cover
Contact Name
Sriono
Contact Email
sriono.mkn@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
advokasi@ulb.ac.id
Editorial Address
Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
ISSN : 23377216     EISSN : 26206625     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah ADVOKASI adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah ADVOKASI menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian, diterbitkan 2 nomor dalam satu volume setiap bulan pada bulan Maret dan September. Jurnal ini fokus mempublikasi hasil penelitian orisinal yang belum diterbitkan di manapun pada bidang Ilmu Hukum dan aplikasi ilmu Hukum dan Perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN LABUHAN BATU Kusno, Kusno
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik yang dilakukan pemerintah maupun investor di daerah meminta izin dalam proses pelaksanaannya agar dalam pembangunan sebuah properti memiliki izin serta pembangunan hukum dalam operasionalnya. Berkaitan dengan pembangunan yang akan dipindahkan di Kabupaten Labuhan Batu adalah pembangunan hotel tentang proses dan tatacara pemberian izin dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan konseptual (pendekatan konseptual) mengenai implementasi izin penggunaan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Sementara Penegakkan hukum dalam perizinan terkait dengan penggunaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan untuk pelaksanaan proses pembangunan dan hasil dari pembangunan. Kata kunci: Izin, Pemanfaatan Tanah, Hotel, Kabupaten Labuhan Batu
SISTEM PEWARISAN PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA (CINA) MUSLIM Sriono, Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris merupakan ketentuan tentang peralihan harta kekayaan dari sipemilik yang telah meninggal bagi ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia termasuk tiga jenis hukum kewarisan yaitu hukum waris islam, perdata, dan adat, hal ini terkait karena sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menggunakan sistem penggolongan sesuai dengan Pasal 163 Indische Staatsregeling. Berkaitan dengan berlakunya hukum kewarisan ini berdasarkan golongan masing-masing seperti hukum waris islam berlaku bagi orang indonesia beragama islam. Masyarakat (warga negara Indonesia) memberlakukan hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 163 Ketentuan ini berlaku hukum waris perdata. Kecuali pada saat banyak orang Tionghoa menggunakan hukum kewarisan adat, hal ini karena sudah berlangsung sejak moyang mereka. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah masalah adalah bagaimana ketentuan tentang warga negara Indonesia yang berbahasa Tionghoa yang beragama islam? Bagaimana jika mereka tetap menggunakan hukum kewarisan adat dalam hal kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam hal kewarisan hukum bagi warga negara berbudaya Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bagi warga negara Indonesia Tionghoa yang sudah beragama islam maka berlakulah yang mengharuskan ketentuan hukum kewarislam islam. Sementara itu, orang Tionghoa tetap menggunakan hukum adat dalam hal kewarisan, Maka harus dipertimbangkan ketentuan yang berlaku di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 adalah ketentuan yang dapat dilakukan dengan musyawarah kecuali ahli ahli. Kata kunci: Keturunan Tionghoa, Islam (muslim), Kewarisan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG BEKERJA DIPERUSAHAAN PENYALUR JASA TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Saragih, Kolahman
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan konstitusional dapat melihat dengan jelas bahwa Negara akan menjamin bahwa setiap orang negaranya akan memperoleh perlindungan dengan baik dibidang politik, ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan, bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai perwujudan masyarakat adil dan makmur. Keadilan adalah hak setiap warga negara Indonesia, dalam posisi yang sama harus diperoleh bagian yang sama, termasuk Buruh secara umum. Ternyata kita melihat dan merasakan fakta-fakta di dalam kehudupan buruh sehari-hari, terlihat jelas gali tutup lobang itu biasa. Dengan mempertimbangkan amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk menguwjudkan cita-cita pertanggungjawaban negara, Pemerintah mengambil tanggung jawab ketenagakerjaan yang terkait dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Ketenagakerjaan di Indonesia. Terlihat jelas, berbagai hal-ikhwal yang mengatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan ini dimulai dari: Landasan, Kesempatan, Perencanaan, Pelatihan, Penempatan, Perluasan, Penggunaan, Hubungan, Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan dan Hubungan Industri, Pembinaan, Pengawasan, Penyiaran, dan Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi, dan seterusnya. Sitem perekrutan tenaga kerja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan tenaga kerja pada umumnya. Perbedaannya, pekerja / buruh ini direkrut oleh Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, bukan oleh pengguna Perusahaan (Pemakai kerja) secara langsung. Nanti oleh Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, akan mengirimkan ke pengguna perusahaan (pemakai kerja) yang membutuhkannya. Dalam sistem ini, perusahaan penyedia jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pekerja / pekerja lanjutan mereka menagih pengguna perusahaan (pemakai kerja) sebagai pengguna jasa. Pekerja / buruh ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsorcing, bukan dengan perusahaan pengguna (pengguna jasa). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Penyalur Pekerja. Dalam sistem ini, perusahaan penyedia jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pekerja / pekerja lanjutan mereka menagih pengguna perusahaan (pemakai kerja) sebagai pengguna jasa. Pekerja / buruh ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsorcing, bukan dengan perusahaan pengguna (pengguna jasa). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Penyalur Pekerja. Dalam sistem ini, perusahaan penyedia jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pekerja / pekerja lanjutan mereka menagih pengguna perusahaan (pemakai kerja) sebagai pengguna jasa. Pekerja / buruh ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsorcing, bukan dengan perusahaan pengguna (pengguna jasa). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Penyalur Pekerja.
PENGARUH MASS MEDIA TERHADAP KENAKALAN REMAJA DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL Siregar, Risdalina
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini apabila kita dihadapkan pada perkataan komunikasi maka perhatian orang terfokus pada pengertian komunikasi massa, yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat melalui mass media yang perangkatnya terdiri dari : pers, film, radio, televise dan lain ? lain. Sistim komunikasi melalui media massa merupakan komunikasi yang sangat dibutuhkan manusia , karena tanpa komunikasi manusia sebagai makhluk social menjadi tidak sempurna, dengan adanya media massa dengan sendirinya informasi lebih cepat disampaikan kepada khalayak ramai.Mass media khususnya media telivisi merupakan salah satu media elektronik dapat dilihat atau ditonton dilakangan masyarakat, terutama dikalangan remaja, baik sebagai hiburan dan ilmu pengetahuan. Perlu dilakukan pengawasan khususnya telivisi dapat mempengaruhi tingkah laku / kenakalan remaja, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pengaruh mass media? telivisi? dengan kenakalan remaja serta penanggulangannya dari psikologi kriminal.Perkembangan era globalisasi dan media massa saat ini menimbulkan kekhawatiran yang mengakibatkan dampak negatif pada remaja, sehingga tingkat kenakalan remaja menjadi meningkat.Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan mengkaji data sekunder berkaitan dengan Mass Media Pengaruhnya terhadap Kenakalan Remaja ditinjau dari Psikologo Kriminal yang dalam pembahasan ini penulis membahas dua permasalahan yaitu : 1. Sejauh mana? pengaruh Mass Media terhadap Kenakalan Remaja, 2. Bagaimana penanggulangan? Kenakalan Remaja dari Psikologi Kriminal.Berdasarkan analisis kajian dari dua permasalahan diatas, pertama pengaruh mass media terhadap anak remaja merupakan hal yang sangat peka dan memerlukan pemikiran yang serius untuk menanggulangi segala akibat yang dapat merugikan perkembangan jiwa remaja serta dapat mempengaruhi kepribadian remaja.Kedua, Psikologi Kriminal merupakan tingkah laku manusia dibidang kejahatan berkaitan dengan kenakalan remaja merupakan bentuk dari segala tingkah laku remaja yang pada umumnya disebut kenakalan remaja yang sebagian lagi telah memenuhi unsur kejahatan atau tindak pidana, untuk itu perlu penanggulangan baik dari masyarakat , bangsa dan negara, sehingga diharapkan? kesadaran remaja? dimasa yang akan datang, karena ditangan merekalah? menjadi kader kader bangsa yang mengisi pembangunan ditengah-tengah masyarakat.?Kata Kunci : Mass Media , Kenakalan Remaja, Psikologi Kriminal.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MEMBERHENTIKAN PERKARA PIDANA KARENA ADANYA PERDAMAIAN OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU DILIHAT DARI SEGI HUKUM Siregar, Muhammad Yusuf; Pakpahan, Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Diskresi dan Landasan Hukum Kepolisian dalam memberhentikan perkara karena adanya perdamaian. Hasil Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepolisian hanya melibatkan memberhentikan perkara karena berkaitan dengan jenis tindak pidana Delik Aduan. Pada praktiknya, Landasan Hukum Kepolisian dalam memberhentikan perkara karena dilakukan dengan konsep keadilan restoratif diajukan contoh kasus pemberlakuan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1600 K / PID / 2009 yang menerima pencabutan pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP yang mana korban telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan. Diskresi Kepolisian dapat memberlakukan ketentuan yang telah ditegaskan dalam KUHP. Sementara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan bantuan dalam menjalankan diskresi kepolisian. Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Perdamaian.
KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI Marpaung, Zaid Alfauza
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kedudukan Hukum Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan Pasal 58 dan 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa perbankan melalui Badan Arbitrase Syariah merupakan proses penyelesaian sengketa jalur non litigation (penyelesaian diluar pengadilan), dimana para pihak telah menentukan penyelesaian sengketa secara tertulis di dalam perjanjian atau akad ke Badan Arbitrase Syariah Nasional. Mekanisme pelaksanaan Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan sejak para pihak mengajukan permohonan, setelah persyaratan permohonan lengkap, ketua BASYARNAS menetapkan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan salinan surat permohonan disampaikan kepada termohon, Selanjutnya Arbiter memberitahukan kepada Termohon disertai perintah menanggapi permohonan dengan dibuatnya jawaban secara tertulis. Pemeriksaan persidangan Arbitase memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Selanjutnya Putusan diambil dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan tetap diucapkan. Putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri. Kedudukan hukum putusan badan arbitrase syariah nasional dalam sistem peradilan Indonesia bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (binding), artinya putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum ke pengadilan kecuali hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.? Bilamana putusan tersebut tidak dilaksanakan para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.?Kata Kunci : Badan Arbitrase Syariah, Sengketa Perbankan Syariah.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI PUTUSAN NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP ) Jannah, Maya
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Undang-undang yang mengatur tentang KDRT telah ditetapkan, namun yang menjadi persetujuannya adalah: (1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) Bagaimana Penerapan tentang hukuman terhadap KDRT atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Pengaturan hukum tindak pencegahan dalam rumah tangga Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 telah digunakan sebagai implementasi / penerapan atas Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, yang mana telah digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT. Rumah Tangga yang Telah Diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah tepat dan benar, karena berkaitan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Penerapan, Sanksi, Pelaku, Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga.

Page 1 of 1 | Total Record : 7