Al-Mursalah
ISSN : 24427268     EISSN : 26218240
AL-MURSALAH: Jurnal Hukum Islam Bulan dan tahun pertama kali terbit : Januari – Juni 2018 Frekuensi terbitan : 6 Bulanan Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Bahasa Indonesia.
Articles 33 Documents
BATASAN AURAT WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM S, MA, Oktariyadi S, MA
Al-MURSALAH Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2016
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.953 KB)

Abstract

Busana muslimah tidak identik dengan busana wanita Arab, sebab Islam tidak menentukan model busana muslimah tertentu. Karena itu, segala model busana cocok untuk Islam, sepanjang memenuhi kriteria menutup ‘aurat.  Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaan dan profesinya,  terkadang  wanita boleh jadi tidak dapat menutup semua auratnya, karena diserta hajat yang memaksa, maka wanita menerima keadaan seperti itu. Persoalan itulah yang akan dikaji dalam tulisan ini, sehingga akan ditemukan solusinya. Tujuan kajian ini untuk melihat batasan aurat wanita dalam perspektif hukum Islam.  Hasil kajian menunjukkan bahwa aurat wanita yang wajib ditutup adalah segenap bagian tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Sebagian ulama menambahkan dua telapak kakinya. Batasan ‘aurat yang demikian itu berlaku ketika wanita sedang melaksanakan shalat dan ketika berhadapan dengan laki-laki selain suami dan muhrimnya. Apabila ketika wanita berhadapan dengan muhrimnya atau laki-laki lain yang tidak memiliki syahwat, maka batasannya menjadi longgar, sehingga rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut tidak termasuk dalam kategori ‘aurat yang tidak wajib ditutup. Kata Kunci : Batasan,  Aurat Wanita dan Hukum Islam
UPAH BURUH KARYAWAN DITINJAU DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KABUPATEN PIDIE (Studi Komparatif) MH, Safriadi
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.509 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bervariasinya tingkat upah minimum antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Upah tersebut sesuai dengan kemampuan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum Provinsi Aceh. Sedangkan konsep Islam mengenai utang, tidak hanya berorientasi pada uang semata, tetapi lebih menanamkan sifat saling menghargai dan tolong menolong. Dalam realitasnya, pembayaran upah minimum di Kabupaten Pidie dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan berlaku. Tujuan penelitian ini ingin membandingkan antara konsep upah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode komparatif yuridis dengan menggunakan data primer dan skunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum terhadap pembayaran upah menurut hukum Islam diatur di dalam al-Qur’an dan Hadist bahwa persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan, akan tetapi, lebih pada persoalan memahami dan menghargai sesama dan saling tolong menolong; (2) Pengaturan upah di dalam hukum positif terhadap upah bagi tenaga kerja pemerintah sudah membuat rambu-rambunya dalam undang-undang bahwa pelaksanaan pemberian upah bagi tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pidie tidaklah mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum Provinsi Aceh dan (3)  Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pemberian upah, dapat dilihat dari bentuk uang yang diberikan, waktu pembayaran upah, dan juga nominal upah yang layak diberikan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA SUAMI (Studi Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015 MS.Ttn) MA, Oktariyadi S,; Tria, SH, Ayu
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.065 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh kepada ayah terhadap putusan pengadilan. Padahal, Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Hak ibu mengasuh anak sebelum anak memasuki masa baligh. Dalam prakteknya, majelis hakim yang mengadili kasus hak asuh anak, tidak selalu memberikan hak asuh kepada ibu, melainkan  menyerahkan  kewenangan  mengasuh anak  kepada ayah seperti terdapat dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/MS.Ttn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak yang belum baligh kepada ayah pada putusan di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka.  Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui upaya selektif memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kondisi sosial calon pengasuh. Hukum Islam memprioritaskan orang yang akan dijadikan pengasuh adalah yang memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh. Meskipun ibu lebih berhak dalam mengasuh anak, tapi bila ia tidak dapat melaksanakannya, maka hak asuh dapat saja diberikan kepada ayah si anak. Hasil putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, karena perbuatan putusan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak da masa depannya. Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim,  Hak Asuh Anak dan Suami 
PEMBANGUNAN NEGARA HUKUM BERBASIS HUMAN DEVELOPLEMT INDEX: SEBUAH RENUNGAN PHILOSOPHY M.Hum, Dr. Yurnal, SH,
Al-MURSALAH Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2016
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.854 KB)

Abstract

Perubahan Konstitusional (UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitution nel) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (loi Constituttionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen hintergrund). Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pesan konstitusi tersebut melahirkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 20% dari APBN dan APBD, dengan harapan ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan negara berbasis human development Index, bisa diwujudkan dalam program pembangunan nasional (PROPENAS) untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). Kata Kunci : Negara Hukum dan SDM
PERSEPSI ULAMA TENTANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DI ACEH Purnamasari, M.Pem.I, Desi
Al-MURSALAH Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2015
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.785 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perempuan terlibat dalam bidang politik di Aceh, bagaimana persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh  dan faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research), melalui metode wawancara dan observasi, kemudian studi kepustakaan (Library Research). Data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan diinterpretasikan melalui analisa deskriptif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini pertama Keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh sudah mulai berkembang meskipun sedikit yang terlibat seperti menjadi anggota DPRD, selain itu ada perempuan yang terlibat di perkantoran sebagai sekretaris, kabid maupun lainnya. Kedua, Persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh bahwa sebagian ulama membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, namun perempuan harus tetap menjaga identitasnya sebagai muslimah bahkan ada juga ulama yang menolak perempuan terlibat dalam bidang politik karena akan menghadapi banyak kendala dan perempuan dianggap kurang tegas dalam memimpin. Ketiga, faktor yang menjadi perbedaan persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh, karena adanya perbedaan penafsiran seperti penafsiran ayat al-Qur’ān dan Ḥadīs, juga ada sebagian Ulama tidak terlalu paham tentang politik dan selain itu faktor pengaruh tingkat keilmuan dan pengetahuan.    Kata Kunci : Ulama, Perempuan dan Politik
STATUS ANAK DI LUAR NIKAH: UNDANG-UNDANG NOMOR 1, TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Komparatif) Ilyas, Sufyan; Anita, Misra
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (760.708 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas muda-mudi, saat ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadi kehamilan sehingga melahirkan anak di luar pernikahan. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui status anak di luar nikah antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan keputusa Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komperatif. Hasil penelitian menunukkan bahwa (1) Status anak di luar nikah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974  hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah mempunyai hubungan dengan ibunya serta ayahnya. (2) Pengakuan anak di luar nikah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974  anak luar nikah hanya boleh diakui oleh ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah boleh diakui oleh ayahnya. (3) Akibat hukum status anak di luar nikah, menurut -undang nomor 1 tahun 1974 hubungan nasab, perwalian, dan waris-mewarisi hanya dapat dihubungkan dengan ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 hubungan nasab, perwalian, dan waris-mewarisi, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
ḤADĪTS ZAMAN RASULULAH SAW DAN TATACARA PERIWAYATANNYA OLEH SAHABAT Nazlianto, Lc, MA, Riza
Al-MURSALAH Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2016
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.501 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembicaraan tentang ḥadist, kadang kala dihubungkan dengan istilah sunnah, khabar maupun atsar. Istilah tersebut sebenarnya merupakan muradif (sinonim) yakni menyangkut ajaran Islam yang diterima melalui periwayatan. Namun kenyataannya, para pakar ada yang berbeda dalam memberikan pengertian terhadap istilah tersebut, semua itu tidak terlepas dari sudut pandang atau disiplin ilmu yang mereka miliki. Pada dasarnya, perbedaan arti dari istilah tersebut tidaklah menunjukkan suatu pertentangan, tetapi ia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam tulisan ini, akan diungkapkan beberapa pandangan tentang pengertian hadits, sunnah, khabar dan atsar serta tata cara periwayatan yang dilakukan oleh para sahabat.  Untuk memperoleh bahan yang relevan dengan permasalahan ini, saya menggunakan kajian perpustakaan (library research) dalam rangka mencari sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Ḥadīts merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya; (2) Tata cara periwayatan hadits yang dilakukan oleh  para sahabat umumnya menggunakan al-sama’. Ada kalanya dengan menggunakan istilah sami’tu, ḥadatsna, ḥadatsni maupun akhbarni dan sebagainya.  Kata Kunci : Periwayatan, Hadits dan Sahabat
NEO-MODERNISME DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID MA, Muhsin,
Al-MURSALAH Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2016
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.285 KB)

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kritikan akhir-akhir ini tentang pemikiran neo-modernis. Di sisi lain, neo-modernisme ini juga mendapat sambutan di kalangan intelektual yang tumbuh dari kalangan modernis, karena ia mengandung agenda-agenda pemikiran yang mencoba memadukan cita-cita liberal progresif. Pada satu sisi gerakan ini menawarkan modernisme Islam yang paling terbaru, namun bila tidak dikaji secara lebih mendalam ia akan kehilangan makna. Dalam kajian ini, lebih difokuskan pada bagaimana pola pemikiran Nurcholis Madjid tentang neo-modernisme. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian content analisis, dengan menggunakan pendekatan histories-filosofis dengan melakukan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Modernisasi dalam pandangan Nurcholis Madjid merupakan proses berpikir dan bekerja secara maksimal yang sesuai dengan Sunatullah (hukum Ilahi), sebab dengan memahami hukum yang berlaku di alam ini, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui rasionya, sehingga akan menjadi manusia yang rasional yakni manusia yang mampu memperoleh daya guna yang maksimal untuk memanfaatkan alam ini bagi kehidupannya; (2) Sekularisasi dalam pandangan Cak Nur adalah suatu konsep yang tujuannya untuk mendinamiskan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi di samping melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawikannya.  Kata Kunci : neo-modernisme, Nurcholis Madjid
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANEUK JAMEE DI KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN MA, Oktariadi; Sadri, Ibnul
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.013 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kewarisan yang dualisme yang ada dalam KHI pasal 176 dan 183, untuk mengetahui secara mendalam tentang kewarisan yang digunakan masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua, maka kami mencoba untuk meneliti praktek di lapangan berkaitan dengan warisan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pembagian harta warisan menurut adat Aneuk Jame di kecamatan Samadua dan Apa yang menjadi dasar hukum dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bagi adat Aneuk Jamee dalam pembagian warisan mereka tidak lepas dari sistem pembagian menurut hukum Islam yaitu perbandingan dua banding satu, yang mereka sebut laki-laki memikul, sedangkan wanita menjinjing. Untuk pengelolaan harta warisan, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki dan (2) Warisan rumah peninggalan orangtua menjadi milik anak bungsu perempuan, sebab dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama/serumah dengan pewaris, dengan alasan dia yang memiliki kematian orang tuanya.
KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI’Ī Iqbal, MA, Mu?ammad
Al-MURSALAH Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2015
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.724 KB)

Abstract

Penetapan mahar yang terlalu tinggi sekarang ini, merupakan sebuah problema yang harus diselesaikan. Sepatutnya, hal ini tidak boleh terjadi, karena bisa merugikan bagi orang Islam itu sendiri. Karena mahar  adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam sebuah pernikahan.  Salah satu dari pada lima syarat untuk sah nikah adalah mahar. Dalam berbagai mazhab, mahar ada pembahasan khusus dan tetap diwajibkan termasuk dalam mazhab  Imam Syafi’ī. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tentang konsep mahar dalam perspektif mazhab  Imam Syafi’ī. Hasil kajian menemukan bahwa dalam Mazhab Imam Syafi’ī , tidak ada batas maksimal dan minimal dalam jumlah kadar mahar. Namun demikian, dianjurkan mahar itu tidak memberatkan atau membebankan, karena sebuah pernikahan yang mengandung keberkahan adalah pernikahan yang maharnya mudah dan tidak terlalu tinggi atau mahal. Hikmah dari pensyari’atan mahar adalah agar suami istri bisa bercampur, untuk menghargai perempuan dan untuk menjadi pegangan bagi si istri. Penelitian ini disarankan kepada masyarakat, khususnya yang menganut Mazhab Syafi’iyah untuk dapat mengimplementasikan konsep tersebut ke dalam kehidupan nyata.  Kata Kunci : Konsep, Mahar, Mazhab Syafi’ī

Page 1 of 4 | Total Record : 33