cover
Contact Name
Sriono
Contact Email
sriono.mkn@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
advokasi@ulb.ac.id
Editorial Address
Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
ISSN : 23377216     EISSN : 26206625     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah ADVOKASI adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah ADVOKASI menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian, diterbitkan 2 nomor dalam satu volume setiap bulan pada bulan Maret dan September. Jurnal ini fokus mempublikasi hasil penelitian orisinal yang belum diterbitkan di manapun pada bidang Ilmu Hukum dan aplikasi ilmu Hukum dan Perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi" : 6 Documents clear
ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE Sumaya, Ira
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas untuk menjelaskan dan menjelaskan dasar-dasar hukum klausula arbitrase dalam perjanjian pada umumnya, sehingga dapat membahas ketentuan dasar arbitrase klausula dalam perjajian pada umumnya dan kedudukan klausula arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 serta memperkuat klausula arbitrase sesuai dengan permintaan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan dengan menelaah semua literatur pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian baik yang berkaitan normatif maupun hasil penelitian. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran Fungsional (penafsiran bebas) yang tidak mengikat diri pada kalimat dan kata-kata dalam peraturan, Dapat mencoba untuk menjawab maksud yang sebenarnya dari suatu peraturan dan kebijakan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Hasil penelitian sesuai dengan ketentuan perjanjian yang menjadi dasar hukum klausula arbitrase sebagai salah satu bentuk perjanjian serta yang menentukan sah tidaknya perjanjian arbitrase tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan syahnya sesuai perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya klausula arbitrase terikat menjadi suatu kesatuan dengan bahan pokok perjanjian, klausula arbitrase merupakan tambahan yang sesuai dengan perjanjian pokok, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata perjanjian arbitrase dibuat sesuai dengan undang-undang untuk para pengguna yang memerlukan. Melalui penelitian ini, disetujui untuk majelis arbitrase atau pengadilan yang disetujui dalam penyelesaian sengketa agar disetujui sengketa dengan menggunakan asas pemisahan di mana perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase harus disetujui keabsahannya sesuai dengan persyaratannya sesuai dengan perjanjian 1320 KUHPerdata. Dengan memahami sah atau tidaknya perjanjian dasar dan perjanjian arbitrase, maka diharapkan tidak akan terjadi mengenai hukum dalam penyelesaian sengketa, khusus dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae arbitrase khusus. Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae arbitrase khusus. Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae
PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pakpahan, Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemeriksaan terhadap korban dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan dan pelaporan kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk melihat bagaimana penelitian mengenai proses pemeriksaan pengadilan negeri di Pekanbaru tersebut. Populasi yang diambil dari saksi yang dapat dihadiahkan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebanyak 3,880 orang yang memilih dari 970 perkara dalam kasus kejahatan di tahun 2010, dari bulan Oktober hingga bulan Desember sebanyak 968 orang yang menggunakan jumlah 242 perkara. Jumlah populasi yang sangat besar, penulis mengambil sampel sebanyak 3% atau 30 orang dari jumlah populasi yang ada. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan metode analisis deskriptif, deduktif dan induktif. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara random sampling yaitu mencari data kepada responden dengan acak. Hasil dari penelitian ini, di mana perlindungan yang diberikan terhadap saksi masih rendah, terbukti dari hasil pilihan responden atau saksi yang merasa takut untuk memberikan kesaksian. Hal ini menyebabkan kurangnya sosialisasi, komunikasi, dan pengayoman terhadap para saksi dari para penegak hukum, sehingga membuat keputusan untuk mendapatkan perlindungan yang efektif. Kata Kunci: Perlindungan, Saksi Kejahatan,
PEWARISAN HAK CIPTA MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Panjaitan, Bernat
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta merupakan hak milik oleh karena itu bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptanya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Hak cipta diklasifikasikan sebagai hak atas benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibernarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan KUHPerdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang pewarisan hak cipta. Adapun pembahasan dalam karya ini yaitu tentang bagaimana kedudukan hak cipta sebagai harta kekayaan dalam warisan; bagaimama pengaturan mengenai pewarisan hak cipta menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;dan bagaimana pengaturan pewarisan hak cipta yang tidak diketahui penciptanya. Adapun juga kesimpulan bahwa hak cipta sebagai harta kekayaan dalam warisan dapat beralih atau dialihkan kepemilikannya baik seluruhnya atau sebagian yang berlangsung secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak cipta (pewaris) serta kedudukan hak cipta setelah diwariskan masih tetap diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hal pewarisan hak cipta yang tidak diketahui penciptanya maka negaralah yang memiliki atau memegang hak cipta tersebut, artinya walaupun suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya namun ciptaan tersebut harus tetap dijaga dan dilindungi kelestariannya. Kata Kunci : Pewarisan, Hak Cipta, KUH Perdata, UU No. 28 Tahun 2014
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR) BERKAITAN DENGAN JAMINAN Kusnandar, Ronny
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat yang terkait dengan pemberian kredit harus mempertimbangkan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khusus untuk dibandingkan dengan Jaminan. Jaminan merupakan masalah penting dalam perkreditan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan Jaminan maka pihak Bank Perkreditan Rakyat memohon calon penerima menggunakan agunan / Jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, Seharusnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nasabah dalam hal ini sebelum menerima kredit harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR tersebut. Tentang persyaratan setiap orang berbeda dengan melihat jenis apa yang akan mendapatkan kredit. Untuk melaporkan yang menerima kredit dari pihak yang meminjamkan kredit Bank menyetujui untuk debitur, yaitu: 1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang Jaminan. 2. Jika debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang atas barang-barang jaminan dengan cara memeriksa kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak. Kata kunci: Kredit, Bank Perkreditan rakyat, Jaminan. Nasabah dalam hal ini sebelum menerima kredit harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR tersebut. Tentang persyaratan setiap orang berbeda dengan melihat jenis apa yang akan mendapatkan kredit. Untuk melaporkan yang menerima kredit dari pihak yang meminjamkan kredit Bank menyetujui untuk debitur, yaitu: 1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang Jaminan. 2. Jika debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang atas barang-barang jaminan dengan cara memeriksa kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak. Kata kunci: Kredit, Bank Perkreditan rakyat, Jaminan. Nasabah dalam hal ini sebelum menerima kredit harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR tersebut. Tentang persyaratan setiap orang berbeda dengan melihat jenis apa yang akan mendapatkan kredit. Untuk melaporkan yang menerima kredit dari pihak yang meminjamkan kredit Bank menyetujui untuk debitur, yaitu: 1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang Jaminan. 2. Jika debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang atas barang-barang jaminan dengan cara memeriksa kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak. Kata kunci: Kredit, Bank Perkreditan rakyat, Jaminan. Tentang persyaratan setiap orang berbeda dengan melihat jenis apa yang akan mendapatkan kredit. Untuk melaporkan yang menerima kredit dari pihak yang meminjamkan kredit Bank menyetujui untuk debitur, yaitu: 1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang Jaminan. 2. Jika debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang atas barang-barang jaminan dengan cara memeriksa kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak. Kata kunci: Kredit, Bank Perkreditan rakyat, Jaminan. Tentang persyaratan setiap orang berbeda dengan melihat jenis apa yang akan mendapatkan kredit. Untuk melaporkan yang menerima kredit dari pihak yang meminjamkan kredit Bank menyetujui untuk debitur, yaitu: 1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang Jaminan. 2. Jika debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang atas barang-barang jaminan dengan cara memeriksa kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak. Kata kunci: Kredit, Bank Perkreditan rakyat, Jaminan. Mengurangi kredit macet sesuai dengan harga maksimal dari barang Jaminan. 2. Jika debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang atas barang-barang jaminan dengan cara memeriksa kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak. Kata kunci: Kredit, Bank Perkreditan rakyat, Jaminan. Mengurangi kredit macet sesuai dengan harga maksimal dari barang Jaminan. 2. Jika debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang atas barang-barang jaminan dengan cara memeriksa kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak. Kata kunci: Kredit, Bank Perkreditan rakyat, Jaminan.
OTONOMI DAERAH UNTUK PENGUATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH Lubis, Khairul Fahmi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemekaran daerah merupakan wujud dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dalam hal ini dalam bentuk devolusi (desentralisasi politik), yaitu bentuk desentralisasi yang paling lengkap dengan memperkuat atau membuat tingkat unit-unit pemerintahan independen, di mana devolusi meningkatkan pembebasan atau pelepasan fungsi-fungsi oleh pemerintah pusat dan menciptakan unit-unit baru yang dibutuhkan oleh pemerintah kontrol wewenang pusat. Pemekaran daerah merupakan dampak dari sistem sentralistik yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru, di mana pada saat itu daerah-daerah sangat dirugikan dari sistem sentralistik. Saat ini setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang memerlukan pembangunan di daerahnya masih tertinggal, perlu akan dipertimbangkan keberadaan pemekaran daerah. Kata Kunci:Desentralisasi dan otonomi daerah, pemekaran daerah, agenda setting, pendekatan perilaku/behavioralism.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN Nababan, Jackson Oktaryo
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan dapat memberikan jawaban atas keadilan minimum terhadap masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, persetujuan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak yang melibatkan sukarela dan hanya terkait dengan perjanjian yang termasuk dalam ranah perdata . Penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan diselesaikan berdasarkan persetujuan pihak dengan arbitrase atau persetujuan atas persetujuan (konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, konsultasi ahli). Akan tetapi, penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan di Indonesia jika ditinjau dari pengaturannya masih memiliki beberapa kelemahan. Meskipun demikian, persetujuan sengketa Lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kata kunci: Penyelesaian sengketa, Lingkungan hidup, melewati peradilan

Page 1 of 1 | Total Record : 6