cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue " Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH" : 11 Documents clear
PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH: DARI KLASIK SAMPAI KONTEMPORER Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3327.311 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.913

Abstract

Syari’at Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menghindari mereka dari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.Hal ini merupakan konsep dasar dari maqasid al-syari’ah sejak abad pertengahan Islam (era pemikiran klasik) yang dijelaskan Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. Namun kemudian konsep maqasid al-syari’ah ini mengalami perkembangan dan menjadi sebuah paradigma baru (new paradigm) dalam filsafat hukum Islam kontemporer, yaitu  maqasid al-syari’ah yang dipopulerkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru ini terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan/pelestarian), sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak).
RELASI DIALEKTIS INTERNATIONAL HUMAN RIGHT AND ISLAMIC LAW (Perspektif Fathi Osman dan Mashood A. Baderin) Khasanah, Karimatul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3125.529 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.914

Abstract

Hubungan Islam sebagai agama dengan ide Hak Asasi Manusia Internasional telah menarik perhatian banyak pihak diantaranya para aktivis dan akademisi.Diantara akademisi yang menaruh perhatian terhadap isu ini adalah Fathi Osman dan Mshood Baderin.Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini secara khusus didedikasikan untuk menggali gagasan, saran, dan konsepsi keduanya dalam menyoal isu yang dimaksud.Keduanya mencoba mensintesiskan antara konsep hukum Islam dengan Hak Asasi yang diadopsi oleh masyarakat internasional (melalui wadah PBB). Tulisan ini bertujuan menampilkan setrategi keduanya dalamm proses pensintesisan, yang dilakukan dengan investigasi secara penuh kehati-hatian pada konsep Hak Asasi Manusia secara Islami dan Hak Asasi Manusia secara modern dalam sejarah, selanjutnya diikuti dengan identifikasi faktor-faktor dan wacana-wacana yang melingkupi keduanya. Hal ini adalah setrategi guna memperoleh gagasan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya komsep Hak Asasi Manusia diformulasikan.Tulisan ini juga mengkaji secara komparatif antara ide kedua figur dalam studi ini guna mengetahui mana yang lebih kompatibel untuk diaplikasikan dalam kehidupan kontemporer ini.
KONTESTASI PEMIKIRAN ULAMA DALAM PEMBARUAN HUKUM : Studi Pada Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama Rahmawati, Rahmawati
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3495.849 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.915

Abstract

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama telah memberikan warna baru dalam hukum Islam. Pelarangan MUI terhadap perkawinan beda agama merupakan wujud pembaruan hukum karena fatwa ini bertentangan dengan nass baik dalam al-Qur’an, hadis maupun pandangan jumhur ulama. Pembaruan hukum yang tampak pada fatwa ini lebih disebabkan oleh penggunaan metodologis. MUI menggunakan metode masalih al-mursalah dalam menetapkan fatwa ini. Dengan pertimbangan kemaslahatan, MUI melarang perkawinan ini karena kerugiannya (mafsadah) lebih besar daripada keuntungannya (maslahah). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembaruan/perubahan hukum dalam fatwa ini lebih dominan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. MUI lebih memperhatikan aspek sosiologis dalam menetapkan fatwa ini sekalipun bertentangan/berlawanan dengan pandangan jumhur ulama bahkan nass al-Qur’an yang jelas-jelas membolehkan laki-laki muslim menikah dengan ahl al-kitab.
PENALARAN HUKUM ISLAM (Upaya Mensinergikan Metode al-Sawabit dan al-Mutaghayyirat) Khariri, Khariri
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4224.996 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.916

Abstract

Perbedaan pandangan mengenai hukum Islam menjadikan umat Islam terkotak-kotak. Ada yang mengimplementasikan pandangannya dalam bentuk yang kaku, bahkan radikal. Ada pula yang mengaplikasikan pandangannya dalam bentuk yang bebas, bahkan liberal. Namun, yang menonjol adalah yang meneguhkan pandangannya dalam bentuk yang moderat. Dinamisasi pemahaman dalam menafsirkan teks agama mengakibatkan ketiga pengelompokan pandangan ini selalu ada di setiap waktu, tempat, situasi dan kondisi apapun. Apabila ditelisik secara kritis, sebenarnya berakar dari pehamaman yang kurang proporsional dari mereka sendiri. Mereka, pada umumnya, tidak bisa memilih mana persoalan yang masuk dalam ruang al-sawabit  dan mana persoalan yang masuk dalam ruang al-mutaghayyirat .  Kedua ruang ini menjadi syarat mutlak bagi para penafsir hukum Islam untuk menyimpulkan hukum secara bertanggungjawab. Dengan prinsip ini, dalam berbagai kasus, umat Islam dapat memilih dan memilah, mana yang kemudian perlu diperbaharui sebagai obyek ijtihad dan mana yang tidak perlu diperbahurui sebagai ketetapan syariat.
EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI TENGAH KERAGAMAN BUDAYA INDONESIA (Perspektif Baru Sejarah Hukum Islam dalam Bingkai Dialektika Nilai-nilai Syari’ah dan Budaya) Rahmatullah, Lutfi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4693.999 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.917

Abstract

Masyarakat multikultural dengan transformasi sosial yang begitu cepat, berdampak pada eksistensi hukum Islam, bahkan tidak jarang terjadi kesenjangan antara hukum Islam yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan. Kondisi ini memunculkan kegelisahan akademik, yakni bagaimana kemampuan adaptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat plural, kemudian sejauh mana hukum Islam mampu mengakomodasi berbagai problem yang muncul akibat perubahan sosial. Sebagai the queen of Islamic sciences, fikih dan ushul fikih memegang peranan penting dan strategis dalam melahirkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Wajah kaku dan keras ataupun lembut dan manis dari ajaran Islam sangat ditentukan dari bangunan ilmu ini. Dengan mengelaborasi sejarah dinamika pergumulan hukum Islam dengan budaya lokal, ditemukan bahwa; 1) adaptabilitas hukum Islam dalam pengertian perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru, menunjukan tingkat adabtabilitas yang tinggi, hal ini terlihat dari sejarah pembentukan hukum Islam dengan adanya perangkat metode penggalian hukum, seperti al-qiyas, al-maslahah, maqasid al-Syari’ah, al-‘urf, di mana perangkat tersebut mengedepankan pertimbangan kondisi sosial dan budaya setempat. 2) perjalanan dialektika nilai-nilai syari’ah dan budaya lokal dalam historisitasnya terbentang sangat konkret dalam perjalanan pembentukan hukum Islam dari masa ke masa, hal ini menunjukkan fleksibelitas hukum Islam. 3) implikasi dari komunikasi antara nilai-nilai syari’ah dan budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, memunculkan beragam wacana, dari mulai “Islam pribumi” ataupun “fikih Indonesia”. 4) fikih Indonesia berbasis multikultural dibangun dalam rangka merekonstruksi kembali “Religious and National Culture Indonesia” agar dapat menjadi integrating force yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.
‘AZAL DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi terhadap Pandangan Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulum al-Din) Albani Nasution, Muhammad Syukri
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3900.269 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.918

Abstract

Tujuan kajian ini membahas tentang beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana hubungan ‘azal dengan pemutusan kelahiran. Kedua, bagaimana pengaruh ‘azal terhadap hubungan seksual suami-isteri. Ketiga, bagaimana pengaruh hubungan seksual melalui ‘azal terhadap kejiwaan menurut al-Ghazali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka karya al-Ghazali Ihya’ ‘Ulum al-Din. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ghazali memperbolehkan ‘azal berdasarkan dalil-dalil dalam nass ajaran Islam. Al-Ghazali menjelaskan pendapatnya dengan mengemukakan bahwa dasar yang pasti untuk melarang ‘azal tidak ada, sebab larangan dalam Islam bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (nass) yaitu ketentuan yang jelas di dalam al-Qur’an maupun hadis atau membuat qiyas dengan nass tersebut. Menurut pendapatnya, jika ‘azal merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga ekonomi keluarga maka usaha-usaha tersebut merupakan tindakan yang sah menurut hukum Islam.
RESPONS DEWAN FATWA AL JAM’IYATUL WASHLIYAH TERHADAP ISU AKIDAH DAN SYARIAH DI ERA GLOBAL Ja`far, Ja`far
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6686.461 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.919

Abstract

Berbeda dari organisasi Islam lain, Al Jam’iyatul Washliyah tidak banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat akademik. Padahal secara kuantitas dan sebaran wilayah, Al Washliyah menempati posisi sebagai organisasi terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Al Washliyah telah memberikan perhatian terhadap bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial, sehingga beberapa peneliti memfokuskan riset mereka terhadap ketiga bidang tersebut. Tetapi, peran Al Washliyah dalam bidang hukum Islam belum dikaji secara akademik mengingat kelangkaan literatur mengenai masalah tersebut. Melalui studi kepustakaan, artikel ini mengajukan temuan bahwa Al Washliyah membentuk Dewan Fatwa sebagai dewan syariah organisasi, dan hanya ada pada level Pengurus Besar Al Washliyah. Dewan Fatwa Al Washliyah memiliki hak mengeluarkan fatwa-fatwa atas dasar mazhab Syafi‘iyyah dalam bidang fikih, dan mazhab Ahlussunnah Waljamaah dalam bidang akidah; dan berhasil memainkan peran sebagai benteng tradisi Sunni di Indonesia. Sejak awal pendirian, Dewan Fatwa Al Washliyah terus merespons segala persoalan global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Muslim di level nasional, regional, dan internasional. Lembaga fatwa ini telah banyak menghasilkan beragam produk fatwa dalam bidang hukum dan akidah, meskipun kurang disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat Muslim, dan menjadi sebentuk respons terhadap isu-isu global dunia Muslim.
IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO TERHADAP HAK HADANAH ANAK (Kajian Terhadap Putusan-Putusan Cerai Gugat di PA Ponorogo Tahun 2014) Munawir, Munawir
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4049.005 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.920

Abstract

Kewajiban member nafkah anak terletak pada ayah sebagai kepala keluarga.Apabila kedua orangtua bercerai, maka kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah, meskipun hak asuh ada pada ibu.Namun demikian, faktanya ada beberapa kasus di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, yang apabila ayah dan ibu bercerai, sedangkan anak diasuh oleh ibunya, maka hak nafkahanak jarang diberikan sesuai dengan putusan majelis hakim.Bahkan ada anak yang tidak pernah mendapatkan hak tersebut sampai dia dewasa.Ada2 (dua) putusan yang diteliti di dalam penelitian ini, yaitu putusan pertama nomor1064/Pdt.G/2014/PA.Po dan putusan kedua nomor 1467/Pdt.G/2014/PA.Po.Dalam putusan pertamasi ibu(si isteri) sudah meminta PA Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan eksekusi hak hadanah anak. Sedangkan dalam putusan yang kedua si ibu baru sekalimengajukan eksekusi.Dengan beberapa alasan, Pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi, padahal dari kedua putusan tersebut hadanah anak wajib diberikan si ayah kepada anaknya setiap bulan sampai si anak dewasa. Hal ini pun pada akhirnya menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan akademisi maupun masyarakat, apakah pengadilan hanya sebatas memutus perkara saja, sehingga putusannya tidak perlu dilaksanakan. Penelitian ini menawarkan suatu alternatif hukum, agar suatu putusan pengadilan, khususnya permasalahan hadanah anak, dapat benar-benar terlaksana, karena menyangkut masalah kesejahteraan dan tumbuh kembang seorang anak yang menjadi korban perceraian ayah dan ibunya.
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 Yahya, Imam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3240.949 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.921

Abstract

Sengketa ekonomi syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, masih terdapat pilihan forum, bisa di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Umum. Namun dengan terbitnya putusan MK maka kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ada di Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Bagi Pengadilan Agama, putusan MK ini menjadi momen penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mempersiapkan;  1) penguatan SDM Hakim dan Panitera,  2) penguatan hukum materiil dan hukum acaranya yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), serta 3) adanya dukungan masyarakat yang maksimal.Secarahukum, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-UndangRI  Nomor  3  Tahun  2006 tahun. Namun faktanya sengketa ekonomi syariah tidak serta merta diselesaikan di Pengadilan Agama karena banyak peraturan dan tafsir yang berbeda.
TINJAUAN FIKIH DAN ASTRONOMI KALENDER ISLAM TERPADU JAMĀLUDDĪN ‘ABD AR-RĀZIQ SERTA PENGARUHNYA TERHADAP HARI ARAFAH Nursodik, Nursodik
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2710.455 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.922

Abstract

Diskursus perumusan kalender Islam menjadi sangat penting adanya, mengingat setiap peradaban manusia dituntut untuk menciptakan suatu sistem kalender yang dapat mengatur tatanan waktu dalam kehidupan sosial (muamalah) maupun keagamaan (ibadah). Dalam Islam sendiri kalender menjadi salah satu fungsi utama dalam hal untuk penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Adapun persoalan yang terjadi dalam penentuan awal bulan selalu mengundang polemik yang nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat. Salah satunya dengan banyaknya kriteria penentuan awal bulan dan tidak adanya kesepakatan untuk menyatukan kalender secara global.  Tulisan ini membahas gagasan pemikiran Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq  tentang kalender Islam global.Astronom dari Maroko ini mengusulkan konsep kalender Islam Terpadu (Unifikatif) dengan prinsip “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia”.Tulisan ini juga difokuskan untuk menelusuri pemikiran kalender Islam internasional terpadu Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq dalam sudut pandang astronomi dan fikih dan pengaruhnya terhadap penyatuan hari arafah di dunia Islam.

Page 1 of 2 | Total Record : 11


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue