cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Articles 121 Documents
ANALISIS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA PEKANBARU Rusli. SD., Zaili
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 01 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.115 KB)

Abstract

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan yanglebih baik. Ketika pembangunan itu dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat maka pembangunan itudikatakan sebagai pembangunan partisipatif dan pembangunan partisipatif inilah yang dikehendaki olehotonomi daerah yaitu pembangunan kemandirian. Masyarakat yang merancang, mereka yangmelaksanakan dan dia pula yang mengawasi serta mereka pula yang memanfaatkannya. Pembangunanpartisipatif di kota pekanbaru sudah dilaksanakan melalui usaha Musrembang namun hasilnya belumlahoptimal dimana tidak semua hasil Musrembang dapat dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan oleh 1)komitmen pemerintah kota dan 2) Kondisi keuangan kota (APBD). Hasil kajian menunjukkan bahwapembangunan daerah dikota pekanbaru belum menunjukan sebagai pembangunan partisipatif hal ini dapatdilihat dari 1) Rekstrukturisasi pemerintahan daerah 2) Pengelolaan keuangan daerah 3) Standarpelayanan Pemerintah daerah dan 4) perencanaan pembangunan daerah . Kondisi ini dipengaruhi olehkomitmen pemerintah kota yang kurang sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan kondisi keuanganpemerintah kota yang kurang memadai beerangkat dari kenyataan ini disarankan bahwa agar pemerintahkota pekanbaru tetap komit untuk melaksanakan pembangunan partisipatif dan meningkat pendapatandaerah guna menunjang APBD sehingga pembangunan partisipatif dapat terwujud.
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KOTA PEKANBARU
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 01 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.195 KB)

Abstract

Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dansaling terkait erat satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut sering dikatakan sebagai suatu pola”lingkaran setan” yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola tersebut berlangsung secara terus menerusdan bahkan cenderung menimbulkan dampak yang semakin buruk. Faktor eksternal inilah yangmemegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan (empowering) untukmeningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri agarsecara mandiri mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup.Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur dan tepat sasaran merupakan upayayang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.Inisiatif dan keterlibatan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta aksesterhadap sumber-sumber informasi dan pendanaan adalah merupakan upaya terobosan untuk memecah”lingkaran setan” kemiskinan dan ketertinggalan serta sekaligus mendorong kemampuan agar secaramandiri mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidupnya. Komitmen dan semangatkebersamaan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program pengembangan masyarakat(community development) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalammeningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA Achnes, Sofia
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 01 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.206 KB)

Abstract

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiaporang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untukmemelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Sedangkansehat adalah suatu keadaan dimana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan ataupuntanda-tanda penyakit/kelainan. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesehatan masyarakat dalammenjalankan kehidupannya, pemerintah berupaya melaksanakan program-program kesehatan masyarakat.Pembangunan di bidang kesehatan Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir ini mengalamipeningkatan yang sangat pesat dengan tersedianya sarana kesehatan yang memadai. Jenis pelayanan yangdiberikan juga bertambah serta akses ke sarana kesehatan dasar sudah dijamin oleh pemerintah KotaPekanbaru melalui program pengobatan gratis ke puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas menjadi salahsatu sarana pelayanan kesehatan yang menjadi pilihan bagi masyarakat terutama dari masyarakatgolongan ekonomi lemah.
IMPLEMENTASI POLA PERENCANAAN KOMUNIKASI IKLAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 01 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.16 KB)

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk meneliti perencanaan komunikasi iklan yang bidangpemerintahan di Propinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melaluisuatu studi kasus. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik porposivesampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancaramendalam, observasi dan dokumentasi. Semua aktivitas komunikasi dari pemerintah Propinsi Riauditangani oleh Bagian Hubungan Masyarakat. Iklan-iklan itu digunakan untuk mempromosikan kebijakandi bidang pemerintahan, program kerja dan juga beberapa kejadian yang dikerjakan oleh pemerintah.Iklan-iklan di bidang pemerintahan dapat ditemukan di dalam papan reklame dan media massa sepertitelevisi, radio, surat kabar, suara pembaca, situs web dan sebagainya. Iklan-iklan di bidang pemerintahantidak dirancang sembarangan karena iklan tersebut banyak memberikan aspek pengaruh kepadalingkungan masyarakat. Pengaruh utama dalam perencanaan iklan adalah pola-pola kerja dari aparaturdan program kerja kepala daerah. Oleh karena itu, masih terlihat kebanyakan masyarakat yang kurangmenghiraukan media iklan yang disampaikan oleh pemerintah dalam upaya memberikan informasikepada masyarakat.
PERUBAHAN SISTEM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN ROKAN HILIR (DARI SISTEM MATA ANGGARAN LINE ITEM MENUJU MATA ANGGARAN BERBASIS KINERJA)
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.516 KB)

Abstract

The changing of municipal revenue budget system since 2003 has been made significant changeto the behaviour both of government and employee and legislative member. Traditional budget (line item)that has been used for years, actually had inefficiency and uneffectiveness that finally shows the greedy ofthe budget. The implementation of the budget based on activity, gave many problems and barriers especiallyto the government in Rokan Hilir. This article try describe the problems and the barriers.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN KREDIT MIKRO NAGARI MELALUI POLA BAITUL MAAL WAT TAMWIL Putri, Primadini
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.533 KB)

Abstract

The giving of autonomy to a region was a trial to cover the development in every sector. Havingautonomy, each region has right to arrange its own mission and control the development in its region byusing its own budget so that the regional and sectoral development could be balance by increasing theparticipation of society. The development is natural process in getting thepurpose of the country, the welfarein whole soceity. The welfare was indicated by increasing income. In creasing income was related to increasingproductivity. It natural process can be done if the development assumptions whether the job opportunity orparticipation applied well. Everybody has equal productivity and rational behaviour.
BIROKRASI DAN POTENSI KONFLIK DI INDONESIA Sulistyaningsih, Endang
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.015 KB)

Abstract

Conflict is often seen as a destructive event (destruktitif) and harm the public. In fact the conflictis a normal process in society other than the process of competition and consensus or harmony. In this casethe conflict is defined as “differences of opinion between two or more parties (groups)”. Conflicts can beaccompanied by violence (physical, war) or non-violence (“war of words”, “conflict law”). In this case theconflict can also be a purpose to destroy or defeat the opponent or as a way to reach the goal.
ANALISIS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KOTA PEKANBARU
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.306 KB)

Abstract

The service was a duty that must be done by a official government as a society officer. Kantorpelayanan terpadu (kpt) in pekanbaru city is was built for giving public services that has good quality, fastservice beuracracy and cheap. This article try to explain about the public service in making birth certificateand analyze the barrier sectors at Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) in pekanbaru city. This article showsthat the public services at Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) in pekanbaru is not good enough. It can beknown from the unfinished birth certificate in time exactly, uncovenience situation because of the unsuretime and unfriendly officer in serving.
PERENCANAAN PENINGKATAN KINERJA: UPAYA MERANCANG DAN MERAIH KINERJA PRIMA Yuliani, Febri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.24 KB)

Abstract

Performance measurement is for assessing the success/failure/policy in accordance with the goalsand objectives that have been established in order to realize the mission and vision of the organization.Because, it is a matter of urgency to create a system that is able to measure performance and organizationalsuccess. To be able to answer the questions will be the level of success of an organization, then the entireorganization’s activities - not to the input (input) from the organization’s program but is concerned withoutput, processes, benefits and impact of organizational programs, of all things is important that thereperformance improvement planning.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PT. PLN WILAYAH RIAU CABANG PEKANBARU Rukmana, Okta
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.042 KB)

Abstract

In order to improve public welfare and enlight nations, electricity power is part of importantproduct for a country. As one of benefecial natural resources which is dominate society, electricity powerwas needed to enrich the society. In case of coverage the need of electricity power fairly and encourage thecapability of a country in supply of electricity power, the license can be given to the government companyto provide electricity power based on the license of electriciy power. In order to increase sustainabledevelopment whis is has environment perspective in electricity sector, it was needed optimal and effecienteffort in using domestic energy resources that has “go green” symbol and effecient technology to guaranteeelectricity supply. The existence of electricity is most influence of the society activity. Because of that, thegovernment has to arrange a policy which is conduct the company in provide electricity power.

Page 1 of 13 | Total Record : 121