Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Ulul Albab is journal of Islamic Law Studies published by the Departement of Syariah, Faculty of Islamic Studies, Sultan Agung Islamic University, Semarang, Indonesia. It is a semi annual journal published in April and October for the developing the scientific ethos. Editor accept scientific articles and result of research in accordance with its nature is a journal of Islamic Law Studies.
Articles
12
Articles
تولية الكافر على المسلم في ولاية الحكم عند ابن تيمية

Muqorobin, Ahmad, Rayhan, Ahmad

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2018): Contemporary Issues on Islamic Law
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Leader is a very urgent figure in our daily life. In this case a lot of questions about the ideal leader figure who is able to lead this country. The reality is very difficult to find the ideal leader figure, until finally many discourses that say that the leader is not important Muslims or infidels. The most important factor is that he should be able to lead his community fairly. Religious issues are not considered because religion and the state are different things. This led to differences of opinion among ulama-ulama Islam . This research focus to know the opinion of Ibn Taymiyyah related to problems of leadership infidels against Muslims in the government. Research this using type of literature research with normative approach for more in-depth discussion and can achieve the purpose of the background of the problem . In collecting these data the author use the method of documentation to collect the works of Ibn Taimiyah . Furthermore , the author uses the method of deduction to explain the biography of Ibn Taymiyah and the general view of kafir leadership. From sight general the researchers take the essence of the kafirs leadership over a Muslim and a natural government . In order for the analysis to be accomplished more deeply, the author develops his analysis by using descriptive analysis techniques. The result of this discussion concludes that Ibn Taymiyyah forbade kafir leaders to lead a majority Muslim government , and the words of Ibn Taymiyya who said that justice is the absolute prerequisite of a leader, and Allah helps a state that is just though infidels, due to the time of Ibn Taymiyah there are so many Muslim leaders who do not apply justly, so this can only apply in that time and circumstance. The kafir leader can not lead justly because a kafir has not been able to deal justly with himself by not believing in Allah SWT.

Progressivity of Judges in Domestic Violence Disputes Settlement in The Case of Divorce in The Religious Court

Triana, Nita

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2018): Contemporary Issues on Islamic Law
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This study aims to describe and analyze the Judge Progressiveness in the case of a  divorce  related  to domestic violence. The principle of law governing civil judges is passive, in reality this principle creates difficulties for women (wives) victims of domestic violence to achieve justice. The research method used is  non-doctrinal tradition with a socio-legal approach, and qualitative descriptive analysis. The results of the study illustrate. Religious Courts Judges as one of the law enforcers are very potential to seek justice for victims of domestic violence, the majority of whom are women, because many cases of domestic violence ended in divorce cases in the Religious Courts. But the consideration of the religious Court Judge in deciding the case of a divorce petition  is not yet progressive, the Judge still adheres to the principle of law, that the Civil Judge is passive. So that when the Plaintiff (Wife) does not demand income and compensation from her husband. The Plaintiff (Wife) as a victim of domestic violence will not get a living idah, mutah, maskan, kiswah and any compensation from the Defendant (Husband). Religious Court Judges have not yet explored other relevant legislation, including progressive religious texts that favor women as victims of domestic violence to strengthen the building of their arguments. Whereas in the case of divorce by talak, the Judge views the law in book in his legal considerations  by giving protection to the wife, namely by giving the wife the right to earn a living Idah, Mutah (a living for one year to entertain the wife divorced by her husband), maskan and kiswah, according with what is stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The paradigm of the operation of the Judge in a country with a pluralistic culture such as Indonesia, its time to change to a more progressive direction, Judge is no longer limited to the existence of a mouth that sounds the sentence of the law ( le judge est uniquenment la bouche qui pronance le most de lois) Judge also not tools designed to be logical and work mechanically, but whole people who have sensitivity to humanitarian and social concerns. Progressive judges learn and are good at making interpretations that are not literal (connotative), and have a high sense of empathy to be able to catch social norms that contextually support each prescription of the Act. The holistic understanding of the judges has the potential to provide justice for women victims of domestic violence.

Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak

Sulchan, Ahmad, Ghani, Muchamad Gibson

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944.172 KB)

Abstract

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Peristiwa penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak  harus mendapatkan penanganan yang khusus. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan sesuai Pasal 137 KUHAP, guna mendapatkan kebenaran materiil. Mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi perlu didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Orang Tua atau Wali serta  Penasihat Hukum, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara serta diupayakan penyelesaian secara Diversi yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang. 

Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat

Kuncoro, Anis Tyas

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1105.952 KB)

Abstract

Sesungguhnya ajaran Islam dengan  konsep zakatnya telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ni memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya. Dari sudur pandang ideologi dan keyakinan, paling tidak, zakat telah memberikan pandangan fundamental terhadap keududkan harta dan kepemilikan. Sedang dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan sosial, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraaan, karena dengna penglolaan zakat yang baik akan menungkinkan keberlangusnan pembengunan dan pertumbuhan ekonomi yan gjida sekaligus dibarengi dengan pemerataan pendapatan, economic growth equality.

MAZHAB ULAMA DALAM MEMAHAMI MAQASHID SYARI’AH

Hidayatullah, Kholid

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1542.619 KB)

Abstract

Syari’at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaannya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks teks syari’at bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah menyampaikan syari’atNya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama’, maksud dan tujuan tersebut dinamakan Maqashid Syari’ah. Maqashid Syari’ah adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak lahir secara instan. Melainkan berjalan dengan fase fasenya, dimulai dari fase perkembangan sampai pada fase pembukuan seperti masa sekarang ini dan aliran-aliaran dalam memahami Maqashid Syariah. Kajian ini untuk memperoleh pengetahuan tentang tipologi mazhab ulama dalam memandang konsep Maqhasid Syari’ah maqhasid  yang bisa di simpulkan terbagi kedalam tiga aliran : Pertama, “Madrasah Literalis-Tekstualis” yang tak memperhatikan makna atau tujuan di balik teks., Kedua, kebalikan dari madrasah pertama.Yakni yang cenderung terlalu kontekstual, mengesampingkan teks, mendewakan makna di balik teks, berpandangan bahwa agama adalah substansi, bukan bentuk lahirnya, tak segan meninggalkan teks-teks yang qath’iy, cenderung mengekor ke Barat. Ketiga, “Madrasah Moderat” yang disebut al-Qaradlawi sebagai “Madrasah Wasathiyyah”. Madrasah ini selain memelihara literal-teks juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di balik teks dengan pertimbangan porsi keduanya hingga seimbang.

QAUL SHAHABI DAN APLIKASINYA DALAM FIQH KONTEMPORER

Nizar, Muchamad Choirun

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1379.837 KB)

Abstract

Dinamika perkembangan hukum Islam tidak dapat terlepas dari disiplin ilmu ushul fiqh yang memiliki sejumlah metodologi sebagai dalil serta landasan untuk berijtihad. Qaul Shahabi menjadi salah satu dari dalil yang digunakan oleh Ulama Fiqh dalam mengatasi problematika yang terjadi di kalangan umat Islam. Qaul shahabi ialah perihal satu orang shahabah mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan shahabah lainnya, tanpa diketahui seorang shahabat pun yang menentang. Qaul Shahabi menjadi eksis sebagai salah satu rujukan hukum Islam sejak masa Tabi’in. Kehujjahan qaul shahabi diperselisihkan oleh kalangan Ulama. Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyyah, Asy Syafi’i dengan Qaul Qadim beliau dan Ahmad bin Hanbal menerima Qaul Shahabi sebagai hujjah. Sedangkan Ulama Asya’irah, Mu’tazilah, Asy Syafi’i dengan Qaul Jadid beliau, Ulama’ Syi’ah, Al Karkhi, Ulama Kontemporer Madzhab Maliki dan Hanafi serta Ibnu Hazm menolak Qaul Shahabi sebagai hujjah. Sama halnya dengan hujjah lain, Qaul Shahabi juga dapat menjadi rujukan bagi permasalahan kontemporer. Perbedaan pendapat Ulama tentang penggunaan Qaul Shahabi sebagai hujjah berpengaruh pada aplikasinya dalam fiqh kontemporer.

Local Wisdom Dalam Pemikiran Kiai Sholeh Darat : Telaah Terhadap Kitab Fiqh Majmu’at as- Syari’at al-Kafiyat li al-‘Awam

Irfan, Agus

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1208.958 KB)

Abstract

The study of the works of Nusantara archipelago’s scholars in the Indonesia showed significant dynamics. The discovery of the element of locality (local wisdom) in each of the treasury of the works of Nusantara archipelago’s scholars showed that aspects of the Nusantara archipelago influenced and colored his intellectual works. Islamic jurisprudence (Fiqh) book Majmu’at as- Syari’at al-Kafiyat li al-‘Awam as Kiai Sholeh Darat’s work written using Javanese language in the late 19th century, and this clearly showed a very prominent element of the locality. By using this local wisdom approach, it was expected to make community at the time understand and easier to follow the messages of the book. The aspects of local wisdom in the book Majmu’at as- Syari’at al-Kafiyat li al-‘Awam appeared in such things as appearance, language and explanations. In the interpretation and language, Kiai Sholeh Darat used pegon script, a form of literacy that is very commonly used by traditional Muslim society, especially in the area of Java at that time. Meanwhile, Kiai Sholeh Darat often commented on the issues of Dayang Memule problem with the offering (sajen), Calculation of pasaran, Nyahur Tanah, Size Scales (for Zakat) and others.

Bom Bunuh Diri dan Euthanasia (Perspektif Hukum Islam)

Thobroni, Ahmad

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1327.061 KB)

Abstract

Perjuangan tidak pernah mengenal kata akhir, namun cara berjuang tiap umat sering kali mengalami perubahan searah dengan perubahan sarana-sarana perang. Pada tahun-tahun terakhir, sering terdengar upaya beberapa kelompok muslim yang melakukan bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai suicide bombing dan human bombing atau bom manusia.Secara umum ada dua reaksi para ulama dalam menyikapinya, sebagian melarang dan sebagian lagi memuji. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyertakan argumen-argumennya, baik secara naqly maupun aqly. Kejelasan hukum syara’ sangat dibutuhkan dalam masalah yang amat krusial ini. Ini dikarenakan perbedaan yang ada cukup tajam dan mengandung berbagai implikasinya baik di dunia maupun di akhirat.Bagi mereka yang menganggap aksi bom manusia sebagai aksi bunuh diri (‘amaliyat intihariyah), maka implikasi kepada para pelakunya ialah tidak diberlakukan hukum-hukum mati syahid, namun dipandang sebagai orang hina karena berputus asa menghadapi kesulitan hidup. Di akhirat, pelakunya dianggap akan masuk neraka, karena telah bunuh diri. Sedangkan bagi mereka yang menganggap aksi bom bunuh diri sebagai aksi mati syahid (‘amaliyat istisyhadiyah), maka implikasi kepada para pelakunya adalah diberlakukan hukum-hukum mati syahid. Dia dianggap sebagai pahlawan dan teladan keberanian yang patut dicontoh dan di akhirat akan masuk surga.Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan, serta merupakan karunia dan wewenang Tuhan, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alas an yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun. Hukum bunuh diri dan euthanasia masih dipersoalkan di kalangan masyarakat. Pro kontra inilah yang mendorong penulis untuk memilih tema hukum bom bunuh diri dan euthanasia dalam perspektif hukum Islam.

Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

Yurista, Dina Yustisi

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1133.885 KB)

Abstract

Dalam Islam kita harus mematuhi segala hukum yang berlaku, semua perintah dalam agama harus dijalankan tak terkecuali dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki dengan ukuran yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak atau lebih kita kenal dengan istilah Zakat. DI luar itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar uang kepada negara atau yang kita sebut pajak. Sistem zakat dalam Islam adalah sistem keuangan yang paling penting untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat, sedangkan sistem perpajakan negara untuk menegakkan jumlah keuangan yang baik agar dapat memenuhi pertahanan dan ketentuan pelayanan masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pajak dan zakat dalam satu waktu, maka dibutuhkan keadilan dalam pelaksanaan keduanya untuk menghindari kecurangan.

Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis

Tulab, Tali

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1005.602 KB)

Abstract

Perkawinan adalah adalah salah satu dari sekian banyak sunah rasul yang sangat penting. Hal ini terbukti dari diturunkannya ayat-ayat muhakamah yang menjelaskan mengenai perkawinan ataupun pernikahan. Prosesi perkawinan sendiri memiliki beberapa syarat dan rukun secara syariat yang terdapat dari pada al-Qur’an dan Hadits. Dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan hal yang menjadi perbedaan pendapat antar ulama adalah mengenai hal wali nikah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam rangka tercapainya tujuan dari studi ini. Pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah lebih sesuai dengan kesetaraan gender. Sebab menurut mereka wali nikah bukanlah syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami itu sepadan bagi wanita perwaliannya. Dalam pandangan demikian ini calon suami dan calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang agung dan sakral yaitu perkawinan dalam keadaan setara. Keduanya sebagai orang-orang yang dewasa dan berakal (berkecerdasan atau rusyd) adalah memiliki ahliyatul wujub (penerima hak) dan ahliyatul ada’ (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama tidak ada halangan mereka berhak melakukan sendiri atau langsung akad nikah tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain.