Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14100614     EISSN : 26849941
Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik (Juni & Desember) dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Simbur Cahaya diharapkan sebagai sarana publikasi yang dapat memenuhi standar kualifikasi jurnal bertarap internasional yang diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, dan praktisi serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan seperti hasil penelitian, artikel atau review kasus hukum kekinian seyogianya mampu menjawab problematika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal jurnal pada tahun 1993 yang menyoroti banyak kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, maka pada masa yang akan datang artikel dalam jurnal sejatinya juga dapat menjawab persoalan aktual hukum, seperti halnya Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Articles 43 Documents
PERAN CAMAT SEBAGAI FASILITATOR DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA JANGKAR ASAM Nurhayati, Melta Indah
Simbur Cahaya Volume 25 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v25i1.325

Abstract

The Role of Head of Gantung Sub-distric as a Facilitator in The Preparation of Jangkar Asam’s Village Governance Implementation Reportatthe end of Fiscal Year 2015. This study describes the role of head of Gantung sub-distric (Camat Gantung) as a facilitator in the preparation of Jangkar Asam’s village governance implementation (LPPDes) reportat the end offiscal year 2015. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the Headof Belitung Timur regency needs to issue a regent regulation that clearly defines forms and limits of facilitation rolesthat should be done by Camat Gantung. In term of enhancing the facilitative and skill role of providing supports and organizing, Camat Gantung and his staff need to improve their competences by following the education and training, technical guidance and workshop about community worker and they also need to build cooperation with the other community workers to assist the Village Government of Jangkar Asam. For applying the role and skill facilitation of social animation, utilization of skill and resource and personal communication, Camat Gantung need to multiply the interaction with Village Government of Jangkar Asam in formal meetings such as open dialoge and discussion and non-formal meetings such as individual consultation and coordination.
PENYEBAB KEHADIRAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Lestari, Ayu
Simbur Cahaya Volume 25 Nomor 2 Desember 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v25i2.333

Abstract

Indonesia is one of the countries that embrace the democratic system in running the goverment. One manifrstation of democracy is the General Election (GE). In the end, people’s power apparently still has a large role in the General Election. This can be seen from the regional head election that took place in the city of Makassar. The people of Makassar preferred empty boxes rather than the sole candidate supported by political parties. This research discusses the juridical review of the victory of the empty box in the Regional Head General Election. This is a normative study with the types and sources of legal material taken from secondary data. The legal materials were gathered through literature review and analyzed qualitatively with deductive conclusions.The results of the study showed that the factors of sole candidates in the regional head elections were divided into juridical factors and non-juridical factors. Juridical factors started with the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015. Non-juridical factors are as follows: the nominating process requires high costs and the existence of money politics; weak competitiveness of candidates in political competition; the political interests of the political elite; and the failure of political parties to give political education to cadres. The legal consequence of winning an empty box against a sole candidate is that if the sole candidate loses a valid vote gain of less that 50%, then the next election will be held again in the following year
Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ernaningsih, Wahyu; Samawati, Putu
Simbur Cahaya Vol 24, No 2 Mei 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v24i2 Mei 2017.55

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini telah berusia 42 tahun belum pernah sekalipun undang-undang ini mengalami amandemen atau perubahan atau pembaharuan. Rencana perubahan telah beberapa kali diajukan tetapi pertentangan akan isi pasal perubahan tersebutlah yang belum memperoleh kata sepakat. Penelitian ini berupaya mengkaji relevansi 2 pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat tahun 2016, kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34, keduanya mengatur hal yang sama yaitu persoalan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga yang masih dinyatakan dalam kelompok pengaruh kekerabatan patrilinial, dimana suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. persoalan mendasar adalah masih relefankah pengklasifikasian yang membagi perbedaan peran antara suami dan istri dalam mengurus urusan rumah tangga seperti yang dinyatakan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responden dan informan menganggap ketentuan Pasal 31 ayat (3) masih relevan dan tidak perlu mengalami perubahan, tetapi rekonstruksi terhadap Pasal 34 sepakat dilakukan mengingat isi pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat abad 21 yang telah mengalami pergeseran konsep pembagian peran suami-istri secara konvensional menjadi kemitraan dengan mengedepankan komunikasi dan kesepakatan bersama.
MORATORIUM HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Ahmad, Isma Nurillah
Simbur Cahaya Vol 24, No 1 Jan 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v24i1 Jan 2017.51

Abstract

Kosong
KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN RI Alexander, Yoshua; Ngadino, Agus; Basyeban, Abunawar; Nurhidayatuloh, Nurhidayatuloh
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 1 JUNI 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i1.344

Abstract

The aims of this research are to investigate the status of Regional Judicial Commission in Indonesia’s Constitution case South Sumatra Regional Judicial Commission and its role to maintain and oversee judges. The method used in this research is normative legal research. As a result, in fact the status of Regional Judicial Commission is a supporting organ under the Judicial Commission of Republic of Indonesia. It can be found in the 1945 Constitution Article 24B which gives authority to Judicial Commission to establish regional office. In addition, according to the Law No. 18 of 2011 that Judicial Commission enables to establish regional office in a certain province as its need. It is also stipulated in the Judicial Commission Regulation No. 1 of 2012 that the establishment of regional office aims to the accecibility for regional people in the mater of their report, the efectivity of trial monitoring, and socialization of the regional office in terms of maintainging and upholding of honor and dignity of the judges. 
Eksistensi Komunitas Penghayat di Persimpangan : Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Sebagai Warga Negara (Suatu Refleksi Renungan Normatif dan Praktis) Albariansyah, Hamonangan
Simbur Cahaya Vol 24, No 2 Mei 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v24i2 Mei 2017.56

Abstract

Tak dapat diingkari bahwa dampak penjajahan kolonialisasi selama puluhan tahun di nusantara ini menyebabkan bangsa (nation) ini kehilangan jati diri peradaban nya dan tidak berkepribadian dalam budaya serta masih kuatnya pengaruh pemikiran dan perspektif “luar” dalam penyusunan kebijakan hukum telah menggerus nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah, gotong royong, ritus kepercayaan sebagai bentuk persahabatan dengan alam. Artikel ini membahas tentang kondisi nyata yang sedang terjadi pada masyarakat penghayat di Indonesia, berkaitan dengan impian akan akses pada keadilan serta pengakuan dari negara terhadap keyakinan mereka dalam sistem kependudukan yang baru, yaitu e-KTP. Ketiadaan pilihan keyakinan (religi) di dalam isian data kependudukan elektronik, berdampak pada ketidaknyamanan mereka untuk mengakses hak warga negara (citizen rights) yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia. Terhadap persoalan tersebut, tulisan ini akan membahasnya menjadi beberapa ulasan, yaitu tentang perlindungan kebebasan beragama, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan antotasi solusi atas persoalan yang terjadi.
SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA DITINJAU DARI PENDEKATAN AMERICAN LEGAL REALISM DAN SCANDINAVIAN REALISM Selviria, Selviria
Simbur Cahaya Volume 25 Nomor 2 Desember 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v25i2.330

Abstract

Criminal law aims to prevent or inhibit the actions of the community that are not in accordance with applicable legal rules. The problem of criminal conviction or imposition is very interesting. Not because of the good enforcement process but the poor views of the public (society) of Indonesia and the international community. Judge's decisions are often considered not to fulfill a sense of justice for the community, which in this case is the case of Grandma Minah who was found guilty of stealing 3 cocoa fruits. If the case is compared to the imposition of a sentence on cases of corruption, then this is felt to be inappropriate. Law enforcement in Indonesia is likened to a sharp knife down but blunt up. Against this criminal imposition it can be seen also from American realism and Scandinavian realism towards criminal prosecution, in this case American realism views the law based on the judge's decision, which is inversely proportional to the view of Scandinavian realism. The method in this paper is interdisciplinary with a socio-legal studies approach, namely by using an approach that focuses on seeing the law through a combination of normative analysis [juridical legal norms] and non-legal science approaches. The nature of socio-legal is prescriptive translation by providing solutions to legal problems, combining normative analysis and no-legal / social aspects approaches. From the research it can be concluded that the realist approach has been charged with causing a lot of confusion and overload of the role of judges in forming and making laws. Such a view assumes that law is not what is carried out by a court, but a court is an institution that implements the law. If the judge tends to follow the law, it will be very easy to predict what the judge has decided in many cases. The legal definition that states the law as what is decided by the court, is the same as stating that the drug is what is written on prescription paper by a doctor
PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU Murni, Yenti; Suharizal, Suharizal; Benni, Beatrix
Simbur Cahaya Volume 25 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v25i1.321

Abstract

The mortgageis legal protection for the creditor if the debtor cannot perform its obligation to pay off the debt to the creditor. Repayment of creditor debt is made by selling the object of guarantee of mortgage rights through public tender. The auction process will result in legal effect, namely the transfer of rights of auction object from the seller to the auction winner. This research is aimed to know the execution auction of mortgage right  State Property Office and Auction (KPKNL) Pekanbaru, the legal consequences for the auction winner who can not control the auction object of mortgage execution, and the legal protection to a winner of the auction of mortgage execution. The research me tho duse disjuridical empirical with an alytical, descriptive research specification. Primary and secondary data were obtained through a literature study and a survey.  Data collection tools are interviews. Data obtained is analyzed quantitatively.  The result of there searchs how sthat the executio nauction of mortgage rightsat KPKNL Pekanbaru is implemented based on the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016, and is related to Regulation of the Minister of Finance Number 106 / PMK.06 / 2013 regarding the amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 93 / PMK.06 / 2010 concerning the instruction of auction implementation. In respect of the legal consequences of the auction winner being unable to control the auction object, the auction winner may apply for the auction of auction object to the head of the local district court. The auction treaty normatively supports the legal protection of the winner of the auction as an authentic deed. However, a legal certainty to control the objec to fanauction is not obtained as the law does not explicitly regulate the protection of the winner of the auction. 
PRINSIP ITIKAD BAIK (PASAL 251 KUHD) DALAM HAL TERJADINYA PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KEPADA TERTANGGUNG SEBAGAI KONSUMEN (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Sulistyaningrum, Helena Primadianti
Simbur Cahaya Vol 24, No 1 Jan 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v24i1 Jan 2017.74

Abstract

Dalam tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Asuransi saat ini sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam memberikan perlindungan.Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Penerapan Prinsip Itikad Baik sebagai salah satu prinsip dasar asuransi dapat menjadi dasar jika terjadinya penolakan klaim terhadap tertanggung. Selain itu juga dari sudut  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang jelas menjelaskan tentang hak, kewajiban dan perbuatan yang dilarang oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dalam hal ini penanggung dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi. Walaupun hubungan hukum antara pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi termasuk ke dalam hukum keperdataan, namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), bagi pelanggar UUPK tetap dikenakan sanksi pidana termasuk bagi perusahaan asuransi.
ARGUMEN HUKUM MENGENAI LARANGAN JABATAN RANGKAP KOMISARIS DAN DIREKTUR DALAM SEBUAH PERSEROAN TERBATAS Samawati, Putu
Simbur Cahaya Vol 24, No 3 Sep 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v24i3 Sep 2017.78

Abstract

Komisaris dan direksi sebagai organ dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan yang penting bagi keberlangsungan jalannya kegiatan usaha sebuah PT. Komisaris bertugas mengawasi kinerja dari Direksi, dan Direksi bertugas menjalankan perseroan.. Praktik di lapangan sering kali dijumpai seorang komisaris juga berkedudukan sebagai direksi dalam sebuah PT atau dalam anak perusahaan PT. Ketika jabatan komisaris dirangkap juga sebagai direksi akan sangat memungkinkan terjadi kecurangan dalam pengelolaan PT karena yang bertugas sebagai pengawas mengawasi kinerja dirinya sendiri. Kesimpang siuran persoalan rangkap jabatan antara komisaris dan direksi ini apakah dibenarkan oleh hukum Indonesia atau tidak merupakan bahasan utama dalam artikel ini, kajian utama akan didasarkan pada norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penambahan analisis penafsiran hukum berdasarkan teori interpretasi analogi. Harapannya akan mendapatkan tambahan wawasan mengenai persoalan rangkap jabatan ini secara jelas sehingga dalam praktiknya dapat direalisasikan dengan tepat.