cover
Contact Name
Sriono
Contact Email
sriono.mkn@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
advokasi@ulb.ac.id
Editorial Address
Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
ISSN : 23377216     EISSN : 26206625     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah ADVOKASI adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah ADVOKASI menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian, diterbitkan 2 nomor dalam satu volume setiap bulan pada bulan Maret dan September. Jurnal ini fokus mempublikasi hasil penelitian orisinal yang belum diterbitkan di manapun pada bidang Ilmu Hukum dan aplikasi ilmu Hukum dan Perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 89 Documents
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK Panjaitan, Bernat
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan Jaminan / agunan berupa rumah. Salah satu bank milik negara yang memiliki cadangan luas yang disediakan untuk masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai tipe dan harga adalah Bank. Dalam memberikan KPR kepada debitur, Bank mengikatkan diri mereka dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Berdasarkan pertimbangan dalam karya ilmiah ini adalah dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah debitur yang tidak beritikad kooperatif yaitu adanya debitur yang telat membayar kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, serta kredit macet pada bank. Upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan Bank dilakukan dengan cara penjadwalan ulang, Selain debitur (subalihan), subrogasi, gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri, dan pelaksanaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan kesepakatan-persetujuan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan menerima hak dan kewajiban. Salah satu yang menyebabkan kredit macet adalah yang harus dibayar sesuai dengan yang seharusnya tidak dibayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri, dan pelaksanaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan menerima hak dan kewajiban. Salah satu yang menyebabkan kredit macet adalah yang harus dibayar sesuai dengan yang seharusnya tidak dibayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri, dan pelaksanaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan menerima hak dan kewajiban. Salah satu yang menyebabkan kredit macet adalah yang harus dibayar sesuai dengan yang seharusnya tidak dibayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet dan Lelang (KPKNL). Penandatanganan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) . Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan menerima hak dan kewajiban. Salah satu yang menyebabkan kredit macet adalah yang harus dibayar sesuai dengan yang seharusnya tidak dibayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet dan Lelang (KPKNL). Penandatanganan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) . Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan menerima hak dan kewajiban. Salah satu yang menyebabkan kredit macet adalah yang harus dibayar sesuai dengan yang seharusnya tidak dibayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan menerima hak dan kewajiban. Salah satu yang menyebabkan kredit macet adalah yang harus dibayar sesuai dengan yang seharusnya tidak dibayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan menerima hak dan kewajiban. Salah satu yang menyebabkan kredit macet adalah yang harus dibayar sesuai dengan yang seharusnya tidak dibayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet
KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Siregar, Ahmad Ansyari
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala sesuatu dalam mendapatkan informasi yang mudah, bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam penjualan membeli tanpa bertemu langsung dengan penjual bahkan sampai antar negara. Hal ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli online melalui media elektronik yaitu hanya menggunakan telfonenggam atau sekarang disebut dengan Android. Jual beli online berkembang sesuai dengan zamannya dilakukan dengan Blackberry Messangerdan sekarang berkembang dengan aplikasi jual beli online yang ada di Android, dengan menggunakan jaringan internet sesuai dengan penyedia sellular masing-masing pengguna. Dalam melakukan jual beli online mengatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengatur juga dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan jual beli Online tidak dapat menghindari pula dari tindakan nakal Penjual bahkan Pembeli, dalam perilaku wanprestasi.Kata Kunci: Perjanjian jual beli, transaksi elektronik, wanprestasi
PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PT HOCKLIE RUBBER LABUHANBATU Panjaitan, Bernat
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan pemerintah dalam bidang industri khusus yang dihasilkan dari perkebunan, contohnya karet, sangat tidak tambahan lagi untuk kehidupan sosial. Peran pemerintah yang sangat penting dalam perlindungan serta pengawasan terhadap industri dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan dan pengawasan khusus untuk PT atau perusahaan yang bergerak dibidangnya masing-masing. Pengaturan Perundang-undangan industri Nomor 28 Tahun 2008 tentang pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional yang dibutuhkan kebijakan industri nasional yang jelas. Kata kunci: pengawasan, pemerintah daerah, industri limbah
IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN LABUHAN BATU Kusno, Kusno
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik yang dilakukan pemerintah maupun investor di daerah meminta izin dalam proses pelaksanaannya agar dalam pembangunan sebuah properti memiliki izin serta pembangunan hukum dalam operasionalnya. Berkaitan dengan pembangunan yang akan dipindahkan di Kabupaten Labuhan Batu adalah pembangunan hotel tentang proses dan tatacara pemberian izin dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan konseptual (pendekatan konseptual) mengenai implementasi izin penggunaan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Sementara Penegakkan hukum dalam perizinan terkait dengan penggunaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan untuk pelaksanaan proses pembangunan dan hasil dari pembangunan. Kata kunci: Izin, Pemanfaatan Tanah, Hotel, Kabupaten Labuhan Batu
HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA Siregar, Risdalina
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada prinsipnya tugas Advokat / Penasehat Hukum memberikan nasehat atau pembelaan dalam arti luas, tugas utama Advokat adalah memberikan pelayanan kepada Klien / Penerima Jasa Hukum. Dalam proses peradilan Perdata, hukum salah satu asasnya mengatakan dalam perkara perdata tidak harus diwakilkan dalam persidangan, akan tetapi usaha pendayagunaan hak bantuan hukum bagi masyarakat yang sangat banyak akan hukum di bawah ini. Dalam Peradilan Perdata Advokat / Pengacara berkedudukan sebagai kliennya atau Kuasa Hukumnya yang ditunjuk oleh persidangan di Pengadilan, sebagai landasan hukum Advokat dalam Peradilan Perdata adalah pasal 123 ayat 1 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) mengatakan Bilamana meminta kedua belah pihak dapat membantu atau diwakili oleh Kuasa yang dikuasakannya untuk dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus. Namun fungsi Advokat tidak hanya sebatas di pengadilan saja, akan tetapi juga di luar persidangan. Hubungan Advokat / Klien dengan Klien adalah pihak yang berperkara yang sangat kecil tentang hukum dalam mempertahankan hukum perdata materil di persidangan. Bagi seorang Advokat / Pengacara Hukum Perdata merupakan interprestasi ilmiah guna mempertahankan tidak-tidak hukum acara perdata, antara Advokat dan Klien terkait tentang penangan perkara apakah tentang honorarium yang dibuat dalam akta perjanjian, agar terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan dikemudian hari. 1. Bagaimana fungsi dan peran Advokat menurut UU Nomor: 18 tahun 2003. 2. Bagaimana Hubungan Advokat dengan Klien dan juga tentang hukumnya di Penegakan Hukum Perdata. Sementara Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi dan peran Advokat serta hukumnya dengan Klien dalam Penegakan Hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melalui buku-buku atau peraturan yang terkait dengan masalah diatas. Hubungan Advokat / Penasihat Hukum dengan Klien dalam perundingan dan perlindungan hak-hak kebebasan fundamental dan pencari kebebasan, di Indonesia telah mendapat landasan hukum yang telah diperoleh mengenai perundingan melalui Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat. Kata Kunci: Advokat, Klien dan Penegakan Hukum Perdata
SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA PERSETUJUAN ISTRI Siregar, Muhammad Yusuf
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak mempertimbangkan keberadaan perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak mengizinkan kebebasan tanpa aturan, Negara Repoblik Indonesia diatur dengan persyaratan dan ketentuan yang disetujui dan dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan metode normatif empiris yaitu dengan melihat ketentuan persetujuan-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap perkawinan poligami tanpa persetujuan terlebih dahulu yang masih sah / penetapan pengadilan. Sanksi pengadilan terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 279-280 KUHP diancam dengan hukuman lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melangsungkan perkawinan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa Pemberlakuan hukuman perkawinan poligami tanpa persetujuan sebelumnya yang masih sah / penetapan pengadilan mengharuskan prosedur melangsungkan perkawinan tidak berhasil. Jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak meminta kepada pihak lain, maka ketentuan hukum juga menyediakan perijinan penjara paling lama lima tahun, dan jika disediakan ketentuan putusan pengadilan terkait dengan laki-laki tersebut, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Berdasarkan hasil penelitian yang diajukan untuk disetujui oleh pemerintah, kebebasan dan kekurangan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya dengan merevisi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tanpa mengurangi esensinya. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Poligami, Persetujuan
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasibuan, Muhammad Irwansyah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten / kota merupakan penerimaan daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten / Kota. Bantuan pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dalam pembangunan daerah Kabuapten / Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pajak daerah kabupaten / kota terdiri atas: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak belanja, (4) pajak reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batu, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pegunungan, (11) Bea Izin hak atas tanah (BPHTB). Dalam kerangka pajak daerah kabupaten / kota ini diperlukan adanya pemerintah daerah itu sendiri adalah pemerintah daerah harus terlebih dahulu diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penagihan atas pajak-pajak tersebut. Demikian pula terhadap retribusi-retribusi dalam hal melakukan terlebih dahulu diperlukan hukum dasar sebagai payung hukumnya dalam bentuk Perda. Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA Jannah, Maya
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak Cipta termasuk dalam Hak atas kekayaan intelektual (HKI) yaitu hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya tersebut dihasilkan oleh manusia dengan karya-karya intelektualnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terlihat Implementasi perlindungan Hukum yang diberikan negara bagi pencipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Peneltian ini menggunakan sumber data Sumber Bahan Hukum dalam Penelitian Normatif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.
EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SUATU TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL Pakpahan, Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) sebagai nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia telah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR memiliki wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena memiliki wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR memiliki wewenang pula untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa kepemimpinannya berakhir dengan Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab mengatasi haluan negara. Berubahnya kedudukan MPR memang sering diartikan salah baik terkait dengan eksistensi lembaga maupun Pimpinan MPR, ia juga berimplikasi pada tugas dan wewenang MPR. Sebagai lembaga negara yang memiliki eksistensi dalam bangunan negara, MPR diberikan konstitusional yang diberikan dan diserahkan kepada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan ( 3) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan sebatas yang terkait dalam pasal-ayat dan ayat-ayat itu, fungsi dan wewenang MPR sekarang, subtansinya adalah hal-hal yang sangat penting dan mendasar dalam bernegara. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lain, tidak lagi sebagai Lembaga Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk pemerintahan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena lembaga-lembaga juga langsung dipilih oleh rakyat (Presiden, PDR, dan DPD) . Kata Kunci: Esksistensi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan
ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE Sumaya, Ira
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas untuk menjelaskan dan menjelaskan dasar-dasar hukum klausula arbitrase dalam perjanjian pada umumnya, sehingga dapat membahas ketentuan dasar arbitrase klausula dalam perjajian pada umumnya dan kedudukan klausula arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 serta memperkuat klausula arbitrase sesuai dengan permintaan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan dengan menelaah semua literatur pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian baik yang berkaitan normatif maupun hasil penelitian. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran Fungsional (penafsiran bebas) yang tidak mengikat diri pada kalimat dan kata-kata dalam peraturan, Dapat mencoba untuk menjawab maksud yang sebenarnya dari suatu peraturan dan kebijakan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Hasil penelitian sesuai dengan ketentuan perjanjian yang menjadi dasar hukum klausula arbitrase sebagai salah satu bentuk perjanjian serta yang menentukan sah tidaknya perjanjian arbitrase tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan syahnya sesuai perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya klausula arbitrase terikat menjadi suatu kesatuan dengan bahan pokok perjanjian, klausula arbitrase merupakan tambahan yang sesuai dengan perjanjian pokok, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata perjanjian arbitrase dibuat sesuai dengan undang-undang untuk para pengguna yang memerlukan. Melalui penelitian ini, disetujui untuk majelis arbitrase atau pengadilan yang disetujui dalam penyelesaian sengketa agar disetujui sengketa dengan menggunakan asas pemisahan di mana perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase harus disetujui keabsahannya sesuai dengan persyaratannya sesuai dengan perjanjian 1320 KUHPerdata. Dengan memahami sah atau tidaknya perjanjian dasar dan perjanjian arbitrase, maka diharapkan tidak akan terjadi mengenai hukum dalam penyelesaian sengketa, khusus dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae arbitrase khusus. Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae arbitrase khusus. Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae