PALAR | PAKUAN LAW REVIEW
Published by Universitas Pakuan
ISSN : -     EISSN : 26141485
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Articles 51 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA MASYARAKAT PASAWARAN DI KAWASAN PARIWISATA PANTAI TELUK RATAI KABUPATEN PASAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Sudarso, Joni, Miharja, Marjan, Ahmad, Ahmad

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.194 KB)

Abstract

ABSTRAKDari hasil penelitian ini dapat dikemukan sebagai berikut: (1). Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dan penghormatan hak masyarakat atas pengelolaan sumberdaya tanah telah diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 (sebagai hak konstitusional), Pasal 28l UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia) Dalam penjelasan pasal 22 UUPA telah di jelaskan bahwa cara perolehan hak milik bisa saja dengan melakukan pembukaan tanah. Cara tersebut sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat. Karena dasar hukum agraria nasional adalah mendasarkan diri pada hukum adat (lihat pasal 5 UUPA). (2). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat pemilik tanah masih jauh dari harapan, hal ini terlihat dari perlakuan pemerintah dan aparat keamanan yang melakukan penggusuran terhadap mereka dan rumah-rumah tempat tinggalnya dirobohkan dan beberapa orang warga masyarakat yang bersikeras bertahan ditangkap dan ditahan oleh aparat dengan dalih bahwa mereka telah memasuki tanah tanpa ijin pemilik yang sah. Pada hal merekalah yang pertama kali menghuni tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat penyambung hidupnya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah

MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS

Hariansah, Syafri, Erliyana, Anna

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.187 KB)

Abstract

ABSTRAKSatu di antara permasalahan ketatanegaraan yang perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban akademis adalah permasalahan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Secara teoritis, pengisian jabatan dapat ditafsirkan dalam2 (dua) perspektif. Pertama dalam artian sempit pengisian jabatan hanya dipahami sebagai suatu proses pengisian jabatan apabilaterjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden saja. Kedua, dalam artian luas pengisian jabatan dapat dipahami sebagai suatuproses atau mekanisme yang di dalamnya memuat ketentuan tentang syarat calon, mekanisme pengisian jabatan, masa jabatandan dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Penelitian ini mengkaji pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalamartian luas khususnya berkenaan dengan kekosongan jabatanPresiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini tercantum dalamKetentuan Pasal 6, 6A, 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun1945 serta Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kemudian diganti dan dikompilasikan dalam Undang-Undang No 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory, yakni denganmengumpulkan dan menyimpulkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Sementara studi explanatory digunakan untuk menjelaskan dan menghitung informasi deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu untuk memperdalam analisis metode comparative analysis digunakan untuk mendapatkan fokus studi yang khusus dalam masyarakat yang berbeda.Kata kunci : Presiden dan Wakil Presiden, Pengisian jabatan, kekosongan jabatan

IMPLEMENTASI TEORI STRATEGI ILMU SOSIAL DAN HERMENEUTIKA HUKUM DALAM RANGKA MELAMPAUI PASAL 86 KUHAP

Marbun, Rocky

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.723 KB)

Abstract

AbstrakDalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan, setiap penegak hukum hendaknya tidak hanya didasarkan dari pemahaman awal (pra-pemahaman) dari Pasal 86 KUHAP semata, namun, harus membuka dan menerima keseluruhan horison atau cakrawala pandang peristiwa hukum dan fakta konkret yang terjadi. Bahkan perluasan cakrawala pandang tersebut hendaknya menyentuh secara futuristik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rasional.Kata Kunci: Keadilan, KUHAP, Hermeneutika, Pidana, Hukum

TRANSFORMASI KEUANGAN PUBLIK MENJADI KEUANGAN PERDATA DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) OLEH PEMERINTAH

Wuisang, Ari

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (982.408 KB)

Abstract

AbstrakPerseroan terbatas yang didirikan oleh negara merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara, melainkan telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Di sini telah terjadi apa yang disebut transformasi keuangan negara menjadi keuangan privat. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara dengan pemegang saham lainnya.Kata kunci : keuangan negara, keuangan privat, transformasi hukum, BUMN.

MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Rohaedi, Edi, H. Insan, Isep, Zumaro, Nadia

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.Kata Kunci : pengaturan, pengadaan tanah, kepentingan umum.

UPAYA KEPOLISIAN RESOR GARUT DALAM MENANGANI AKSI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERDANA, ANGGA

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.692 KB)

Abstract

ABSTRAKSalah satu fenomena kelompok yang sedang meresahkan masyarakat Jawa Barat umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Garut akhir-akhir ini adalah kelompok geng motor. Bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri si pelaku, misalnya peran keluarga tidak berjalan semestinya dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri si pelaku, misalnya pergaulan tempat dimana mereka sering berkumpul dan berkelompok. Untuk itu Kepolisian Resort Garut melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan membina para anggota geng motor yang kemudian mebuat pernyataan untuk membubarkan diri dari kelompok geng motor, upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepeda masyarakat dan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Garut dan disamping menyampaikan himbauan-himbauan atau pesan-pesan. Agar tidak terlibat terhadap segala aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan berandalan motor baik dengan media indoor, media outdoor, maupun disampaikan secaralangsung, sedangkan upaya represif ditempuh dengan di jalankannya Oprasi street Crime berupa razia-razia serta penindakan secara hukum terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Oprasi street Crime di Polres Garut masih berlangsung sampai sekarang. Selain itu upaya penanganan terhadap perilaku anarkis dari geng motor memerlukan peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk menekan perilaku anarkis geng motor.Kata kunci : tindak Pidana geng motor, penanggulangan

REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Wuisang, Ari

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.444 KB)

Abstract

AbstrakLegal policy tentang desa saat ini telah memberikan penguatan terhadap kelembagaan dan kewenangan desa yang tentunya akan berimbas pula pada peningkatan kedudukan dan peranan peraturan desa sebagai instrumen hukum desa dalam mengatur berbagai persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, Paradigma yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dalam memandang peraturan desa sudah tidak dapat dipertahankan lagi. UU No. 12 Tahun 2011 memang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Desa, sehingga suasana kebathinan yang meliputi undang-undang tersebut mungkin menganggap kurang penting eksistensi dari peraturan desa. Namun seiring dengan penguatan berbagai aspek tentang desa melalui Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaanya, maka sebagai pembaharuan hukum ke depan, sudah sepatutnya untuk meninjau kembali UU No. 12 Tahun 2011 terkait dengan reposisi peraturan desa.Kata kunci : peraturan desa, pemerintah desa, reposisi, hierarki

URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

Setiadi, Teguh

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.847 KB)

Abstract

ABSTRAK             Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam kontens demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Salah satu badan usaha berbadan hukum di daerah yang didirikan pemerintah daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada saat ini, BUMD diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tersebut melakukan perubahan nomenklatur dan pengatur status badan hukum dibandingkan ketentuan sebelumnya pada Badan Usaha Milik Daerah atau lazim disingkat BUMD. Sebagai turunan dari ketentuan UU Pemda yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kata kunci :  Pengaturan, badan hukum, perusahaan umum daerah.

Prospek Pengaturan Organisasi Masyarakat Dalam Transisi Demokrasi

Mihradi, Muhammad

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.36 KB)

Abstract

AbstrakDemokrasi tanpa organisasi masyarakat sebagai komponen masyarakat sipil (civil society) adalah kemusykilan. Sebab, demokrasi memerlukan partisipasi politik. Partisipasi dapat diorganisir dalam kelembagaan seperti organisasi masyarakat (ormas) dan bisa pula masing- masing individu. Hal ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945. Selama ini, pengaturan organisasi masyarakat berinduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dipastikan, undang-undang dimaksud bukan saja tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat melainkan dibentuk dalam suasana watak otoritarian sehingga penggantiannya merupakan keniscayaan. Kini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengusulkan inisiatif Rancangan Undang- Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU- Ormas). Dalam kerangka demikian, menarik dicermati bagaimana model ormas yang sebaiknya didorong di masa depan dan diatur dalam undang-undang ormas. Bagaimana pula desain ormas yang hendak dibentuk bila dikaitkan dengan kontekstualisasi transisi demokrasi, sebuah fase yang tidak mudah dipastikan dilalui tanpa pelembagaan dan penguatan mentalitas demokrasi yang substansial.Kata Kunci: Undang-undang, Demokrasi, OrganisasiMasyarakat.

WANPRESTASI PADA SUATU BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT

Nabila, Nabila

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016
Publisher : PALAR | PAKUAN LAW REVIEW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (905.851 KB)

Abstract

ABSTRAKBidang kelautan adalah bidang yang sangat strategis bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap kali melakukan transaksi jual beli, baik dalam hal pemasukkan barang maupun pengiriman barang. Pengangkutan barang melalui laut merupakan salah satu cara untuk melakukan transkasi jual beli untuk barang dalam jumlah besar. Pengangkutan barang tersebut dilakukan baik untuk pengiriman barang dalam negeri maupun luar negeri. Pengangkutan barang melalui laut termasuk ke dalam pelayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melakukan pengangkutan barang melalui laut perlu dibuat sebuahperjanjian antara pengirim dan pengangkut. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkutmengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutanbarang dan atau orang dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Perjanjian pengangkutan melibatkan pengirim atau pemilik barang. Perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban serta tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaik- baiknya oleh masing-masing pihak. Manakala terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatukerugian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi dalam pengangkutan barang melalui laut. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat merancang suatu perundang-undangan nasional berkaitan dengan pengangkutan laut Indonesia. Karena selama ini Indonesia masih menggunakan peraturan yang diadopsi dari Belanda yang mana peraturan tersebut juga telah lama tercipta.