cover
Contact Name
Rudi Sugiono Suyono
Contact Email
Rudi Sugiono Suyono
Phone
-
Journal Mail Official
untanjtst@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Teknik Sipil
ISSN : 14123576     EISSN : 26218429     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura merupakan publikasi ilmiah berkala yang diperuntukkan bagi peneliti yang hendak mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk studi literatur, peneltian, dan pengembangan teknologi sebagai bentuk penerapan metode, algoritma, maupun kerangka kerja. Melalui penulisan Jurnal Teknik Sipil yang terbit pada bulan Juni dan Desember setiap tahun. Redaksi Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura mengundang para profesional dari dunia usaha, pendidikan dan peneliti untuk berpartisipasi mengembangkan profesi serta menyebarluaskan perkembangan ilmu dalam bidang Teknik Sipil termasuk geoteknik, transportasi, struktur, sumberdaya air dan lingkungan dengan penekanan khusus pada pengurangan resiko bencana termasuk pendekatan sosio-teknik untuk penanggulangan.
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
Search results for , issue " Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016" : 21 Documents clear
PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK SISTEM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (STUDI KASUS PONTIANAK TENGGARA) arnoldus, -; nurhayati, -
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.214 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.26266

Abstract

Rumah merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dan menjadi elemen penting dalam agenda pembangunan nasional, seperti halnya kesehatan dan pendidikan. Pembangunan perumahan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk, kebijakan berupa arah kebijakan spatial, program dan regulasi Persoalan perkotaan antara lain adanya kesenjangan ntara per-mintaan dan penyediaan perumahan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi Pen-erapan Sistem Informasi Geografis Untuk sistem Pengembangan Perumahan (Studi Kasus Kota Pontianak). Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang bersifat keruangan dan membantu memberikan serta menyajikan informasi mengenai hasil survei penelitian geologi yang dilakukan di Wilayah Pontianak Tenggara. SIG ini disertai data pendukung yang berguna untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan. Pembuatan SIG ini menggunakan cara pengumpulan data dengan mengambil data di GPS. Software yang digunakan untuk membangun SIG ini yaitu menggunakan Arcmap, Microsoft Word 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang menyangkut kajian Penerapan Sistem Informasi Geografis Untuk Sistem Pengembangan perumahan hasil analisa secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat backlog Kecamatan Pontianak Tenggara sejumlah 16.059 unit ru-mah. Pada masa mendatang jumlah backlog ini akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan KK akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru. Adanya peluang pasar perumahan di Kecamatan Pontianak Tenggara yang ditandai backlog tidak berbanding lurus dengan supply perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang swasta. Kebutuhan akan hunian yang tidak terakomodasi pasar pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menyelenggara-kan sendiri pengadaan perumahan dan pemukimannya secara swadaya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, karena rumah merupakan kebutuhan yang men-dasar dan merupakan aspek penting. Hal ini terlihat dari 5,228 Unit jumlah rumah yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya. Bila berdasarkan pola penyediaan perumahan di Kecamatan Pontianak Tenggara, kontribusi pelaku pembangunan perumahan selama tahun 2015-2017 terhadap ketiadaan ketersediaan rumah (backlog) sebesar 16,059 dengan rincian sebagai berikut; Rumah swadaya 5.228 unit rumah, Devel-oper Kota Pontianak berkontribusi 5.428 unit rumah, Jumlah rumah di Kecamatan Pontianak Tenggara 10.706 unit rumah, Jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Tenggara 50.038 unit rumah. Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis (SIG), Backlog, Perumahan.
ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN OPLET SEBAGAI MODA TRANSPORTASI UMUM DI KOTA PONTIANAK Rohman, -
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.214 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.25804

Abstract

Secara ideal transportasi pada suatu wilayah dilayani oleh sistem transportasi umum yang dibangun secara efisien dan dapat melayani kebutuhan dan aktivitas penduduknya. Seperti kecendrungan yang sedang terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia, saat ini kondisi transportasi umum di Kota Pontianak yang masih didominasi penggunaan oplet sedang mengalami penurunan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Sebagai akibatnya pola pergerakan masyarakat dibentuk dari penggunaan kendaraan pribadi.Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berubah dan kecendrungan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi menimbulkan pertanyaan tentang nasib moda transportasi umum di Kota Pontianak apakah masih layak untuk terus dioperasionalkan dan kemungkinan pengembangannya sebagai moda transportasi umum. Dengan mengambil jurusan Kapuas Indah-Nipah Kuning yang saat ini masih secara rutin beroperasi sebagai objek kajian, dilakukan penilaian kinerja pelayanan oplet sebagai angkutan umum. Kinerja pelayanan diukur berdasarkan standar dari Kementerian Perhubungan dan Bank Dunia.Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pelayanan oplet sebagai angkutan umum sebagian besar tidak memenuhi syarat dan secara ekonomis tidak layak dioperasionalkan karena hasil yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya operasional kendaraan. Untuk mengembangkan oplet sebagai moda transportasi umum perlu dilakukan intervensi pemerintah, terutama Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat membantu pengembangan transportasi umum di Kota Pontianak. Kata Kunci: transportasi umum, kinerja pelayanan, biaya operasional kendaraan, intervensi pemerintah.
STUDI KESETIMBANGAN AIR PADA WADUK PENEPAT KABUPATEN KUBU RAYA Fadiah, -
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.214 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.25671

Abstract

Kota Pontianak terletak pada kawasan pesisir memiliki pola hujan tipe equatorial sehingga sumber airnya terpengaruh oleh pasang surut dan terancam interusi air asin.  Ketersediaan air baku dari segi kuantitas cukup berlimpah, namun dari segi kualitas, sumber air baku di Kota Pontianak terancam interusi air laut pada tahun normal dan tahun kering. Penelitian ini membahas mengenai kesetimbangan air pada waduk Penepat untuk dapat dijadikan sumber air baku dalam pengembangan infrastruktur air minum Kota Pontianak. Penelitian ini diawali dengan menginvestigasi kondisi existing waduk Penepat dan menguji keandalan air baku sungai Landak menggunakan perhitungan debit andalan F.J.Mock. Idenya adalah hasil dari perhitungan debit andalan dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan air Kota Pontianak pada tahun 2027. Perhitungan untuk kebutuhan air dengan memproyeksikan jumlah penduduk menggunakan metode aritmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan sumber air baku sungai Landak dari segi kuantitas sangat berlimpah dengan debit rata-rata sebesar 356 m3/detik, jauh diatas kebutuhan air baku pada saat jam puncak kota Pontianak di tahun 2027 yaitu sebesar 2,87 m3/detik dengan jumlah penduduk sebanyak 733.856 jiwa. Namun pada periode kering seperti bulan Agustus dan bulan September, debit aliran sungai Landak sangat kecil. Sungai Landak yang hilirnya berada dipesisir laut, sumber airnya terpengaruh pasang surut, sehingga pada saat periode kering bulan Agustus dan bulan September, debit aliran yang kecil tidak mampu menahan rambatan pasang air laut masuk mencapai titik lokasi penelitian sehingga sumber air dari sungai landak terpengaruh air asin dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku kota Pontianak. Pada periode ini pola pengoperasian waduk diperlukan antara lain dengan cara menutup pintu air waduk Penepat pada saat pasang air laut terjadi agar air laut tidak masuk ke dalam waduk dan membuka kembali pintu air waduk Penepat pada saat surut air laut terjadi, sehingga sumber air baku dari Sungai Landak dapat masuk kedalam waduk dan mengisi kembali waduk penepat agar dapat digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan sumber air baku Kota Pontianak. Selama pasang air laut, kebutuhan air baku di Kota Pontianak dipenuhi dari sumber air yang berasal dari tampungan waduk. Rencana pengembangan waduk seluas 5 Ha dan kedalaman 4 meter, waduk Penepat mempunyai volume tampungan sebesar 200.000 m3 dan dapat melayani kebutuhan air baku Kota Pontianak sebesar 2,87 m3/detik selama 19 jam. Kata kunci: air baku, air minum, Kota Pontianak, pasang surut, sungai Landak, waduk Penepat.
PEMETAAN ZONASI GEOTEKNIK DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN DATA KONSISTENSI DAN SIFAT-SIFAT TANAH DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Naim, .; Priadi, Eka; Aprianto, .
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.202 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.19115

Abstract

Kota Pontianak terletak di delta Sungai Kapuas. Jenis tanahnya sebagian besar berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas atau tanah lunak. Tanah lunak adalah tanah yang tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk menahan beban yang diberikan di atasnya, sehingga sering terjadi masalah atau kesulitan dalam pembangunan infrastruktur pada tanah lunak. Pemetaan zonasi lapisan tanah akan memberikan informasi awal kepada para pelaksana teknik sipil atau bidang lainnya dalam memilih dan mendesain fondasi, oleh sebab itu sangat penting untuk diteliti bagaimana kondisi lapisan tanah dari permukaan hingga tanah keras. Pemetaan zonasi geoteknik ini berdasarkan data sekunder yaitu hasil pengujiaan lapangan dan pengujian laboratorium yang diperoleh dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak hingga tahun 2016. Pengujian lapangan yaitu data sondir terdiri dari 74 titik dan data bor dalam terdiri dari 41 titik, sedangkan pengujian laboratorium terdiri dari kadar air, berat volume, kohesi dan sudut geser dalam. Pemetaan konsistensi tanah dengan Sistem Informasi Geografis pada kedalaman 4 m, 8 m, 12 m, 18 m, 20 m, 24 m, 30 m dan 35 m. Pemetaan konsistensi tanah dapat dijelaskan bahwa pada kedalaman 0,00-18,00 m lapisan tanah didominasi konsistensi sangat lunak dan lunak, 18,00-24,00 m lapisan tanah didominasi konsistensi sedang hingga kaku, 24,00-30,00 m lapisan tanah didominasi kaku dan sangat kaku, 30,00-35,00 m lapisan tanah didominasi keras. Tren hubungan propertis tanah terhadap kedalaman antara lain kadar air; semakin dalam nilai kadar air semakin berkurang, berat volume; semakin dalam semakin meningkat, kohesi dan sudut geser dalam kedalaman 0-24 m semakin dalam semakin meningkat, sedangkan pada kedalaman 30 m mengalami penurunan. Lapisan tanah keras pada Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota semakin kearah sungai Kapuas semakin dalam, pada kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara semakin ke arah Sungai Kapuas semakin dangkal, sedangkan dari hilir ke hulu lapisan tanah keras semakin dangkal.   Kata kunci: Pemetaan, zonasi, sondir, bor dalam, SIG, konsistensi, propertis tanah
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA WISATA DI DESA MERAGUN KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU KALIMANTAN BARAT Suryani, Agatha; Mulki, Gusti Zulkifli
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.214 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.25639

Abstract

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pengembangan infrastruktur desa wisata merupakan upaya menata ruang wilayah yang berkelanjutan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan binaan dan lingkungan alamiah, serta melindungi fungsi ruang agar tetap nyaman dan lestari bagi masyarakatnya. Infrastruktur yang menjadi pokok bahasan penelitian adalah kebutuhan infrastruktur Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman dan fasilitas pendukung wisata lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi berbagai potensi wisata di Desa Meragun, mengidentifikasi keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Desa Wisata sehingga dihasilkan perencanaan pengelolaan Desa Meragun sebagai kawasan Desa Wisata, dan untuk mengetahui infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan Desa Meragun sebagai Desa Wisata. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu sebuah metode penulisan yang menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa. Setelah data terkumpul dan disusun kemudian diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan teori-teori atau standar-standar yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah teridentifikasi berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Meragun yang dapat dikembangkan sebagai kawasan daya tarik wisata, telah teridentifikasi keterlibatan Pemerintah Daerah dan upaya optimalisasi dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Desa Wisata di Desa Meragun, dan tersusunnya perencanaan pengelolaan Desa Meragun sebagai kawasan Desa Wisata dengan menggunakan analisa SWOT serta tersusunnya arahan pengembangan sarana prasarana/infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Desa Meragun sebagai Desa Wisata.  Kata Kunci : Desa Wisata, Keterlibatan Stakeholders, dan Pengembangan Infrastruktur
PENENTUAN SKALA PRIORITAS PADA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BENGKAYANG (STUDI KASUS DAERAH IRIGASI KETIAT B) Savitri, Endang; Nurhayati, -
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.214 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.26008

Abstract

Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mencapai sasaran nasional rehabilitasi irigasi 3juta ha dan pembangunan irigasi 1juta ha dalam mendukung  pemenuhan  Kedaulatan  Pangan  merupakan  salah  satu  program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalam UU No11 tahun 1974 tentang pegairan. Dikewenangan Kewenangan Kabupaten Bengkayang terdiri dari 71 DI dengan jumlah total 10.945Hadan6 DR dengan jumlah total 873,13 Ha.Kondisi jaringan irigasi dengan rusak berat sebesar 1.136Ha,rusak sedang 1.422,8 5Ha,rusak ringan 218,90 Ha dan kondisi baik sebesar 8.167,25 Ha.Alih fungsi lahan juga menjadi penyebab berkurangnya areal potensial tanam.Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2015 telah mengalokasikan dana sebesar Rp6.328.370.000,00 untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi atau sebesar16% dari total biaya yang diperlukan untuk menangani seluruh jaringan irigasi yang masuk dalam kategori rusak. Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki keterbatasan keuangan untuk merehabilitasi jaringan irigasi,sehingga diperlukan suatu kebijakan dari stakeholder terkait dalam menentukan skala prioritas penanganan tersebut dengan suatu  pendekatan  yang  menggunakan  analisa  yang  dapat  mengintegrasikan b
PEMETAAN DAERAH RAWAN LONGSOR DAS KAPUAS KOTA SEKADAU KABUPATEN SEKADAU Anwar, Rosihan; Priadi, Eka; Faisal, Ahmad
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.202 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.20649

Abstract

Kota Sekadau yang merupakan Ibukota Kabupaten Sekadau adalah kota yang terletak di tepian sungai besar yaitu  Sungai Kapuas dan Sungai Sekadau dimana kondisi hidrologisnya sangat dipengaruhi oleh tofografi kota yang sangat datar di utara dan barat serta bergelombang hingga perbukitan di bagian timur dan selatan. Belasan anak sungai yang mengalir di wilayah Kota Sekadau sebagian besar bermuara ke Sungai Kapuas dimana ditepian sungai tersebut sering terjadi bencana longsor, yang  dapat merusak infrastruktur  seperti jalan, jembatan dan rumah-rumah penduduk. Lokasi Rawan bencana longsor yang akan diteliti hanya pada lima desa di tepian sungai pada DAS Kapuas Kota Sekadau khususnya : Desa Seraras, Desa Merapi , Desa Seberang Kapuas, Desa Tanjung dan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir yang menurut BPBD Kabupaten Sekadau pernah mengalami bencana tanah longsor. Penentuan daerah kerawanan tanah longsor dilakukan berdasarkan beberapa parameter yaitu : kemiringan lereng, penutupan lahan, erodibilitas tanah, curah hujan, lokasi longsor dan faktor keamanan. Masing-masing parameter tersebut dilakukan pembobotan atau pemberian nilai yang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tanah longsor, semakin besar nilai bobot yang diberikan artinya semakin memiliki kepekaan terhadap terjadinya tanah longsor. Berdasarkan pembobotan tersebut lokasi rawan longsor dibagi menjadi empat kategori yaitu ; sangat rawan, rawan, cukup rawan dan tidak rawan. Yang termasuk dalam Lokasi Sangat Rawan (Katagori Pertama ) adalah lokasi pada tepian sungai di  Desa Seraras dengan panjang sekitar 250,877 meter, lokasi pada tepian sungai di Desa Seberang Kapuas dengan panjang sekitar 549,970 meter, lokasi sebagian besar tepian sungai di Desa Mungguk dengan panjang sekitar 1338,920 meter, lokasi pada tepian sungai di Desa Merapi ( Dusun Merapi 1, 2 dan 3) dengan panjang sekitar 2198,09 meter, lokasi sebagian besar tepian sungai di Desa Tanjung dengan panjang sekitar 1765,690 meter. Untuk Lokasi Rawan (Kategori Kedua) adalah lokasi pada tepian sungai di  Desa Seraras dengan panjang sekitar 970,078 meter, lokasi sebagian kecil tepian sungai di Desa Seberang Kapuas dengan panjang sekitar 435,61 meter, lokasi sebagian kecil tepian sungai di Desa Mungguk dengan panjang sekitar 146,34 meter, lokasi pada tepian sungai di Desa Merapi ( Dusun Merapi 1, 2 dan 3) dengan panjang sekitar 1493,49 meter. Yang termasuk dalam Lokasi Cukup Rawan (Kategori Tiga ) adalah lokasi pada tepian sungai di Desa Merapi ( Dusun Merapi  2) dengan panjang sekitar 416,54 meter.   Kata kunci : Pemetaan , kerawanan longsor, kemiringan lereng, penutupan lahan, erodibilitas tanah, curah hujan, lokasi longsor , faktor keamanan
PEMODELAN ALIRAN AIR TANAH PADA LAHAN GAMBUT Hediyanti, Giska; Nurhayati, -
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.214 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.25641

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan model aliran air tanah pada lahan gambut yang dipengaruhi oleh pasang surut. Pemodelan aliran air ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan pada lahan gambut. Pengaturan tinggi muka air tanah pada lahan gambut secara tepat dapat membantu system pertanian dan menghindari kerugian pada tanaman. Penelitian ini dilakukan melalui eksperimen pada lahan gambut dengan membuat 13 titik pengamatan pada lahan dan 4 titik pengamatan pada saluran. Model aliran air pada lahan dibangun dengan menggunakan persamaan Kirkham yang telah dimodifikasi. Model yang diperoleh menunjukkan hasil yang dapat mewakili kondisi aliran air pada lahan dengan memberikan galat baku pendugaan terkecil sebesar 0% pada titik pengamatan-9. Model juga menunjukkan bahwa tinggi muka air di saluran tersier merupakan parameter utama dalam pengendalian muka air tanah di petak lahan.Kata kunci :Pemodelan, aliran air tanah, persamaan Kirkham, tinggi muka air tanah, tanah gambut
KAJIAN MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT) PADA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN KOLAM RENANG DI JALAN UJUNG PANDANG DALAM KECAMATAN PONTIANAK KOTA DENGAN SISTEM KONTRAK LUMPSUMP FIX PRICE Rahyono, Mulyadi
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.214 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.25902

Abstract

Dua jenis kontrak yang secara garis besar digunakan dalam proyek adalah Kontrak Harga Tetap (Lumpsum) dan Kontrak Harga Satuan (Unit Price). Masing-masing tipe kontrak memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh kontraktor untuk menentukan tindakan dalam mengatasi risiko. Penilitian ini mengambil sampel yaitu proyek dengan sistem kontrak lumpsum fix price pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kolam Renang di Jalan Ujung Pandang Dalam Kecamatan Pontianak Kota. Analisis risiko dilakukan dengan menstrukturisasi risiko menggunakan metode RSBS (Risk Breakdown Structure) dan mengalikan nilai dampak dan frekuensi untuk mendapatkan nilai tingkat risiko pada tiap faktor risiko. Hasil analisis yang didapat dari RBS, dianalisa lebih lanjut berdasarkan pengalaman empiris manajer proyek untuk mengetahui tindakannya dalam mengatasi risiko, kemudian dianalisa dan dibahas lagi menggunakan diagram alir untuk mengetahui hubungan antar faktor risiko, tabel perbandingan jumlah resiko, perbandingan tingkat kepentingan risiko (importance level) perbandingan tingkat risiko berdasarkan pemilik proyek dan tingkat risiko berdasarkan sistem pembayaran. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, jenis risiko dan tingkat risiko pada tiap tahapan proyek untuk proyek dengan sistem kontrak lumpsum fix price juga tergantung pada jenis proyek, lokasi proyek, kompleksitas pekerjaan dan tingkat kemampuan (pengalaman) kontraktor, bukan hanya tipe kontrak yang digunakan, selain itu berdasarkan tingkat kepentingan (importance level) tiap jenis proyek, membuktikan bahwa belum tentu proyek dengan sistem kontrak lumpsum fix price memiliki risiko lebih rendah dari pada proyek dengan sistem kontrak unit price atau jenis kontrak lainnya. Sedangkan analisa berdasarkan tingkat risiko pada faktor risiko pemilik proyek, risiko pemilik proyek pemerintah jauh lebih kecil daripada swasta. Sedangkan berdasarkan sistem pembayaran termin, ada dua type sistem pembayaran termin, yaitu monthly payment dan progres payment, secara umum sistem pembayaran progres payment lebih berisiko dibandingkan dengan sistem pembayaran monthly payment. Sedangkan hal yang membedakan penanganan risiko pada proyek lumpsum fix price, adalah antisipasinya terhadap harga pasar. Kata kunci : kontrak lumpsum fix price
PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DI KOTA PONTIANAK Prayudi, Hendra; Ph.D, Ir. Elvira, M.T.,; M.T, Dr. Nurhayati, S.T.,
Jurnal Teknik Sipil Vol 16, No 2 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL VOL 16 NO 2 EDISI DESEMBER 2016
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.202 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v16i2.20656

Abstract

Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari penyelenggaraan pemeliharaan bangunan kantor secara rutin, hal ini dilaksanakan agar asset pemerintah dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan bangunan gedung pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, menganalisis tingkat kerusakan bangunan gedung serta membuat suatu sistem penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dengan bantuan perangkat lunak komputer. Penilaian dilakukan terhadap bangunan kantor kelurahan yang ada di kecamatan Pontianak Kota yakni Kelurahan Tengah, Kelurahan Sungai Jawi, Kelurahan Mariana, Kelurahan Darat Sekip dan Kelurahan Sungai Bangkong. Metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dengan software Expert Choice v.11. Adapun kriteria yang digunakan adalah kriteria Politik, Fisik, Finansial, Lingkungan dan kriteria Sosial. Prioritas pemeliharaan bangunan gedung pemerintah sebagai berikut; Kelurahan Darat Sekip pada prioritas pertama, kelurahan Sungai Jawi prioritas kedua, kelurahan Sungai Bangkong prioritas ketiga, kelurahan Mariana prioritas keempat dan kelurahan Tengah pada prioritas kelima.   Kata kunci : prioritas pemeliharaan bangunan gedung

Page 1 of 3 | Total Record : 21