cover
Contact Name
Hanantyo Sri Nugroho
Contact Email
hanantyosrinugroho@amikom.ac.id
Phone
+6285726207814
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jalan Ring Road Utara Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Social Politics and Governance
ISSN : 2686027     EISSN : 26858096     DOI : -
Core Subject : Social,
JSPG: Journal of Social Politics and Governance is a peer-reviewed journal published in June and December by Departement of Government Science, Universitas Amikom Yogyakarta, and also affiliated under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia). The JSPG Journal aims as a media that drives the development of political science and government in the form of research and critical studies of socio-political conditions and governance in Indonesia.
Articles 5 Documents
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang Pramudiana, Ika Devy; Sholichah, Nihayatus
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): June
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5397

Abstract

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah dan fokus terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Berbagai masalah timbul di desa maka untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah kemudian memberikan program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran, sejauh mana pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pemanfaatan ADD pada bidang ekonomi masyarakat adalah tersedianya tempat penjualan berbagai hasil produksi rumah tangga masyarakat Desa Tunjungtirto, dan juga dengan ADD di bidang ekonomi di gunakan untuk kegiatan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian.Kata Kunci : Alokasi Dana desa, Masyarakat desa dan perekonomian desa.
Manajemen Pelayanan Publik : Tinjauan tentang Keadilan Akses Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel Palenewen, Jovano Deivid Oleyver
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): June
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5396

Abstract

Kemerdekaan yang di alami oleh Indonesia, merupakan poin masuk dalam keseriuasan untuk mewujudkan pembangunan dalam segala bidang. Pembangunan ini dilandasi dalam Pancasila sebagai dasar Negara, sehingga yang diharapkan pembangunan suatu Negara, melekat nilai-nilai Pancasila termasuk diantaranya nilai keadilan sosial. Salah satu ukuran yang dipakai dalam pembangunan suatu Negara yaitu kualitas dari pelayanan publik atau manjaemen pelayanan publik.? Pelayanan publik yang dimaksudkan ialah Negara hadir, untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara (masyarakat) secara adil dan merata. Akan tetapi jika ilihat pada masa sekarang Negara belum mampu memberi pelayanan secara merata kepada segenap warga Negara.? Hal ini Nampak bagi pelayanan kepada kaum difabel,? dimana keberadaan mereka sebagai warga Negara sering mendapat kesulitan dalam mengakses pelayanan yang disiapkan oleh Negara.? Dengan asumsi yang dibangun bahwa Negara harus menjamin dan mengkomodir kepentingan dan keberadaan mereka (kaum? difabel) yang sesuai dengan pancasila. Tulisan ini mencoba memberi penjelasan mengenai penerapan nilai pancasila menyangkut nilai keadilan yang dilakukan oleh Negara kepada warga Negara khususnya bagi kaum difabel, dalam mengakses pelayanan publik.Kata kunci : keadilan, pelayanan publik, difabel.
Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan? Indriyany, Ika Arinia
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): June
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5394

Abstract

Tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai alternatif bentuk negara di Indonesia. Selama ini bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan perdebatan mengenai bentuk negara lain yaitu federalisme merupakan perbincangan yang cenderung dihindari, karena dianggap sebagai potensi ancaman persatuan bangsa dan negara. Terlepas dari itu, bagaimana pun wacana mengenai federalisme ini pernah beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia. Demi kepentingan akademis dalam rangka pengembangan keilmuan dan pencarian alternatif baru yang ideal dalam pengelolaan Negara Indonesia, wacana ini penulis munculkan kembali. Tulisan ini juga bertujuan untuk menambah khasanah mengenai wacana federalisme, sebuah wacana yang dianggap terlarang jika dibicarakan di Indonesia.Kata kunci: kesatuan, sentralisasi, federalisme, desentralisasi
Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Pelayanan Perijinan memulai Usaha di Indonesia) Syafiq, Muhammad
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): June
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5395

Abstract

Indonesia saat ini berupaya untuk menumbuhkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan memulai usaha. Pergerakan yang dilakukan tersebut dalam rangka memenuhi nilai publik untuk menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam berusaha di era revolusi industri 4.0. Namun demikian, langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak berdampak siginifikan terhadap capaian ease of doing business 2019 yang menempatkan Indonesia pada posisi 73 dari 190 negara di dunia. Capaian tersebut masih jauh dari target Presiden Jokowi yaitu pada peringkat 40 besar pada tahun 2017. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu memenuhi nilai birokrasi yang juga merupakan adaptasi nilai public, serta bagaimana? risk society dari adanya debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan memulai usaha. Hasil pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa arus besar elektronisasi dan pendirian PTSP tidak dibarengi dengan semangat penuh untuk menghilangkan silo mentality serta struktur hirarki yang panjang.Kata kunci: Nilai Publik, Nilai Birokrasi, Debirokratisasi, Birokratisasi, Pelayann Perizinan
Kontestasi Relawan Teman Ahok Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 Arianto, Bambang
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): June
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5398

Abstract

Artikel ini menjelaskan kontestasi relawan Teman Ahok dalam kontestasi demokrasi lokal DKI Jakarta 2017. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kemunculan relawan Teman Ahok didasari oleh kejenuhan publik terhadap proses rekruitmen politik dalam partai politik. Rekruitmen ini disinyalir sarat dengan praktik mahar politik. Kehadiran relawan Teman Ahok ternyata dapat mendorong partisipasi publik dengan dibuktikan tercapainya pengumpulan satu juta kartu tanda pengenal sebagai prasyarat calon independen. Gejala ini menegaskan besarnya perhatian publik terhadap relawan elektoral seperti Teman Ahok. Sekaligus penanda menurunnya kepercayaan publik dan warganet terhadap partai politik. Terutama pada kegagalan partai politik dalam proses rekruitmen politik guna melahirkan kandidat politik pilihan rakyat. Artikel ini berpendapat bahwa kehadiran relawan Teman Ahok dapat menjadi saluran substitusi baru serta otokritik terhadap eksistensi partai politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa sekolah partai dapat menjadi salah satu alternatif memperbaiki proses rekrutmen dalam langgam partai politik di Indonesia.Kata kunci: Relawan Teman Ahok, Partai Politik, Kandidat Politik, Sekolah Partai

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2019 2019