cover
Contact Name
Sriono
Contact Email
sriono.mkn@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
advokasi@ulb.ac.id
Editorial Address
Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
ISSN : 23377216     EISSN : 26206625     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah ADVOKASI adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah ADVOKASI menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian, diterbitkan 2 nomor dalam satu volume setiap bulan pada bulan Maret dan September. Jurnal ini fokus mempublikasi hasil penelitian orisinal yang belum diterbitkan di manapun pada bidang Ilmu Hukum dan aplikasi ilmu Hukum dan Perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi" : 6 Documents clear
EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SUATU TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL Pakpahan, Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.999 KB)

Abstract

Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) sebagai nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia telah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR memiliki wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena memiliki wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR memiliki wewenang pula untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa kepemimpinannya berakhir dengan Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab mengatasi haluan negara. Berubahnya kedudukan MPR memang sering diartikan salah baik terkait dengan eksistensi lembaga maupun Pimpinan MPR, ia juga berimplikasi pada tugas dan wewenang MPR. Sebagai lembaga negara yang memiliki eksistensi dalam bangunan negara, MPR diberikan konstitusional yang diberikan dan diserahkan kepada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan ( 3) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan sebatas yang terkait dalam pasal-ayat dan ayat-ayat itu, fungsi dan wewenang MPR sekarang, subtansinya adalah hal-hal yang sangat penting dan mendasar dalam bernegara. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lain, tidak lagi sebagai Lembaga Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk pemerintahan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena lembaga-lembaga juga langsung dipilih oleh rakyat (Presiden, PDR, dan DPD) . Kata Kunci: Esksistensi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan
ANALISIS HUKUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP) Hakim, Abdul
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.014 KB)

Abstract

Konsep diversi adalah konsep untuk memindahkan beberapa kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian tesis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian mengenai mengkonsultasikan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga membahas tentang pemahaman yang belum terkait dengan isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. Diversi eksternal salah satunya adalah kerjasama yang terkait dengan penerapan Diversi. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sanksi Penal, pada Penetapan No. 03 / Pid. Sus-Anak / 2015 / PN.RAP, setuju untuk menerima orang tua, sesuai dengan kesepakatan Diversi. Sanski Non Pidana, terjadi kesepakatan diversi yaitu para pihak melakukan perdamaian, anak itu orang tua telah memberikan uang tunai kepada korban. Kata Kunci: Analisis, Diversi, Anak Pelaku.
PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN Sriono, Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.019 KB)

Abstract

Perjanjian kawin untuk masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena, masalah perkawinan tidak terlepas dari adat. Pemahaman berdasarkan pemikiran adat merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan / putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak boleh terlepas dari ketentuan adat mereka. Karena ada perkembangan, maka pengetahuan tentang masalah yang timbul di dalam suatu perkawinan maka perlu ada persetujuan untuk kepentingan masing-masing suami dan istri. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh dibatasi dengan agama, kesusilaan dan batas-batas hukum. Dalam parkateknya, perjanjian kawin lebih dari harta kekayaan jadi harta dalam perjanjian kawin dijadikan sebagai objek dalam perjanjian. Karena harta kekayaan sebagai objek maka ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pembedaan harta yaitu harta bendungan harta bersama, meskipun hal ini berbedan dalam Pasal 119 KUHPerdata menjadi persatuan lengkap harta kekayaan dalam perkawinan. Namun di dalam KUHPerdat, ditolak, diakui, diterima, setuju, kawin. Harta kekayaan yang sering muncul menimbulkan masalah perceraian yaitu masalah harta bawaan sebelum terjadi perubahan terhadap harta bawaan tersebut. Terkait dengan perjanjian kawin akan memberikan persetujuan hukum terhadap harta bawaan tersebut. Perjanjian kawin yang dibuat dapat disetujui pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak pihak ketiga mendapat perlindungan hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak pihak ketiga mendapat perlindungan hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan.
ANALISIS TENTANG PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERTA PENGATURANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANGAN Hasibuan, Rosmidah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.46 KB)

Abstract

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu wilayah dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang diperlukan, menyimpan dan mengalirkan udara yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di daratan merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah yang masih ada. Alih Sungai serta keberadaan peraturan perundangan yang diaturnya. Hal ini diperlukan karena DAS dapat memberikan manfaat yang cukup besar terhadap keberlangsunga hidup manusia seperti terhindar dari banjir dan dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari serta manfaat lainnya. Pengaturan tentang Pengelolaan DAS dalam PP Nomor 37 Tahun 2012 serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga terhadap yang harus disetujui DAS yang diperlukan karena tercapainya pelestarian DAS itu sendiri. Mengenai sanksi tentang membatalkan DAS yaitu dalam bentuk hukuman penjara dan denda disetujui dalam UU No. 32 Tahun 2009 berdasarkan dalam Permenhut No. 87 / Menhut-II / 2014 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Izin Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya. Kata Kunci: Analisis, Pelestarian Daerah Aliran Sungai, Peraturan Perundangan Demikian juga terhadap yang harus disetujui DAS yang diperlukan karena tercapainya pelestarian DAS itu sendiri. Mengenai sanksi tentang membatalkan DAS yaitu dalam bentuk hukuman penjara dan denda disetujui dalam UU No. 32 Tahun 2009 berdasarkan dalam Permenhut No. 87 / Menhut-II / 2014 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Izin Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya. Kata Kunci: Analisis, Pelestarian Daerah Aliran Sungai, Peraturan Perundangan Demikian juga terhadap yang harus disetujui DAS yang diperlukan karena tercapainya pelestarian DAS itu sendiri. Mengenai sanksi tentang membatalkan DAS yaitu dalam bentuk hukuman penjara dan denda disetujui dalam UU No. 32 Tahun 2009 berdasarkan dalam Permenhut No. 87 / Menhut-II / 2014 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Izin Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai hanya memberikan sanksi administrasi kepada pelanggarnya. Kata Kunci: Analisis, Pelestarian Daerah Aliran Sungai, Peraturan Perundangan 87 / Menhut-II / 2014 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai hanya memberikan pemberian administrasi terhadap pelanggarnya. Kata Kunci: Analisis, Pelestarian Daerah Aliran Sungai, Peraturan Perundangan 87 / Menhut-II / 2014 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai hanya memberikan pemberian administrasi terhadap pelanggarnya. Kata Kunci: Analisis, Pelestarian Daerah Aliran Sungai, Peraturan Perundangan
HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN KEMAMPUAN PENYESUAIAN DIRI REMAJA Muti'ah, Rahma
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.997 KB)

Abstract

Hartono dan Sunarto (2002) menambahkan siswa untuk yang baru belajar sekolah mungkin akan menambah kesulitan belajar, yaitu pertentangan antara belajar dan ingin ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Mereka juga mungkin akan menghadapi masalah dengan guru-guru, teman-teman dan mata pelajarannya. Sebagai hasil antara yang lain adalah hasil belajar siswa mungkin semakin menurun dengan hasil belajar di sekolah selanjutnya. Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Hubungan kecerdasan siswa dengan kemampuan mendukung remaja. Dari hasil analisis data diperoleh dengan regresi Y atas X membuat garis linier dengan persamaan regresi Y = 23.394 + 0.656X, artinya koefisien b dinamakan koefesien Arah regresi linier dan menyatakan setiap perubahan rata-rata Y untuk setiap variabel X sebesar satu unit. Perubahan ini merupakan pertambahan karena b = 0,656 (positif). Kecerdasan emosional siswa terhadap kecakapan percakapan remaja memberikan hubungan yang positif. Pada uji hipotesis digunakan uji t dan diperoleh thitung = 6,927> ttabel = 2,040. Dengan demikian, ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa dan kemampuan belajar diri remaja. Dan 57%, 57%, sedangkan yang lain tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan remaja. Kata Kunci: Kecerdasan emosional, Dibagikan sendiri Perubahan ini merupakan pertambahan karena b = 0,656 (positif). Kecerdasan emosional siswa terhadap kecakapan percakapan remaja memberikan hubungan yang positif. Pada uji hipotesis digunakan uji t dan diperoleh thitung = 6,927> ttabel = 2,040. Dengan demikian, ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa dan kemampuan belajar diri remaja. Dan 57%, 57%, sedangkan yang lain tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan remaja. Kata Kunci: Kecerdasan emosional, Dibagikan sendiri Perubahan ini merupakan pertambahan karena b = 0,656 (positif). Kecerdasan emosional siswa terhadap kecakapan percakapan remaja memberikan hubungan yang positif. Pada uji hipotesis digunakan uji t dan diperoleh thitung = 6,927> ttabel = 2,040. Dengan demikian, ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa dan kemampuan belajar diri remaja. Dan 57%, 57%, sedangkan yang lain tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan remaja. Kata Kunci: Kecerdasan emosional, Dibagikan sendiri ttabel = 2.040. Dengan demikian, ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa dan kemampuan belajar diri remaja. Dan 57%, 57%, sedangkan yang lain tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan remaja. Kata Kunci: Kecerdasan emosional, Dibagikan sendiri ttabel = 2.040. Dengan demikian, ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa dan kemampuan belajar diri remaja. Dan 57%, 57%, sedangkan yang lain tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan remaja. Kata Kunci: Kecerdasan emosional, Dibagikan sendiri
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM PERSFEKTIF HAK AZASI MANUSIA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Siregar, Risdalina
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.268 KB)

Abstract

Penelitian ini tentang Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder, dalam hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan Perubahan / Pergantian Jenis Kelamin yang mencari mencari kaedah dan asas hukum, dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penunjang dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kwalitatif, dalam penelitian ini penulis membahas dua pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana mengatur regulasi terhadap kebijakan agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia, 2. Bagaimana Kedudukan Hukum bagi seorang yang mendukung Status Jenis Kelamin dalam perspektif HAM dan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan analisis terhadap kedua belah pihak yang dikemukakan di atas, pertama, Regulasi atau Kebijakan terhadap seseorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) yang terkait dengan negara sesuai dengan kemanusiaannya sudah sepatutnya Dihormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lain dan juga diatur dalam sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, juga diakomodir dalam UUD 1945 tentang HAM dari Pasal 28 A - 28J ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) ) UU Nomor: 33 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diperlukan dasar oleh Hakim di dalam pergantian pergantian atau pergantian Jenis Jelamin Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak Sebagai ganti, ganti lengkapi identitas tanpa izin Pengadilan, dan dalam bentuk ganti jenis kelamin persetujuan yang diberikan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan landasan oleh Hakim dalam rancangan penggantian atau pergantian Jenis Jelamin Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dapat digunakan, perbarui melaporkan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan landasan oleh Hakim dalam rancangan penggantian atau pergantian Jenis Jelamin Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dapat digunakan, perbarui melaporkan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. Dan dalam bentuk ganti jenis kelamin dituliskan atas kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. Dan dalam bentuk ganti jenis kelamin dituliskan atas kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat Jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6