cover
Contact Name
Ma'adul Yaqien Makkarateng
Contact Email
maadulyaqien.m7w@gmail.com
Phone
+6281259984383
Journal Mail Official
jurnal.aldustur@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 9, Watampone, 92731, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Dustur
ISSN : 26225964     EISSN : 26866498     DOI : -
Al-Dustur is a Scientific Journal published by Department of Constitutional Law in Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Bone as a media of publishing and sharing the results of research and the development of Politic and Islamic Law. This journal contains articles that have never been previously published in the form of articles from research or applied research. All submitted articles will go through "peer-review process" after fulfilling the requirements according to the article writing guidelines. The publication of this journal every six months, namely in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone) Khaerunnisa, Khaerunnisa
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dan 2) Apa kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Masalah ini dianalisis dengan jenis penelitian field research yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris serta dibahas dengan metode kulitatif .Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan desa secara demokratis karena beliau telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan 3) pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelolah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Tugas dan Tanggungjaab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Nuralim, Nuralim
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone. Pokok permasalahan adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dan bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab dokter di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone..metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dari peneliti terkait Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone yakni Dalam menjalankan tugas dan tangung jawab dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai degan standar oprasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang di alami pasien itu sendiri, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan nasehat mengenai pengobtan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainya sesuai dengan bidang keahlianya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Untuk mengatasi permaslahan mengenai penyakit yang dialami masyarakat yaitu melakukan promosi kesehatan karena promosi kesehatan merupakan ujung tombak terhadap semua program kesehatan untuk mewujudkan kesehatan maka promosi kesehatan dilakukan dengan cara advokasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial kepada masyarakat.
Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspestif Undang No 35 Tahun 2009 Rinayanti, Rinayanti
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kapubaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perpestif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat,Kepala Seksi Rehabulitasi dan Beberapa Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, tekhnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika dalam mecengah penyalahgunaan Narkoba Yaitu : Hasil penelitian bahwa faktor pengawasan dari aparat pemerintah dipandang masih kurang, bahkan oknum aparat sendiri juga memberi kelonggaran seperti perilaku melibatkan diri ke arah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan proses dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba adalah pelatihan dan advokasi. dalam mensosialisasikan kesadaran anti narkoba meningkatkan penyebaran informasi mengenai bahaya dan dampak dari narkoba melalui sosialisasi Baik tatap muka maupun sosialisasi melalui media informasi peserti peenyiaran radio, media cetak, baliho maupun binner.
Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan D, Mirnawati
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Narapidana wanita merupakan narapidana yang harus dilindungi dan diberikan haknya dengan kodrat yang ia miliki, diantaranya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan kodrat inilah menjadi landasan utama perlu ada perlindungan hukum terhadap narapidana wanita. Dengan adanya perlindungan hukum, maka selanjutnya akan diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone belum terlaksana secara maksimal, mengakibatkan narapidana wanita merasa tidak sepenuhnya puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala diantaranya Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II AWatampone merupakan LAPAS umum (bukan LAPAS khusus wanita) sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita sama dengan hak-hak narapidana secara umum. Keterbatasan petugas wanita sehingga untuk bersentuhan langsung terkait masalah wanita tentu narapidana wanita merasa terbatasi. Keterbatasan anggaran, sehingga untuk memenuhi kebutuhan narapidana wanita, seperti memberikan makanan tambahan secara rutin, baik kepada bayi maupun ibunya tidak dapat terlaksana. Menyediakan tenaga kesehatan lainnya juga tidak dapat dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Keterbatasan tenaga kesehatan, dengan dua jumlah perawat dan satu sebagai dokter bantu tentu tidak dapat mengontrol kesehatan seluruh narapidana wanita dengan jumlah 12 orang, terlebih pada ibu yang menyusui dan juga bayinya yang berumur 1 tahun 2 bulan.
Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam Sulistiani, Anggun
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pokok permasalahan adalah Bagaimana konsep impeachment kepada presiden berdasarkan HukumTata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dan penerapan impeachment kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung, proses yang pertama di lembaga DPR, DPR melalui hak pengawasan yang melalukan investigasi atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses DPR selesai maka dilanjutkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Kemudian dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapat hasil akhir akan Presiden dan/atau Wakil Presiden di impeachmet atau tidak.
Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone) Wulandari, Dhya
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian dalam penelitian ini adalah peranan kepolisian dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan penegakan hukum oleh kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber data dari kepolisian Data Sekunder yakni data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Tekhnik analisis data digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peran aparat Kepolisian Resort Bone bagian Satlantas sudah berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan kasus balapan liar seperti rutin melakukan Patroli diwaktu dan tempat yang marak terjadi balapan liar, namun juga diperlukan peran aktif masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menanggulangi aksi balapan liar, agar kasus balapan liar ini dapat diminimalisir secara maksimal apabila masyarakat dan pemerintah daerah sering melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi balapan liar.
Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur Aisyah, Nur
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, pemberian hak anak yang dipidana serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polres Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terealisasi di Polres Bone, karena dimana anak yang terlibat dengan kasus penyalagunaan narkoba betul-betul mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, dimana pihak Kepolisian Polres Bone tetap memberikan hak-hak anak yang menjadi tersangka. Anak tetap mendapatkan pendidikan bagi yang masih sekolah. Bagi anak yang putus sekolah akan di berikan kesempatan untuk mengembangkan ide serta kekreatifannya pada suatu instansi yang bekerja sama dengan pihak Polres Bone. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh anak akan didampingan oleh orang tua serta penasehat hukum. Anak yang terbukti telah menggunakan narkoba akan diberikan pengobatan berupa rehabilitasi hingga anak dikategorikan bebas dari narkoba. Dengan kebijakan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Bone, maka anak yang telah di kategorikan sebagai pengguna bisa bersosialisasi kembali dengan masyarakat dengan baik.
Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone Ihsan, Muhammad
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone dalam melaksanakan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data, dan metode atau teknik pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini bahwa Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone dalam memberikan pendidikan politik di kabupaten Bone menunjukan peran yang sangat penting dalam melakukan pendidikan politik. Untuk menarik simpati dari masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone melakukan kegiatan pendidikan politik dengan terjun langsung ke masyarakat melalui forum pertemuan warga dengan menyampaikan program partai dan visi misi partai juga menanamkan rasa nasionalisme, kebangsaan, kebinekaan, dan demokrasi begitu juga memberikan arahan cara berpolitik yang baik dan benar. Tujuan partai Golkar yang utama adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. Partisipasi partai Golkar dalam pendidikan politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone mengadakan diklat karater kepada kader?partai agar mampu memberikan penjelasan tentang politik ke masyarakat.Pencapaian yang diinginkan partai Golkar adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, hukum dan HAM. Adapun penyebab-penyebab rendahnya tingkat pertisipasi politik masyarakat di kabupaten Bone disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pertimbangan ekonomi, merasa apatis dan pesimis terhadap politik disebabkan para politisi menghalangkan segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan misalnya memanipulasi dan berbohong/menipu rakyat.
Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Bone Susono, Juhasdi
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan perbankan Islam yang cepat dan siqnificant harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Orang membutuhkan kepastian hukum untuk menjaga ketertiban sosial. Terkadang, orang membuat aturan untuk melegitimasi tindakan mereka atau untuk menciptakan interpretasi hukum yang baru. Karena itu, hukum yang ketat diperlukan untuk mengendalikan orang agar tidak sampai pada kesimpulan yang meminta maaf. Islam memberi manusia hukum Allah sebagai pedoman di dunia dan kehidupan di sini setelahnya. Perbankan syariah adalah sistem perbankan nasional berdasarkan hukum Islam. Perbankan Islam didirikan berdasarkan sistem ekonomi Islam. Ini bertujuan tidak hanya untuk keuntungan tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.
Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Wahyuni, Wahyuni
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Jurnal Al-Dustur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasiUndang-UndangNomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap pemberian pelayanan pada pasien dan kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiendi Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis terkait pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien di Puskesmas BajoeKecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di Puskesmas BajoeKecamatanTanete Riattang Timur Kabupaten Bone sudahberjalan denganbaik, namun belum terlaksana dengans empurna.Hal tersebut terjadi karena adanya kekurangan atau ketidaknyamanan yang diterima oleh pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.Pernyataan tersebut diperoleh dari tenaga kesehatan yakni dokter, bidan, dan apoteker melalui kuesioner serta wawancara oleh pasien di Puskesmas Bajoe KecamatanTanete Riattang TimurKabupaten Bone.

Page 1 of 3 | Total Record : 21