cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
AHKAM
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JURNAL AHKAM Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu kesyariahan dan terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli) AHKAM Jurnal Ilmu Syariah telah “TERAKREDITASI” berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 81 /Dikti/Kep./2011
Arjuna Subject : -
Articles 197 Documents
Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam Sirin, Khaeron
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.394 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.941

Abstract

Abstract: Analysis of a Text and Context Approach within the Formulation of Islamic Inheritance Distributions. For about fourteen centuries Islamic inheritance law has always been regarded as a qat‘î doctrine which covers for ijtihad and should be taken for granted. However, changes and developments over time, the existence of Islamic inheritance in the Quran have started to be claimed. To some liberalists and feminist activists, the law on Islamic inheritance is a product of salaf scholars to be regarded as rules that tend to be discriminative—just like the discrediting and prejudicing the rights of women—and not oriented towards human justice. Therefore, the provisions of Islamic inheritance need to be reviewed, even deconstructed by considering the social development of society.Keywords: Islamic law, justice, inheritance, tafsîrAbstraksi: Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam. Selama lebih kurang empat belas abad hukum kewarisan Islam selalu dianggap sebagai doktrin yang bersifat qat‘î yang menutup rapat ruang ijtihad dan harus diterima secara taken for granted. Namun seiring perubahan dan perkembangan zaman, eksistensi hukum kewarisan Islam dalam Alquran mulai digugat. Oleh sebagian pemikir liberal dan aktivis feminisme, hukum kewarisan Islam produk ulama salaf dianggap sebagai aturan yang cenderung diskriminatif—semisal mendiskreditkan dan merugikan hak-hak perempuan—dan tidak berorientasi pada keadilan manusia. Karenanya, ketentuan hukum waris Islam tersebut harus ditafsir ulang, bahkan didekonstruksi dengan mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat.Kata Kunci: hukum Islam, keadilan, kewarisan, tafsirDOI: 10.15408/ajis.v13i2.941
Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi Asmawi, Asmawi
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.304 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.929

Abstract

Abstract: The Theory of al-Maslahah and its Application in Criminalization Norms of the Law on Anti-Corruption. This study demonstrates that the theory of al-maslahah has been applied in criminalization norms of the law on corruption eradication, namely in the criminalization norms of corruption related to a country’s finances or economy and the criminalization norms of corruption related to bribery. It can be concluded that the existence of such relevance carries the implication that the norms of Islamic criminal law have undergone a transformation or objectification through the application of al-maslahah into an arrangement of national criminal laws, which are represented by anti-corruption criminal law. The existence of such relevance also carries an implication that the anti-corruption criminal law has undergone Islamization through the application of al-maslahah, especially within the criminalization norms that are contained in it. In other words, the criminal law on anti-corruption in Indonesia is Islamic or has validity shar‘î, because it pervades the norms of Islamic criminal law through the application of the theory of al-maslahah.Keywords: al-maslahah, criminalization, corruption, ta‘zîrAbstrak: Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi. Studi ini membuktikan bahwa teori al-maslahah telah teraplikasikan dalam norma kriminalisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dalam norma kriminalisasi korupsi terkait keuangan atau perekonomian negara dan norma kriminalisasi korupsi terkait suap-menyuap. Dapat disimpulkan pula bahwa adanya relevansi yang demikian membawa implikasi bahwa norma hukum pidana Islam telah mengalami transformasi atau objektivikasi melalui aplikasi al-maslahah ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang direpresentasikan hukum pidana antikorupsi. Adanya relevansi yang demikian juga membawa implikasi bahwa hukum pidana antikorupsi telah mengalami islamisasi melalui aplikasi al-maslahah, terutama dalam norma-norma kriminalisasi yang dikandungnya. Tegasnya, hukum pidana antikorupsi di Indonesia sudah islami atau punya validitas shar‘î karena sudah menyerap norma hukum pidana Islam melalui aplikasi teori al-maslahah.Kata Kunci: al-maslahah, kriminalisasi, korupsi, takzirDOI: 10.15408/ajis.v13i2.929
Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam Purkon, Arip
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.928 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.930

Abstract

Abstract: A Hermeneutic Approach in the Study of Islamic Law. Hermeneutics is an approach that is used to analyze a text. Currently, hermeneutics is widely used in the study of texts in almost all fields of science, among others: philosophy, arts, literature, history, law, and others, including the study of Islamic law. One characteristic of Islamic law is its position in area of idealism and positivism. It is idealist because Islamic law which is sourced from Allah Swt. and stated by positivism within certain limits, Islamic law is always up to date. Hermeneutics is a scientific approach which originated in the West so that it has its own characteristics. Due to those historical roots and different characteristics, if hermeneutics is used in the study of Islamic law, some problems will be encountered.Keywords: hermeneutics, sharia, jurisprudence, ta’wîl, qat‘îAbstrak: Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam. Hermeneutika merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu teks. Saat ini hermeneutika banyak digunakan dalam kajian teks hampir di segala bidang keilmuan, antara lain: filsafat, seni, sastra, sejarah, hukum, dan yang lainnya, tidak terkecuali dalam studi hukum Islam. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah posisinya berada di wilayah idealisme dan positivisme. Idealisme karena hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah Swt. dan dikatakan positivisme karena dalam batas-batas tertentu hukum Islam senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Hermeneutika merupakan salah satu metode pendekatan keilmuan yang lahir di dunia Barat sehingga mempunyai karakteristik tersendiri. Karena mempunyai akar sejarah dan karakteristik yang berbeda, maka ketika hermeneutika digunakan dalam kajian hukum Islam akan menemui beberapa masalah.Kata Kunci: hermeneutika, syariah, fikih, takwil, qat‘îDOI: 10.15408/ajis.v13i2.930
Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd al-Hilâl dan Visibilitas Hilal Azhari, Susiknan
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.384 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.931

Abstract

Abstract: Unification of the Islamic Calendar: A Dialogue on Wujûd al-Hilâl and the Visibility of Hilâl. Within the vocabulary of the Islamic calendar, particularly in Indonesia, the terms al-Hilâl and the sighting or “visibility” of the hilal (imkân al-ru’yah) are recognised. Wujûd al-hilâl is a creative synthesis or half way between ijtimâ’ (qabl al-ghurûb) and the theory of the visibility of the hilâl or, in other words, half way between pure hisab (calculating the hilâl) and ru’yah (the sighting of hilâl). Therefore, for the theory of wujûd al-hilâl, the method used in starting the first day and a new month on the Islamic calendar is not merely the process of the occurrence of astronomical conjunctions but also considering the position of hilâl at sunset. Meanwhile, the visibility of hilâl is a construction of theories that which are sourced from the experience of observers. As a result, various typologies are created. In order to unite both concepts, an assertive and continuous dialogue is required.Keywords: hilâl, hisâb, ru’yah, matla‘Abstrak: Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd al-Hilâl dan Visibilitas Hilal. Dalam khazanah pemikiran kalender Islam, khususnya di Indonesia, dikenal istilah wujûd al-hilâl dan visibilitas hilal (imkân al-ru’yah). Kehadiran wujûd al-hilâl merupakan sintesis kreatif atau jalan tengah antara teori ijtimâ‘ (qabl al-ghurûb) dan teori visibilitas hilal atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni. Oleh karena itu, bagi teori wujûd al-hilâl metode yang digunakan dalam memulai tanggal satu bulan baru pada kalender Islam tidak semata-mata proses terjadinya konjungsi tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat matahari terbenam. Sementara itu visibilitas hilal adalah bangunan teori yang bersumber dari pengalaman para pengamat. Sehingga melahirkan bermacam-macam tipologi. Untuk memadukan keduanya diperlukan dialog yang asertif dan berkelanjutan.Kata Kunci: hilal, hisab, rukyat, matlakDOI: 10.15408/ajis.v13i2.931
Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis Nurhayati, Nurhayati
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.749 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.932

Abstract

Abstract: Fiqh for Minorities: a Theoretical Study. Fiqh for Minorities—which in Arabic is called Fiqh al-Aqaliyyât— is a fiqh model that maintains legal association of sharia and the dimensions of a particular community, namely minority Muslim communities in western countries. Fiqh for Minorities is a product of reinterpretation of the existing arguments on the basis of the benefit whichis the spirit of sharia. The designers of this fiqh are Taha Jabir al-’Alwani in his book, Toward a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflection, and Yûsuf al-Qarâdawî in his book, Fî Fiqh al-Aqalliyât al- Muslimah. Fiqh for Minorities originated from the accumulation of the concerns of Muslim minority communities in western countries when it should be doing something related to their religion. This fiqh is designed to provide guidance and a handle on the things that are prohibited and permissible for Muslim minorities living in western countries to carry out their obligations as a Muslim.Keywords: fiqh, minority, shariaAbstrak: Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis. Fikih minoritas—yang dalam bahasa Arab disebut dengan Fiqh al- Aqalliyât—merupakan model fikih yang memelihara keterkaitan hukum shar‘î dengan dimensi-dimensi suatu komunitas tertentu, yaitu masyarakat minoritas Muslim di Barat. Fikih minoritas adalah sebuah produk hasil reinterpretasi atas dalil-dalil atas dasar kemaslahatan yang memang menjadi spirit syariah. Penggagas fikih ini adalah Tâhâ Jâbir al- ‘Alwânî dalam bukunya, Toward a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflection dan Yûsuf al-Qarâdawî dalam bukunya, Fî Fiqh al-Aqalliyât al-Muslimah. Fikh minoritas lahir berawal dari akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas Muslim di Barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Fikih ini didesain untuk memberikan panduan dan pegangan tentang hal-hal yang dilarang dan yang boleh bagi minoritas Muslim yang tinggal di Barat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang Muslim.Kata Kunci: fikih, minoritas, syariahDOI: 10.15408/ajis.v13i2.932
Nafkah Wanita Karier dalam Pespektif Fikih Klasik Syafuri, B.
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.698 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.933

Abstract

Abstract: Support Payments of Career Woman within the Perspective of Classical Fiqh. This article attempts to research the right to support payments of career woman or woman in work. In traditional classic fiqh, the husband is liable to provide for support payments to his wife based on the principle of separation of property between husband and wife. This principle follows a flow of thought that a husband earns money instead of the wife. The understanding of the working wife or career woman which must be made dependent to the husband’s permission needs to be re-examined or reviewed because the scholars have not mentioned the obvious arguments concerning the matter. Likewise, no proposition exists which prohibits, either men or women, to work as well as no firm proposition about the need to have the husband’s permission to go to work. Similarly, many historical facts reveal that there were working women or career women in the time of the Prophet, such as ‘A’ishah, Ummu Mubâshir, and others.Keywords: support payments (living support), career woman, nushûzAbstrak: Nafkah Wanita Karier dalam Pespektif Fikih Klasik. Artikel ini mencoba meneliti tentang hak nafkah wanita karier atau perempuan yang bekerja. Dalam tradisi fikih klasik, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki, sedangkan istri bukan pencari rezeki. Pemahaman istri bekerja atau wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami itu perlu dibaca ulang atau ditinjau kembali karena ulama tidak menyebutkan dalil yang jelas tentang hal itu. Dan juga tidak adanya dalil yang melarang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bekerja serta tidak ada dalil yang tegas tentang keharusan bekerja dengan izin suami. Begitu juga banyaknya fakta sejarah yang mengungkapkan wanita-wanita yang bekerja atau wanita karier di masa Nabi, seperti ‘Â’ishah, Ummu Mubâshir, dan lain-lain.Kata Kunci: nafkah, wanita karier, nusyu (nushûz)DOI: 10.15408/ajis.v13i2.933
Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam Khatimah, Umi Khusnul
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.059 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.936

Abstract

Abstract: Marital Sexual Relations within the Perspective of Gender and Islamic Law. This article explains that the rights of sexual relations of men and women within the institutional framework of marriage are the same. The assumption of jurisprudence which is source from several hadith has been adopted as a male hegemony without considering the substance and context of the Hadith. Meanwhile, the Quran describe the balancing of rights of men and women within sexual relationships. This study offers an approach to the study in the case of sexual relations of men and women to look at usûl al-fiqh as a critical foundation in law making. In social and cultural analysis, it can be seen that the construction law is heavily influenced by longstanding habits. Therefore, universal values   should be seen as a response to the formation of the current law.Keywords: sexual relation, Islamic law, genderAbstrak: Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam. Artikel ini menjelaskan bahwa hak-hak hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam kerangka institusi pernikahan adalah setara. Asumsi fikih yang bersumber dari beberapa Hadis diadopsi sebagai hegemoni laki-laki tanpa menimbang substansi dan konteks Hadisnya. Sementara Alquran menjelaskan keseimbangan hak laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual. Studi ini menawarkan suatu pendekatan pada kajian hukum Islam dengan kasus hubungan seksual laki-laki dan perempuan untuk melihat ushul fikih sebagai pondasi kritis dalam pengambilan hukum. Dalam analisis sosial dan budaya terlihat bahwa konstruksi hukum banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Untuk itu, nilai-nilai universal perlu dilihat sebagai jawaban dalam formasi hukum saat ini.Kata Kunci: hubungan seksual, hukum Islam, genderDOI: 10.15408/ajis.v13i2.936
Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi Abdillah, Masykuri
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.823 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.937

Abstract

Abstract: The Relationship of Religion and State within the Context of Political Modernisation in the Reform Era. Political modernization in Indonesia to some extent has brought about political secularization. Yet, in the Pancasila state, the process will not lead to a secular state. The relationship between religion and the state is an intersectional relationship, neither fully integrated nor completely separate. In the reform era, democratic political modernization has implications on the emergence of new political parties, including Islamic parties. On the other hand, the freedom of expression in certain cases has led to disputes and conflicts that can disrupt social harmony and national integration. In this context, religion can provide a positive contribution as an integrative factor that values social diversity, and not as a disintegrative factor that supports social exclusivism.Keywords: political modernization, secularization, religion and public policy, religion, religion and political participation, religion and national integrationAbstrak: Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. Modernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun, di negara yang berideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Di era reformasi ini, modernisasi politik yang demokratis beri mplikasi kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai Islam. Di sisi lain, ekspresi kebebas an dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kem ajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusifisme dalam masyarakat.Kata Kunci: modernisasi politik, sekularisasi, agama dan kebijakan publik, agama dan partisipasi politik, agama dan integrasi nasionalDOI: 10.15408/ajis.v13i2.937
Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia Halim, Abdul
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.097 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.938

Abstract

Abstract: Constructing a Political Theory af Islamic Law in Indonesia. This study confirms that the transformation of Islamic law into national law has no correlation with the struggle towards an Islamic country or Islam as the foundation of the state. Islamic law legislation are regulations that have a positive contribution to strengthening the commitment of Muslims towards the Indonesian nation-state. This study refutes the notion that the accommodation of Islamic law within legislation is an agenda aiming towards an Islamic state. The process of accommodation of Islamic law does not need to be feared, because the process is supported by the power of cultural Islam. Besides, Islamic law is at the legal source level so that the accommodation into pre-legislation undergoesstringent testing in order to always be in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution.Keywords: politic law, legislation, Islamic law, constitutional theory and the theory of accommodationAbstrak: Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia. Studi ini menegaskan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia. Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang-undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses akomodasi hukum Islam tidak perlu dikhawatirkan karena proses itu didorong oleh kekuatan Islam kultural. Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang-undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat agar selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.Kata Kunci: politik hukum, legislasi, hukum islam, teori konstitusi dan teori akomodasiDOI: 10.15408/ajis.v13i2.938
Transformasi Hukum Islam dalam Bentuk al-Qânûn al-Duwalî Asna Usman Dilo, Rizal Darwis &
AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.908 KB) | DOI: 10.15408/ajis.v13i2.939

Abstract

Abstract: Transformation of Islamic Law within the Form of al-Qânûn al-Duwalî. International law (al-qânûn al-duwalî) is inter-country or inter-nation law that shows the complex principles and rules which regulate the intercommunity relationships of nations or states and international law issues are not apart from the religion professed by the people in the world. One of them is Islam, whose source of basic rules from Alquran and Hadith have greatly provided guidance of state law such as ethics of war, concept of dâr al-Islâm and dâr al-harb. Religion, state and law will unite to form concentric circles as one entity that is closely related to one another. In essence, Islamic law provides transformation in the field of international law.Keywords: religion, state, al-qânûn al-duwalî, dâr al-Islâm, dâr al-harbAbstrak: Transformasi Hukum Islam dalam Bentuk al-Qânûn al-Duwalî. Hukum internasional (al-qânûn al-duwalî) adalah hukum antarnegara atau antarbangsa yang menunjukkan pada kompleks asas dan kaidah yang mengatur hubungan antarmasyarakat bangsa-bangsa atau negara, dan permasalahan hukum internasional tidak terlepas pula dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat di dunia. Salah satunya adalah agama Islam, yang sumber ajaran pokoknya dari Alquran dan Hadis telah banyak memberikan pedoman hukum bernegara, seperti: etika perang, konsep dâr al-Islâm, dan dâr al-harb. Agama, negara, dan hukum akan bersatu membentuk lingkaran konsentris sebagai satu kesatuan yang berhubungan erat dengan satu sama lain. Intinya, hukum Islam memberikan transformasi dalam bidang hukum internasional.Kata Kunci: agama, negara, al-qânûn al-duwalî, dâr al-Islâm, dâr al-harbDOI: 10.15408/ajis.v13i2.939

Page 1 of 20 | Total Record : 197