cover
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Volume 7 Nomor 1 Mei 2018" : 6 Documents clear
LIMITASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS Apriza, Deva
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris, meskipun dalam menjalankan kewenangannya Dewan Kehormatan dapat berkoordiinasi dengan Majelis Pengawas namun pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan. Apabila pelanggarannya terhadap kode etik PPAT maka berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT.
PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL Prana, Rahma Putri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor agar terhindar dari kerugian akibat adanya praktik manipulasi pasar.  Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, disamping itu juga menggunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan. Analisis dilakukan bahan penelitian dilakukan dengan metode dekriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis dari bahan pustaka dan tulisan atau kata-kata hasil wawancara dari informan untuk memperoleh hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah dalam proses go public dimana notaris yang berwenang membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam upaya untuk perlindungan hukum terhadap investor,notaris tidak berperan secara aktif, namun hanya secara pasif dimana notaris meneliti setiap keabsahan atas fakta materil dan formil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan go public.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN Evelina, Adeline
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.268

Abstract

Perjanjian bangun bagi adalah perjanjian yang lahir akibat dari kesepakatan para piha, dimana kesepakatan yang lahir tersebut adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak kedua, pengembang. Perjanjian bangun bagi merupakan perjanjian yang menganut asas kebebasan berontrak yang diatur di dalam  Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam perjanjian tersebut para pihak berharap memperoleh hak sesuai dengan perjanjian dimana pihak kedua diberi hak untuk mengerjakan sebidang lahan yang biasanya berbentuk sebuah bangunan, dengan syarat bahwa keuntungan dibagi menjadi dua: bagi pemilik lahan dan pengembang/developer. Dalam proses pelaksanaan kesepakatan pembagian kerja, akan ada banyak masalah antara kedua belah pihak, salah satunya yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada pengembang/developer merupakan suatu pebuatan yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian. Adapun upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah melalui gugatan di pengadilan. Gugatan di pengadilan tersebut melibatkan notaris yang berperan sebagai pihak yang turut tergugat, notaris dimasukkan di dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek/para pihak di dalam gugatan, karena suatu gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya akan menjadi gugatan error in persona.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Sari, Desi Indah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.264

Abstract

Label Halal pada produk pangan merupakan hal yang wajib untuk digunakan. Label halal sendiri dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH), yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Label termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan intangible (kekayaan yang tidak berwujud) yang didapat dari suatu hasil pemikiran yang berupa realisasi ide atau intelektual seseorang. HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1)Hak Cipta; 2)Hak Kekayaan Industri. Dalam pembahasan penelitian ini memfokuskan pada hak cipta dan merek. Belum ada aturan dalam hukum Islam yang mengatur secara jelas mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menyebabkan penulis membahas penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum. Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus; pendekatan konseptual; dan pendekatan futuristik. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara penentuan sumber data, identifikasi data, inventarisasi data, dan pengkajian data. Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan data rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah analitis data kualitatif-komprehensif, dan lengkap.
PERALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN ANTARA DEBITUR AWAL DENGAN DEBITUR PENGGANTI Agustini, Wida
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.269

Abstract

Salah satu fungsi Bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, pemberian kredit yang disalurkan oleh Bank salah satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Perbankan, Bank dalam menawarkan jasa kreditnya menyediakan sistem Peralihan Kredit atau take over. Namun seiring perkembangannya take over kadang disalahgunakan oleh nasabah yaitu nasabah melakukan tak over melalui perjanjian dibawah tangan tanpa diketahui oleh pihak bank, salah satunya yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero. Penulis menemukan beberapa cara agar proses peralihan kredit tidak bertentangan dengan hukum, beberapa cara tersebut sebagai berikut: 1). Melalui Proses Resmi Bank, dan 2). Melalui Proses Resmi Notaris.
FUNGSI ITSBAT NIKAH TERHADAP ISTERI YANG DINIKAHI SECARA TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) APABILA TERJADI PERCERAIAN Dwiasa, Gema Mahardhika; Hasan, K. N. Sofyan; Syarifudin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.265

Abstract

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat adalah salah satu bentuk dari pemasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Pada saat timbul masalah memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik baik untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat Nikah menjadi salah satu fakor penghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi dari perkawinan yang tidak tercatat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6