abdurrahman Wahid dan Abdullahi Ahmed An-Na’im yang menolak hubungan formal antara urusan agama dan negara.
REKONSTRUKSI PARADIGMA ZAKAT: SEBUAH IKHTIAR UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ Fakhruddin, Fakhruddin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3906.849 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.601

Abstract

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai peranan sangat besar dalam peningkatan kualitas kehidupan umat Islam. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (hablun min Allah), namun juga bersifat horizontal (hablun min al-nas). Dengan sifatnya yang vertikal, zakat bisa meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa seorang muslim. Sedangkan dengan sifat horizontalnya, zakat bisa membantu seseorang yang sangat membutuhkan untuk mencukupi kehidupannya secara layak. Oleh karena itu, maka zakat mempunyai peluang yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, peluang yang sangat besar ini masih dalam “catatan” dan belum bisa diwujudkan dalam kehidupan umat Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah umat Islam yang termasuk dalam golongan fakir miskin, bahkan negara-negara yang termasuk dalam negara dunia ketiga, mayoritas adalah negara-negara muslim. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi atas paradigma zakat yang selama ini difahami oleh umat Islam, baik dari segi kedudukan, obyek, mustahiq, dan model pendistribusiannya termasuk pengelolaannya.
OPTIMALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM BINGKAI METODOLOGIS COUNTER LEGAL DRAFT Kasim, Nur Mohammad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2641.063 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.602

Abstract

Hukum Islam merupakan hukum ilahi yang bersifat komprehensif dan universal serta tidak lekang oleh perkembangan jaman. Karenanya hukum Islam merupakan bidang hukum yang selalu baru karena daya elastisitasnya. Counter Legal Draft (CLD) merupakan suatu konsep pembaharu dalam Kompilasi Hum Islam (KHI) yang dianggap sebagai alternatif draft hukum KHI yang menggunakan beberapa perspektif misalnya, kebaikan umat, keadilan, kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Hubungan CLD dan KHI begitu erat dan menjadi alternatif untuk memperkuat penerapan fikih di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa efek dari rancangan undang-undang itu sangat baik sehingga mempengaruhi konsep hukum yang dibangun untuk menciptakan hukum Islam untuk masa depan. Masih banyak peluang bagi hukum Islam untuk masuk dalam konsep perundang-undangna di Indonesia.
POLIGAMI BAGI YANG MAMPU MONOGAMI BAGI YANG TIDAK MAMPU Firdaus, Slamet
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5238.283 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.604

Abstract

Kehidupan keluarga yang diagendakan dalam Al-Qur`an adalah keluarga sakīnah yang dilukiskan oleh Nabi saw dengan “Rumahku surgaku”. Orientasi mengedepankan esensi keluarga sakīnah menjadikan dihotomi poligami versus monogami tidak relevan lagi, keduanya merupakan media beramal yang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesuksesan suatu keluarga. Kegagalan membangun keluarga sakīnah bukan karena pilihan berpoligami sebagaimana keberhasilan mencapainya bukan disebabkan oleh pilihan bermonogami, tetapi ditentukan efektif atau tidaknya menumbuhkembangkan mawaddah dan rahmah. Penolakan atau penerimaan poligami diserahkan kepada komunitas muslim sehubungan keberadaannya telah menjadi masalah atau konsumsi sosial. Sikap saling menghormati antara yang pro dan kontra sangat dibutuhkan.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Mustofa, Imam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.785 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.605

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Jumat 17 Februari 2012 terkait dengan anak luar nikah yang disebutakan dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Perubahan pasal ini harus difahami secara obyektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Melalui perubahan ini MK berupaya  untuk menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak tak berdosa ini.
PENERAPAN PRINSIP TADRĪJ DALAM PROSES REGULASI PERBANKAN SYARIAH Janwari, Yadi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3407.929 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.606

Abstract

Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan secara signifikan, terutama dalam aspek regulasinya. Regulasi tentang perbankan Syariah dimulai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang menyebut bank Syariah sebagai "bank dengan prinsip bagi hasil", UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan menyebut "bank dengan prinsip Syariah", dan UU Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebut "Bank Syariah". Pada regulasi yang pertama belum dinyatakan sebagai bank Syariah, tetapi hanya disebutkan sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Penyebutan bank Syariah baru muncul pada regulasi yang terakhir, yakni dalam UU Nomor 21 Tahun 2008. Proses regulasi perbankan Syariah tersebut mengindikasikan adanya penerapan prinsip tadrîj. Penerapan prinsip tadrîj ini dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahap pengenalan bank Syariah, yakni dengan memperkenalkan bank Syariah sebagai "bank dengan prinsip bagi hasil" sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 7 Tahun 1992. Kedua, tahap penguatan, yakni penegasan bahwa bank yang akan diimplementasikan itu adalah "bank Syariah" sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 10 Tahun 1998. Ketiga, tahap justifikasi, yakni keputusan atau pembenaran terhadap eksistensi bank Syariah sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 21 Tahun 2008.

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2012 2012


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue