cover
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Volume 7 Nomor 2 November 2018" : 6 Documents clear
KEWENANGAN NOTARIS DALAM KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN TANAH PADA EKSPLORASI USAHA HULU MIGAS Lubis, Ahmad Fachrisal
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.270

Abstract

Penelitian ini adalah penelitan yang mengkaji tentang Aspek Hukum Kewenangan  Notaris Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik dan hubungannya dalam pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas dan dalam segi apa notaris mempunyai kewenangan dalam kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan Undang-undang dan analisis sinkronisasi sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik dan hubungannya dalam pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas. Selain itu untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara mendalam pada sisi apa notaris mempunyai kewenangan dalam kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas. Kewenangan itu diperlukan karena adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik guna kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global,  melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum. Kewenangan notaris membuat akta autentik seperti pembuatan akta pada kontrak kerjasama pengadaan tanah  untuk kegiatan usaha hulu migas pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan.  Dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta yang berkaitan dengan hukum keperdataan, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Negara/Pemerintah, yaitu membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian.
PENERAPAN KEWENANGAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN CUTI NOTARIS DI KOTA PALEMBANG Ponira, Ponira
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.532 KB) | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.275

Abstract

Artikel yang berjudul “Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Jabatan Notaris di Kota Palembang”, bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana prosedur dan apa yang menjadi pertimbangan dari MPD) dalam pemberian izin cuti jabatan Notaris, apa yang menjadi batas pengawasan MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di kota Palembang, serta bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1)Prosedur pelaksanaan cuti jabatan Notaris terkhusus dikota Palembang sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, namun dalam proses pelaksanaan cuti ada hak dan kewajiban dari seorang Notaris yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU Jabatan Notaris yaitu tentang serah terima protokol jabatan dan dalam hal pemberian izin cuti jabatan kepada Notaris sejauh ini tidak ada tolak ukur khusus atas batasan-batasan alasan pengajuan permohonan cuti tersebut. ;(2) dalam hal batasan pengawasan MPD dalam pelaksanaan cuti jabatan sejauh ini penerapan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan cuti jabatan tidak ada, pengawasan hanya dilakukan pada pelaksanaan jabatan Notaris, yang mana saat tengah melaksanakan cuti seorang Notaris di anggap bertindak atas nama dirinya pribadi bukan dalam jabatannya sebagai pejabat umum (Notaris). ;(3)adapun bentuk pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di Kota Palembang sejauh ini tidak ada tindakan khusus sebagai implementasi dari kewenangan MPD.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Putri, Cynthia Azhara; Zanibar, Zen
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.271

Abstract

Perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, namun demikian terdapat batasan-batasan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum, agar Kasus dalam Putusan tersebut tidak terulang kembali kepada Notaris lain. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, dan bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dengan kajian melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya memberikan perlindungan hukum represif bagi Notaris. Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan atas nama Notaris berinisial TP yaitu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI BENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Fahrul, Fahrul
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.952 KB) | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.272

Abstract

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah untuk dan guna melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akata otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Majelis Pengawas mendapat Delegasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diduga dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangannya secara berjenjang yaitu: MPD, MPW, MPP.
SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN DALAM PROSES PAILIT Lisa, Fenny Sandra
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.273

Abstract

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris dapat dinyatakan pailit baik sebagai orang pribadi maupun dalam jabatannya, yang dapat  menyebabkan  notaris tersebut kehilangan hak terhadap harta kekayaanya, serta jabatannya baik secara sementara maupun tetap dengan tidak hormat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P tidak sejalan  dengan UU Kepailitan. UUK-PKPU hanya mengatur permasalahan kepailitan terhadap harta kekayaan saja dan debitor pailit  dianggap tidak cakap terhadap harta kekayaan saja bukan terhadap jabatannya, sehingga  permasalahan kepailitan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan notaris dari jabatannya baik secara sementara maupun secara tidak hormat. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P dan Pasal 12 ayat (1) UUJN dimana terhadap suatu proses pailit notaris tidak harus diberhentikan sementara dari jabatannya, dan jika putusan pailit telah berkekuatan tetap maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya hingga permasalahan kepailitannya selesai dan notaris sebagai debitor pailit telah melalui tahap rehabilitasi sehingga notaris tersebut dapat menjalankan kembali jabatannya atau dibuatnya suatu Peraturan Pemerintah  yang mengatur khusus mengenai Notaris pailit.
PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) Utami, Fina Rizki; Syaifuddin, Muhammad; Syarifuddin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.274

Abstract

Penulisan artikel ini difokuskan pada apakah alasan hukum dan akibat hukum terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV dalam perubahan status CV menjadi PT, serta bagaimana peranan Notaris dalam perubahan status CV menjadi PT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersisi empirik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil yaitu alasan hukum perubahan status CV menjadi PT, karena persyaratan pekerjaan, tanggung jawab terbatas pada PT, konsep aturan PT yang lebih jelas dan konkrit, dan ketentuan izin usaha. Akibat hukum perubahan status CV menjadi PT terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV yaitu akibat hukum internal dan eksternal. Peranan Notaris dalam hal ini yaitu : Bentuk peranan Notaris diabtaranya memberikan penyuluhan hukum, memformulasikan isi akta pendirian PT, dan memastikan bahwa CV sudah melakukan pemberesan aset. Proses peranan Notaris yaitu pemesanan nama PT, pembuatan akta pendirian PT, pengumuman dalam 2 koran nasional, proses pengesahan, daftar perseroan, dan Pengumuman dalam BN/TBN RI. Hambatan peranan Notaris: nama yang diajukan ditolak oleh sistem, kurangnya aturan khusus mengenai perubahan CV menjadi PT, dan akses terbatas pada SABH. Saran bagi penghadap agar mematuhi aturan dan melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap aset CV. Notaris sebaiknya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemerintah seharusnya memformulasikan aturan hukum tentang CV dan perubahan status CV menjadi PT guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6