cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qat{’i> Dalam Hukum Kewarisan Islam) -, Suhairi
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 1 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam masalah kewarisan, qat ’i - zanni mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  Qat’i al-dalalah nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Hanafi. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara’. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Normatively, heritage distribution should be based on what has been concretely stated in the holy Quran and al-Sunnah. Yet, it is commonlydistributed through mutual agreement. Therefore, it is interesting to digest the legal source of qat’i al-dalalah of heritage dsitribution together with its mutual agreement system of distribution. In term of qat’i - zanni, a man might have twice as much as a woman does. Nevertheless, the legal practice among Indonesians insists that a woman should have the same share as a man. For this, articles 182 and 183 of Islamic Legal Compilation of Indonesia are issued. According to some Islamic scholars, like Hanafi, the legal source of qat’i al-dalalah of heritage dsitribution might not be absolute, Muhammad Abu Zahrah also maintained that a man has the right to abort his right. Therefore, mutual agreement in heritage distribution is possible in term of syara’. When every one who has the right to the heritage distribution agrees on mutual agreement system, the distribution is legal.   Kata kunci: qat’i al-dalalah, zanni al-dalalah, kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, hak hamba
Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari’at Islam di Aceh) Fahmi, Chairul
Jurnal Al-Manahij Vol 6, No 2 (2012)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penerapan syari’at Islam di Aceh, di mana pada umumnya lebih banyak ditonjolkan simbolik dari pada subtansi. Sementara, tujuan utama dari penerapan syari’at Islam sering tidak teraktualisasikan. Khususnya ketika substansi tersebut dituangkan dalam ketentuan perundangan-undangan (qanun) tentang penerapan syari’at Islam. Sehingga nilai hukum Islam dalam penerapannya menjadi sangat sempat. Lebih jauh, kepentingan politik diantara para pengambil kebijakan dalam membuat qanun tersebut juga sangat kompleks. Penelitian ini akan mengkaji suatu perspektif yang berbeda dalam proses pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Sementara penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, di mana akan berfokus pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum Islam dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti halnya mewujudkan tujuan dari filosofi syari’at dibandingkan dengan penerapan syari’at yang berperspektif fikih semata.This article aims to study of implementation of sharia Islam in Aceh, which mostly based on symbolic approached rather than the subtantial. Meanwhile, the philosophy or the maqasid of sharia was missing in its implementation, especially when it’s integrated to the rule of law (qanun). Therefore, the values of Islamic law are being a monolithic. Moreover, the political interest among the politicians make the rule of sharia more complicated either. This study will elaborate the other perspective on implementation of Islamic law in Aceh. This study will be conducted based on library research which focuses on the resources of Islamic law and other references related to this issue. And the result of this study stated that there is need more approaches to actualization Islamic values such as the value of philosophy rather then fikih perspective entirely. Kata kunci: transformasi, filsafat, pencerahan, syari’at Islam
Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik Muttaqin, Labib
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbedaan metode tafsir mengakibatkan perbedaan produk hukum. Salah satu dari berbagai banyak isu yang kerap kali menjadi tema perdebatan adalah kewarisan Islam. Dalam hal waris, mayoritas ulama klasik memandang bahwa ketentuannya bersifat tetap (qat’i) dan tidak boleh ada perubahan atas dirinya. Berbeda dengan pendapat yang dilontarkan kalangan progressif bahwa perlu adanya redefinisi terhadap istilah qat’i dengan melihat sejarah atas eksistensinya. Tawaran segar muncul dari Fazlur Rahman, intelektual muslim asal Pakistan yang berpikiran maju. Dalam memahami dan menafsiri teks al-Qur’an ia memperkenalkan teori gerak-ganda, yaitu teori yang menghendaki adanya pemahaman terhadap makna al-Qur’an dalam konteks kesejarahannya (sosio-historikal) sehingga tidak memunculkan istilah subyektifitas tafsir, dengan harapan teks dan makna yang ada dalam al-Qur’an tidak dipahami secara stagnan tetapi dinamis dengan tujuan Islam tetap bisa menjawab isu-isu kontemporer yang berkembang pada saat ini dan tetap menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin dan likulli zaman wa makan.   Kata kunci: gerak-ganda, Fazlur Rahman, waris, metode tafsir, fiqh kontemporer  The difference in a method of exegesis could cause the difference in legal interpretation. One of many issues that often becomes a debate is inheritance in Islamic law. The majority of classical ulama beheld that the Quranic stipulations on inheritance law are decisive (qati), and therefore they should not be changed. In contrast, the view of progressive Muslims believes that it needs redefinition to the term of qati (decisive) to discern historical aspects of scripture. A fresh offer of thought came from Fazlur Rahman, a progressive Muslim intellectual from Pakistan. To understand and interpret Quranic texts, he introduced a theory of double-movement, a theory that demands an understanding of Quranic meanings from socio-historical contexts in order to avoid subjectivity of interpretation, and to expect that Quranic texts and their meanings could not be understood stagnantly. Instead, Quranic texts should be interpreted dynamically in order that Islam could keep responding contemporary issues that develop nowadays, and that Islam still become a universal religion both in term of time and place.   Keywords: double movement, Fazlur Rahman, inheritence, interpretation method, contemporary fiqh
Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda Arfan, Abbas
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasser Auda adalah tokoh muda Islam yang berambisi mengembalikan kembali pemahaman ru h al-tasyri‘ seperti masa Sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai metode istinbat hukum Islam lewat pintu yang disebutnya maqasid al-syari ’ah, sebagai pelengkap dari konsep maqasid-nya al-Syatibi dan Ibn ‘Asyur. Dalam pandangan Auda, ada kesamaan antara ‘illat dan  maqasid, sebab ‘illat yang didefinisikan sebagai al-ma’na al-lazi syuri’a al-hukm li ajlih (sebuah makna yang karenanyalah suatu hukum itu disyariatkan) adalah sama dengan definisi maqasid. Belum lagi beberapa nama ‘illat, seperti al-sabab, al-amarah, al-da’i, al-bais, al-hamil, al-manat, al-dalil, al-muqtada, al-mujib dan al-mu’assir juga bisa menjadi alasan bahwa ada kesamaan antara ‘illat dan maqasid. Oleh karena itu, ketika ada kaidah usuliyyah yang terkenal berbunyi al-hukm al-Syar’i yadu r ma’a ‘illatih wujudan wa ‘adaman” (hukum syariat itu berorientasi dengan ada atau tidaknya sebuah ‘illat), maka bisa dibuat sebuah kesimpulan juga tadur al-ahkam al-syar’iyyah al-’amaliyyah ma’a maqasidiha wujudan wa ’adaman, kama tadur ma’a ‘ilaliha wujudan wa ’adaman”. Kata kunci: Jasser Auda, maqasid al-syari’ah, ‘illat, istinbat, hukum Islam   Jasser Auda is young Islamic figure who has ambition to bring back the understanding of ruh al-tasyri‘ like in the age of the Prophet’s companions as the istinbat method in Islamic law through the way that Jasser called as maqasid al-syari’ah as the complement of al-Syatibi and Ibn Asyur’s concept. In Auda’s notion, there is a similarity between ‘illat and maqasid, because ‘illat (legal reason), which is defined as al-ma’na al-lazi syuri’a al-hukm li ajlih (a meaning to which a law is determined), is similar to the definition of maqasid (aims). Furthermore, several names of ‘illat such as al-sabab, al-amarah, al-da’i, al-ba’is, al-hamil, al-manat, al-dalil, al-muqtada, al-mujib and al-mu’asir can be the reason for the similarity between ‘illat and maqasid. Therefore, when the famous usuliyyah principle says: ”al-hukm al-Syar’i yadur ma’a ‘illatih wujudan wa ‘adaman” (that sharia law is oriented with or without ‘illat), hence, a conclusion can be drawn that ”tadur al-ahkam al-syar’iyyah al-’amaliyyah ma’a maqasidiha wujudan wa ’adaman, kama tadur ma’a ‘ilaliha wujadan wa ’adaman”(Islamic law is determined with or without its aims, as it is determined with or without its reasons). Keywords:     Jasser Auda, Maqasid al-Syari’ah, ‘illat, istinbat, Islamic law
Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam Aibak, Kutbuddin
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai sumber tasyri’ ketiga, objek ijtihad itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nas al-Qur’an dan Sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nas (ma la nassa fih). Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (usūl al-fiqh) para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Di mana dalam penerapannya, metode-metode tersebut selalu didasarkan pada maqas id al-syari’ah (tujuan pensyari’atan hukum). Salah satu corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan maqās id al-syari’ah adalah penalaran istis lahi. Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur’an dan hadis. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau ta’lili, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nass. Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, corak penalaran istislahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode al-maslahah al-mursalah dan sadd al-zari’ah. Kata kunci: penalaran istislahi, al-maslahah al-mursalah, saddu al-zari’ah, ijtihad, maqasid al-syariah  As a third source of law-making, ijtihad (individual judgment in a legal question)  includes everything that is not expressly regulated in the texts of the Quran and Sunnah, as well as issues that have absolutely no legal  basis (ma la nass}a fih). In the perspective of Islamic legal thought (usūl al-fiqh), Muslim scholars applying various methods in doing ijtihad, which in practice, these methods are always based on maqasid al-syari’ah (law-making purposes). One mode of reasoning that needs to be developed in the effort of applying legal purposes is resting on benefit principles deduced from the Quran and hadis. What is meant by the benefit here is the benefit that cannot be returned to a verse or a hadis directly either by explanatory or argumentative reasoning, but returned to general benefit principles contained in the two sources of law. In the development of Islamic legal thought, the pattern of benefit-taking reasoning (istislahi) is evident in some of the methods of ijtihad, such as the methods of al-maslahah al-mursalah (deduced benefit) and saddu al-zari’ah (avoiding harm). Keywords: istislahi reasoning, al-maslahah al-mursalah, saddu al-zari’ah, ijtihad, maqasid al-syariah
Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam Mushlihin, Imam Annas
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian filsafat hukum Islam kurang mendapat perhatian yang semestinya pada masa klasik dan pertengahan Islam. Para ahli hukum Islam pada masa itu berhenti pada konsep maslahah sebagai tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) ketika berbicara mengenai filsafat hukum Islam. Beberapa persoalan filsafat hukum Islam yang muncul dewasa ini adalah berkaitan dengan demokrasi dan keadilan, hak asasi manusia (HAM), persoalan gender, dan masalah-masalah serupa dalam dunia modern. Pada masa modern, filsafat hukum Islam dikembangkan oleh beberapa ahli hukum Islam dalam menjawab berbagai permasalahan di dunia modern tadi. Para ahli hukum Islam modern merumuskan beberapa teori-teori baru yang umumnya memanfaatkan ilmu-ilmu humaniora dan sosial, maupun sains yang berkembang di Barat. Beberapa di antara teori-teori baru tersebut adalah  teori double movement, teori redefinisi nasakh, teori hudud, dan teori hermeneutika. Pendekatan para ahli hukum Islam modern tersebut menandai arah baru pengkajian dan pemikiran filsafat hukum Islam dewasa ini. Tulisan ini menguraikan pemikiran awal filsafat hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusannya, serta beberapa persoalan yang menuntut dilakukannya perubahan dalam pemikiran awal filsafat hukum Islam tersebut. Kata kunci : arah baru, pemikiran, filsafat, hukum Islam, masa moderen  Islamic legal philosophy study of classic and middle period of Islam is unable to get proper attention. When talking about Islamic legal philosophy, the Muslim jurists during that period desist at concept maslahah as purpose of Islamic law (maqasid al-syari’ah). Some problems of Islamic legal philosophy emerging these days are relating to democracy and justice, human right, gender, and similar problems in the modern world. During modern period, Islamic legal philosophy is developed by some Muslim jurists in responding various problems in the modern world. The Muslim jurists in modern period formulate some new theories generally using humanity and social sciences that are growing in the West. Some new theories are the theory of double movement, the theory of redefining naskh, the theory of hudud, and the theory of hermeneutics. Approaches used by the modern Muslim jurists mark new direction of study and idea of Islamic legal philosophy these days. This paper outlines the initial ideas of philosophy of Islamic law and the factors that influence the formulation, as well as some issues which call for a change in the thinking of the early Islamic legal philosophy. Keywords: new thinking, thought, philosophy, Islamic law, modern era
Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah Di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI) -, Marwadi
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, khususnya Ramadhan dan Syawal sampai sekarang masih terjadi. Hal ini disebabkan karena penganut metode hisab yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Persis dengan penganut rukyat yang direpresentasikan oleh NU belum bersatu. Untuk menyatukan metode penentuan awal bulan tersebut, Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal: tinggi bulan minimal 2o, beda azimuth bulan-matahari minimal 3o, dan umur bulan saat matahari terbenam minimal 8 jam pasca ijtimak. Dari beberapa penelitian, hasil rukyat hilal dengan kriteria Kementerian Agama masih lemah validitasnya dari aspek astronomis. Perbaikan kriteria visibilitas hilal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak-Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) dengan kriteria tinggi minimum 3,60o untuk beda azimuth bulan–matahari 7,53o, hingga maksimum 9,38o untuk beda azimuth bulan–matahari 0o. Kriteria visibilitas hilal ini mempunyai peluang besar untuk menyatukan kalender Hijriyah karena ormas besar seperti NU dan Persis sudah menggunakan kriteria visibilitas hilal. Jika Muhammadiyah mau merubah kriteria hisabnya dari hisab wujudul hilal ke hisab dengan kriteria visibilitas hilal, penyatuan kalender Hijriyah dapat terwujud. Kata kunci: metode, visibilitas hilal, hisab-rukyat, LP2IF-RHI, kalender Hijriyah  The difference of determination method of first date of months on Hijra calendar in Indonesia, especially Ramadhan and Syawal, still occurs until today. This problem is caused by unagreement between the follower of hisab method represented by Muhammadiyah and Persis and the rukyat follower represented by NU. To unite decisive method of early Hijra calendar, Indonesian Ministry of Religious Affairs produces crescent visibility criterion: moon height ≥ 2o, sun-moon azimuth ≥ 3o, and crescent age ≥ 8 hours after conjuntion. From any research, crescent observation with Indonesian Ministry of Religious Affairs criterion has a weakness on validity from astronomical analysis. The betterment of crescent visibility criterion is done by The Institute for Study and Development of Astronomical Science Rukyatul Hilal Indonesian (LP2IF-RHI). Its crescent visibility criterion is for moon height 3,6o with sun-moon azimuth 7,53o and for moon height 9,38o with sun-moon azimuth 0o. This criterion has big opportunity to unify the first date of Hijra calendar program if Muhammadiyah prepare to change its criterion from hisab wujudul hilal to hisab with crescent visibility criterion like that of NU and Persis.  Keywords : method, crescent visibility, hisab-rukyat, LP2IF-RHI, Hijri calendar
Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Penggunaan Hadis Da’if Dalam Istinbat Hukum Idris, Abdul Fatah
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis tentang konsep hadis da’if dan konsep tentang pengamalan hadis da’if. Kebanyakan para ulama mengkonsepsikan hadis da’if; “setiap hadis yang tidak terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam hadis sahih ataupun unsur-unsur dalam hadis hasan”.Sedangkan dalam konsep pengamalan hadis da’if, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Pertama menolak pendapat tidak mengamalkan hadis da’if secara tegas. Kedua boleh mengamalkan hadis da’if jika tidak ada hadis sahih dan hasan; dan ketiga membolehkan beramal dengan hadis da’if pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Sementara pandangan Ibnu Qayyim berbeda dengan ulama hadis lainnya.Konsep beliau dalam pemikiran hadis da’if sebagai dasar pengambilan dalil hukum, adalah hadis yang tidak batil dan tidak munkar serta perawinya tidak tertuduh dusta. Dan apabila tidak terdapat hadis sahih dan tidak terdapat pula qawl sahabat, boleh mengamalkan dengan hadis da’if, karena pengambilan dalil hukum dari hadis d}a’if lebih utama dari pada qiyas.   Kata kunci:  Ibnu Qayyim, ijtihad, hadis da’if, klasifikasi hadis da’if, pengamalan hadis da’if.  The study tries to analyze the theoretical concepts and practical concepts of hadis da’if (weak hadith). Most scholars conceptualize hadis da’if as "a hadis that fails to reach the elementsin the hadis sahih (sound hadith) or elementsin the hadis h}asan (good hadith)." While in thepractice of hadis da’if, the scholars have different opinions concerning its validity. The first opinion strongly rejects the implementation of hadith daif. The second opinionallows the implementationin case hadis sahih or hadis hasan is unavailable. The third opinion allows the implementation of hadis da’if. Oncertain cases, specified conditions areapplicable. Mean while, Ibn Qayyim has different view from other scholars of hadith. His concept about hadis sahih as a method of taking legal argumentation is a hadith that is neither batil nor munkar and the narrator does not contradict a reliable person. Heallows the implementation of hadis da’if in the absence of neither hadis sahih nor qowl sahaba (the sayings of some companions). He adds that the method of taking legal argumentation from hadis da’if is better than that from qiyas (analogical reasoning). Keywords :   Ibnu Qayyim, ijtihad, hadis da’if, classification of hadis da’if, implementation of hadis da’if.
Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam Sodiqin, Ali
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang hukum Islam, baik yang normatif maupun yang empiris belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Hukum Islam, dalam realitasnya memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka teoritik dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur’an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Ruang lingkup kajiannya mencakup dua hal, yaitu penetapan hukum dalam al-Qur’an dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum-hukum dalam al-Qur’an secara historis diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya. Hal ini mengindikasikan adanya proses adopsi, adaptasi dan integrasi antara wahyu al-Qur’an dengan kebiasaan atau tradisi lokal Arab pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pemetaan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian pendekatan antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dalam hukum modern.Kata kunci: hukum Islam, usul fiqh, antropologi hukum, dialektika, budaya lokal  Research in Islamic law, in normative as well as in empiric perspective, has not make use of social humanity sciences yet. In reality, Islamic law has historical and anthropological dimension since it was revealed. For this reason, utilizing theories of history and anthropology can support in analyzing Islamic law research. Its theoretical frame work can be constructed by integrating theories in Ulum al-Qur’an, usul al-fiqh, with theories in history, sociology, and anthropology. The scope of this research covers two things; determining Islamic law in the Qoran and acculturating of Islamic law with local culture. Historically, revealing the law of the Qoran was conducted gradually. There was reciprocal relationship between Qoran and Arab culture in determining of law through adoption, adaptation, and integration process. From this way, it is important to map the Islamic law contains; which one is the universal values and which one is the local ones, to make sure which aspect of Islamic law that can be adapted and be changed in modern time, and which one that cannot be. Thus, anthropology of Islamic law has contributions to make clear Islamic law adaptability to modern law. Keywords: Islamic law, usul fiqh, anthropology of law, dialectic, local culture
Asas Konsensualisme Dan Asas Formalisme Dalam Akad Di Bank Syariah Dahlan, Ahmad
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank syariah selama ini dikenal sebagai representasi dari kegiatan transaksi Islam di lembaga keuangan. Akan tetapi disebabkan karena kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kepentingan bisnis yang sangat kompleks, maka bank syariah dihadapkan pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas konsensualisme (yang berlandasakan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme (bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas konsesualisme yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada Fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada formalisme. Kata kunci: bank syariah, akad, asas konsensualisme, asas formalisme   Islamic bank is known as a representation of Islamic transactions in the financial institutions. However, because the economic activity is very close to the complexity of business interests, Islamic banks are faced with two choices between ideals and profitability. One of the important proportions in seeing the ideals of Islamic banks is in the aspect of contract principles that are developed. Some of the principles that exist in Islamic economics generally refer to two principles, i.e. whether Islamic banks are based on the principle consensualism (which is based on the provisions of fiqh) or the principle of formalism (as a part of the positive law-based institutions). Of the several approaches in the formation of the contract in Islamic banks, it appears that the principles of Islamic law based on the principle of consensualism took effect on the DSN fatwa, although the DSN also issued a fatwa based on the formalism. On the other hand, when the contract has been entered in the banking world as an institution, which is an agency of bilateral economic activity between institutions and agencies, the contract principles of Islamic banks are based on the formalism. Keywords:  syariah banking, contract, principle of consensualism, principle of formalism

Page 1 of 37 | Total Record : 361


Filter by Year

2011 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 13 No 1 (2019): TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA Vol 12 No 2 (2018): THE AUTHORITY OF MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) FATWA Vol 12 No 1 (2018): FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONG Vol 11 No 2 (2017): IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI Vol 11 No 1 (2017): KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM: KONSEP DAN DASAR SELEKSI AYAT HUKUM MENURUT Vol 10 No 2 (2016): DISKURSUS FIKIH INDONESIA Vol 10 No 1 (2016): PERGESERAN PARADIGMA MAQASID AL-SYARI’AH Vol 9, No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 9 No 2 (2015): MENYANTUNI SEJARAH DALAM IJTIHAD Vol 9 No 1 (2015): REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2014): Hermeneutika Hadis Hukum Vol 8, No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 8 No 2 (2014): HERMENEUTIKA HADIS HUKUM Vol 8 No 1 (2014): METODE IJTIHAD INDUKTIF TEMATIK AL-SYATIBI Vol 7, No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7, No 2 (2013) Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 7, No 1 (2013) Vol 7 No 2 (2013): ARAH BARU PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Vol 6, No 2 (2012): Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam Vol 6, No 2 (2012) Vol 6, No 1 (2012): Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dn Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Vol 6, No 1 (2012) Vol 6 No 2 (2012): TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM Vol 6 No 1 (2012): TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIKIH LINTAS AGAMA D Vol 5, No 2 (2011): Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2011) Vol 5 No 2 (2011): IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Vol 5 No 1 (2011): ISTI???B DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM More Issue