cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 10, No 1 (2019)" : 9 Documents clear
TINJAUAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Bandiyono, Agus; Andiani, Sri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Penelitian inibertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai sistem pelelangan secarasederhana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dan membandingkanproses Pengadaan Barang/Jasa berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan metodelelang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yangdigunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah: metode penelitian lapangan yang terdiriatas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Hasilnya yaitumengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dankomunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM,Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitiadari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaranpengadaan barang pada Kanwil DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan,penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaanoleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang,sampai dengan mengumumkan pemenang lelang telah dilaksanakan. Berikutnya, penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen dariKanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia melaksanakan kontrak, melakukan serah terimabarang dan menyelesaikan pekerjaannya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak.
IMPLEMENTASI PERDA NO. 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN Museliza, Virna; Nesneri, Yessi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisimplementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan kendala-kendala implementasinya. Penelitianini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian AnalisisImplementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2014 ada 4 (empat) indikatorpenelitian yaitu Pada Penataan, segi penentuan lokasi sudah sesuai dengan Rencana Umum TataRuang Setempat; Pemberdayaan sudah berdasarkan visi dan misi dan mengadakan pelatihan khususkepada pengelola dalam hal pelatihan untuk menjaga kebersihan dan keamanan pasar, agar tetaphigienis dan cara mengelola pedagang agar berjualan dengan tertib dalam kios serta terciptamanajemen yang profesional dan Pembinaan, meningkatkan kompetensi pedagang pasar yaknidengan melakukan pelatihan tentang tata cara melayani pembeli dan telah melakukan sosialisasi;sedangkan Pengawasan belum mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dikarenakanbelum beroperasinya secara optimal, sedang dilaksanakan renovasi, Dinas Kesehatan KotaPekanbaru belum melaksanakan inspeksi secara langsung dan laporan hasil Pengawasan belumdi laporkan kepada Walikota dan DPRD. Kendala pada 1). Penataan, Sempitnya lokasi pasar; 2).Pemberdayaan, sulitnya melakukan pembinaan disiplin kepada para pedagang;3). Pembinaan,sulitnya mendapatkan sumber alternatif pendanaan, serta tidak efektifnya hasil sosialisasi; dan4). Pengawasan, tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan, masyarakat yang punya kios/losdisewakan kepada pedagang lain dengan harga sewa yang mahal, pengawasan dalam penarikanuang retribusi pedagang.
TINJAUAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Bandiyono, Agus; Andiani, Sri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Penelitian inibertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai sistem pelelangan secarasederhana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dan membandingkanproses Pengadaan Barang/Jasa berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan metodelelang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yangdigunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah: metode penelitian lapangan yang terdiriatas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Hasilnya yaitumengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dankomunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM,Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitiadari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaranpengadaan barang pada Kanwil DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan,penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaanoleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang,sampai dengan mengumumkan pemenang lelang telah dilaksanakan. Berikutnya, penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen dariKanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia melaksanakan kontrak, melakukan serah terimabarang dan menyelesaikan pekerjaannya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak.
EVALUASI PELAYANANWAJIB PAJAK DALAMAKTIVASIE-FIN Bandiyono, Agus; Al Fajar, Muhammad Ziyad
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi Pelayanan Wajib Pajak dalam Aktivasi e-FIN. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;mengevaluasi pelayanan yang diberikan berdasarkan pada teori pelayanan publik; dan mengetahuihambatan dan upaya yang telah dilakukan KPP Pondok Aren dalam mengoptimalkan pelayananaktivasi e-FIN. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalahmetode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metodepenelitian kepustakaan. Pelaksanaan pelayanan aktivasi e-FIN telah sesuai dengan Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Onlineyang memuat ketentuan mengenai pengajuan permohonan aktivasi e-FIN. Pelayanan aktivasi e-FIN yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Pondok Aren belum sepenuhnyamemenuhi kriteria pelayanan publik yang baik sesuai dengan Keputusan Menteri PendayaanAparatur Negara nomor KEP/25/M.PAN/2004 yang memuat pedoman umum penyusunan indekskepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Adapaun dalam rangka meningkatkanmutu pelayanan, ada hal-hal yang dapat ditingkatkan lagi pada beberapa kriteria yaitu Kejelasandan Kepastian, dan Keterbukaan. Dalam praktiknya, pelayanan aktivasi e-FIN di Kantor PelayananPajak Pratama Pondok Aren menemui beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebutterdapat pada jaringan internet yang lambat dan sering mengalami gangguan, kurangnya informasiyang diterima Wajib Pajak, perangkat keras yang sudah terlalu tua dan perangkat lunak yang sudahtidak sesuai dengan perkembangan teknologi, dan jumlah petugas pajak yang terbatas.
MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH Ernawaty, Ernawaty
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen Strategi Pengembangan Objek Wisata Daerah. Potensi alam KabupatenBengkalis yang masih cukup baik, hutan rawa gambut, pantai dan pulau kecil serta potensi sukumelayu asli merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Salah satu dari potensi alam yangterkenal di Kabupaten Bengkalis adalah wisata pantai Teluk Rhu Pulau Rupat. Salah satu objekwisata yang terdapat di Kecamatan Rupat Utara yakni Pantai Pesona. Pantai Pesona KecamatanRupat Utara adalah nama yang diberikan masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten BengkalisProvinsi Riau. Pantai ini dahulunya memiliki nama yang berbeda-beda sesuai penamaan dari wargamasing-masing desa yaitu Pantai Tanjung Lapin, Pantai Tanjung Rhu maupun Pantai Tanjung Punak.Konsep teori yang digunakan pada penelitian ini adalah George R Terry dalam Manullang, yaknidilihat dari fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengum-pulan data dengan wawancara,observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat dalampengembangan objek wisata Pantai Pesona Kecamatan Rupat Utara Kebupaten Bengkalis yaknifaktor dana atau anggaran, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sampai saat ini objekwisata Pantai Pesona belum dapat memberikan kontribusi PAD terhadap daerah.
ADAPTATION AND MITIGATION OF CLIMATE CHANGE BASED ON COMMUNITY EMPOWERMENT Mashur, Dadang; Meiwanda, Geovani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat..Kabupaten Bengkalis, salah satu daerah yang paling terkena dampak perubahan iklim. KecamatanBantan, abrasi Pantai Kabupaten Bengkalis yang semakin parah setiap tahun hampir 30 cmkehilangan luas lahan. Ini merupakan ancaman bagi ekosistem pantai, kondisi hutan bakau disepanjang pantai telah rusak. Kerusakan mangrove disebabkan oleh eksploitasi dan eksplorasioleh perusahaan dan masyarakat sekitar untuk kepentingan ekonomi. Menanggapi hal ini,pemerintah (pusat dan daerah) menciptakan Program Desa Iklim (ProKlim) untuk mendorongpartisipasi aktif masyarakat dan semua pihak dalam melakukan tindakan lokal untuk meningkatkanketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi gas emisi rumah kaca (GRK).Kegiatan di ProKlim adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini dilakukandengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian berasal dari masyarakat di Kecamatan Bantandan institusi terkait. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dandokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian ini menemukanbahwa masyarakat di Kecamatan Bantan telah menyadari bahwa daerah tersebut mengalami abrasiparah akibat kerusakan ekosistem mangrove dan dampak gelombang laut dari Selat Malaka, dimana masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah memiliki adaptasi dan mitigasi dalam bentukmemberdayakan masyarakat yang tinggal di pantai untuk melakukan konservasi bakau, pemanfaatan bakau non-kayu, dan membuat kawasan wisata
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT PADA LAHAN GAMBUT Yuliani, Febri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat padaLahan Gambut. Besarnya kontribusi sawit terhadap ekspor membuat sawit ditetapkan pemerintahsebagai komoditas unggulan Indonesia. Lebih dari itu, dari perspektif ekonomi global, sawit adalahkomoditas yang merupakan kekhasan Indonesia dimana Indonesia memiliki keunggulan yangkomparatif dalam produksi sawit. Tujuan penelitian adalah menemukan dan mengimplementasikankebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat agar memiliki nilaitambah bagi peningkatan daya saing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei,dimana analisis data secara deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan secara komprehensif terkaitkerangka peraturan dan kelembagaan dalam pengelolaan petani kelapa sawit swadaya di KabupatenSiak.Hasil penelitian menunjukan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagiandari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatsecara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia.Sehingga peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian sebagai penggerak perekonomiandaerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorongpengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara serta peranpentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITASADAT TERPENCIL (KAT) SUKU BONAI Mayliza, Mayliza; Adianto, Adianto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai. KomunitasAdat Terpencil (KAT) merupakan salah satu isu di Indonesia dan juga menjadi sebuah isu dantantangan bagi pemerintah daerah salah satunya Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat KAT masihada dan tersebar di pelosok ataupun daerah perbatasan yang lokasinya secara geografis relativesulit dijangkau dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomi maupun sosial politik dibandingkandengan masyarakat yang hidup secara umum. Masyarakat KAT suku bonai merupakanbagian dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang juga memiliki kewajiban dan hak yang samauntuk berpartisipasi dalam pembangunan dan juga merasakan hasil dari pembangunan di KabupatenRokan Hulu. Melalui pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) yang menjaditanggung jawab pemerintah daerah. Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan PerlindunganAnak menjadi penanggung jawab dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat KATsuku bonai diharapkan mampu membantu mereka keluar dari kehidupan perbatasan dan pedalamanmenuju kehidupan yang lebih baik. Kajian ini merupakan studi literature dari berbagai referensiyang ada, kemudian data tersebut dikemas dan digali sebagai bahan data dan informasi yangdapat memberikan gambaran tentang Strategi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil diKabupaten Rokan Hulu. Strategi dalam pemberdayaan merupakan suatu cara dengan memanfaatkansumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada dalam mengahadapi kelemahan serta tantangan dalam memberdayakan komunitas adat terpencil Suku Bonai.
CITIZEN-CENTRIC E-GOVERMENTPELAYANAN PUBLIK Habibie, Dedi Kusuma
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : universitas riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Citizen-Centric E-Goverment Pelayanan Publik. Perkembangan teknologi informasidan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistempemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologiinformasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yangmenyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yangakan datang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata terlalu cepat berkembangdibanding dengan perkembangan birokrasi. Desakan untuk menyediakan birokrasi yangacceptable semakin masif, tidak hanya pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahuntuk memberikan informasi dan pelayanan melainkan juga memberikan informasi dan pelayananberbasis masyarakat. Artikel ini menjelaskan peran e-Goverment dalam pelayanan publik, berbagaiisu e-Goverment dimasa yang akan datang, dan Citizen-Centric e-Goverment sebagaicara pandang pelayanan publik berbasis teknologi infomasi dan komunikasi. Untuk menjawabberbagai topik tersebut penulis menggunakan pendekatan literatur review serta mengangkatberbagai studi kasus dari berbagai karya ilmiah yang terkait dengan dengan topik yang diangkat

Page 1 of 1 | Total Record : 9