cover
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
actadiurnal@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
ISSN : 26143542     EISSN : 26143550     DOI : -
Core Subject : Social,
Acta Diurnal adalah jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya. Artikel yang dimuat pada Acta Diurnal adalah Artikel narasi yang merupakan sebuah karya ilmiah hasil penelitian atau gagasan konseptual yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya berbagai masalah seputar kenotariatan dan ke-PPAT-an.
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
PERALIHAN HAK MILIK MENJADI HAK PAKAI ATAS SARUSUN DI ATAS TANAH HGB KEPADA ORANG ASING DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA JUNCTO PERMEN ATR/KEPALA BP Herliani, Farah; Nurlinda, Ida; Rubiati, Betty
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring peningkatan jumlah Orang Asing di Indonesia, akibat dari globalisasi ekonomi yang terus berkembang. Tidak sedikit dari Orang Asing menjadikan satuan rumah susun sebagai kebutuhan mereka untuk hunian. Pemerintah menerbitkan Permen ATR / Kepala BPN No. 29 Tahun 2016, yang mengatur peralihan status Hak Milik Atas Sarusun (HMASRS) menjadi Hak Pakai Atas Sarusun (HPASRS) di atas tanah HGB kepada Orang Asing, akan tetapi sampai sekarang baik dalam kegiatan ke PPAT an maupun pada Kantor Pertanahan khususnya di Kota Bandung belum terlaksana. Metode yang digunakan yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan wawancara dengan nara sumber untuk memperoleh data primer. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Status tanah HGB sebagai tanah bersama pada Sarusun yang dimiliki Orang Asing, apabila telah terjadi peralihan HMASRS menjadi HPASRS tidak mengalami perubahan status hak atas tanah, sehingga Permen tersebut dianggap bertentangan dengan asas nasionalitas dalam UUPA juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Diterbitkannya HPASRS dianggap telah memberikan kepastian hukum bagi Orang Asing, meskipun sarusun tersebut dibangun di atas tanah HGB. Sehingga nama sertifikat (HPASRS) itu tidak bergantung pada status hak atas tanah yang di atasnya berdiri rumah susun. Namun yang terjadi saat ini peralihan hak menjadi HPASRS belum dapat terlaksana dengan baik sehingga hal tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi Orang Asing dalam hal kepemilikan sarusun sebagai hunian.Kata kunci : HMASRS, HPASRS, Sarusun, Orang Asing
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Fadhila, Ghaesany; Sudjana, U.
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMeluasnya penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri di bidang Hak Cipta. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial, menariknya yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut, masyarakat juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan cover song. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku  dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara  meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan Pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 9 UUHC. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui tindakan hukum yaitu melalui arbitrase atau melalui Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, juga melalui tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial seperti YouTube Content ID dan identifikasi konten pada Soundcloud agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup.Kata kunci: hak cipta, hak ekonomi, lagu, musik.ABSTRACTWidespread use of the internet has its own consequences in the field of Copyright. Songs and/or music is one of the most sought after content on social media networks, interestingly what is sought is not always the creation of the musician who performed the song, not a few people are also interested in finding alternative versions of popular songs, commonly called cover song. The research method used in this thesis is analytical descriptive in order to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and practice of the implementation of positive law. The approach used in this research is normative juridical, by examining library material called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in practice. Based on the results of the analysis of this thesis, the conclusion is that the use of cover songs in social media networks is not a violation of moral rights if it is done not for commercial purposes and no changes are made to the work according to Article 8 Copyright Law, but is an act that violates economic rights if it is used for commercial activities without permission from the Author or Copyright Holder according to the provisions of Article 9 Copyright Law. Legal protection can be carried out through legal action, namely through arbitration or through civil lawsuits filed with the Commercial Court and criminal prosecution submitted to the District Court, also through other actions through features provided by social media networking sites such as YouTube Content ID and identification of content on Soundcloud for content violating copyright can be closed.Keywords: copyrights, economic rights, song, music.
KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977 Herdiyanti, Chita
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTanah Pertanian yang dimiliki secara guntai (absentee) secara perundang-undangan dilarang. Karena kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki secara guntai (absentee) menjauhkan cita-cita dan semangat dari Landreform yang menjadi aturan dasar setiap peraturan perundang-undangan agraria nasional. Kepemilikan tanah secara absentee dilarang karena dapat mengembalikan sistem Landlord yang sangat merugikan khususnya para petani lokal yang berada di tanah absentee tersebut. Tanah pertanian sejatinya harus dimanfaatkan dan dikerjakan dalam upaya memenuhi produktivitas yang akan menaikkan perekonomian secara nasional. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri menyatakan bahwa “seorang Pegawai Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara guntai (absentee) seluas sampai 2/5 (dua per lima) dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan”. Apakah larangan kepemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia?. Larangan kepemilikan tanah tersebut tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS Dari ketentuan-ketentuan hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat memiliki tanah Absentee karena dianggap Pegawai Negeri Sipil telah berjasa sebagai penggerak sistem kenegaraan. Namun dengan syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanah pertanian secara guntai (absentee) dapat melakukan sistem bagi hasil sebagai upaya pengelolaan tanah absentee tersebut untuk menjadi lebih produktif lagi dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: absentee, pegawai negeri sipil.
UNDUE INFLUENCE PADA PERJANJIAN BAKU PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI PERBANKAN KONVENSIONAL INDONESIA Madjid, Taufan Adi Permana; Mulyati, Etty
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia terus beragam seiring dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat dan perkembangan alat pembayaran di Indonesia. Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran yang sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan bagi masyarakat sekarang. Pemberian fasilitas kartu kredit terhadap nasabah dari perbankan tak luput dari asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak boleh menentukan isi klausul perjanjiannya, tetapi perjanjian pemberian fasilitas kartu kredit merupakan perjanjian baku yang mana perikatannya dilakukan dengan adanya indikasi Undue Influence.Metode pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mana melihat berbagai aturan mengenai perjanjian pemberian fasilitas kartu kredit. Undue Influencepada pemberian fasilitas kartu kredit yang mana posisi tawar antara nasabah dengan perbankan yang tidak sebanding serta pula kebutuhan nasabah atas alat pembayaran yang dapat memudahkan setiap transaksi nasabah. 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PENERBITAN SAHAM TANPA NILAI NOMINAL DIHUBUNGKAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA Navirinurani, Meiza; Abubakar, Lastuti; Kartikasari, R.
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan jaman menimbulkan proses globalisasi yang diiringi dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia memiliki modal terbatas dan gagasan menerbitkan saham tanpa nilai nominal ini dianggap sebagai alternatif pemulihan perdagangan di pasar modal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menentukan manfaat-manfaat yang didapatkan dari penerbitan saham tanpa nilai nominal dalam dunia pasar modal di Indonesia serta mengetahui akibat hukum dari penerbitan saham tanpa nilai nominal terhadap kedudukan pemegang saham selaku investor dalam hukum pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain manfaat penerbitan saham tanpa nilai nominal adalah mempercepat pemulihan perdagangan di pasar modal pada saat bearish. Penerapan saham tanpa nilai nominal juga dapat mencegah kecurangan yaitu stock watering. Penerbitan saham tanpa nilai nominal juga dapat memudahkan pembukuan perusahaan sehingga lebih sederhana. Penerapan saham tanpa nilai nominal akan berpengaruh pada hak dan kewajiban pemegang saham. Solusi untuk menciptakan kepastian hukum adalah dengan merumuskan dan mengsahkan aturan baru yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam bidang pasar modal, khususnya untuk penerbitan jenis saham tanpa nilai nominal.
KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN EKSISTENSI LEMBAGA RECHTSVERWERKING DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Irfan, Muhammad; Kurniati, Nia
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTercapainya kepastian hukum hak atas tanah merupakan sasaran tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pemegang hak, dan untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut telah ditetapkan lembaga rechtsverwerking di dalam PP No.24 Tahun 1997 yang memberi batas waktu hingga 5 tahun Sertifikat masih dapat digugat oleh pihak lain. Namun dalam kenyataannya setiap orang yang merasa memiliki bukti yang cukup masih diberi kesempatan untuk mematahkan kebenaran data yang tertuang dalam Sertifikat meskipun masa 5 tahun sudah terlampaui. Tujuan penelitian ini, untuk menemukan argumentasi hukum mengenai kepastian hukum hak atas tanah dalam sistem pendafataran tanah negatif berdasarkan PP 24 Tahun 1997. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil pembahasan daripada penelitian ini adalah (1) Penegakan lembaga rechtsverwerking di Indonesia belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, ini terbukti dengan dijumpainya gugatan-gugatan terhadap sertifikat dipengadilan negeri atau pun pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun bukan berarti sertifikat hak atas tanahtidak menjamin kepastian hukum, karena sertifikat diakui sebagai alat bukti hak yang kuat, sepanjang tidak ada putusan hakim yang mematahkan kebenaran data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat. (2) Sistem pendaftaran negatif sesungguhnya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak yang sejati tidak akan kehilangan haknya, sehingga secara sepintas lembaga rechtsverwerking tidak berpengaruh terhadap kepastian hukum hak atas tanah.Kata kunci:  Kepastian Hukum Hak atas Tanah, Lembaga Rechtsvewerking, Sertifikat.ABSTRACTAccomplishment The legal certainty of land rights is the aim of the objective of every rightsholder, and to achieve the legal certainty has been established rechtsverwerking institutions in Government Regulation No.24 of 1997 which gives a time limit of up to 5 years Certificate can still be sued by other parties. But in reality, every person who is able has sufficient evidence is still given a chance to argue and deny the correctness of the data contained in the Certificate despite the 5-year period has been exceeded. The purpose of this research, to find legal arguments on legal certainty of land rights in a negative land registration system based on Government Regulation No. 24 of 1997. The method used in this research is the normative juridical method with descriptive analysis approach and using data analysis methods qualitatively juridical. The results of this research are (1) Enforcement of rechtsverwerking institutions in Indonesia has not been implemented in accordance with its objectives, as evidenced by the finding of lawsuits against the certificate in the district court or the cancellation of certificates in the Administrative Court, but it does not mean that land title certificates do not guarantee legal certainty,because the certificate as a strong evidence of rights, as long as there is no judge’s verdict that disproves the truth of the juridical data and the physical data of the certificate. (2) The negative registration system that actually provides legal protection to the true owner of the right will not lose their rights. so in other words, at a glance the rechtsverwerking institution does not affect the legal certainty of land rights.Keywords: Legal Certainty, Rechtsvewerking Institution, Certificate.
KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HAK UNTUK MEMILIH PEKERJAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA sudjana, sudjana
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An employment agreement which includes a non-competition clause is created by the company for the purpose of protecting its business secrets. In practice, however, this clause limits workers' rights and is contrary to Indonesia's positive law. The purpose of the study determines the principle of confidentiality with regard to the right to choose an occupation under Indonesian positive law and to formulate protection for workers in the case of inclusion of non-competition clauses related to corporate secrecy in the perspective of the right to choose an occupation.This research was conducted by using normative juridical approach by reviewing the literature,that is using secondary data in law scope through studying literature. This research is an analytical descriptive research, which be used to understand the reality that happened in field that is related to Indonesian positive law. The research results showed that. First, an employment agreement in which there is a non-competition clause, has infringed a man's right specifically the right to freedom to choose an ocuupation which protected and guaranteed by the state as stated in the Law on Human Rights and the Employment,so this kind of clause still causing a dilemma because on the one hand the company has an interest in trade secrets and other material interests, whereas workers have the right of freedom to choose a job.Second, Protection to workers related to their rights in choosing a job has been granted by the state. It is contained in Article 38 paragraph (2) of the Human Rights Law and the Employment Law.
BANK KHUSUS UNTUK KOPERASI DALAM MENGHADAPI MEA Nurgroho, Bambang Daru; Permatasari, Melienda; Arianti, Nanda; Robby, Achmad Hagi
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUntuk dapat bertahan dalam era MEA, penguatan UKM menjadi salah satu faktor penting untuk menjadikan Indonesia mendapat kesempatan yang baik dalam peningkatan perekonomian nasional. Era MEA menuntut peningkatan Koperasi agar dapat berdaya saing menghadapi kompetitor dari negara lain. Koperasi memerlukan modal dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan usahanya namun masih sulit mendapat kredit dari bank. UKM anggota koperasi secara umum memiliki karakteristik, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dengan nasabah bank pada umumnya sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Bank konvensional belum dapat menjawab kesulitan tersebut sehingga dibutuhkan bank khusus untuk koperasi. Saat ini Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Linkage Program yang dapat digunakan untuk koperasi. Linkage program  semestinya dijadikan sebagai sarana edukasi bertahap mulai dari pola channeling hingga executing untuk menguatkan koperasi. Pendirian Bank khusus untuk koperasi harus disesuaikan pula dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pada akhirnya diharapkan pendirian bank khusus untuk koperasi akan meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM.Kata Kunci  : Bank Khusus Untuk Koperasi, Linkage Program, API, Koperasi, UKM, MEA  
KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN JANGKA WAKTU PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN SEBELUM PERJANJIAN POKOK BERAKHIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Husein, Freddy Putera; Abubakar, Lastuti; Lubis, Nanda Anisa
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKHak Guna Bangunan (HGB) sebagai benda tetap merupakan salah satu obyek dari Hak Tanggungan yang dapat diterima oleh bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, akan tetapi keterbatasan masa berlaku HGB ketika dikaitkan dengan perjanjian pokoknya dapat berpotensi untuk menjadi suatu permasalahan hukum bagi kreditur. Mengenai keterbatasan waktu ini, disebutkan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 bahwa perpanjangan jangka waktu HGB diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut, sedangkan menurut PMNA Nomor 9 Tahun 1999 perpanjangan jangka waktu HGB yaitu dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya HGB. Adanya perbedaan ketentuan tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Kasus yang terjadi dalam praktik, terdapat debitur yang mengalami kredit macet dan kemudian diketahui bahwa jangka waktu HGB telah berakhir sehingga bank kehilangan agunan berupa HGB tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan jangka waktu perpanjangan HGB sebagaimana tercantum dalam PMNA Nomor 9 Tahun 1999 lebih dirasakan manfaatnya dan ditaati oleh masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan terhadap PP Nomor 40 Tahun 1996. Perlindungan hukum yang diberikan melalui SKMHT maupun APHT yang dibuat oleh PPAT tidak dapat berlaku untuk melakukan perpanjangan HGB karena telah hapusnya hak atas tanah. Perlindungan hukum yang dimiliki kreditur pada saat terjadi kredit macet dan ketiadaan agunan HGB tersebut terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.Kata kunci: perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan; hak tanggungan; kredit macet.ABSTRACTBuilding Rights Title is an immovable assets that can be accepted by banks in providing credit facilities to debtors, but the time limitations of the Building Rights Title when its related with the principal agreement, so that it has the potential to become problems for the creditors. Regarding this time limitation, it is stated in PP Number 40 of 1996 that the extention time terms of Building Rights Title is submitted no later than 2 (two) years before the expiration of the Building Rights Title, whereas according to PMNA Number 9 of 1999 extention time terms of Building Rights Title is stated within 2 ( two) years before the end of Building Rights Title. The difference in these clause creates legal uncertainty. In practice, there is a case where the debtor had bad debts and then its discovered that the validity of the Building Rights Title has ended, so that the bank have no special guarantee anymore. This research contains descriptive analytical by using a normative juridical approach. Based on the results, the conclusions is that the clause of extention time terms of Building Rights Title as stated in PMNA Number 9 of 1999 have more benefits and are adhered to by the community, thus it is necessary to make changes for PP Number. 40 of 1996 specifically related to the claus terms of Building Rights Title, Mortgage Right, Bad debt and the absence of Building Rights Title as collateral is contained in Article 1131 and Article 1132 of the KUH Perdata.Keywords: extention time terms of building rights title; mortgage right; bad debt.
KONSISTENSI PENGUKUHAN KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE Lestari, Rani; Ikhwansyah, Isis; Faisal, Pupung
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat pertentangan. Demi tercapainya kepastian hukum maka perlu peran pelaku kekusaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan tersebut. Namun pada Praktiknya Mahkamah Agung dengan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Mahkamah Konstitusi dengan kedua Putusannya dengan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 juga masih terdapat pertentangan. Artikel ini membahas kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut pelaku kekuasaan kehakiman dan implikasi terhadap direksi Persero apabila melakukan keputusan  bisnis yang dapat merugikan perseroan dalam kaitannya dengan doktrin Business Judgement Rule. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan simpulan pertama, Pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara oleh pelaku kekuasaan kehakiman adalah bertentangan. Secara formil dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat “erga omnes”, maka yang harus diterapkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Kedua, Implikasi pengukuhan tersebut terhadap direksi Persero khususnya dalam hal melakukan pengambilan keputusan bisnis yang merugikan Persero maka direksi dianggap pula merugikan negara, namun dengan adanya doktrin Business Judgement Rule, Direksi dalam menjalankan segala tindakan dan kebijakan yang diambil tetap mendapat perlindungan hukum sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.Kata kunci: bussines judgement rule keuangan negara, pelaku kekuasaan kehakiman, uji materil. ABSTRACTThere are discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprise within the provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise and within the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 concerning State Finances. The role of judiciary authority is needed in order to attain legal certainty in such position. Nonetheless, the practice has shown that there are still discrepancies between the Supreme Court Opinion Number WKMA/Yud/20/VII/2006 and the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XI/2013 and Number 62/PUU-XI/2013. The purpose of this research is to find and obtain solution from the problem in relation to the discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprises and its implication to the Company directors in case he made errors in business decisions, that might cause damages to the Company in relation with the ‘Business Judgment Rule’ doctrine. This research use descriptive-analytical method with juridical-normative approach based on the legal principle and the result is there are discrepancies throughout Confirmation on the position of the separated state assets in the State Owned Enterprises by the juridical authority. Seeing that the Supreme Court Opinion is naturally not binding, while the Constitutional Court Decision has a final and binding “erga omnes” character, then against the discrepancies, the latter shall formally be prevailed, which in principle affirms that the separated state assets in State Owned Enterprises shall be included within scope of state finances. Second, the said confirmation has an implication to the directors particularly in case of damages to the Companies occurred due to the error in taking business decision, in such case, then the directors shall also be deemed as putting damages to the state. Hence, all regulations related to the state finances gives layered supervision and regulation to the directors. However, the existence of ‘Business Judgment Rule’ doctrine that is universally applied in management of a company, has also give legal protection to the directors of the State Owned Enterprises in performing all of their acts and policies.Keywords: business judgment rule. judiciary authority, material examination, state finances.

Page 1 of 4 | Total Record : 34