cover
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
actadiurnal@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
ISSN : 26143542     EISSN : 26143550     DOI : -
Acta Diurnal adalah jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya. Artikel yang dimuat pada Acta Diurnal adalah Artikel narasi yang merupakan sebuah karya ilmiah hasil penelitian atau gagasan konseptual yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya berbagai masalah seputar kenotariatan dan ke-PPAT-an.
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019" : 6 Documents clear
UNDUE INFLUENCE PADA PERJANJIAN BAKU PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI PERBANKAN KONVENSIONAL INDONESIA Madjid, Taufan Adi Permana; Mulyati, Etty
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia terus beragam seiring dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat dan perkembangan alat pembayaran di Indonesia. Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran yang sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan bagi masyarakat sekarang. Pemberian fasilitas kartu kredit terhadap nasabah dari perbankan tak luput dari asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak boleh menentukan isi klausul perjanjiannya, tetapi perjanjian pemberian fasilitas kartu kredit merupakan perjanjian baku yang mana perikatannya dilakukan dengan adanya indikasi Undue Influence.Metode pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mana melihat berbagai aturan mengenai perjanjian pemberian fasilitas kartu kredit. Undue Influencepada pemberian fasilitas kartu kredit yang mana posisi tawar antara nasabah dengan perbankan yang tidak sebanding serta pula kebutuhan nasabah atas alat pembayaran yang dapat memudahkan setiap transaksi nasabah. 
KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HAK UNTUK MEMILIH PEKERJAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA sudjana, sudjana
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An employment agreement which includes a non-competition clause is created by the company for the purpose of protecting its business secrets. In practice, however, this clause limits workers' rights and is contrary to Indonesia's positive law. The purpose of the study determines the principle of confidentiality with regard to the right to choose an occupation under Indonesian positive law and to formulate protection for workers in the case of inclusion of non-competition clauses related to corporate secrecy in the perspective of the right to choose an occupation.This research was conducted by using normative juridical approach by reviewing the literature,that is using secondary data in law scope through studying literature. This research is an analytical descriptive research, which be used to understand the reality that happened in field that is related to Indonesian positive law. The research results showed that. First, an employment agreement in which there is a non-competition clause, has infringed a man's right specifically the right to freedom to choose an ocuupation which protected and guaranteed by the state as stated in the Law on Human Rights and the Employment,so this kind of clause still causing a dilemma because on the one hand the company has an interest in trade secrets and other material interests, whereas workers have the right of freedom to choose a job.Second, Protection to workers related to their rights in choosing a job has been granted by the state. It is contained in Article 38 paragraph (2) of the Human Rights Law and the Employment Law.
Consumer Protection and Responsibility of Business Actors in Electronic Transactions (E-Commerce) Rahmah, Dian Maris; Suparto, Susilowati
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of electronic transaction (E-commerce) in trading has an impact on the international community in general and Indonesian society in particular. For Indonesia, this is related to a very important legal issue which is primarily in providing protection to parties who make transactions through the internet. This departs from the reality that consumers in e-commerce always bear the risk that is greater than the business actor. Presumably it is rather difficult to protect consumer rights in commercial activities of this model, because business actors tend to choose the standard contract whose substance is only determined by themselves. This is a normative study with the statute approach method. The results are basically Law on Consumer Protection (UUPK) in Indonesia has been very effective in regulating consumer rights, so if there are things that violate the law carried out by business actor, consumers can claim their rights. It’s just that in this kind of transaction the consumers are passive and surrenders to the events that happen to them considering that this transaction is very difficult for consumers to claim for their rights; Business actors must fulfill their responsibilities as regulated in Article 9 of the Law on Information and Electronic Transaction (UU ITE) concerning contractual responsibility and product liability as well as Article 17 paragraph (2) of the UU ITE concerning the principles of responsibility, namely responsibility for mistakes, responsibility for negligence and principles of responsibility without errors; and the provisions concerning the prohibition of standard contract are far from the values and objectives made. As a legal issue in the context of consumer protection regarding the court in resolving cases related to disputes in standard contract, it cannot be separated from the issue of the low public trust in the integrity of the court to settle the dispute
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING DALAM KEGIATAN PENAGIHAN PINJAMAN UANG YANG MELANGGAR ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Hatami, Raka Fauzan; Gultom, Elisatris; Afriana, Anita
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran perusahaan fintech P2P lending sebagai lembaga jasa keuangan baru membuat konsumen dapat melakukan pinjaman uang dengan mudah. Akan tetapi, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena cara penagihan pinjaman uang yang dilakukan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen. Konsumen diintimidasi dan data-data pribadi disebarluaskan apabila tidak membayar tepat waktu. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK saja, tetapi juga yang illegal. OJK dan Bareskrim Polri kesulitan untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan cara melihat beberapa literatur-literatur, karya ilmiah sarjana, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder, serta studi lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan belum optimal karena regulasi hukum yang ada untuk melindungi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan fintech P2P lending belum cukup baik. Dibutuhkan suatu regulasi hukum dan koordinasi yang memadai diantara pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi konsumen terhadap perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang melanggar hak-hak dari konsumen.
PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DALAM PENGELOLAAN PARKIR BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Suryahartati, Dwi
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan parkir di Indonesia merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa layanan pengelolaan parkir berbasis teknologi. Pengelolaan parkir di  Indonesia ada yang dinamakan retribusi yang merupakan pendapatan daerah dan ada yang dikelola swasta.  Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis segi-segi hukum atas perjanjian pengelolaan parkir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang tepat pada pengelolaan perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.  Tidak ada alasan pembenar bagi pengelola jasa perparkiran untuk mengalihkan tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi yang dinyatakan dalam perjanjiannya. Keywords : Perjanjian penitipan barang, Pengelolaan parkir, perlindungan konsumen
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Khalil Harahap, Nasruddin; Khalil Harahap, Nasruddin; Supriyatni, Renny; Sudaryat, Sudaryat
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haji pada hakikatnya  merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh  harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah. Hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.Kata kunci : Bagi Hasil, Dana Haji, Haji, Tanggung Jawab. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6